Uncategorized

Bidang Pelatihan dan Kepemimpinan Anggota Partai DPD PKS Kota Tegal langsung tancap gas setelah selesainya pengukuhan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) se-Kota Tegal. Bidang ini segera menyelenggarakan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Basic Leadership) sebagai upaya cepat untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan manajerial serta pelayanan publik para pengurus baru. Langkah ini menunjukkan komitmen DPD PKS Kota Tegal agar seluruh jajaran pengurus di tingkat bawah memiliki kompetensi yang mumpuni.

Sesi upgrade skill melalui Pelatihan Basic Leadership ini disampaikan oleh tim Bidang Pelatihan dan Kepemimpinan Anggota Partai, yang terdiri dari Ali Irfan dan Adityo Herlambang. Ali Irfan, selaku Ketua Bidang Pelatihan dan Kepemimpinan Anggota Partai DPD PKS Kota Tegal, menyampaikan materi kunci pelatihan. Ia secara khusus menekankan pentingnya peran pengurus ranting. “Menjadi pengurus ranting itu bukan amanah kecil, melainkan menyimpan tanggung jawab yang besar. Maka memiliki pengaruh dan kemampuan menggerakkan menjadi salah satu kunci efektif roda organisasi,” tegas Ali Irfan, seraya memberikan semangat kepada para pengurus baru.

Pengukuhan pengurus DPC dan ranting PKS dilaksanakan di Sekretariat DPD PKS Kota Tegal pada Ahad (23/11/2025) dan dibagi menjadi dua gelombang. Sesi I, yang berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, diikuti oleh peserta dari Kecamatan Tegal Barat dan Margadana. Sementara Sesi II, dimulai pukul 13.00 hingga 15.30 WIB, dikhususkan bagi pengurus dari Kecamatan Tegal Selatan dan Tegal Timur. Prosesi pembacaan ikrar dan pengukuhan dipimpin langsung oleh Sekretaris DPD PKS Kota Tegal, Ichsan Triyono.

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menegaskan bahwa momentum pengukuhan ini adalah ajang untuk menanamkan kembali komitmen dan mengokohkan kiprah kepemimpinan yang telah dirintis oleh para pendahulu PKS. Zaenal menekankan bahwa peran DPC dan DPRa sangat besar sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik untuk menguatkan pelayanan di masyarakat, membimbing, dan menebarkan kebaikan.

Zaenal memberikan empat pesan kunci kepada para pengurus baru: menjaga persaudaraan; memiliki bekal ruhiyah karena menebar kebaikan harus dibekali kekuatan spiritual; hadir di masyarakat; serta bersinergi dengan anggota Dewan dari PKS untuk memastikan program partai berjalan optimal. Selain itu, seluruh pengurus DPC dan DPRa juga diinstruksikan untuk mengoptimalkan program unggulan Kader, Kaderisasi, Pelayanan Publik (K2P2) sebagai strategi utama pemenangan Pemilu mendatang.

Melalui pelatihan kepemimpinan dasar ini, peserta dilatih untuk memiliki kompetensi penting di lapangan, mencakup kemampuan manajerial, komunikasi publik, resolusi konflik, dan pengambilan keputusan, yang diharapkan mampu mendukung optimalisasi peran mereka sebagai ujung tombak partai di tengah masyarakat.

Komisi II Apresiasi Inovasi Peta Digital PDAM, Dorong Proaktif Jemput Anggaran Pusat

Masalah jaringan perpipaan PDAM di Kota Tegal, khususnya yang menuju wilayah Tegal Timur, akan segera mendapatkan penanganan komprehensif. Solusi jangka panjang disiapkan melalui dana hibah provinsi senilai Rp 14 Miliar yang akan digelontorkan pada tahun 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, setelah melakukan kunjungan lapangan untuk memetakan titik-titik masalah distribusi.

Menurut Zaenal, anggaran tersebut telah dialokasikan untuk perbaikan signifikan di jalur utama. “Hasil di tahun 2025 (akan) turun 14 Miliar dari Provinsi untuk perbaikan pipa dari Jalan Teuku Umar sampai Jalan Serayu. Targetnya Desember (2025) selesai,” jelasnya.

Perbaikan ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen atas masalah aliran kecil yang selama ini dikeluhkan warga di ujung jaringan, seperti di RW 10 Tegal Timur. “Mudah-mudahan dengan pipa saluran (baru) bisa mengurangi kebocoran pipa agar aliran sampai di ujung,” tambah Zaenal.

Di sisi lain, Komisi II juga mengapresiasi langkah modernisasi yang telah dilakukan PDAM. Inovasi berupa peta distribusi digital dinilai sangat membantu dalam memonitor dan mengontrol aliran air di seluruh kota.

“Kami apresiasi PDAM dalam inovasi information digital yang menampilkan peta distribusi air. Peta distribusi ini memudahkan kontrol ketika terjadi kendala,” ujarnya.

Pihak dewan pun mendorong PDAM untuk terus proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi agar bisa “menyengget” lebih banyak anggaran untuk percepatan dan peningkatan layanan air bersih di Kota Tegal.

