Kabar PKS

Jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal melakukan kunjungan strategis ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tegal, Selasa (21/7). Pertemuan di Sekretariat PDM ini tidak sekadar bersilaturahim, tetapi menjadi ajang konsolidasi moral untuk merespons darurat sosial dan kebijakan publik di daerah.

Rombongan PKS yang dipimpin Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, S.A.P., disambut hangat oleh Ketua PDM Kota Tegal dr. Wahyu Heru Triyono, M.Kes., didampingi Sekretaris PDM H. Ghusni Darodjatun, M.Pd., dan jajaran pengurus harian.

Pertemuan ini turut dihadiri lengkap oleh lima legislator Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, yakni Wakil Ketua DPRD H. Amiruddin, Ketua Fraksi H. Abdul Ghoni, SE, Wakil Ketua FPKS Hj. Erni Ratnani, Sekretaris FPKS Mochamad Ali Mashuri, S.A.P., serta Tenaga Ahli Fraksi Ali Irfan, S.Pd.I., M.Pd. Hadir pula perwakilan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS, Nursetyowati dan Ihda Nur Fitriyati.

Isu moralitas masyarakat mendominasi diskursus pertemuan tersebut. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE, mengungkapkan bahwa partainya kini tengah mengawal ketat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Minol) atas dorongan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD.

“Kami di gedung dewan pada akhirnya tetap harus mengambil keputusan. Banyak masukan dari masyarakat terkait tempat hiburan malam, termasuk izin yang perlu ditinjau ulang karena lebih memprioritaskan investasi ketimbang aspirasi moral warga,” ujar Abdul Ghoni.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PDM Kota Tegal, dr. Wahyu Heru Triyono, meminta para wakil rakyat untuk tidak ragu mengambil sikap tegas. Ia menyoroti fenomena tempat hiburan malam yang tetap beroperasi dengan mengantongi izin restoran atau penyelenggara pertunjukan seni, meski telah menuai penolakan keras dari masyarakat.

“Kota Tegal sudah darurat, jika dibiarkan makin sekarat. Setiap rupiah gaji dewan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, dewan harus galak di parlemen ketika ada potensi kemungkaran,” tegas dr. Heru.

PDM menyatakan siap berdiri di garis depan untuk memberikan dukungan penuh kepada legislatif agar fungsi pengawasan berjalan optimal dan celah legalitas peredaran miras dapat ditutup demi kemaslahatan umat.

Suasana hangat dan penuh keakraban tampak jelas di Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tegal, Selasa (21/7). Pertemuan antara jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal dan PDM Kota Tegal bukan sekadar kunjungan formal politik, melainkan sebuah ruang temu batin antar-elemen umat yang menemukan banyak kesamaan frekuensi dalam memandang persoalan keummatan.

Kehangatan tersebut terpancar dari jalannya diskusi yang cair namun sarat makna. Ketua PDM Kota Tegal, dr. Wahyu Heru Triono, M.Kes., bahkan melontarkan candaan ringan yang mencairkan suasana saat membahas kiprah warga persyarikatan di ruang publik.

“Warga Muhammadiyah berdiaspora di mana-mana, jadi bebas ke mana saja, tapi ya itu, seringnya tidak kembali,” kelakar dr. Wahyu disambut gelak tawa para pengurus PKS dan PDM yang hadir.

Di balik suasana santai itu, terselip kesamaan pandangan yang mendalam antara kedua lembaga. Meski secara kelembagaan memiliki ranah dan jalur pengabdian yang berbeda—satu sebagai organisasi kemasyarakatan islam dan lainnya sebagai partai politik—dr. Wahyu menilai PKS dan Muhammadiyah memiliki satu napas perjuangan yang seirama.

“Secara kelembagaan berbeda, tapi DNA-nya sama, yaitu amar makruf nahi munkar,” tegas dr. Wahyu. Ia meyakini, dengan luasnya jejaring warga Muhammadiyah yang telah berdiaspora di berbagai sektor kehidupan, kolaborasi strategis dengan partai politik menjadi kunci penting untuk memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, S.A.P., mengungkapkan alasan mendasar di balik langkah partainya menjadikan PDM sebagai ormas pertama yang dikunjungi. Menurutnya, PKS sangat membutuhkan banyak masukan, nasehat moral, serta bimbingan dari para tokoh senior Muhammadiyah dalam mengemban amanah di legislatif maupun eksekutif.

“Kami butuh banyak masukan dan nasehat dari tokoh-tokoh PDM Kota Tegal,” ujar Zaenal.

Tidak hanya berfokus pada dinamika kebijakan publik dan pengawasan dewan, silaturahim penuh kehangatan ini juga menghasilkan kesepahaman untuk merajut kerja sama dalam bidang sosial kemasyarakatan. Kedua belah pihak sepakat menyinergikan program pengarusutamaan keluarga, sebuah agenda strategis yang selama ini menjadi fokus utama PKS guna membangun ketahanan masyarakat bermula dari lingkup terkecil.

