Author: Admin PKS Kota Tegal

“Pemkot Tegal harus menyiapkan skema pencegahan virus corona secara sistematis dan edukatif. Jangan sampai masyarakat abai dan tidak peduli karena minimnya pemahaman mereka tentang corona yang memiliki daya sebar yang cepat.”

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PKS Kota Tegal Zaenal Nurohman menyikapi langkah Pemkot Tegal dalam mengantisipasi penyebaran virus Korona.

“Social Distancing misalnya, Pemerintah Kota Tegal harus melibatkan semua jajaran instansi pemerintahan mulai dari RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk memahamkan dan menyadarkan masyarakat tentang perlunya membatasi kerumunan massa.

Fraksi PKS juga menyoroti beberapa langkah kebijakan Pemkot yang dinilai terburu-buru. Menurut Zaenal, kebijakan lockdown harus didasari analisa matang dan punya skema yang terintegrasi dengah memperhatikan semua aspek, baik ekonomi, maupun sosial.

“Kami menyayangkan kebijakan Pemkot Tegal yang terkesan terburu-buru menerapkan lockdown saat ini. Kebijakan ini berpotensi membuat warga semakin panik,” kata Zaenal. Oleh karenanya, tandas Zaenal, Fraksi PKS mendesak Pemkot bisa lebih dulu menginventarisir dampak diterapkannya kebijakan lockdown ini.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mendesak
Pemkot Tegal untuk memastikan ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri) di seluruh Fasilitas Kesehatan terutama Rumah Sakit rujukan penanganan pasien Covid-19 di Kota Tegal.

“Jangan sampai mereka yang berada di garda terdepan justru menjadi korban lebih dulu,” katanya. Bukan hanya kelengkapan APD, Fraksi PKS juga meminta Pemkot agar mengalokasikan insentif tambahan untuk tenaga medis.()

Mencermati paparan Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono dalam rapat paripurna Fraksi PKS menyatakan sikap politiknya berkaitan dengan Raperda Pencabutan Tiga Perda Kota Tegal. Ketiga perda yang dimaksud adalah Perda No. 7 tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan .

Terkait dengan perda tentang penyelenggaran izin gangguan, misalnya. Wakil Ketua Fraksi PKS Bayu Arie Sasongko meminta kejelasan tentang regulasi terhadap perlindungan terhadap lingkungan akibat suatu kegiatan usaha juga perlindungan masyarakat terhadap limbah perusahaan yang mencemari lingkungan sekitar perumahan. “Ini harus menjadi perhatian. Apakah regulasi ini masih berlaku atau tidak, karena kenyataannya di lapangan, masih banyak laporan ada beberapa perusahaan yang tidak mengindahkan regulasi ini,” ujarnya.

Tentang perda penerimaan sumbangan ketiga, Menurut Bayu ini ini erat kaitannya dengan kebijakan pengelolaan retribusi daerah. “Prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, harus dipegang benar,” ungkapnya.

Sementara terhadap Perubahan Perda No. 4 tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, PKS menegaskan penyusunan organisasi Perangkat Daerah memiliki nilai strategis dalam upaya mencapai Visi dan Misi Walikota Tegal. “Ini peluang yang sangat bermakna untuk menata ulang organisasi Pemerintah agar mampu menjadi suatu struktur kerja yang handal,” kata Bayu.

Kemah Kebangsaan yang berlangsung 2 hari di Praban Lintang belum lama ini menjadi pengalaman pertama bagi Bayu Arie Sasongko, Anggota DPRD PKS Kota Tegal Dapil Tegal Selatan. “Alhamdulilah finish. Bisa ikut acara dari awal sampai akhir,” katanya.

Beberapa hari sebelumnya, begitu dikabarkan oleh Ketua DPD PKS Kota Tegal Amiruddin, Lc tentang genda mukhoyam, Bayu langsung menyatakan kesiapannya untuk ikut. “Seluruh kader PKS tiap jenjang wajib kemah,” kata Amiruddin. Ia pun semakin mantap karena mendapat dukungan rekan kerjanya di Fraksi PKS Rachmat Rahardjo untuk ikut kemah kebangsaan.

Bayu mengaku meski selama berkemah diguyur hujan deras sore dan malamnya, ditambah lagi paginya long march, ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung bersama kader-kader PKS se Karesidenan Pekalongan. “Top PKS, pokoknya,” kata Bayu di grup fraksi.

Amiruddin, Lc memberikan semangat, “Itu baru kemah 2 hari Mas Bayu. Di awal kita biasanya kemah sampai tiga hari lho,” tulis Amir. Sementara Rachmat Rahardjo menimpali, “Kuwe asli kemah kebangsaan arane,” katanya.

UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah disahkan. Ia berharap dengan disahkannya Undang-undang ini, para pelaku ekonomi kreatif semakin berkembang pesat dan memiliki daya saing global. “Melalui UU ini pemerintah tidak membatasi, akan tetapi memfasilitasi,” ujarnya.

Menurut Politikus PKS ini persoalan yang terjadi di bawah adalah banyak para pelaku ekonomi kreatif yang lingkup usahanya masih lokal, padahal produknya sudah diminati sampai luar negeri. Belum lagi ketika ada orderan banyak, tapi karena keterbatasan modal sehingga mempengaruhi proses produksi. Tidak hanya itu, para pelaku Ekonomi kreatif ini kebanyakan juga belum belum memiliki hak paten atau hak kekayaan intelektual dari produk yang diciptakanya. “Sudah banyak contoh, produk kita diklaim karena tidak mengurus hak paten,”

Menurut Fikri, negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini. Salah satunya dengan disahkannya UU no 24 tahun 2019 ini. “Para pelaku ekraf, punya hak untuk mendapatkan skema pendampingan seperti membantu mengurus hak paten, sampai pada pemasaran,” ujarnya.

Rosyid, salah satu pelaku ekonomi kreatif di kabupaten Tegal yang ditemui Fikri adalah satu contoh pelaku usaha yang produknya sudah sampai Jerman. Tetapi produknya belum memiliki hak cipta.

Ia berharap ke depan agar produknya punya hak paten, sehingga dapat memiliki daya saing tidak hanya lokal dan nasional, tetapi juga di tingkat global.