Kabar Dewan

Tegal, 23 Agustus 2025 — Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah akan segera diselenggarakan pada Ahad, 24 Agustus 2025. Mengusung tema “Kokoh Bersama, Majukan Jawa Tengah untuk Indonesia”, acara ini disambut dengan antusiasme tinggi dari segenap pengurus Fraksi PKS Kota Tegal yang menyampaikan ucapan selamat dan harapan terbaik.

Berikut adalah pernyataan dari masing-masing tokoh Fraksi PKS dan DPD PKS Kota Tegal:

1. H. Abdul Ghoni, S.E. (Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal)

“Kami segenap Fraksi PKS Kota Tegal mengucapkan selamat atas digelarnya Musyawarah Wilayah DPW PKS Jawa Tengah. Dengan tema ‘Kokoh Bersama, Majukan Jawa Tengah untuk Indonesia’, kami berharap Muswil ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh kader. Semoga PKS semakin solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Jawa Tengah.”

2. Zaenal Nurohman, A.Md. (Ketua DPD PKS Kota Tegal & Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal)

“Selamat atas dilaksanakannya Muswil DPW PKS Jateng. Kami mendoakan acara ini berjalan lancar dan sukses. Semoga seluruh keputusan yang dihasilkan dapat membawa kebaikan bagi seluruh elemen PKS. Kami optimis, PKS Jawa Tengah akan terus menjadi pelopor dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.”

3. H. Amiruddin, Lc. (Wakil Ketua DPRD Kota Tegal)

“Selamat menyambut Muswil PKS Jawa Tengah. Semoga acara ini melahirkan kepengurusan baru yang amanah, memiliki visi kuat, dan mampu membawa PKS semakin dekat dengan masyarakat. Tema ‘Kokoh Bersama’ adalah semangat yang tepat untuk menghadapi tantangan ke depan dan mewujudkan PKS yang terdepan dalam pelayanan.”

4. Hj. Erni Ratnani, S.E., M.M. (Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal)

“Selamat dan sukses atas Muswil PKS Jawa Tengah. Kami mendoakan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Semoga Muswil ini dapat menghasilkan program-program kerja yang inovatif dan solutif. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin PKS akan menjadi kekuatan utama dalam memajukan Jawa Tengah.”

5. Ali Mashuri, S.A.P. (Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tegal)

“Kami mengucapkan selamat atas digelarnya Muswil DPW PKS Jawa Tengah. Kami berharap Muswil ini menjadi ajang konsolidasi yang efektif untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Semoga PKS dapat terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjadi partai yang dicintai oleh masyarakat.”

Tegal, 12 Agustus 2025 – Rombongan warga RW 10 Kelurahan Panggung mendatangi gedung DPRD Kota Tegal untuk menyampaikan keluhan terkait sarana dan prasarana di wilayah mereka. Kedatangan warga disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, Ketua Fraksi PKS, H. Abdul Ghoni, serta Anggota DPRD Komisi III, Mochammad Ali Mashuri, S.A.P .

Ketua RW 10, Ibu Diyantara, secara langsung memaparkan sejumlah permasalahan yang dihadapi warganya. Poin-poin utama yang disampaikannya mencakup:

Banjir Rob: Akses keluar masuk warga terganggu akibat banjir rob yang kerap mencapai ketinggian lutut.

Fasilitas Kesehatan: Kurangnya alat penunjang kesehatan dan honor yang minim bagi kader kesehatan di wilayah tersebut.

Infrastruktur Air: Diperlukan penambahan pintu air untuk mengatasi banjir dan perbaikan menara air agar pasokan air bersih lebih lancar.

Menanggapi keluhan tersebut, H. Amiruddin, Lc menyatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan warga. “Kami berterima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian. Ini adalah wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya. Ia menegaskan, aspirasi ini akan segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Senada dengan H. Amiruddin, H. Abdul Ghoni dari Fraksi PKS menegaskan komitmen mereka untuk memperjuangkan aspirasi ini. “Kami akan mengawal masalah-masalah ini di tingkat legislatif. Terutama terkait banjir rob dan honor kader kesehatan, kami akan pastikan ada solusi konkret,” janji beliau.

