DPRD Desak Pemkot Sikat Habis Penyakit Masyarakat

DPRD Desak Pemkot Sikat Habis Penyakit Masyarakat

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Amiruddin meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal memberantas penyakit masyarakat atau pekat seperti misalnya perjudian, peredaran minuman keras, dan penyalahgunaan rumah kos yang sesuai dengan laporan masyarakat, masih cukup marak terjadi di Kota Bahari.

“Pemkot agar mengatasi penyakit masyarakat, memberikan respons apabila ada laporan dari masyarakat,” kata Amiruddin di Komplek Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Kelurahan Tegalsari, Ke camatan Tegal Barat, Kota Tegal, sesaat akan menghadiri acara Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Tegal ini kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait penyakit masyarakat itu. Kendati sering disuarakan, Amiruddin me lihat belum diatasi secara tuntas oleh Pemkot Tegal. Karena itu, legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Tegal Timur mendorong Pemkot Legal melakukan gerakan membersihkan penyakit masyarakat.

Penanganan penyakit masyarakat, lanjut Amiruddin, merupakan upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Masyarakat selanjutnya perlu diberi pernahaman tentang penyakit masyarakat yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang negatif.

“Berikan edukasi dan laku- kan sidak atau pemantauan langsung,” ungkap Amiruddin.[]

Erni Ratnani Soroti Kinerja ASN dalam Pelayanan Publik

Erni Ratnani Soroti Kinerja ASN dalam Pelayanan Publik

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Erni Ratnani, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tegal, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ko ta Tegal, Selasa (15/4), Erni menekankan perlunya peningkatan performance ASN secara menyeluruh.

Legislator PKS ini mengusulkan agar penilaian kinerja tidak hanya fokus pada kedisiplinan kehadiran, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan pencapaian target pelatihan kompetensi. “Harus ada keseimbangan antara punishment dan re ward bagi ASN. Penilaian service excellent penting untuk mengukur profesionalisme dan manajemen talenta,” tegas Ermi.

la bahkan menyarankan agar BKPSDM melakukan studi tiru ke daerah lain yang memiliki sistem manajemen ASN yang lebih maju. Rapat kerja ini sendiri membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2024.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala BKPSDM Slamet Wahyono menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki strategi untuk meningkatkan kinerja ASN, salah satunya melalui penguatan aspek spiritual dan internalisasi nilai-nilai inti ASN, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

“Poin pertama, berorientasi pada pelayanan, menjadi fokus utama kami,” ujar Slamet.

Ia juga melaporkan data jumlah ASN di Kota Tegal per 2024 sebanyak 3.992 orang (2.825 PNS dan 1.167 PPPK). Terkait Indeks Sistem Merit, capaian tahun 2023 adalah 0,64, sama dengan capaian di tahun 2024 yang menargetkan 0,94 (tercapai 68,09%). Semen- tara itu, persentase formasi jabatan terisi menunjukkan peningkatan signifikan dari 81,97% di 2023 menjadi 92,22% di 2024.[]

Omset PKL Turun Drastis, Komisi II Minta Pemkot Tegal Bisa Ciptakan Keramaian Kawasan Pujasera

Omset PKL Turun Drastis, Komisi II Minta Pemkot Tegal Bisa Ciptakan Keramaian Kawasan Pujasera

Pedagang Kaki Lima Pujasera keluhkan omzet yang turun drastis sejak direlokasi dari Jalan RA Kartini, Jalan Menteri Supeno, dan Jalan KH Ahmad Dahlan.

“Sudah dua bulan lebih kami berjualan. Namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi,” keluh PKL Jalan Melati Fanny Novalasari saat beraudiensi dengan Komisi II DPRD Kota Tegal, Rabu (26/3).

Fanny menceritakan, ada PKL yang perharinya hanya mendapatkan omzet Rp5.000. Ada PKL yang tidak laku sama sekali. Dulu, Ramadan omzet naik dua kali lipat, sekarang, justru turun berlipat-lipat.

Para PKL kebanyakan menerima keluhan pengunjung yang kesulitan mencari langganan, karena desain Pujasera mengharuskan mereka berputar. Lokasi berjualan juga sempit sehingga antar PKL berdesakan dan menimbulkan kesan kumuh.

Mereka juga mengeluhkan tarif parkir yang dipatok Rp2.000- Rp3.000. PKL juga dibebani banyaknya retribusi yang wajib dibayarkan setiap harinya. Baik yang dibayarkan untuk keamanan, listrik, maupun kebersihan. Jika dihitung, PKL harus mengeluarkan Rp11.000- Rp16.000 untuk membayar retribusi tersebut.

Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi II Zaenal Nurohman menyampaikan cukup prihatin dengan kondisi yang disampaikan PKL. Jauh-jauh hari Zaenal padahal sudah menghimbau Pemerintah Kota Tegal agar tidak hanya merelokasi, namun juga memastikan keramaian di Pujasera agar dapat meningkatkan omzet PKL.

Untuk itu, Komisi II sengaja memprioritaskan permohonan audiensi dari PKL yang sebelumnya dijadwalkan akan diterima April mendatang, dimajukan ke 26 Maret 2025 ini. Komisi II memandang Lebaran adalah momen yang tepat Pemerintah Kota Tegal memberikan perhatian dengan memberikan solusi untuk mengembalikan omzet PKL seperti sediakala.

Komisi II mendorong Pemerintah Kota Tegal meninjau kembali pungutan selain retribusi, memperbaiki fasilitas untuk memberikan kenyamanan PKL dan pengunjung, mengevaluasi oknum jual beli lapak, menggratiskan retribusi parkir selama enam bulan, menertibkan PKL di luar Pujasera, dan mengadakan event untuk menciptakan keramaian dalam waktu dekat.

“Kami meminta keseriusan Pemkot bertanggungjawab memastikan keramaian penjualan di Pujasera,” tegas Zaenal.[]

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Amiruddin Kunjungi Rumah Warga Korban Kebakaran

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Amiruddin mengunjungi rumah warga korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Werkudoro Nomor 85, RT 1 RW 5, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Senin (24/3). Rumah yang ditinggali keluarga Dzakirin tersebut terbakar pada Jumat (21/3) lalu.

Amiruddin melakukan kunjungan tersebut bersama sang istri Mamuroh dengan didampingi Ketua RT 1 RW 5 Kelurahan Slerok Muh Ridwan beserta keluarga Dzakirin. Kondisi rumah paska terbakar cukup parah. “Atas kejadian ini semoga ada bantuan dari semua pihak untuk meringankan beban keluarga,” kata Amiruddin.

Legislator PKS ini kemudian mendoakan agar keluarga Dzakirin yang sedang dirawat di rumah sakit diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini, serta kesehatan dan kesembuhan. “Kami juga mendoakan agar diberi kesehatan dan kesembuhan, serta bisa dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah,” ucap Amiruddin.

Dugaan sementara terjadinya kebakaran diaki-batkan oleh korsleting listrik. Pada pukul 13.30 petugas BPBD Kota Tegal sampai di lokasi kejadian dan langsung melakukan assesment serta membantu petugas Damkar melakukan pemadaman api. Pukul 14.30 api berhasil dipadamkan. Kebakaran tersebut menimbulkan kerusakan rumah dan kerugiannya dikisar mencapai Rp350 juta.[]

Upah Outsourcing Masih Dibawah UMK, Komisi II Desak Pemkot Tegal Lakukan Penyesuaian

Upah Outsourcing Masih Dibawah UMK, Komisi II Desak Pemkot Tegal Lakukan Penyesuaian

KOMISI II DPRD Kota Tegal mendesak penyesuaian gaji tenaga outsourcing yang bekerja di lingku-ngan Pemerintah Kota Tegal. Tahun ini, upah tenaga outsourcing masih di bawah besaran UMK Kota Tegal yang ditetapkan sebesar Rp2.376.684.

“Kami mendesak, jika mampu secara keuangan di 2025, lakukan penyesuaian sesuai UMK. Jadi utuh yang diterima mereka. Bisa dilakukan di ubahan (APBD),” kata Ketua Komisi II Zaenal Nurohman.

Desakan ini disampaikan sebagai respons atas aspirasi tenaga outsourcing yang diterima Komisi II. Tenaga outsourcing mengeluhkan penggajian yang didapat dari Pemkot.

Komisi II telah mengundang Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah Rapat Kerja yang diadakan Kamis (20/3) lalu. Rapat Kerja dihadiri Kepala Bakeuda Siswoyo dan Plt Kepala Disnakerin Rita Marlianawati

Selanjutnya, Zaenal meminta Disnakerin yang menangani urusan penyelenggaraan ketenagakerjaan memantau dan memastikan pihak ketiga penyedia jasa outsourcing, memenuhi kriteria perusahaan yang kuat dan kredibel. “Diharapkan secara manajerial dapat memenuhi kewajiban memberikan upah minimal sesuai UMK, sesuai regulasi yang ada di bidang ketenagakerjaan,” ucap Zaenal.

“Apabila tenaga outsourcing memiliki keluhan, bisa menyampaikan pengaduan ke Disnakerin untuk dimediasi dengan pihak ketiga,” imbuh legislator PKS itu.

Adapun yang dimaksud tenaga outsourcing Pemkot adalah yang terdiri dari Tenaga Kebersihan Kantor, Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Kebersihan Lapangan, Supir, dan Tenaga Administrasi.

