Kabar PKS Archives -

Fraksi PKS Warning Proyek Kejar Tayang

Kabar Fraksi PKS, Kabar PKS·02/10/2026

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 di penghujung tahun memicu kekhawatiran terkait mutu pengerjaan proyek-proyek fisik di lapangan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal mengingatkan Pemerintah Kota Tegal agar tidak memaksakan percepatan pekerjaan tanpa memperhatikan standar kualitas.

Peringatan tersebut disampaikan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, yang dibacakan oleh juru bicaranya, Hj. Erni Ratnani, SE, MM.

Fraksi PKS menyoroti risiko penurunan kualitas pekerjaan fisik yang acap kali timbul akibat ketergesaan waktu pengerjaan di akhir tahun anggaran. Karena itu, pengawasan teknis yang ketat dinilai mutlak dilakukan demi mencegah proyek mangkrak, serapan anggaran yang sekadar formalitas, maupun penyimpangan mutu spesifikasi teknis.

“Mengingat penetapan APBD Perubahan berada di penghujung tahun anggaran, Fraksi PKS mengingatkan adanya risiko penurunan kualitas pekerjaan fisik akibat ketergesaan waktu. PKS menuntut pengawasan teknis yang ketat agar tidak ada proyek yang terbengkalai, serapan anggaran yang sekadar formalitas, maupun penyimpangan mutu pekerjaan. Percepatan realisasi anggaran wajib dibarengi dengan komitmen menjaga mutu hasil, transparansi penuh, serta prinsip tata kelola yang bersih dan bebas kebocoran,” ujar Erni saat membacakan pandangan fraksinya.

Cek Kesehatan 100 Kader Pelopor, PKS Kota Tegal Perkuat Kesiapan Berkhidmat

Kabar PKS·24/09/2026

Kota Tegal — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal melalui Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga (Binapora) sukses menyelenggarakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi Kader Pelopor PKS Kota Tegal, Minggu, 20 September 2026, di Sekretariat DPD PKS Kota Tegal.

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman menjelaskan bahwa kegiatan CKG tersebut diselenggarakan untuk memastikan para kader PKS berada dalam kondisi kesehatan yang optimal. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 100 kader ini menjadi bagian dari penguatan program K2P2 (Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik).

Senada dengan hal tersebut, Ketua Binapora DPD PKS Kota Tegal, Nurul Hidayah menyampaikan bahwa cek kesehatan bagi kader dan pengurus merupakan agenda rutin yang dilakukan untuk menjaga kebugaran anggota.

> “Kesehatan kader dipandang sebagai salah satu fondasi utama dalam mendukung keberlangsungan proses kaderisasi serta optimalisasi pelayanan publik dalam jangka panjang,” ujar Nurul.

Nurul menambahkan, program cek kesehatan ini ke depan direncanakan untuk diperluas hingga tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kota Tegal.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi edukasi kesehatan yang disampaikan oleh dr. Slamet Riyadi. Dalam pemaparannya, dr. Slamet menjelaskan terdapat empat faktor utama yang memengaruhi kesehatan manusia, yakni lingkungan, perilaku, keterjangkauan fasilitas kesehatan, dan faktor genetik.

“Faktor lingkungan dan perilaku hidup menempati urutan tertinggi yang menyumbang angka pasien menderita penyakit. Yang paling sederhana adalah rumah, ini harus diperhatikan agar ventilasi, pencahayaan, dan kebersihan terpenuhi,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterjangkauan fasilitas kesehatan, mulai dari ketersediaan akses fasilitas kesehatan, kemudahan kunjungan, hingga keaktifan kepesertaan BPJS.

Menurut dr. Slamet, masyarakat juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap anggaran kesehatan dalam keluarga. Ia menyarankan agar kebutuhan kesehatan direncanakan sebagaimana kebutuhan pendidikan, pembayaran listrik, air, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Karena kesehatan itu penting,” tegasnya.

