Kabar PKS

Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL yang diajukan Walikota Tegal harus bisa menjadi solusi bagi kesejahteraan PKL. Dengan demikian PKL menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi bukan menjadi sebaliknya, menjadi sumber masalah perkotaan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pansus Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Zaenal Nurrohman, Kamis (9/6).

Selain itu Zaenal menambahkan penentuan kawasan peruntukan lokasi PKL berjualan pun tidak bisa dilakukan tiba-tiba. Menurutnya harus ada pendekatan dan kajian ilmiah dari karakteristik lokasi PKL wilayah perkotaan di lapangan. Ia menyayangkan kajian ini seringkali diabaikan sehinga kebijakan yang seharusnya jadi solusi justru menjadi masalah baru.

Lebih lanjut Zaenal menjelaskan kajian ini dipandang menjadi masukan penting dalam penentuan lokasi yang tepat bagi PKL. Sehingga para PKL tetap memperoleh akses menuju keberhasilan secara ekonomis tanpa harus menimbulkan masalah penataan fisik kota dan masalah lingkungan.

Politisi PKS ini meyakini jika kita kita mampu melihat kacamata berpikir positif, penataan PKL akan memberikan efek yang luar biasa untuk pertumbuhan kota. “Menggeliatnya aktivtias PKL ini harus kita pandang sebagai mulai bangkitnya perekonomian di Kota Tegal. Pertumbuhan kota akan terjadi ketika daya beli masyarakatnya kuat, dan pertumbuhan kota tidak bisa dihindarkan dari adanya PKL,” katanya.

Dalam konteks pemberdayaan PKL, semua itu akan terjadi ketika tahapan pendataan, pendaftaran, perencanaan penataan tata ruang, baru penetapan lokasi PKL yang diperbolehkan jualan sudah jelas. Pemberdayaan PKL harus menjadi fokus pemkot Tegal. Karena ini menjadi tanggungjawab pemerintah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas mereka sehingga para PKL yang mengikuti program pemberdayaan bisa menaikkan skala usahanya.

Raperda bisa menjadi angin segar untuk mendapatkan perlindungan secara tanggungjawab pemerintah. Dan tentunya ini tidak terbersit dalam pikiran, ini harus sinkron satu frekuensi  dengan walikota untuk sama-sama memberikan kesempatan pada PKL untuk tumbuh dan memberikan kesempatan seluas-luasnya dan memberikan perlindungan. “Jika PKL makmur, kota akan maju. PKL yang rapi juga akan dinikmati masyarakat luas.[]

Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Amiruddin, Lc memberikan motivasi kepada para peserta Pelatihan UMKM Go Modern Kota Tegal yang diselenggarakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal yang

bekerjasama dengan Genpro Kota Tegal, Selasa (7/6).

Kegiatan pelatihan ini terselenggara atas usulan pokir Anggota DPRD Kota Tegal dengan tujuan meningkatkan skala usaha pelaku UMKM agar naik kelas.

Dihadapan 25 peserta pelatihan, Amiruddin mengingatkan peserta agar selama mengikuti kegiatan dilakukan dengan kesungguhan dan tidak lalai. “Banyak pelaku usaha gagal karena kurang kesungguhan dan lalai. Di dunia bisnis, ada kompetitor yang terus belajar dan lebih sungguh-sungguh, ” katanya.

Program pelatihan ini merupakan ikhtiar untuk menggeliatkan perekenomian yang digerakkan UMKM. Karena kita paham benar, denyut nadi perekenomian itu ada pada UMKM.

Amir menambahkan kegiatan ini juga bisa menjadi momen berbagi tukar pikiran bagi yang sudah sukses. “Saat punya kesuksesan, dalam hal tertentu berbagilah,” kata Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS ini.

Kabid koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Tegal Denny Anggoro mengatakan tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, Kapasitas serta memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia pelaku UMKM. Acara ini menghadirkan Master G-Coach Abi Darwis.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal Muhammad Rudy Herstyawan, ST., M. Si yang diwakili
Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Trysnawati, S.H, MH. menyampaikan kegiatan pelatihan ini merupakan usulan pokir yang Diprakarsai Anggota DPRD Kota Tegal.

Pelatihan ini punya tujuan besar untuk keberlangsungan usaha, menata ulang, adaptif, bisnis yang mampu bertahan adalah yang responsif terhadap perubahan. Dia berharap, para peserta bisa menaikkelaskan skala usahanya setelah

mengikuti pelatihan intensif ini. “Siapkan mental, siapkan perencanaan yang matang, miliki keterampilan serta memahami literasi keuangan, sehingga pada akhirnya bisa naik kelas,” pungkasnya.

