Di tengah arus perubahan ekonomi yang makin dinamis, lembaga keuangan daerah dituntut tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian lokal. Itulah semangat yang ingin dibangun Pemerintah Kota dan DPRD Tegal lewat perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Perubahan istilah ini bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya tersimpan harapan besar: memperkuat fondasi kelembagaan dan memperluas peran PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) agar benar-benar menjadi motor ekonomi rakyat di daerah.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, menegaskan bahwa momentum ini harus diiringi dengan pembenahan menyeluruh di tubuh BPR Bahari.
“Perubahan ini bukan sekadar mengganti istilah. Ini saatnya memperkuat fondasi perekonomian daerah melalui lembaga keuangan yang sehat dan profesional,” ujar Ali Mashuri saat rapat pembahasan rancangan perubahan nomenklatur di gedung DPRD, belum lama ini.
Ali menuturkan, hasil kunjungan kerja ke Kulonprogo memberi banyak pelajaran. Di sana, aset BPR daerah telah mencapai Rp100 miliar—sepuluh kali lipat dari aset BPR Bahari Kota Tegal yang masih sekitar Rp10 miliar.
Salah satu rahasianya, kata dia, ada pada gaya kepemimpinan dan kemampuan manajemen membangun komunikasi dengan pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, potensi besar juga datang dari pengelolaan gaji dan fasilitas kredit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, hingga kini layanan tersebut masih ditangani Bank Jateng karena BPR Bahari dinilai belum siap secara internal.
Dari sisi keuangan, tantangan lain yang harus segera diatasi adalah rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang mencapai sekitar 30 persen. Angka ini jauh di atas batas ideal 5 persen dalam standar perbankan nasional.
“Kalau di perbankan, 5 persen sudah dianggap sehat. Kita masih 30 persen. Ini perlu pembenahan serius, mulai dari sistem hingga kualitas SDM,” ucap Ali.
Kendati begitu, ia tetap optimistis. Menurutnya, perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat membuka peluang bagi BPR Bahari untuk memperluas pasar, memperkuat manajemen, dan bertransformasi dari bank mikro menjadi penggerak utama ekonomi lokal.
“Harapan kami, ada perbaikan di semua aspek agar BPR Bahari bisa tumbuh sehat, memperluas pasar, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
DPRD berharap, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, BPR Bahari Kota Tegal dapat menjadi contoh BUMD keuangan yang adaptif, transparan, dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi rakyat—sebuah langkah kecil menuju kemandirian ekonomi daerah yang lebih kokoh.