Polemik pembongkaran rumah warga di Jalan Salak, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, memantik keprihatinan mendalam Anggota DPRD Kota Tegal, Hj. Erni Ratnani, SE, MM. Kasus yang menimpa sepuluh keluarga itu dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap warga yang telah puluhan tahun menempati lahan tanpa kepemilikan formal.

“Saya menyampaikan keprihatinan atas peristiwa pembongkaran rumah yang menimpa sepuluh keluarga warga Kraton. Mereka telah menempati lahan itu lebih dari tiga dekade, menjadikannya bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian dari sejarah dan kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut,” ujar Erni, Senin, 20 Oktober 2025.

Kuasa hukum warga, Agus Slamet, sebelumnya menilai pembongkaran itu cacat hukum karena dilakukan tanpa keputusan pengadilan. Keluarga korban mengaku telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 2022.

Menanggapi hal itu, Erni menegaskan bahwa persoalan hukum tanah tidak semata-mata ditentukan sertifikat kepemilikan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan bagi warga yang sudah lama menempati lahan tersebut.

“Kami memahami bahwa secara hukum kepemilikan tanah ditentukan oleh bukti sertifikat hak milik. Namun, kasus ini memperlihatkan lemahnya aspek perlindungan terhadap warga yang telah lama menempati dan merawat lahan tanpa dokumen kepemilikan formal — apalagi pembongkaran dilakukan tanpa keputusan pengadilan,” katanya.

Erni mengapresiasi upaya mediasi dan kompensasi kepada sembilan keluarga yang telah menyepakati penyelesaian. Namun, ia meminta agar terhadap satu keluarga yang masih bertahan, pemerintah bersama pemilik lahan dapat membuka ruang dialog yang lebih adil dan manusiawi.

“Kami berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Prinsip keadilan dan kemanusiaan harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan,” tegasnya.

Erni juga mengakui peran Camat Tegal Barat, Lurah Kraton, dan Satpol PP yang telah berupaya menjaga situasi agar tetap kondusif selama proses pembongkaran. Ia menilai langkah preventif itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah potensi konflik sosial di lapangan.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Erni memastikan pihaknya akan memanggil sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), dan pihak pemegang sertifikat tanah, untuk memberikan penjelasan.

Selain menuntut penyelesaian hukum yang adil, Erni mendorong pemerintah kota memperkuat program legalisasi aset warga serta memperluas sosialisasi pentingnya kepemilikan dokumen hukum atas tanah yang ditempati masyarakat.

Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH), mendatangi Gedung DPRD Kota Tegal, Senin (20/10/2025). Mereka menyuarakan keresahan terkait ketidakpastian status kepegawaian tenaga alih daya (outsourcing) di pemerintahan daerah Kota Tegal.

Delegasi FKTH yang mewakili sekitar 500 anggota, diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, di Ruang Pimpinan DPRD. Aspirasi utama mereka adalah menolak skema alih daya dan menuntut kepastian status sebagai Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) atau diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pertemuan ini menjadi puncak kegelisahan para tenaga honorer yang berjuang untuk mendapatkan rasa aman dalam bekerja. Ketua FKTH Kota Tegal, Nurtantyo Amrih Swasono, menyatakan bahwa perjuangan ini didasari oleh kebutuhan akan jaminan kesejahteraan dan pengakuan atas pengabdian mereka.

“Inti perjuangan kami adalah menyampaikan keberatan atas sistem outsourcing. Kami datang untuk menuntut agar bisa dijadikan Tenaga Kerja Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP),” ujar Nurtantyo dalam pertemuan tersebut.

Ia memandang skema PJLP lebih memberikan kepastian dibandingkan alih daya yang rentan memutus kontrak kerja dan mengurangi hak-hak pekerja. Menurut Nurtantyo, harapan terbesar para honorer adalah pengangkatan sebagai aparatur sipil negara.

“Selain keberatan atas sistem outsourcing, kami juga menuntut agar pemerintah segera memikirkan skema pengangkatan kami sebagai PPPK, baik itu paruh waktu maupun penuh waktu, sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian kami selama ini,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, menyatakan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal dan mendalami aspirasi tersebut. Ia memahami kegelisahan para honorer yang terancam kehilangan kepastian kerja.

“Kami di DPRD menerima dan memahami sepenuhnya apa yang menjadi keresahan teman-teman FKTH. Ini bukan sekadar soal status, tetapi menyangkut hajat hidup ratusan keluarga dan rasa aman dalam bekerja,” kata Amiruddin.

Amiruddin berjanji akan segera berkoordinasi internal dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Langkah konkret selanjutnya adalah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pendalaman.

“Aspirasi ini akan kami kawal. Kami akan segera menjadwalkan pertemuan dengan OPD terkait agar bisa mendalami dan mengawasi implementasi aturan di lapangan. Kami harus memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan tenaga honorer kita,” lanjutnya.

Untuk memperkuat posisi tawar dan mempercepat proses penanganan, Amiruddin menyarankan FKTH untuk menempuh jalur audiensi formal.

“Agar aspirasi ini memiliki kekuatan hukum yang lebih dan direspons lebih cepat, saya menyarankan FKTH mengajukan permohonan audiensi resmi ke DPRD dan Pj. Wali Kota, dengan tembusan ditujukan ke BKPSDM Kota Tegal. Melalui forum resmi itu, kita bisa mencari solusi terbaik bersama,” pungkasnya.