Sementara itu, Ali Mashuri yang berada di Komisi III (bidang pembangunan dan infrastruktur) menambahkan bahwa pihaknya akan segera meninjau langsung lokasi. “Tim dari Komisi III akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil terkait menara air dan pintu air. Kami akan berupaya agar perbaikan bisa segera dilakukan,” pungkasnya.

Pimpinan dewan berharap, sinergi antara legislatif dan masyarakat terus terjalin agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, demi mewujudkan Kota Tegal yang lebih maju dan sejahtera.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Erni Ratnani, S.E., M.M., menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam reses masa persidangan ketiga yang digelar di Kelurahan Pesurungan Kidul, Tegal Barat, Ahad, 3 Agustus 2025. Erni menyatakan, kebijakan yang berfokus pada pembangunan nonfisik akan menjadi prioritas.

Acara reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Pesurungan Kidul Mohamad Johan Arafat, Perwakilan DPC PKS Pesurungan Kidul Nursidik, dan Ketua Koperasi Merah Putih Pesurungan Kidul Drs. H. Sipon Junaidi, M.Pd.

Lurah Pesurungan Kidul, Mohamad Johan Arafat, mendukung penuh fokus pada pembangunan nonfisik. Menurutnya, pembangunan fisik seperti pengaspalan atau paving block terkadang justru menimbulkan masalah baru, seperti banjir akibat berkurangnya resapan air.

“Pembangunan nonfisik sangat penting, misalnya untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang masih minim,” ujarnya.

Arafat juga menyoroti program bedah rumah (RTLH) sebagai salah satu program fisik yang dinilai berhasil. Ia berharap, usulan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Ketua Koperasi Merah Putih, Sipon Junaidi, memanfaatkan forum ini untuk mengusulkan perbaikan saluran irigasi yang tersumbat, khususnya di sekitar Rita Park. Akibat penyumbatan tersebut, aliran air terganggu dan menyebabkan banjir di wilayah Pesurungan Kidul, Debong Lor, dan Kemandungan saat hujan. Ia berharap, aspirasi ini dapat menjadi salah satu pokok-pokok pikiran (pokir) untuk segera diselesaikan.

Erni Ratnani dalam sambutannya menegaskan bahwa alokasi pokir untuk tahun anggaran 2025 dan 2026 akan lebih banyak dialihkan ke program nonfisik.

“Peningkatan kemampuan warga lebih utama dibandingkan hal fisik. Kami akan berfokus pada pelatihan dan pengembangan diri,” kata Erni.

Ia menyebutkan beberapa program nonfisik yang telah berjalan, seperti digital marketing, tata boga, dan tata rias. Ia juga mengusulkan program leadership bagi remaja untuk melahirkan generasi penerus yang kompeten.

Dalam sesi diskusi, beberapa warga menyampaikan aspirasinya. Bambang, warga RT 4 RW 3, meminta solusi untuk mengatasi banjir yang sering melanda Gang Damai. Ia juga mengusulkan pengadaan meja pingpong untuk remaja dan percepatan realisasi bedah rumah atas nama Karnudi.

Menanggapi hal tersebut, Erni Ratnani meminta warga untuk menuliskan usulan mereka di lembar aspirasi. Terkait bedah rumah, ia memastikan berkas akan segera diproses.

Warga lain, Siti Sofiati, menanyakan cara mendapatkan program kuliah gratis. Erni menjelaskan tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang setiap tahunnya diajukan oleh DPR RI Fikri untuk sekitar 150 mahasiswa. Ia mengingatkan agar para penerima KIP Kuliah benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut untuk pendidikan, bukan disalahgunakan.

Sufinah bertanya mengenai pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial (DTSEN), sedangkan Ali mengusulkan kenaikan biaya operasional (BOP) RT/RW seiring kenaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Terkait hal itu, Lurah Arafat menjelaskan, kenaikan SPPT di Kota Tegal termasuk yang paling rendah dibandingkan daerah lain. Selain itu, RT dan RW di Kota Tegal sudah menerima Rp500 ribu setiap bulan, tertinggi di eks-Karesidenan Pekalongan.

Menutup acara, seorang warga, Rita, menyampaikan kesannya. Ia merasa senang menjadi bagian dari kegiatan PKS karena anaknya telah dua kali menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), yang sangat membantu biaya sekolah. Ia juga mengapresiasi ruang yang diberikan untuk berbagi keluhan dengan sesama warga.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, menggelar reses di Jl. Kapuas, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, pada Minggu (3/8/2025). Acara ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, dari persoalan bantuan sosial hingga infrastruktur lingkungan yang mendesak.

