Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Persetujuan ini disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi PKS yang dibacakan oleh Mochamad Ali Mashuri, S.A.P. , dengan penekanan kuat pada urgensi perbaikan fundamental pengelolaan APBD, optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, serta tantangan dalam manajemen likuiditas keuangan daerah. Selasa, 22 Juli 2025.
Dalam evaluasinya, Fraksi PKS menilai laporan APBD 2024 telah memberikan gambaran yang cukup lengkap. Namun, mereka menggarisbawahi tantangan signifikan yang dihadapi Pemerintah Kota Tegal dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD.
“Penyerapan anggaran yang tidak optimal mengindikasikan bahwa dana publik belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” ungkap Ali Mashuri.
Fraksi PKS mendesak Walikota Tegal untuk mengupayakan langkah-langkah peningkatan efisiensi, optimalisasi pendapatan, perbaikan manajemen keuangan dan aset, serta pengembangan kapasitas SDM. Hal ini ditekankan agar setiap rupiah APBD benar-benar berkontribusi maksimal pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Tegal.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti realisasi PAD beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Mereka meminta agar ini dijadikan bahan evaluasi serius dan sungguh-sungguh agar ke depan realisasi PAD lebih maksimal dan bisa melampaui target.[]
