Kabar Dewan

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Bayu Arie Sasongko ST, MM, mempertanyakan kepada pemerintah kota Tegal terkait kematangan perencanaan pengerjaan proyek Jalan Ahmad Yani.

Proyek menyulap jalan Ahmad Yani menjadi seperti Malioboro di Yogyakarta  menurutnya akan menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat di sekitar proyek jika tidak ditunda dulu.

“Masih banyak aspek sosial ekonomi yang akan timbul, bagi pedagang pasar pagi, toko, usaha, dan juga warga disekitar dan di sepanjang jalan Ahmad Yani. Untuk itu FPKS meminta agar ditunda terlebih dahulu sampai Pemerintah Kota benar-benar memberikan perencanaan dan solusi yang terencana dan matang”, kata Bayu.

Selain itu Anggota Dewan Fraksi PKS DPRD Kota Tegal lainnya, Zaenal Nurohman A.Md menyoroti nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak jelas jika pemerintah tetap ngotot melanjutkan pembangunan proyek.

“Belum adanya perencanaan yang matang dan konkrit terkait dengan nasib PKL, kelanjutan usaha mereka, tempat relokasi mereka sementara pekerjaan dilaksanakan,” ujar Zaenal

Saat ini kembali hangat kabar proyek pembangunan jalan Ahmad Yani dikarenakan ada aksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat diantaranya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Mahasiswa pada hari Kamis (16/09)

Proyek City Walk Jalan Ahmad Yani ini diperkirakan menelan biaya sebesar 12 Miliar lebih dan ditargetkan rampung sebelum tahun 2022.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Kota Tegal Zaenal Nurohman didampingi perangkat RT setempat meninjau kegiatan pavingisasi dan perbaikan saluran air yang dilakukan pada hari Rabu (15/09) di wilayah RT 07 RW 01 Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana.

Zaenal menyampaikan bahwa kegiatan pavingisasi dan perbaikan saluran air tersebut harus diawasi terus agar sesuai perencanaan.

“Perlu perhatian khusus bagi pelaksana dan pengawas agar proses pengerjaan berkualitas dan sesuai perencanaan”, ujar Aleg PKS Kota Tegal termuda ini.

Zaenal juga menghimbau kepada pelaksana proyek untuk memperhatikan lebih detail agar banjir yang kerap melanda bisa terantisipasi.

“Karena ini daerah rawan banjir maka harus diperhatikan elevansi atau kemiringan disetiap sambungan saluran air, agar nantinya aliran air lancar sampe ke pintu air sungai.,” papar Zaenal.

Sebelumnya pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pusat mengingatkan bahwa musim hujan diprediksi maju dan lebih besar mulai awal september, salah satunya di pulau Jawa. Dalam beberapa tahun ini Kecamatan Margadana sendiri merupakan salah satu wilayah yang menjadi langganan banjir ketika curah hujan sedang tinggi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc melakukan kunjungan ke lokasi Daerah Pemilihan (DAPIL) yang berlokasi di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur pada hari Selasa (07/09)

Kesempatan Kunjungan kali ini adalah untuk mengawal pelaksanaan Pokok Pikiran (POKIR) Dewan 2021 yang berasal dari aspirasi warga.

Survey tersebut dilaksanakan untuk mengecek pembangunan saluran air di Jalan Waringin Gang 10 RT 5 RW 3, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur.

Amiruddin pun cukup puas dengan pembangunan yang sedang dilakukan.

“Sejauh ini hasil pembangunan cukup bagus dan sesuai spesifikasi. Kami meminta agar pembangunan saluran ini dikerjakan dengan baik & harus selesai sesuai batas waktu yang sudah ditentukan”, Ungkap Anggota Dewan asli Tegal ini.

Amiruddin juga berharap agar pembangunan dapat menjawab permasalahan banjir yang selama ini kerap terjadi di wilayah tersebut.