Sementara itu, faktor bawaan atau genetik juga turut memengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Dalam pemaparannya, dr. Slamet menyebut faktor genetik menyumbang sekitar 10 persen terhadap kondisi kesehatan.

Melalui kegiatan pemeriksaan dan edukasi kesehatan ini, PKS Kota Tegal berharap para kader senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran agar tetap siap berkhidmat serta berperan aktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Fraksi PKS Sorot Tajam Ketimpangan PAD

Kabar Fraksi PKS, Kabar PKS·16/09/2026

Dinamika politik anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di tengah tantangan resentralisasi fiskal nasional dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) jilid II, PKS menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah agar kebijakan anggaran tidak justru membebani kelompok masyarakat rentan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, S.E., yang juga bertindak sebagai juru bicara fraksi, mengungkapkan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya bersumber dari perluasan basis ekonomi dan digitalisasi, bukan dari instrumen yang memberatkan warga.

“Fraksi PKS mencatat adanya ketimpangan struktur sumber kenaikan PAD. Pajak daerah hanya naik tipis, sebaliknya retribusi daerah melonjak tajam. Artinya, sekitar 88 hingga 89 persen tambahan PAD bersumber dari retribusi. Penguatan PAD idealnya bertumpu pada perluasan basis ekonomi dan digitalisasi, alih-alih memberatkan masyarakat melalui instrumen retribusi layanan publik di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan,” tegas H. Abdul Ghoni, S.E. dalam Rapat Paripurna.

Selain menyoroti lonjakan retribusi—termasuk rencana pengenaan retribusi pemanfaatan badan jalan untuk pipa jaringan PDAM senilai Rp1,5 miliar yang dinilai berisiko memicu efek domino kenaikan tarif air—Fraksi PKS juga mengkritisi anomali pergeseran belanja. Penurunan belanja pegawai yang cukup drastis berbarengan dengan lonjakan masif pada belanja barang dan jasa memerlukan transparansi penuh agar anggaran publik tidak jatuh pada inefisiensi.

Melalui sikap kritis dan konstruktif ini, Fraksi PKS konsisten hadir mengawal transparansi anggaran, memastikan keberlanjutan fiskal yang sehat, serta menjaga agar setiap kebijakan di Kota Tegal benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

PKS Kota Tegal Kukuhkan 80 Anggota Baru Lewat TOP

Kabar PKS·14/09/2026

Sementara itu, Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai, Ali Irfan, S.Pd.I., M.Pd., mengibaratkan kegiatan TOP ini sebagai pintu gerbang utama untuk bergabung ke dalam struktur resmi partai. Melalui forum ini, para peserta resmi bertransisi menjadi anggota PKS dan selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam kelompok-kelompok pembinaan intensif secara berkala.

PKS Kota Tegal Terima Kunjungan KPUD Bahas Demokrasi

Kabar PKS·03/09/2026

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal menegaskan bahwa kualitas demokrasi yang sehat, transparan, dan edukatif di tingkat daerah hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi erat antara partai politik, penyelenggara, serta unsur pengawas pemilu.

Hal tersebut mengemuka saat DPD PKS Kota Tegal menerima kunjungan silaturahmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta jajaran Polres Tegal Kota di kantor DPD PKS Kota Tegal, Rabu, 2 September 2026.

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menyambut baik dan mengapresiasi lawatan jajaran penyelenggara pemilu tersebut. Menurutnya, forum silaturahmi ini menjadi ruang komunikasi strategis untuk menyamakan persepsi dalam mengawal jalannya demokrasi yang mencerdaskan publik.

“Silaturahmi ini menjadi ruang komunikasi yang baik untuk bersama-sama membangun demokrasi yang semakin berkualitas, sehat, transparan, dan edukatif,” ujar Zaenal.