Pertemuan sore itu ditutup dengan komitmen kuat untuk terus menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Bagi PKS dan Muhammadiyah di Kota Tegal, perbedaan jalur gerak bukanlah batasan, melainkan jembatan untuk saling menguatkan dalam merawat kemaslahatan umat dan masa depan Kota Tegal.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk meninjau kembali keberadaan tempat hiburan malam Helen’s Night Mart di Kota Tegal. Pemerintah diminta tidak hanya terpaku pada legalitas formal dan target pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga mengedepankan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat.

Desakan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, menyikapi aksi protes ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Eling Anak Keturunan (AEAK) di depan Gedung DPRD Kota Tegal, Kamis (25/6/2026). Dua organisasi keagamaan terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Tegal, menyatakan sikap tegas menolak operasional tempat tersebut.

Abdul Ghoni menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak berlindung di balik sistem Online Single Submission (OSS) saat menghadapi resistensi masyarakat terkait izin usaha. Menurut dia, kebijakan investasi yang tidak mempertimbangkan kondisi sosiologis dan keresahan warga justru berpotensi memicu konflik sosial yang berkepanjangan.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi warga. Pemerintah Kota Tegal harus lebih peka. Jangan sampai legalitas izin membuat pemerintah abai terhadap fakta bahwa lokasi tersebut berada di tengah lingkungan religius, dekat dengan masjid, madrasah, dan pondok pesantren,” ujar Abdul Ghoni dalam keterangannya, Kamis.

Lebih lanjut, Ghoni menyoroti pentingnya menjaga harmoni antara investasi dengan masa depan moralitas generasi muda. Ia mengingatkan bahwa setiap pembangunan di Kota Tegal seharusnya membawa kemaslahatan, bukan justru mencederai tatanan sosial yang telah terjaga.

Meski Pemerintah Kota Tegal berargumen bahwa lokasi tersebut masuk dalam zona perdagangan dan jasa, Ghoni menegaskan bahwa legalitas tata ruang bukanlah satu-satunya parameter dalam pengambilan kebijakan publik.

“Apakah sebuah tempat hiburan malam tepat berada di tengah lingkungan yang menjadi pusat pendidikan agama? Jawabannya tentu tidak. Kebijakan yang tidak sejalan dengan nurani masyarakat hanya akan menimbulkan gesekan,” tegasnya.

Fraksi PKS mendorong Pemkot Tegal untuk segera melakukan peninjauan kembali secara komprehensif terhadap izin operasional tempat tersebut. Ghoni juga mendesak agar pemerintah daerah segera membangun dialog yang intensif dengan tokoh masyarakat dan warga setempat.

“Investasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun harus dipastikan investasi tersebut ramah terhadap budaya dan nilai-nilai agama di Tegal. Kami mendesak pemkot mengedepankan pendekatan persuasif dan mendengar suara rakyat, bukan hanya melihat angka pendapatan daerah semata,” pungkasnya.[]

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I., memanfaatkan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H untuk menyerap aspirasi warga Kota Tegal dalam kegiatan reses masa persidangan III. Pertemuan yang digelar di Ismail Haniya Meeting Room ini menjadi ajang dialog interaktif mengenai tantangan pembangunan daerah, sekaligus upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Dalam pemaparannya, Sururul Fuad mengajak masyarakat untuk memaknai pergantian tahun Hijriah sebagai momentum peningkatan produktivitas diri.

“Barang siapa yang hari-harinya tidak ada penambahan kebaikan, sebenarnya dia sedang menuju kebangkrutan. Kita harus segera berbuat baik sesuai kapasitas masing-masing sebelum ruang kebaikan tersebut diisi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki visi misi yang jelas,” ujar politisi yang akrab disapa Fuad ini.

Ia menekankan tiga modal utama bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman, yakni kemandirian berpikir, keteguhan prinsip, dan kesiapan untuk berkontribusi bagi masyarakat luas.

Perbaikan Infrastruktur

Sesi dialog menjadi sorotan utama dalam kegiatan tersebut. Warga menyampaikan sejumlah persoalan daerah, salah satunya keluhan terkait akses jalan menuju SMA Negeri 5 Kota Tegal.

Ketua DPD PKS Kota Tegal Zaenal Nurohman turut menyoroti kondisi akses jalan di bantaran Kali Kemiri yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, kondisi infrastruktur tersebut saat ini sudah sangat memprihatinkan.

“Kami berharap Pak Sururul Fuad dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur tersebut agar mobilitas siswa dan warga lebih lancar,” ungkap Zaenal.

Menanggapi keluhan tersebut, Sururul Fuad berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat provinsi. Sebagai bukti komitmennya, ia memaparkan sejumlah realisasi program aspirasi pada periode sebelumnya, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan bantuan bagi kelompok ternak kambing.