F- PKS DPRD Kota Tegal Soroti Penggalian Jaringan Fiber Optik

F- PKS DPRD Kota Tegal Soroti Penggalian Jaringan Fiber Optik

Penggalian jaringan fiber optikyang dilakkan prodiveder penyedia jasa internet menjadi salah satu sorotan Fraksi PKS DPRD Kota Tegal. F-PKS menyoroti karena pekerjaan tersebut mengenai sauran air dan akses rumah warga, Selain itu, setelah pekerjaan selesai, penyedia jasa tidak mengembalikan pada kondisi seperti semula.

Banyak aduan dari masyarakat kepada kami, saat ini banyak sekali penggalian untuk jaringan fiber optic dan pemasangan tiang tiang baru untuk jaringan internet dari provider penyedia jasa internet. “Jalan-jalan yang telah bagus dibangun harus digali baik itu sejajar maupun melintang jalan, tidak jarang juga mengenai saluran air dan akses masuk rumah masyarakat,” ucap Amiruddin saat pembacaan pemandangan umum.

Ia menambagkan tentang pekerjaan yang telah selesai dilakukan namun tidak dilakukan perbaikan kondisi jalan pada kondisi semula, dan terkesan dilakukan pembiaran dan pengurukan seadanya. Begitu juga dalam pemasangan tiang tiang jaringan baru, banyak yang dilakukan secara asal saja, tidak mempertimbangkan estetika dan kepentingan masyarakat, terjadi banyak benturan dengan masyarakat, membuat kabel kabel semakin semrawut dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Menanggapi hal itu Walikota Tegal menjelaskan bahwa mekanisme pemasangan jaringan ersebut diawali tahapan permohonan dari provider. Organisasi Perangkat Daerah terkait menerbitkan rekomendasi teknis tentang pemasangan jaringan fiber optic sesuai dengan lokasi setelah dilakukan pembahasan oleh tim.

Dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengwasan agar sesuai kaidah teknis yang telah ditetapkan. “Ke depan pemkot Tegal akan mengevaluasi pelaksanaan pemasangan jaringan fiber optic yang ada di wilayah Kota Tegal,” ungkap Walikota Tegal.

Fraksi PKS Kota Tegal Soroti Berbagai Persoalan

Fraksi PKS Kota Tegal Soroti Berbagai Persoalan

Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal yang disampaikan H. Amiruddin Lc pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (20/9) menyoroti sejumlah persoalan.

Amiruddin menyampaikan, dengan adanya kenaikan harga bbm subsidi dimana sejak awal Fraksi PKS DPR RI menolak keras kebijakan pemerintah ini, saat ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kenaikan harga BBM akan menaikan angka inflasi, hal ini bisa kita lihat dengan adanya kebijakan pemerintah pusat berupa kebijakan social and economic safety net.

Pada pembahasan KUPA PPAS perubahan beberapa waktu lalu, TAPD Pemerintah Kota Tegal telah menyampaikan hasil perhitungan untuk RAPBD 2022 ini, alokasi anggaran sebesar Rp 2 milyar lebih, untuk penanganan dampak kenaikan inflasi.

Fraksi PKS meminta dengan sangat, bahwa dalam pembahasan RAPBD 2022 nanti, pemerintah kota harus bisa menjabarkan alokasi anggaran tersebut secara rinci berupa kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga benar benar tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarat untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

Pada PU Fraksi PKS juga menyinggung rencana Pemerintah Kota Tegal tentang pembangunan fly over diatas perlintasan kereta api di tirus. Fraksi PKS menerima aspirasi dari masyarakat yang tinggal di sekitar Tirus, sebagian besar warga justru menginginkan pembuatan jalan baru yang merupakan terusan Jalan Kapten Sudibyo kurang lebih 50-100 Meter.

Saat ini banyak sekali penggalian untuk jaringan fiber optic dan pemasangan tiang tiang baru untuk jaringan internet dari provider penyedia jasa internet. Jalan-jalan yang telah bagus dibangun harus digali baik itu sejajar maupun melintang jalan, tidak jarang juga mengenai saluran air dan akses masuk rumah masyarakat. Saat telah selesai tidak dilakukan perbaikan atau mengembalikan ke kondisi semula, terkesan dilakukan pembiaran dan pengurukan seadanya. Begitu juga dalam pemasangan tiang tiang jaringan baru, banyak yang dilakukan secara asal saja, tidak mempertimbangkan estetika dan kepentingan masyarakat, terjadi banyak benturan dengan masyarakat, membuat kabel kabel semakin semrawut dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Kami minta pemerintah kota mengatur dan menertibkan pemasangan jalur fo dan tiang tiang tersebut,” ujar Amir.