Menanggapi pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Tegal, Karyudi Prayitno, mengapresiasi sambutan hangat dari jajaran pengurus DPD PKS Kota Tegal. Ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor dan partai politik memegang peranan vital, tidak hanya dalam menjaga akurasi data pemilih, tetapi juga dalam menggencarkan edukasi politik yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

“Koordinasi lintas sektor dan partai politik sangat krusial, bukan hanya untuk memastikan validasi serta pemutakhiran data pemilih berjalan akurat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menggenjot edukasi politik agar masyarakat semakin cerdas dan matang berdemokrasi,” ungkap Karyudi.

Senada dengan hal tersebut, Zaenal Nurohman menambahkan bahwa penguatan edukasi politik kepada masyarakat merupakan pilar utama agar kontestasi elektoral tidak sekadar menjadi ajang memilih, melainkan sarana mencerdaskan bangsa. PKS berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan profesionalitas organisasi demi mendukung misi tersebut.

“PKS Kota Tegal berkomitmen untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalitas organisasi, serta memperkuat pendidikan politik kepada para anggota dan masyarakat. Harapannya, setiap kontestasi politik ke depan dapat menghadirkan persaingan yang sehat, pemimpin yang berkualitas, serta masyarakat yang semakin cerdas dalam berdemokrasi,” urai Zaenal.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang demokrasi bukan sekadar agenda rutin lima tahunan yang minim makna, melainkan proses panjang yang harus terus ditopang oleh keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang aktif.

“Mari bersama menghadirkan demokrasi yang bukan hanya berlangsung setiap lima tahun, tetapi juga terus tumbuh melalui keterbukaan informasi, edukasi politik, dan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.

Terbentur Aturan BPJS Kesehatan, RSUD Kardinah Rugi Belasan Miliar Rupiah

Kabar PKS·03/09/202603/09/2026

Manajemen RSUD Kardinah Kota Tegal terbentur regulasi ketat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berujung pada kerugian keuangan hingga belasan miliar rupiah dalam lima belas bulan terakhir. Aturan teknis pembiayaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan etika kemanusiaan dan kewajiban moral rumah sakit dalam melayani pasien.

Direktur RSUD Kardinah, dr. Lenny Herlina Herdha Santi, mengungkapkan bahwa total pengajuan klaim yang diajukan pihaknya kepada BPJS Kesehatan menyentuh angka sekitar Rp215 miliar. Dari jumlah tersebut, dana yang berhasil disetujui dan dicairkan mencapai Rp161 miliar, sementara sisa tagihan senilai Rp41,64 miliar berstatus tertunda (pending).

Namun, yang paling memukul keuangan rumah sakit adalah adanya dana sebesar Rp11,72 miliar—atau sekitar 5,60 persen dari total pengajuan—yang sama sekali tidak dapat diklaim atau hilang begitu saja. “Ini bukan soal rumah sakit menolak pasien atau pelayanan yang abal-abal, melainkan kami terbentur aturan yang sangat ketat dari BPJS Kesehatan,” ujar Lenny, Selasa (1/9).

Lenny merinci, raibnya potensi pendapatan tersebut berpangkal pada dua aturan spesifik dari BPJS Kesehatan, yakni aturan terkait readmisi dan fragmentasi. Readmisi adalah kondisi ketika peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus kembali menjalani rawat inap dalam kurun waktu kurang dari 30 hari setelah kepulangan sebelumnya. Adapun fragmentasi merujuk pada kunjungan rawat jalan berulang untuk kasus serta diagnosis yang sama dalam waktu kurang dari tujuh hari berturut-turut.

Kondisi ini kerap menempatkan manajemen rumah sakit pada posisi buah simalakama. Secara kaidah medis dan sumpah profesi, pihak rumah sakit tidak dibenarkan menolak pasien yang datang berobat, terutama dalam kondisi darurat. Di sisi lain, regulasi pembiayaan justru menutup pintu pencairan dana atas tindakan medis tersebut.