Politikus dari PKS, menjelaskan reses adalah agenda rutin tiga kali setahun untuk menyerap masukan masyarakat. Ia menyebut saat ini DPRD sedang fokus membahas Anggaran Perubahan 2025 dan menyiapkan Anggaran 2026. “Semua usulan program harus masuk ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) setidaknya setahun sebelumnya,” ujar Amiruddin, mengingatkan warga tentang alur birokrasi yang panjang.

Dalam kesempatan itu, Amiruddin juga memperkenalkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program yang digagas Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih. BSPS, berbeda dari program Rumah Layak Huni (RLH), menawarkan perbaikan rumah yang lebih menyeluruh, termasuk fondasi, atap, lantai, dan dinding. Pada 2025, sebanyak 40 rumah di Kelurahan Panggung dan Slerok akan menerima bantuan Rp20 juta per rumah. Syarat penerima harus terdaftar dalam DTSEN.

Pada reses tersebut, isu bantuan sosial menjadi sorotan utama. Noverdi Afrian, narasumber dari Dinas Sosial Kota Tegal, menjelaskan tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diterapkan sejak Juni 2025. Noverdi memaparkan perbedaan mendasar antara DTKS dan DTSEN.

Menurut Noverdi, DTSEN dikelola secara lintas sektor dan diperbarui tiap bulan. Data ini menggunakan sistem desil untuk mengklasifikasi warga, dari miskin ekstrem hingga menengah ke atas.
“Fungsinya sebagai acuan utama penyaluran bansos,” jelas Noverdi. Ia juga menegaskan, data DTKS tidak otomatis pindah ke DTSEN. Warga harus mengajukan diri melalui aplikasi Cek Bansos atau kelurahan.

Seorang warga, Fitri, mengeluhkan hanya satu anggota keluarganya yang terdaftar di DTKS. Noverdi menjawab hal itu bisa karena perubahan status keluarga atau data di Dukcapil yang tidak sesuai. Ia menyarankan Ibu Fitri untuk memperbarui data kependudukannya.

Aspirasi juga datang dari Yusuf Efendi. Ia mengeluhkan saluran air di Jalan Kapuas yang sering banjir akibat perbaikan yang tak optimal. Yusuf juga mempertanyakan nasib bantuan PIP yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) nominasi, tetapi rekeningnya kosong.

Menanggapi hal itu Amiruddin menjelaskan bahwa dana PIP bisa kembali ke kas negara jika tidak diambil dalam setahun. Terkait banjir, Ia menyarankan agar warga mendokumentasikan kondisi jalan yang banjir sebagai bukti penguat usulan. Jika dana swadaya tak cukup, perbaikan akan masuk dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Untuk lampu jalan yang mati, ia meminta warga melapor ke kelurahan untuk diteruskan ke Dinas Perhubungan.

Persoalam sampah menjadi isu utama yang diangkat dalam reses Anggota DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni. Kegiatan jarring aspirasi tersebut dilasanakan di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan pada Ahad sore, 3/8/2025. Dalam acara yang dihadiri ratusan warga itu, Ghoni menyatakan Kota Tegal dalam status darurat sampah akibat perintah penutupan TPA.

Ghoni, yang juga anggota Komisi III, menjelaskan Kota Tegal mendapat peringatan keras karena TPA masih menggunakan metode open dumping. Akibatnya, TPA harus ditutup permanen per 1 Desember mendatang. Padahal, produksi sampah harian mencapai 180 ton. “Tegal sedang darurat sampah. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan hidup, TPA Muarareja saat ini harus ditutup,” kata Ghoni.

Politiisi PKS ini mengajak seluruh warga bisa lebih bijak dalam penanganan sampah. Hindari buang sampah di saluran air karena bisa menyebabkan banjir.

Sebagai solusi, Pemerintah Kota Tegal berencana membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bojong Semar. TPST ini akan menggunakan teknologi sanitary landfill yang lebih aman, karena mampu mengelola gas metana dari tumpukan sampah.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Rencananya, di Tegal Selatan akan dibangun 20 TPST.

Acara reses ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sururul Fuad, Lurah Randugunting, Zadiar Muhammad Firdaus, serta Ketua DPC PKS Tegal Selatan Roziqin.

