Di tengah menguatnya sentimen sinis masyarakat terhadap panggung politik nasional, peran regulasi dan kebijakan publik dinilai tetap menjadi instrumen paling konkret dalam menentukan arah kehidupan bernegara. Karena itu, literasi politik dinilai krusial untuk mengubah paradigma publik dari sekadar penonton pasif menjadi bagian dari agen perubahan kebijakan.
Penegasan tersebut mengemuka dalam agenda Training Orientasi Partai (TOP) yang diselenggarakan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026). Sebanyak 60 peserta yang terdiri atas relawan dan simpatisan mengikuti forum pembekalan yang berlangsung di kantor DPD PKS Kota Tegal.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, yang hadir sebagai narasumber menyoroti paradoks persepsi publik terhadap dunia politik saat ini. Menurut Fikri, kendati aktivitas politik kerap kali diidentikkan dengan intrik kekuasaan dan citra negatif, realitas ketatanegaraan membuktikan bahwa hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat diputuskan melalui mekanisme konsensus politik.
“Banyak ranah kehidupan ditentukan oleh satu tanda tangan pengambil kebijakan,” ujar Fikri di hadapan para peserta.
Untuk menggambarkan daya ungkit keputusan politik terhadap tatanan sosial, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX tersebut mengulas kembali catatan historis penghentian undian Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) pada era 1990-an. Kendati gelombang protes moral dan kecaman dari para pemuka agama telah berlangsung masif, praktik tersebut baru benar-benar berakhir secara sah ketika Menteri Sosial saat itu menerbitkan keputusan resmi pencabutan izin operasional.
Analogi historis tersebut, lanjut Fikri, menegaskan bahwa resistensi kultural maupun kritik moral membutuhkan instrumen legal-formal agar memiliki kepastian hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, ruang-ruang politik formal tidak semestinya dijauhi oleh kelompok masyarakat yang menghendaki perbaikan.
Kaderisasi Berjenjang
Agenda TOP di Kota Tegal dirancang sebagai pintu masuk formal bagi masyarakat umum dan relawan yang berkehendak mengikatkan diri secara institusional ke dalam partai. Forum ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Bidang Kaderisasi Anggota Partai (BKAP) serta Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Anggota Partai DPD PKS Kota Tegal.
Ketua BKAP DPD PKS Kota Tegal Retno Kristanto memaparkan, orientasi ini bertujuan memberikan kerangka pemahaman dasar mengenai landasan filosofis, visi, dan misi partai, sekaligus menjadi pijakan awal sebelum relawan melangkah ke jenjang pembinaan rutin.
“Pendidikan politik ini menjadi jembatan agar simpati masyarakat bertransformasi menjadi kesadaran partisan yang matang dan terorganisasi,” tutur Retno.
Senada dengan hal itu, Ketua Bidang Pelatihan dan Kepemimpinan Anggota Partai Ali Irfan menekankan urgensi transisi peran dari relawan menuju kader berstruktur. Transformasi keanggotaan ini diharapkan dapat mengasah kompetensi, kedisiplinan berorganisasi, serta memperluas jangkauan kontribusi kader di tengah masyarakat.
Pengembangan kapasitas personal kader selanjutnya akan ditopang melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA). UPA berfungsi sebagai wadah internalisasi nilai, pembinaan karakter, dan evaluasi pengabdian berkala bagi setiap anggota partai di tingkat akar rumput. Melalui institusionalisasi tersebut, partai berupaya memastikan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni sebelum diterjunkan langsung dalam fungsi pelayanan publik