Kendati dihadapkan pada kerugian besar akibat aturan teknis itu, Lenny menegaskan bahwa pihaknya telah menunjukkan tren perbaikan kinerja internal yang signifikan. Tingkat keberhasilan persetujuan klaim (approval rate) merangkak naik secara bertahap, dari 90,37 persen pada Januari 2025 menjadi 97,39 persen pada Januari 2026, dan stabil di kisaran 95,28 persen pada Maret 2026.

“Ini membuktikan bahwa proses verifikasi dan tata kelola administrasi internal kami sudah semakin rapi, terutama sejak pembenahan masif yang kita mulai pertengahan tahun lalu,” pungkasnya.

Fraksi PKS : Anggaran Tegal Night Carnival Bukan dari APBD, Tetap Harus Transparan

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS, Kabar PKS·27/08/202627/08/2026

Sebuah kalimat bernada heran meluncur deras dari ruang publik Kota Tegal. Isu anggaran beririsan dengan kebingungan tentang fungsi pengawasan: “Wong anggaran kegiatan dibahas DPRD, bisané DPRD ‘protes’?! Dongé tah, awit awal kritis.” Sindiran itu sampai di telinga legislatif, mempertanyakan di mana fungsi kontrol dewan saat sebuah hajat besar dirancang.

Namun, di balik sentilan pedas tersebut, persoalan ternyata jauh lebih pelik dari sekadar tudingan kelalaian dewan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P., buru-buru meluruskan benang kusut yang telanjur terpintal di ruang publik.

Ali menegaskan bahwa mata anggaran untuk dua hajatan yang tengah menuai sorotan—Tegal Night Carnival (TNC) dan Wali Kota Cup—sebetulnya tidak pernah sepeser pun singgah di meja pembahasan anggaran DPRD.

“Itu murni dari anggaran sponsor,” ujar Ali dengan nada tegas.

Pernyataan ini membuka kotak pandora baru. Alih-alih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melalui proses ketok palu legislatif, sumber pendanaan acara justru meluncur dari kantong-kantong pihak ketiga.

Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima, salah satu sponsor berasal dari unsur Satuan Pengamanan Pangan dan Gizi (SPPG)—atau sektor usaha sejenis di Kota Tegal—dikabarkan turut berkontribusi iuran sebesar Rp2 juta demi menyokong kemeriahan Tegal Night Carnival 2026.

Polemik anggaran ini kian meruncing setelah bersenyawa dengan kritik tajam yang dilayangkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal dalam rapat paripurna. Sorotan PKS bukan diarahkan pada rupiah yang berputar, melainkan pada etika moral dan simbol yang dihadirkan di atas rumput hijau.

Juru Bicara Fraksi PKS, Zaenal Nurohman, S.A.P., menyoroti secara khusus laga pembuka turnamen sepak bola Wali Kota Cup yang melibatkan klub dengan identitas usaha hiburan malam. Bagi PKS, substansi persoalan sama sekali bukan pada cabang olahraganya, melainkan pada pesan simbolik yang dilempar ke tengah masyarakat.

Pemerintah Kota Tegal, kata Zaenal, mengemban amanah moral sebagai penjaga arah budaya dan suri teladan bagi generasi muda. Kehadiran simbol hiburan malam dalam laga resmi berlabel kepala daerah dikhawatirkan melahirkan distorsi persepsi publik—seolah identitas pemerintah dan dunia malam melebur dalam satu panggung representasi yang sama.

“Agar persoalan ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan serta dapat dicarikan solusi terbaik secara kelembagaan, maka pada momentum ini Fraksi PKS mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kota Tegal untuk segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat,” tandas Zaenal di hadapan sidang dewan.

Fraksi PKS Usul Pimpinan DPRD Agendakan RDP

Kabar Fraksi PKS, Kabar PKS·26/08/202626/08/2026

Bahas Walikota Cup dengan Identitas Usaha Hiburan Malam

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal melayangkan catatan kritis sekaligus desakan kelembagaan menyusul pelaksanaan turnamen sepak bola Wali Kota Cup. PKS menyoroti pelibatan klub dengan identitas usaha hiburan malam dalam laga pembuka ajang resmi yang menggunakan nama kepala daerah tersebut.