Lurah Zadiar berterima kasih atas dukungan Ghoni yang membantu warga, khususnya dalam program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sementara itu, Sururul Fuad menjelaskan peran DPRD Provinsi dalam pembangunan, salah satunya pengelolaan SMA, SMK, dan SLB. Ia mencontohkan anggaran dari provinsi yang digunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMA 6 Tegal Selatan. Ia juga mengajak warga menyampaikan usulan yang menjadi kewenangan provinsi melalui jalur aspirasi.

Dalam sesi diskusi, Ketua RW VII, Sutrisno, mempertanyakan kelanjutan rencana pemanfaatan lahan di belakang Kelurahan Randugunting. Lahan itu rencananya akan dijadikan hutan kota, jogging track, dan lapangan mini soccer. Diskusi terkait rencana ini sudah setahun lalu, namun belum ada realisasi. Sutrisno juga mengusulkan agar saluran air di lokasi digeser ke timur agar akses jalan lebih lebar.

Acara reses ini menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Dengan sorotan pada isu lingkungan, warga berharap ada tindak lanjut konkret dari pemerintah dan DPRD untuk mengatasi persoalan mendesak ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman, A.Md, menggelar reses di Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Minggu (3/8/2025).
Pertemuan itu menjadi wadah menyerap aspirasi warga, berfokus pada perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan keluarga.

Zaenal memaparkan pokok pikiran yang dihimpunnya, termasuk program pavingisasi, Program Indonesia Pintar (PIP), layanan BPJS Kesehatan dan KIS gratis, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia juga menekankan pembangunan berorientasi ketahanan keluarga, yang mencakup peningkatan infrastruktur dan SDM.

Perwakilan pengurus Puspaga Kecamatan Margadana, Imam Rosyadi, menyoroti peran sentral keluarga. Menurutnya, kepala keluarga adalah pendidik utama anak. “Pola asuh yang baik, dengan tutur kata santun dan kejujuran, akan menumbuhkan kepercayaan anak,” ujarnya.

Sesi aspirasi masyarakat mencatat beberapa usulan penting. Ketua RW 5, Sugiyanto, mengeluhkan belum terealisasinya pavingisasi dan saluran air di RT 2 dan RT 3. Ia juga mengusulkan pengadaan armada transportasi untuk pasien yang berobat ke luar kota, seperti ke RS Karyadi. Menanggapi ini, Zaenal menyatakan usulan pavingisasi telah masuk pengajuan dan ditindaklanjuti. Ia juga menawarkan solusi mengubah fungsi ambulans menjadi mobil pengantar pasien, lengkap dengan bantuan uang saku.

Lurah Kaligangsa, Carmad, mengusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk tujuh posyandu, berupa meja dan kursi. Zaenal merespons positif, menyebutkan bantuan itu akan jadi bagian dari pokok pikiran di Komisi II.

Warga lain, Sugiyarti, meminta perbaikan jalan dan pembangunan zebra cross di sekitar SD Kaligangsa 1 untuk keselamatan siswa. Zaenal akan mengupayakan dengan mengusulkan pembuatan zebra cross, perbaikan kontur jalan yang curam, dan penambahan lampu penerangan jalan.

Zaenal menegaskan, seluruh aspirasi akan menjadi masukan berharga dalam penyusunan program kerja DPRD dan akan dikawal realisasinya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Hj. Erni Ratnani, SE,MM mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan transformasi digital.

Hal ini disampaikan Erni dalam kegiatan Edukasi Digital Marketing untuk UMKM di Premier Hotel Kota Tegal, bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal.

Erni Ratnani menambahkan, pihaknya berkomitmen memberdayakan UMKM melalui pelatihan teknologi aplikatif. Ia menyoroti sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas untuk membuka akses pasar lebih besar. “Dengan kolaborasi lintas sektor, kita bisa membawa UMKM lokal naik kelas,” ujarnya. Erni juga berharap para pelaku usaha bergabung dalam koperasi seperti Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan.

Kepala Dinkop UKM dan Perdagangan Kota Tegal, Muhammad Rudy Herstyawan, membuka acara ini dan menekankan pentingnya UMKM siap menghadapi digitalisasi. “Pemanfaatan pemasaran digital yang optimal akan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal secara global,” kata Rudy.