Pemkot sendiri telah menyusun formulasi penggajian untuk tenaga outsourcing di 2026, dan direncanakan mengalami kenaikan 6 persen, sehingga telah melewati UMK. Penggajian tenaga o-utsourcing disesuaikan dengan jenis dan spesifikasinya. Di dalam gaji, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan, serta Tunjangan Hari Raya (THR). Khusus koordinator, ditambah Tunjangan Jabatan.[]

Reses Amiruddin, Lc: Banyak Usulan Program Non-Fisik di Tahun 2025

Reses Amiruddin, Lc: Banyak Usulan Program Non-Fisik di Tahun 2025

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Amiruddin, Lc, menyerap beragam usulan program pembangunan dari masyarakat dalam kegiatan reses yang berlangsung baru-baru ini. Menurutnya, pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, usulan non-fisik dari masyarakat menjadi yang paling dominan.

Acara reses tersebut dihadiri oleh Ketua DPC Tegal Timur, Faaqihul Ulum, Ketua BPKK Tegal Timur, Husna Amalia, serta Ust. Ahmad Sajo, dan diikuti oleh sekitar 300 peserta. Dalam kesempatan itu, Faaqihul Ulum menyampaikan pesan penting, “Jangan bosan membantu orang baik. Berbuat baik tidak berhenti sampai di sini, tetapi selamanya. Dengan membantu Ustad Amir, kita turut mengawal program-program baik demi kemajuan Kota Tegal.”

Dalam paparannya, Amiruddin menjelaskan kinerjanya sebagai legislator, termasuk menyampaikan progres terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Program baik kita dukung, program yang kurang baik kita tegur,” tegas Amiruddin. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Amiruddin juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan visi Kota Tegal sebagai Kota Idaman di bawah kepemimpinan Dedy Yon Supriyono dan Tazkiyatul Muthmainnah. Di antara sembilan misi yang diusung, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa fungsi dewan sangat krusial dalam mewujudkan visi tersebut, termasuk dalam penentuan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahun ini, Amiruddin mengusulkan pembangunan 23 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, yang menarik perhatian adalah banyaknya usulan yang berfokus pada program-program non-fisik. Di antara usulan tersebut terdapat pelatihan di berbagai bidang, seperti advokasi hukum, pengelolaan sampah, public speaking, dan pelatihan tanggap bencana.

Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun sinergi antara pemerintah dan warga. Dengan semangat kolaborasi, Amiruddin berharap setiap program yang diusulkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Tegal ke depan.

Jelang Lebaran, Fraksi PKS Kota Tegal Belikan Baju Baru untuk Anak Yatim

Jelang Lebaran, Fraksi PKS Kota Tegal Belikan Baju Baru untuk Anak Yatim

Jelang perayaan lebaran, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal menggelar acara sosial bertajuk “PKS Belikan Baju Baru.” Acara ini diadakan untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Tegal.

Acara yang berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025 bekerja sama dengan HayyaKidz, yang berada di Jl. Siklepuh, Mejasem, Tegal. Sebanyak 35 anak yatim menjadi penerima manfaat program PKS Belikan Baju Baru ini.

Agenda ini dihadiri langsung Ketua Fraksi PKS Kota Tegal Abdul Ghoni, Wakil Ketua Fraksi Erni Ratnani, Sekretaris Fraksi Mochamad Ali Mashuri, dan Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman.

Ketua Fraksi PKS Abdul Ghoni, menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PKS terhadap anak-anak yatim. “Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka, terutama menjelang Lebaran. Dengan membelikan mereka baju baru sesuai keinginan mereka, kami berharap mereka merasakan kebahagiaan yang sama seperti anak-anak lainnya,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Erni Ratnani, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif pusat untuk menyebarkan nilai-nilai kepedulian dan berbagi. “Ini adalah salah satu bentuk syiar kami untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama, khususnya kepada anak-anak yang membutuhkan,” kata Erni.

Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di Kota Tegal, serta menginspirasi masyarakat untuk turut peduli dan berbagi dengan sesama.()

Amiruddin Imbau Pemkot Tegal Memastikan Stok Pangan Cukup

Amiruddin Imbau Pemkot Tegal Memastikan Stok Pangan Cukup

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H. Amiruddin, Lc menegaskan pentingnya Pemerintah Kota Tegal untuk memastikan ketersediaan pangan di tengah mulai munculnya kenaikan harga yang sering terjadi menjelang lebaran.

Pemerintah Kota Tegal harus mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan pangan dan rasa aman bagi masyarakat. “Sebagai mitra pemerintah, kami ingin memberikan masukan agar pemerintah harus menjamin rasa aman dan terpenuhinya ketersediaan pangan selama lebaran,” ungkapnya dalam sebuah podcast DPRD yang dipandu Direktur Sebayu FM Elok Melati, (21/03).