Usulan dan pandangan konstruktif itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, S.A.P., dalam rapat paripurna 26 Agustus 2026.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS awalnya menegaskan apresiasi dan dukungan penuh atas berbagai ikhtiar Pemerintah Kota Tegal dalam membangun semangat kebersamaan, menggelorakan kecintaan pada olahraga, serta menghadirkan ruang positif bagi masyarakat melalui ajang Wali Kota Cup.

Namun demikian, dengan penuh rasa hormat serta tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat Kota Tegal, PKS menilai ada substansi prinsipil yang perlu dievaluasi secara mendalam.

“Kami mencermati adanya agenda pertandingan pembuka dalam Wali Kota Cup yang melibatkan klub dengan identitas usaha hiburan malam. Perlu kami tegaskan, substansi kritik kami sama sekali bukan pada cabang olahraga sepak bolanya, melainkan pada pesan simbolik dan ruang publik yang dihadirkan,” ujar Zaenal.

Pemerintah Kota Tegal, lanjut Zaenal, tidak hanya berperan sebagai penyelenggara acara, tetapi juga mengemban amanah moral, penjaga arah budaya, serta suri teladan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Pihaknya khawatir jika agenda resmi yang membawa nama besar kepala daerah dibuka dengan melibatkan simbol-simbol hiburan malam, publik akan menangkap persepsi yang keliru—seolah-olah identitas pemerintah dan dunia hiburan malam berada dalam satu panggung representasi yang sama.

Agar persoalan tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan serta dapat dicarikan solusi terbaik secara kelembagaan, Fraksi PKS secara resmi mengambil sikap politik di hadapan forum dewan.

Zaenal menambahkan, masukan dan kritik ini disampaikan bukan dalam kerangka apriori, mematikan ruang rekreasi, ataupun menyerang pihak mana pun. Kritik tersebut murni lahir dari rasa cinta dan kepedulian agar marwah, kehormatan, serta keteladanan yang melekat pada institusi Wali Kota senantiasa terjaga di mata masyarakat.

Sebagai perbaikan ke depan, Fraksi PKS mendorong agar laga pembuka Wali Kota Cup dapat dialihkan kepada elemen-elemen masyarakat yang sarat nilai inspiratif. Ruang kehormatan tersebut dinilai akan jauh lebih bermakna jika diberikan kepada klub sepak bola lokal, komunitas pembinaan usia dini, kalangan pelajar, santri, atau para legenda sepak bola Tegal yang selama ini mendedikasikan energinya untuk prestasi olahraga daerah.

Zaenal Nurohman, Anggota Dewan yang memilih Menyatu bersama Barisan Kepanduan! bukan di panggung VIP Pejabat

Kabar Dewan, Kabar PKS·17/08/202617/08/2026

Langit pagi di Komplek Taman Pancasila, Kota Tegal, Senin (17/8/2026), tampak cerah membingkai khidmatnya upacara peringatan Hari Ulang Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di tengah deretan tamu undangan VVIP, pejabat eselon II, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang duduk tenang di kursi kehormatan, ada pemandangan yang berbeda dan menyita perhatian.

Di barisan lapangan, berpanas-panas di antara barisan peserta upacara, berdiri tegap seorang pria berseragam lengkap Tim Kepanduan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal. Dia bukan prajurit muda biasa yang baru meniti baris-berbaris. Sosok itu adalah Zaenal Nurohman—pria yang hari-hari ini juga mengemban amanah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal.

Bagi seorang legislator, kursi empuk di panggung kehormatan adalah hak protokol yang wajar dan lazim didapatkan. Namun, Zaenal memilih jalan yang berbeda. Hari itu, ia menanggalkan atribut kedewanan dan memilih melebur seutuhnya bersama satu kompi kader Kepanduan PKS Kota Tegal.