Banjir rob yang kerap melanda kawasan Pantai Utara Tegal sudah sejak dulu menjadi perhatian pemerintah Kota Tegal. Bahkan pemerintah telah melakukan berbagai langkah penanganan untuk mengatasinya, namun belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Banjir rob yang terjadi beberapa waktu kemarin bisa dibilang yang terparah. Oleh sebab itu diperlukan langkah yang lebih serius lagi untuk menangani rob dan banjir di kawasan pesisir Pantura ini.

Hal tersebut yang menjadi pembahasan dalam rapat Kerja Komisi III DPRD Kota Tegal dengan Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim), serta Bappeda Kota Tegal pada Hari Senin, 6 Juni 2022.

Anggota Komisi 3 dari Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Bayu Arie Sasongko, ST, MM meminta dinas terkait memberikan penjelasan secara komprehensif tentang Blue Print Penanganan Banjir dan Rob sebagai turunan dari DED yang tengah dibuat oleh Pemprov Jateng untuk penanganan banjir dan rob di pesisir Utara Jawa Tengah.

Ini penting agar permasalahan banjir dan rob bisa direncanakan secara matang dan permasalahannya bisa diselesaikan dengan tuntas dari hulu sampai hilir. “Jadi tidak terkesan parsial dan hanya memberikan solusi sesaat,” jelasnya.

Politisi PKS ini menegaskan, “Penanganan banjir dan rob tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1-2 tahun, mengingat membutuhkan anggaran yang cukup besar.”

“Yang saat ini perlu dilakukan adalah menentukan program kerja berkelanjutkan berdasarkan skala prioritas yang tidak terbatasi pada masa tugas Walikota maupun DPRD,” ungkapnya.

Dengan adanya Perencanaan yg baik, lanjut Bayu, DPRD dapat melakukan penganggaran multi years berkelanjutan. Selain dari APBD Kota, dapat juga untuk meminta bantuan dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

“Kita juga perlu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Pemkab Tegal dan Brebes yang berbatasan langsung, karena masalah ini saling beririsan dengan wilayah lain dan harus ada kesadaran bersama untuk menanganinya.

Selain itu diperlukan perda dan perwal yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran air. Mengingat masih banyak masyarakat yang abai terhadap dampak lingkungan yang muncul akibat didirikannya bangunan permanen diatas saluran air. Fenomena tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air dan juga banjir.()

Permasalahan Pedagang Kaki Lima mesti dilihat secara komprehensif. Menjamurnya PKL itu terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga menuntut warga melakukan beragam upaya bertahan hidup. Di tengah keterbatasan modal dan sumber daya, berjualan di tepi jalan, di atas trotoar menjadi pilihan.

“Maraknya PKL itu karena adanya masalah sosial, terbatasnya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil, dan keterbatasan modal untuk membangun usaha di lokasi perdagangan atau tempat usaha yang disediakan Pemerintah disebabkan ketidakmampuan dengan beban biaya sewa tempat yang tidak terjangkau,” kata Rachmat Rahardjo saat penyampaian Pemandangan Umum F-PKS menyikapi Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL, Kamis (2/6).

Oleh karena itu, konsep penataan dan pemberdayaan PKL agar benar-benar teliti memperhatikan siapa saja yang berhak ditata dan siapa yang berhak diberdayakan. Pemerintah harus mengetahui betul profil para PKL. Apakah yang bersangkutan adalah pemilik langsung usaha kaki lima tersebut ataukah hanya seorang pekerja dari seorang pemodal?

Rachmat menambahkan terkait kondisi PKL eks Taman Pancasila, maka hal mendasar yang harus diperhatikan pemerintah Kota adalah eksistensi hidup warganya. “Penertiban PKL pada masa transisi seperti ini hanya akan memunculkan perlawanan keras saat berhadapan dengan eksistensi hidup warga masyarakat. Maka sikap arif dan bijaksana Pemerintah Kota Tegal benar-benar sangat diperlukan agar tidak terjadi persoalan sosial yang makin besar,” jelasnya.

Fraksi PKS mengharapkan Raperda PKL ini benar-benar dapat mengatur secara lengkap mencakup semua aspek antara lain; lokasi dan kawaan tempat berusaha PKL, hak kewajiban baik bagi PKL maupun penyelenggara pemerintahan, pendataan, pendaftaran, dan perijinan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi, serta regulasi turunan dari raperda ini yang mengatur lebih detail tentang PKL.[]