Kabar Dewan

Dalam situasi hujan deras yang melanda Kota Tegal, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H. Amiruddin, L.c melakukan kunjungan langsung untuk mengamati daerah yang terdampak genangan air di Gang 12 Jalan Nakula, RT 04 RW 6 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, pada hari Rabu (28/1) pukul 11. 00 WIB.

Tujuan dari kehadirannya, sosok yang juga akrab disebut Ustadz Amir, adalah untuk menanggapi keluhan warga mengenai kondisi drainase yang buruk yang menyebabkan area sekitar menjadi basah dan tergenang setiap kali hujan deras terjadi.

H. Amiruddin, L.C., didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal dan Ketua RT 04 RW 6, berjalan melalui wilayah yang terendam untuk memeriksa tepatnya lokasi sumbatan pada saluran air. Realita di lapangan memperlihatkan air tidak mengalir dengan baik, sehingga meluap ke jalan dan ke lingkungan warga.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena sangat mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat. Kita dapat melihat sendiri, air yang menggenang dan jalan yang menjadi becek,” kata H. Amiruddin saat tinjauan berlangsung.

H. Amiruddin menekankan bahwa perbaikan infrastruktur drainase di tempat ini harus menjadi prioritas utama. Ia berkomitmen untuk memastikan keinginan ini segera direalisasikan.

“Perbaikan ini harus segera dilakukan. Setidaknya tahun ini, kami akan berusaha menggunakan dana Aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) kami sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Kami berharap, masalah genangan di Jalan Nakula ini dapat diselesaikan secepatnya,” tegasnya.

Perwakilan dari DPUPR yang berada di lokasi pun segera melakukan pengumpulan data teknis untuk menentukan langkah-langkah pembersihan atau normalisasi saluran yang diperlukan sebelum dilakukan perbaikan yang lebih permanen.

Ketua RT 04 RW 6 di Kelurahan Slerok mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan H. Amiruddin. Ia menyebutkan bahwa aksi “gerak cepat” ini membawa harapan baru bagi warga yang selama ini merasa cemas setiap musim hujan tiba.
Kunjungan ini menunjukkan contoh nyata kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menangani keperluan mendesak masyarakat, terutama terkait penanganan banjir dan infrastruktur kota.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Tegal menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) serentak di empat wilayah, Minggu (25/1/2026). Langkah ini menjadi upaya konsolidasi mesin partai untuk memperluas basis massa, khususnya kelompok pemilih muda.

Konsolidasi yang berlangsung di Kecamatan Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, dan Margadana tersebut melibatkan sekitar 200 kader. Fokus utamanya adalah transformasi gaya komunikasi politik agar lebih relevan dengan generasi terkini.

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menyatakan bahwa partai harus berani mengubah pola pendekatan lama. Menurut dia, cara-cara formal yang selama ini digunakan perlu dievaluasi agar tidak menciptakan jarak dengan pemilih muda.

“Cara lama yang membuat kita tertarik masuk partai, belum tentu efektif untuk menarik orang zaman sekarang. PKS harus bicara dengan bahasa yang dipahami generasi muda,” ujar Zaenal saat memberikan sambutan di Margadana, Minggu.

Zaenal, yang juga anggota DPRD Kota Tegal termuda, menekankan pentingnya konsistensi pelayanan harian dibandingkan gerakan sporadis saat menjelang pemilu. Rakercab ini mengusung tema “Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, dan Raih Kemenangan”.

Secara elektoral, PKS Kota Tegal mencatatkan tren positif. Pada Pemilu Legislatif terakhir, perolehan suara partai ini melonjak sekitar 30 persen, yang berimplikasi pada raihan lima kursi di DPRD Kota Tegal.

“Kami ingin memastikan mesin organisasi yang sudah berjalan kencang ini tetap solid. Instruksi di empat kecamatan satu: perkuat pelayanan kepada masyarakat,” lanjut Zaenal.

Melalui Rakercab serentak ini, PKS berupaya menghapus stigma partai yang kaku. Dengan melibatkan masukan dari generasi muda dalam penyusunan program kerja, partai berlambang padi dan bulan sabit kembar ini menargetkan penguatan struktur hingga tingkat akar rumput untuk menjaga momentum kemenangan.

DPRD Kota Tegal mencari solusi atas terhambatnya akses menuju Vihara di Jalan Slamet Riyadi akibat aktivitas pasar tumpah setiap Minggu pagi. Selain mengganggu mobilitas umat, kondisi ini dinilai mulai menyurutkan jumlah jemaat yang beribadah di Yayasan Meditation Center tersebut.

Dalam Rapat Gabungan di Gedung Parlemen, Senin (26/1/2026), Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Amiruddin menegaskan bahwa penyelesaian konflik ruang ini harus mengedepankan harmoni sosial.

“Ibadah dan upaya masyarakat mencari nafkah harus sama-sama berjalan lancar. Kami mendorong solusi tuntas agar aktivitas perdagangan tetap hidup tanpa mengorbankan kenyamanan ibadah,” ujar Amiruddin.