Keputusan ini berawal dari undangan resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tegal Nomor 400.14.1.1/556 tertanggal 14 Agustus 2026. Surat itu memuat permohonan pengiriman satu kompi peserta upacara dari kalangan organisasi partai politik. Sebagai Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal tidak sekadar mendisposisikan surat tersebut kepada kader di bawahnya. Ia justru memimpin langsung dengan turun ke lapangan sebagai peserta.

Kepada rekan-rekan sesama anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, ia sempat mengirimkan pesan singkat yang merefleksikan ketulusannya:

“Mohon izin teman-teman, saya ikut barisan DPD PKS dalam Upacara HUT RI besok. Insya Allah DPD mengirimkan 1 pleton peserta upacara menggunakan seragam Kepanduan PKS.”

Di balik kesahajaan itu, persiapan yang dilakukan terbilang singkat—hanya dua hari. Namun, keterbatasan waktu sama sekali tidak menyurutkan semangat kebersamaan. Bagi Zaenal, berdiri di barisan terdepan bersama kader bukan sekadar pemenuhan undangan seremonial, melainkan sebuah ikhtiar merawat solidaritas dan kekompakan menyongsong masa depan partai.

Di bawah terik matahari Taman Pancasila, langkah kaki Zaenal bersama barisan kepanduan menyatu dengan derap langkah ribuan warga Kota Tegal lainnya. Sebuah pemandangan humanis yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati lahir dari peleburan ego, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan rakyat, serta menjiwai esensi kepemimpinan yang melayani dari bawah.

Jalan Keselamatan Bermula dari Rumah, PKS Kota Tegal Mengajak Para Ayah Turun Tangan

Kabar PKS·11/08/2026

Peran seorang ayah sering kali direduksi sekadar menjadi tulang punggung pencari nafkah. Namun, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, ayah memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dengan menjaga keluarganya dari kehancuran moral. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam Kajian Forum Ayah bertajuk “Peran Ayah dalam Membangun Keluarga Dakwah” di Kantor DPD PKS Kota Tegal, Senin (10/8) sore.

Sore itu, para peserta laki-laki dari lintas generasi duduk membaur. Mulai dari mahasiswa yang baru menapaki usia dewasa hingga kakek yang telah menimang cucu, hadir menyimak. Rentang usia yang beragam ini menjadi simbol nyata bahwa tugas belajar memandu keluarga tidak pernah mengenal garis akhir.

Ketua Forum Ayah Kota Tegal, Retno Kristanto, S.E., dalam sambutannya mengingatkan kembali mandat utama seorang kepala keluarga. Menurutnya, ukuran keberhasilan seorang ayah tidak bisa hanya ditakar dari urusan materi.

”Tanggung jawab tertinggi seorang ayah adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Kita perlu mengupayakan transformasi diri dari yang tadinya sekadar ‘Pejuang Keluarga’ dalam urusan dunia, kini harus naik kelas menjadi ‘Keluarga Pejuang’ dalam kebaikan,” ujarnya lugas.

Pesan senada dipertegas oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., narasumber kajian sekaligus Anggota DPR RI. Ia menyoroti pentingnya sel-sel keluarga sebagai fondasi ketahanan sosial masyarakat di tengah berbagai krisis moral.

”Jalan keselamatan kita hari ini adalah membangun keluarga dakwah, yakni keluarga yang anggota-anggotanya saling mengajak pada kebaikan. Inilah pilar yang akan menumbuhkan masyarakat yang tangguh, yang terhindar dari budaya saling menjatuhkan,” tegas Fikri.

Lebih lanjut, ia juga membongkar mitos bahwa syiar kebaikan hanya milik segelintir orang yang menempuh pendidikan agama formal. Upaya mengajak pada jalan kebenaran adalah tugas setiap ayah, tanpa harus menunggu menjadi seorang alim ulama.