Amiruddin menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keluhan signifikan dari masyarakat terkait kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga sembako biasanya mulai muncul pada H-7 menjelang Lebaran, dengan puncaknya terjadi pada H-1 sehingga persiapan harus dilakukan dengan baik,” tambahnya.

Dalam upaya menjaga kestabilan harga, Pemerintah Kota Tegal harus lebih gencar melakukan operasi pasar seperti bazar atau tebus murah seperti yang  telah dilakukan belum lama ini lewat Gerakan Pangan Murah. “Kebutuhan lebaran cukup tinggi, dan semoga Gerakan Pangan Murah ini dapat berdampak positif bagi masyarakat,” harapnya.

Ia juga menyarankan agar kegiatan tersebut bisa juga dilakukan di tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. “Hal seperti ini sangat dinanti oleh masyarakat tertentu dan harus mendapatkan kesempatan,” tegasnya.

DPRD Kota Tegal Gelar Buka Bersama dan Santunan untuk Anak Yatim.

DPRD Kota Tegal Gelar Buka Bersama dan Santunan untuk Anak Yatim.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H. Amiruddin, Lc menitipkan pesan tentang pentingnya mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Ia memberikan satu pernyataan yang menyentak kesadaran, “Ramadan yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Ramadan?”

Amiruddin menekankan pentingnya meningkatkan ibadah dan amal menjelang akhir Ramadan. “Ini adalah waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama,” ujarnya.

Hal itu ia sampaikan saat acara Agenda Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan di Sekretariat DPRD Kota Tegal (20/3). Agenda tersebut dihadiri unsur pimpinan diantaranya Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo, dan para Anggota DPRD Kota Tegal

Selain buka Bersama, ada juga pemberian santunan anak yatim yang turut dihadirkan dalam agenda tersebut. Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengatakan acara ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan kepada 34 anak yatim dari yang berasal dari Panti Asuhan Aisiyah Putri Muhammadiyah dan Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah.

“Agenda ini sudah tiga kali kami selenggarakan setiap tahunnya. Di tengah isu efisiensi anggaran, Ini akan menjadi agenda rutin sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada anak-anak yatim. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan dan dukungan bagi mereka,” ujarnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, DPRD Kota Tegal berharap dapat terus menjalin hubungan baik dengan panti asuhan serta memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi anak-anak yatim di wilayah Kota Tegal.[]

Reses Dihadiri Aleg PKS Pusat. Zaenal; “Terbuka Peluang Kolaborasi Pusat dan Daerah

Reses Dihadiri Aleg PKS Pusat. Zaenal; “Terbuka Peluang Kolaborasi Pusat dan Daerah

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman A.Md mengajak semua pihak untuk memberikan masukan pembangunan melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). “Setiap usulan yang masuk itu agar bisa menjadi program harus memasuki tahapan penginputan melalui SIPD,” ujarnya.

Ia menegaskan Program yang akan direalisasikan pada tahun 2025 sebenarnya merupakan usulan tahun sebelumnya di tahun 2024. Sehingga Ketika kita usulkan tahun ini, maka realisasinya akan dilakukan pada tahun 2026.

Di tahun ini misalnya, Kembali akan dibuka pelatihan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlangsung selama tujuh bulan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam bidang pemasaran, manajemen keuangan, dan strategi bisnis. “Pelatihan ini gratis, meskipun tidak ada pemberian uang transportasi dari pemerintah ke anggota pelatihan,” ungkapnya.

Selain itu sudah berjalan Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Di Kecamatan Magadana tercatat grafik positif yang menunjukkan penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Tidak hanya itu Zaenal juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan mengenai pengembangan taman dan ruang publik. Ia berharap adanya taman dapat menjadi destinasi ramah keluarga, di mana masyarakat dapat bersantai dan berinteraksi, sehingga mengurangi pengaruh negatif dari media sosial dan televisi.

Ia merasa beruntung di DPR RI kita punya Anggota DPR RI DR. H. Abdul Fikri Faqih, MM. “Secara linier kami menangani bidang yang sama sehingga peluang kolaborasi pusat dan daerah sangat terbuka lebar. Program yang ada di Kementerian Sosial misalnya, itu sejalan dengan program PKS,” ungkapnya. Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal ia telah melakukan berbagai langkah untuk memenuhi keperluan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial.

Zaenal menambahkan pemerataan anggaran pemerintah untuk Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial sangat signifikan. “Porsi terbesar penganggaran ada pada lansia sekitar 3 miliar yang akan dibagi dengan program bagi difabel dan perempuan rentan. Ia berharap distribusi anggaran ini akan efektif dan tepat sasaran, termasuk dukungan program-program yang berfokus pada sasaran yang menyentuh aspek masyarakat luas.[]

 

Copyright © 2026