Author: Admin PKS Kota Tegal

Banjir rob yang kerap melanda kawasan Pantai Utara Tegal sudah sejak dulu menjadi perhatian pemerintah Kota Tegal. Bahkan pemerintah telah melakukan berbagai langkah penanganan untuk mengatasinya, namun belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Banjir rob yang terjadi beberapa waktu kemarin bisa dibilang yang terparah. Oleh sebab itu diperlukan langkah yang lebih serius lagi untuk menangani rob dan banjir di kawasan pesisir Pantura ini.

Hal tersebut yang menjadi pembahasan dalam rapat Kerja Komisi III DPRD Kota Tegal dengan Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim), serta Bappeda Kota Tegal pada Hari Senin, 6 Juni 2022.

Anggota Komisi 3 dari Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Bayu Arie Sasongko, ST, MM meminta dinas terkait memberikan penjelasan secara komprehensif tentang Blue Print Penanganan Banjir dan Rob sebagai turunan dari DED yang tengah dibuat oleh Pemprov Jateng untuk penanganan banjir dan rob di pesisir Utara Jawa Tengah.

Ini penting agar permasalahan banjir dan rob bisa direncanakan secara matang dan permasalahannya bisa diselesaikan dengan tuntas dari hulu sampai hilir. “Jadi tidak terkesan parsial dan hanya memberikan solusi sesaat,” jelasnya.

Politisi PKS ini menegaskan, “Penanganan banjir dan rob tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1-2 tahun, mengingat membutuhkan anggaran yang cukup besar.”

“Yang saat ini perlu dilakukan adalah menentukan program kerja berkelanjutkan berdasarkan skala prioritas yang tidak terbatasi pada masa tugas Walikota maupun DPRD,” ungkapnya.

Dengan adanya Perencanaan yg baik, lanjut Bayu, DPRD dapat melakukan penganggaran multi years berkelanjutan. Selain dari APBD Kota, dapat juga untuk meminta bantuan dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

“Kita juga perlu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Pemkab Tegal dan Brebes yang berbatasan langsung, karena masalah ini saling beririsan dengan wilayah lain dan harus ada kesadaran bersama untuk menanganinya.

Selain itu diperlukan perda dan perwal yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran air. Mengingat masih banyak masyarakat yang abai terhadap dampak lingkungan yang muncul akibat didirikannya bangunan permanen diatas saluran air. Fenomena tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air dan juga banjir.()

Permasalahan Pedagang Kaki Lima mesti dilihat secara komprehensif. Menjamurnya PKL itu terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga menuntut warga melakukan beragam upaya bertahan hidup. Di tengah keterbatasan modal dan sumber daya, berjualan di tepi jalan, di atas trotoar menjadi pilihan.

“Maraknya PKL itu karena adanya masalah sosial, terbatasnya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil, dan keterbatasan modal untuk membangun usaha di lokasi perdagangan atau tempat usaha yang disediakan Pemerintah disebabkan ketidakmampuan dengan beban biaya sewa tempat yang tidak terjangkau,” kata Rachmat Rahardjo saat penyampaian Pemandangan Umum F-PKS menyikapi Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL, Kamis (2/6).

Oleh karena itu, konsep penataan dan pemberdayaan PKL agar benar-benar teliti memperhatikan siapa saja yang berhak ditata dan siapa yang berhak diberdayakan. Pemerintah harus mengetahui betul profil para PKL. Apakah yang bersangkutan adalah pemilik langsung usaha kaki lima tersebut ataukah hanya seorang pekerja dari seorang pemodal?

Rachmat menambahkan terkait kondisi PKL eks Taman Pancasila, maka hal mendasar yang harus diperhatikan pemerintah Kota adalah eksistensi hidup warganya. “Penertiban PKL pada masa transisi seperti ini hanya akan memunculkan perlawanan keras saat berhadapan dengan eksistensi hidup warga masyarakat. Maka sikap arif dan bijaksana Pemerintah Kota Tegal benar-benar sangat diperlukan agar tidak terjadi persoalan sosial yang makin besar,” jelasnya.

Fraksi PKS mengharapkan Raperda PKL ini benar-benar dapat mengatur secara lengkap mencakup semua aspek antara lain; lokasi dan kawaan tempat berusaha PKL, hak kewajiban baik bagi PKL maupun penyelenggara pemerintahan, pendataan, pendaftaran, dan perijinan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi, serta regulasi turunan dari raperda ini yang mengatur lebih detail tentang PKL.[]

Tidak harus menunggu 2024 bagi kader PKS Kota Tegal untuk menduduki kursi DPRD Kota Tegal.

“Saat ini pun, semua kader PKS sudah menduduki kursi dewan,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil XII Sururul Fuad, Lc M.E.I.

Hal itu disampaikan saat kegiatan reses pada Sabtu, 21 Mei 2022 bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal. Kegiatan haring Aspirasi ini dikemas dalam konsep Halal Bihalal yang dihadiri oleh pengurus DPD PKS Kota Tegal, Pengurus DPC, DPRa, dan Anggota RKI.