Pelatihan ini menghadirkan Syakir Ni’am yang memaparkan strategi optimalisasi platform Facebook dan WhatsApp untuk promosi produk UMKM. “Dengan dukungan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), pelaku UMKM bisa menyusun caption, ide konten, hingga logo yang lebih menarik dan efisien,” jelas Syakir. Menurutnya, hal ini dapat meningkatkan peluang penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Narasumber selanjutnya, Hadi P, fokus pada strategi pembuatan konten berdasarkan konsep value proposition. Hadi menekankan pentingnya menjual keunikan dan keunggulan produk melalui narasi yang kuat dan visual yang menarik. Ia memperkenalkan formula value proposition yang mencakup produk berkaitan dengan nilai tambah dan diferensiasi, harga yang bersaing, tempat yang strategis, nyaman, dan ramai, serta promosi dalam bentuk konten yang tepat sasaran.

“Penjual fokus pada transaksi, tapi pebisnis membangun skala dan sistem. UMKM harus naik kelas dari penjual menjadi pebisnis,” tutur Hadi.

Di sesi penutup, peserta diajak praktik membuat konten dipandu Mba Fira. Peserta dibagi dalam kelompok untuk menghasilkan konten promosi berdasarkan materi yang telah disampaikan. Hasil dari tiap kelompok kemudian dipresentasikan dalam sesi interaktif.

Pelatihan ini mendapat sambutan positif dari peserta yang didominasi pelaku UMKM lokal. Mereka berharap pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mendukung transformasi usaha menuju era digital yang lebih kompetitif.

Salah satu yang jadi sorotan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS DPRD Kota Tegal yang dibacakan Sekretaris Fraksi PKS, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P., PKS adalah menyoroti belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk serius menggarap potensi wisata.

Menurut Fraksi PKS, realisasi PAD dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta agar kondisi ini dijadikan bahan evaluasi serius dan sungguh-sungguh agar ke depan realisasi PAD dapat lebih maksimal dan melampaui target. PKS juga menyarankan analisis mendalam terhadap penyebab belum tercapainya target indikator kinerja tahun 2024, sebagai dasar penyusunan rencana konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2025.

Sebagai salah satu contoh potensi PAD yang belum tergarap maksimal, Fraksi PKS menyoroti Pantai Kokoba di Kota Tegal. Pantai Kokoba tidak lain singkatan dari Pantai Pulo Kodok, Pantai Komodo, dan Pantai Batam Sari.”Pantai Kokoba di Kota Tegal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata pantai yang menarik dan ramai dikunjungi wisatawan,” ujar Mochamad Ali Mashuri.

Dengan pengelolaan yang serius, kawasan ini tidak hanya dapat memperindah wajah kota, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

PKS mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan Pantai Kokoba, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata ini.

Fraksi PKS mengapresiasi capaian kinerja Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp174.080.249.312,- atau 99,47% dari target Rp175.000.000.000,-. Namun, perhatian serius diberikan pada temuan BPK yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran dan manajemen kas pada Pemerintah Kota Tegal belum optimal.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS Mochamad Ali Mashuri, S.A.P dalam Rapat Paripurna Penyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap LPP APBD 2024.
Ketidakoptimalan ini berpotensi mengakibatkan Pemerintah Kota Tegal tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan berkurang kemampuannya untuk membiayai belanja pada tahun anggaran berikutnya. Potensi defisit likuiditas kas daerah dapat berdampak serius pada kemampuan Pemerintah Kota Tegal untuk menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang.
Menyikapi hal ini, PKS merekomendasikan Walikota untuk memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dalam menetapkan target pendapatan harus berdasarkan pada potensi yang terukur secara rasional dan dapat dicapai. Selain itu, TAPD juga perlu menyusun kebijakan atau pedoman yang mengatur batas-batas nilai kas daerah minimal dalam rangka menjaga likuiditas kas, sebab pengelolaan kas yang prudent adalah kunci stabilitas keuangan daerah.
Percepatan penyelesaian Hutang Obat yang ada di RSUD Kardinah juga ditekankan oleh Fraksi PKS. Informasi dari BPK menyampaikan bahwa jika kewajiban jangka pendek tidak dilakukan penyelesaian, maka akan berpengaruh pada status Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang tentu akan menjadi preseden buruk bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.[]