“Warga setempat sangat berharap agar dengan dibangunnya saluran ini maka persoalan banjir dan adanya genangan air di Gang 10 itu tidak terjadi lagi,” ujar Amiruddin. (sn)

Anggota F-PKS DPRD Kota Tegal Rachmat Rahardjo, SE meminta kepada Pemerintah Kota Tegal agar lebih arif dalam menentukan kebijakan sertifikasi vaksin sebagai syarat mengurus administratif di Kota Tegal. Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna Penyampaikan Pendapat Akhir di Gedung DPRD Kota Tegal (27/7).

Sikap F-PKS Kota Tegal ini bukan tanpa dasar. Ia mengutip Juru Bicara Vaksinasi Covid 19 Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmidzi, yang mengatakan bahwa Sertifikasi Vaksin Covid 19 tidak boleh menjadi Persyaratan Administrasi apapun. Atas dasar itu Fraksi PKS meminta agar Walikota Tegal dan jajarannya harus bersikap lebih bijak dalam menentukan kebijakan sertifikasi vaksin.

“Terbukti di masyarakat Kota Tegal banyak orang yang tidak boleh divaksin dengan beberapa alasan medis atau alasan lainnya yang mestinya bisa dimaklumi. Masa mereka yang memang tidak boleh divaksin akan terkendala jika mengurus administratif, misalnya.” katanya.

Rachmat juga menyampaikan bahwa F-PKS mendukung penuh program Vaksinasi Pemerintah, agar Indonesia segera dapat mencapai herd immunity. F PKS meminta agar masyarakat bisa mengontrol diri dan mengesampingkan ego atau pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa pandemic ini adalah plandemi atau pandemic yang direncanakan, atau ini adalah konspirasi bisnis di bidang medis.

“Kalaupun itu benar, biar itu jadi urusannya mereka dengan Tuhan. Covid-19 ini ada depan mata, kini bahkan muncul varian baru yang lebih mematikan, yang telah banyak merenggut suami, istri, anak, orang tua, dan saudara-saudara kita. Juga merenggut banyak tenaga medis, aparat, ulama, maupun masyarakat luas. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia,” kata Rachmat.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS Kota Tegal, Zaenal mendapat banyak pertanyaan dari seorang mahasiswa asal kampus Tegal. Hal ini dilakukan pada saat temu santai dalam rangka sesi wawancara penelitian skripsi di Rumah Aspirasi Zaenal Nurohman pada hari Selasa (29/06).

Sesi wawancara berjalan dengan serius dan santai. Zaenal sendiri mengungkapkan banyak hal dan sigap menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Tema yang dijadikan skripsi adalah Proses Rekrutmen Bacaleg Partai Pemenang Pemilu 2019.

“Bagaimanapun juga saya pernah menjadi seorang mahasiswa. Tentu saya sangat gembira untuk membantu mereka. Apalagi tema yang dia usung berkaitan dengan apa yang saya alami pada PILEG 2019 lalu”, ujar Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kecamatan Margadana.

Kiprah Zaenal sebagai anggota dewan termuda PKS Kota Tegal memang dikenal sangat dekat kelompok pemuda dan mahasiswa. Saat ini dia pun menjadi dewan penasehat dari Gema Keadilan Kota Tegal, yaitu organisasi sayap muda PKS yang beranggotakan anak-anak muda.

Komisi 1 DPRD Kota Tegal kedatangan tamu dari Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyah (FKDT) Kota Tegal pada hari Selasa (29/06). Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi tentang permintaan penambahan 2 Poin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2022 untuk siswa yang berijazah Madrasah Diniyyah Takmiliyyah Wustho.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tegal, Amiruddin menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung dan setuju dengan aspirasi tersebut.

“Saya Sangat Mendukung dan Setuju dengan Aspirasi tersebut. Bahkan saya berharap itu bisa diterapkan se Jawa Tengah bahkan di seluruh Indonesia insya Allah”, ujar anggota dewan yang juga ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal ini.

Dalam agenda audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Kemenag Kota Tegal, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tegal, serta Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Di Kota Tegal sendiri, Penambahan 2 poin telah diterapkan di PPDB Kota Tegal pada tingkat SD & SMP bagi pendaftar berijazah Madrasah Diniyyah.