Sementara itu Pengurus Yayasan Meditation Center, Devi S mengungkapkan akses kendaraan kian sulit dalam tiga tahun terakhir. Hal ini membebani umat lansia yang tak mampu berjalan jauh. Selain itu, kerumunan pasar menyulitkan para biksu menjaga aturan monastik untuk menghindari kontak fisik di tempat umum.

“Meditasi butuh ketenangan, sementara akses yang tertutup membuat umat enggan datang,” kata Devi.

Rapat yang dihadiri unsur Pimpinan DPRD Kota Tegal, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan itu memunculkan opsi rekayasa lalu lintas. Pedagang yang tumpah ke Jalan Slamet Riyadi diusulkan bergeser sepenuhnya ke Jalan Panggung Timur yang kapasitasnya masih memadai.

Dengan penataan ini, satu lajur di Jalan Slamet Riyadi dapat dibuka khusus untuk akses kendaraan dan parkir umat. DPRD meminta pemerintah kota segera mengkaji teknis relokasi agar konflik pemanfaatan jalan ini tidak berlarut.

Masalah menahun banjir dan genangan di Kota Tegal, Jawa Tengah, kini memasuki babak baru. Anggota Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sistem Drainase harus menjadi titik balik sinkronisasi infrastruktur guna mengakhiri ego sektoral dalam penanganan air.

Selama ini, sistem drainase di Kota Bahari ibarat potongan teka-teki silang yang tidak menyatu. Meski saluran tersedia, air kerap tertahan akibat buruknya konektivitas antara saluran sekunder di pemukiman dengan saluran primer.

“Kami tidak ingin penanganan yang parsial. Harus menyentuh akar masalah,” ujar Abdul Ghoni di sela-sela pembahasan Raperda, Senin (26/1/2026).

Politisi PKS ini menyoroti selama ini, sistem drainase kita seperti potongan puzzle yang tidak pas, di mana pembangunan saluran di kawasan perumahan seringkali tidak tersambung ke saluran pembuangan utama yang menuju laut. Kondisi geografis Kota Tegal dengan elevasi tanah yang rendah membuat kesalahan desain teknis sedikit saja berakibat fatal pada terjadinya arus balik air (backwater).

Selain faktor teknis, Ghoni menekankan pentingnya komitmen politik dalam pemeliharaan rutin. Raperda ini dirancang untuk memaksa pemerintah daerah melakukan normalisasi secara berkala tanpa menunggu banjir tiba. Regulasi ini juga akan memuat sanksi tegas bagi pihak yang menutup aliran air atau mendirikan bangunan di atas drainase.

“Percuma pemerintah investasi miliaran rupiah kalau salurannya tersumbat perilaku warga sendiri,” tegasnya.

Targetnya, Raperda ini akan menjadi payung hukum agar sistem drainase memiliki standar baku yang terintegrasi, sehingga air memiliki “peta jalan” yang jelas menuju laut dan tidak lagi menggenangi pemukiman warga

Baru beroperasi selama dua bulan, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bokong Semar di Kota Tegal, Jawa Tengah, kini berada dalam kondisi kritis. Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, memperingatkan adanya potensi “darurat sampah” jika pemerintah tidak segera membenahi manajemen pengelolaan dari hulu dan memperbaiki infrastruktur pendukung yang mulai rusak.

Kondisi TPA yang menyerupai tokoh pewayangan Semar ini menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja antara Komisi III DPRD Kota Tegal dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis (22/1/2026). Abdul Ghoni menyoroti beban berat yang harus ditanggung TPA tersebut setelah penutupan TPA Jalan Mataram.

Berdasarkan data yang terungkap, produksi sampah warga Kota Tegal mencapai 170 ton per hari, dengan 113 ton di antaranya dibuang langsung ke TPA Bokong Semar. Jumlah ini dinilai terlalu besar bagi sistem sanitary landfill yang baru seumur jagung, terlebih tiga sel sampah yang tersedia dilaporkan mulai penuh.

“Kuncinya adalah pemilahan sampah di awal. Jangan semua dibuang ke TPA. Mesin gribig di tingkat kelurahan harus dioptimalkan untuk menyaring sampah sehingga hanya residu yang masuk ke TPA. Jika ini dilakukan, usia pakai TPA bisa lebih panjang,” tegas Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal dalam forum tersebut.

Selain kapasitas lahan, kerusakan jalan akses menuju TPA juga menjadi persoalan krusial. Struktur jalan dilaporkan hancur karena dipaksa menahan beban armada pengangkut sampah yang mencapai ratusan ton setiap hari.

Merespons sorotan legislatif, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Yuli Prasetya, memaparkan sejumlah rencana strategis. Pemerintah kota berencana membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala menengah pada 2026 dan perbaikan jalan pada 2027.

Langkah jangka panjang juga disiapkan melalui penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar pada 2028. Target besarnya, pada tahun 2029, pengelolaan sampah di Kota Tegal diharapkan mencapai 100 persen.