Sururul Fuad menyampaikan pentingnya memperluas jejaring melalui silaturahim. “Rasulullah mengajarkan kita menyambung silaturahim bukan memutus silaturahim,” pesannya.

Ia menambahkan diantara beberapa pesan Rasulullah adalah memaafkan orang yang pernah mendholimi kita, tetap menjalani silaturahim dengan orang yang membenci kita, juga memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu Kepada kita.
Sururul Fuad memberikan pesan agar kader PKS memperkuat jati dirinya sebagai pelayan rakyat. Apa yang bisa kita berikan, kita optimalkan, sebab dalam konteks pelayanan memberi itu tidak harus dalam bentuk materi.

Sementara itu Ketua DPD PKS Kota Tegal Amiruddin, Lc turut memberikan arahan dan motivasi kepada kader PKS yang hadir. Ia mengingatkan, target pemilu legislatif pada 2024 adalah 8 kursi. “Anggap saja ini keberadaan kita di ruangan ini sebagai simulasi untuk 2024 PKS bisa menempati 8 kursi,” katanya.

Jika PKS bisa meraih perolehan 8 kursi ini, maka pimpinan DPRD juga bisa kita dapatkan. Bahkan bila perlu Walikota ke depan juga berasal dari kader PKS.

Pada kesempatan tersebut Amiruddin juga memimpin pembacaan ikrar yang berisi komitmen dan tekad seluruh kader, struktur, untuk pemenangan pemilu 2024.()

Aleg PKS Kota Tegal Bayu Arie Sasongko menginisiasi kegiatan Halal Bihalal di Dapil Tegal Selatan (6/5). Acara ini dihadiri segenap pengurus DPD PKS Kota Tegal, DPC PKS Tegal Selatan, dan Relawan Pemenangan Bayu Arie Sasongko pada 2019.

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPD PKS Amiruddin, Lc, Sekretaris MPD Retno Kristanto, Ketua Bidang Bapilu Abdul Ghony, Anggota DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman.

Dari 4 DPC PKS yang ada, Tegal Selatan menjadi Inisiatif penyelenggara HBH. Bayu Arie Sasongko menyampaikan momen Halal Bihalal ini sebagai sarana menjalin silaturahim, sekaligus sebagai sarana saling memaafkan. “Sebagai pribadi, tentu kamu banyak salah. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf lahir batin,” katanya.

Bayu juga menyampaikan Terimakasih juga Kepad para Relawan Pemenangan yang membantu dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tegal Dapil Tegal Selatan. Caleg Tegal Selatan pada 2019 lalu juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah Helmi, Salukhi, Dyah, dan Ihda Fitri.

“Insya Allah semuanya relawan kami juga siap memperkuat PKS. Ke depan siap siap PKS suaranya tambah Besar, target minimal 2 kursi per Dapil,” katanya.

Amiruddin Lc berkesempatan memberikan tausiyah. Ia menjelaskan sebuah Hadits yang poin utamanya adalah Ada 3 amalan yang jika kita bisa melakukan salah satu dari tiga Amalan tersebut maka jaminannya yang pertama adalah kelak akan dihisab dengan mudah, Dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan Rahmatnya Allah, bukan dengan amal kita.

Amiruddin menjelaskan ketiga amalan itu adalah, Mau memberi bantuan kepada orang orang yang memusuhi kita. “Jika Konteksnya PKS, bisa membantu orang diluar PKS,” kelasnya. Kedua, lanjut Amiruddin, mau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, Dan ketiga mau menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim.()

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tegal sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, laju pertumbuhannya masih belum menggembirakan dalam kurun 3 tahun terakhir.  Pada tahun 2019, IPM Kota Tegal sebesar 74,93, tahun 2020 sebesar 75,07, dan tahun 2021 sebesar 75,52.

“Sampai tahun 2021 kemarin, IPM Kota Tegal  masih belum beranjak dari angka 75. Kota Tegal termasuk salah satu dari tiga dari enam kota di Jawa Tengah yang pencapaian IPM-nya di bawah 80. Kondisi ini patut menjadi perhatian pemerintah Kota Tegal,” kata Rachmat Rahardjo, Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal kepada Radar Tegal (27/4).

Rachmat menambahkan, pertumbuhan IPM yang lamban ini artinya telah terjadi penurunan kinerja pelayanan dan pembanguan pemerintah daerah. Menurutnya, IPM itu parameter dasar yahng menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, kesehatan, dalam kata lain dibenuk tiga dimensi dasar yakni  umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. Rachmat mentolerir kelambanan laju pertumbuhan UPM dalam masa pandemic.

“Namun yang  menjad perhatian adalah kemampuan kecepatan recovery ataubangkit kembali dari keterpurukan musibah pandemic ini,” ungkap Rachmat.

Selanjutnya DPRD merekomendasikan agar ada kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif untuk percepatan pencapaian IPM Kota Tegal. Sehingga sampai berakhirnya RPJPD 2005-2025, kualitas SDM Kota Tegal  sebagai modal daya saing daerah tidak terlalu jauh mutunya dengan tiga kota lain di Jawa Tengah yang memiliki IPM di atas 80.[]