Pembangunan tempat relokasi PKL Alun-alun dilahan milik CMJT yang sudah dilakukan sewa oleh Pemkot Tegal sejak 14 Desember 2021, sampai saat ini pantauan dari Fraksi PKS lahan tersebut belum ada perkembangn apa-apa? “Bagaimana janji dan kesungguhan Pemkot Tegal terkait penataan dan pemberdayaan PKL dampak dari pembangunan Alun- alun dan Taman Pancasila. Mohon tanggapanya,” pungkas Amir.

Tegas!!! PKS Kota Tegal Tolak Kenaikan BBM

Tegas!!! PKS Kota Tegal Tolak Kenaikan BBM

Aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi terjadi di Kota Tegal, Sabtu (10/9). Aksi ini digelar oleh DPD PKS Kota Tegal yang menurunkan ratusan berartribut putih oranye.

Dalam aksi tersebut, PKS Kota Tegal menyampaikan sikap menolak kenaikan BBM yang dinilai bakal membuat rakyat makin tambah susah.

Berbekal spanduk dan atribut bertuliskan Wong Tegal Tolak BBM Mundak, ratusan kader dan simpatisan PKS menggelar aksi ini di pertigaan Yogya Mall. Kegiatan dimulai pukul 7 pagi, dan berakhir pada pukul 09.00 WIB.

Ketua DPD PKS Kota Tegal Amiruddin, Lc mengatakan aksi ini menuntut pemerintah agar membatalkan kenaikan harga BBM karena membuat masyarakat bawah makin susah. “Kami ingin pemerintah memiliki alternatif lain yang lebih kreatif selain menaikkan opsi harga BBM untuk menutup defisit APBN,” katanya.

Selain orasi penolakan kenaikan BBM, aksi ini juga diisi dengan teatrikal emak-emak yang turut membawa perabotan dapur yang menggambarkan jeritan hati betapa susahnya rakyat kecil karena terkena dampak kenaikan BBM.

Bayu Arie Sasongko mengatakan, kenaikan BBM subsidi akan menaikkan harga kebutuhan pokok lain. “Jangan bikin rakyat tambah sengsara,” ungkapnya.

Menurutnya aksi ini menyuarakan suara hati rakyat kecil. PKS berharap aksi ini bisa didengar oleh pemerintah dan bisa mengambil keputusan mencabut kembali kebijakan menaikkan BBM subsidi. “Kepada semua elemen masyarakat di Kota Tegal dan sekitarnya untuk bersama-sama menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM melalui jalur-jalur yang bisa dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan solar bersubsidi. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, seperti dilansir TEMPO. Menurutnya, kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah orang miskin.

Dia mengatakan kondisi ekonomi masyarakat kecil masih belum pulih pasca pandemi. “Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 September 2022.

Dalam laporan Majalah Tempo, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter. Harga Pertalite saat ini sebesar Rp 7.650 per liternya, sementara Solar Rp 5.150 per liter.

Menurut Ahmad Syaikhu, masyarakat sudah terpukul imbas kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu lalu. Belum selesai lonjakan harga minyak goreng, kata dia, harga telur turut meroket. Menurutnya, kenaikan harga BBM dan solar bersubsidi akan menciptakan efek domino berupa kenaikan harga secara keseluruhan di berbagai sektor.

Dia turut menyoroti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kukuh dijalankan pemerintah.

“Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?” kata Syaikhu.

Kompensasi berupa bantuan sosial dari pemerintah, kata dia, hanya bersifat sementara. Terlebih, penyalurannya selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.

Syaikhu mengatakan pemerintah kerap berdalih jika bengkaknya biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM. Menurutnya, pembengkakan bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. Pemerintah, kata dia, bisa memulai dengan menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas.

Ia turut mendesak pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan tersebut. “Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya,” ujarnya.

 

 

Copyright © 2025 PKS Kota Tegal