Namun, bagi Abdul Ghoni dan jajaran Komisi III, target tersebut membutuhkan komitmen nyata dan segera. Tanpa perubahan manajemen di tingkat hulu, TPA Bokong Semar dikhawatirkan akan lumpuh sebelum target-target ambisius tersebut terealisasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal terus mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sistem Drainase. Regulasi ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk membenahi sistem pembuangan air yang selama ini dinilai belum terintegrasi, terutama di titik-titik rawan banjir tahunan.

Fokus pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) VI kini mengarah pada sinkronisasi antara saluran sekunder di pemukiman dengan saluran primer menuju muara. Hal ini menjadi krusial mengingat karakteristik wilayah Kota Tegal yang merupakan daerah pesisir dengan elevasi tanah yang rendah.

Anggota Pansus VI DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE, menekankan bahwa Raperda ini bukan sekadar urusan teknis pembangunan, melainkan sebuah komitmen politik untuk menjamin kenyamanan warga dari ancaman genangan air.

“Raperda pengelolaan sistem drainase diharapkan mampu mengurai persoalan banjir di wilayah Kota Tegal. Kami ingin penanganan tidak lagi bersifat parsial, tapi menyentuh akar masalahnya,” tegas Abdul Ghoni saat memberikan keterangan di Gedung DPRD Kota Tegal, Rabu (14/1/2026).

Menyasar Wilayah Krusial

Selama ini, sejumlah wilayah seperti Kelurahan Kaligangsa, Krandon, hingga Sumurpanggang di Kecamatan Margadana kerap menjadi langganan banjir akibat luapan Sungai Siwatu maupun drainase yang tak mampu menampung debit air hujan. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan pusat kota dan pemukiman padat di Tegal Barat yang sering terkendala masalah drainase tersumbat dan sedimentasi tinggi.

Abdul Ghoni menambahkan, keberadaan regulasi ini nantinya akan mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan rutin serta normalisasi saluran secara berkala di wilayah-wilayah tersebut.

“Kita ambil contoh di wilayah Margadana atau Tegal Barat. Jika sistem drainasenya sudah sesuai standar yang diatur dalam Perda, maka aliran air akan lebih cepat terbuang ke pembuangan akhir, sehingga durasi genangan bisa kita minimalisir,” jelasnya.

Ketegasan Tata Ruang

Selain teknis infrastruktur, Raperda ini juga akan memuat sanksi tegas bagi pelanggar yang menutup saluran drainase secara ilegal atau mendirikan bangunan di atas saluran air. Menurut Pansus VI, penegakan aturan ini penting agar investasi besar pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tidak sia-sia akibat perilaku yang menghambat aliran air.

Dengan rampungnya Raperda ini, Pemerintah Kota Tegal diharapkan memiliki panduan yang jelas (master plan) dalam mengalokasikan anggaran dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur pengendali banjir di masa mendatang.

Pelaksanaan Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Tegal, Jawa Tengah, masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan guna mengatasi lonjakan pasien dan memastikan kesinambungan layanan bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, saat memimpin kunjungan lapangan ke Puskesmas Tegal Barat, Rabu (14/1/2026), menyatakan bahwa sebagai garda terdepan, puskesmas dituntut memberikan layanan yang komprehensif. Namun, kondisi riil di lapangan menunjukkan kapasitas gedung saat ini belum mampu mengimbangi tingginya volume kunjungan.

“Puskesmas adalah wajah pertama pelayanan negara di bidang kesehatan. Evaluasi kebijakan harus berpijak pada fakta lapangan, termasuk fakta bahwa antrean pasien masih sangat panjang, terutama di awal pekan,” ujar Zaenal.

Siklus Hidup Program ILP yang tengah dijalankan bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup manusia, mulai dari janin hingga lansia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M. Zaenal Abidin, menjelaskan bahwa pola ini menuntut pelayanan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Meski secara sistem pola ini dinilai ideal, Zaenal Nurohman menyoroti bahwa tanpa dukungan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai, implementasi ILP tidak akan berjalan optimal. Di Puskesmas Tegal Barat, pelayanan sering kali harus berlangsung hingga siang hari akibat membeludaknya pasien yang tidak sebanding dengan ketersediaan ruang tunggu dan fasilitas pendukung lainnya.

Urgensi Relokasi Menanggapi masalah tersebut, Komisi II mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera merealisasikan rencana pembangunan gedung baru Puskesmas Tegal Barat yang berlokasi di kompleks Rusunawa. Proyek ini diharapkan mendapatkan dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Relokasi dan pembangunan gedung baru bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kenyamanan warga dan kualitas layanan kesehatan di Tegal Barat,” tegas Zaenal, politisi dari Fraksi PKS tersebut.

Hasil temuan di lapangan ini rencananya akan dibawa ke meja rapat kerja bersama Dinas Kesehatan untuk merumuskan skema penganggaran dan percepatan pembangunan fisik dalam tahun anggaran mendatang.