Kabar PKS

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk meninjau kembali keberadaan tempat hiburan malam Helen’s Night Mart di Kota Tegal. Pemerintah diminta tidak hanya terpaku pada legalitas formal dan target pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga mengedepankan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat.

Desakan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, menyikapi aksi protes ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Eling Anak Keturunan (AEAK) di depan Gedung DPRD Kota Tegal, Kamis (25/6/2026). Dua organisasi keagamaan terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Tegal, menyatakan sikap tegas menolak operasional tempat tersebut.

Abdul Ghoni menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak berlindung di balik sistem Online Single Submission (OSS) saat menghadapi resistensi masyarakat terkait izin usaha. Menurut dia, kebijakan investasi yang tidak mempertimbangkan kondisi sosiologis dan keresahan warga justru berpotensi memicu konflik sosial yang berkepanjangan.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi warga. Pemerintah Kota Tegal harus lebih peka. Jangan sampai legalitas izin membuat pemerintah abai terhadap fakta bahwa lokasi tersebut berada di tengah lingkungan religius, dekat dengan masjid, madrasah, dan pondok pesantren,” ujar Abdul Ghoni dalam keterangannya, Kamis.

Lebih lanjut, Ghoni menyoroti pentingnya menjaga harmoni antara investasi dengan masa depan moralitas generasi muda. Ia mengingatkan bahwa setiap pembangunan di Kota Tegal seharusnya membawa kemaslahatan, bukan justru mencederai tatanan sosial yang telah terjaga.

Meski Pemerintah Kota Tegal berargumen bahwa lokasi tersebut masuk dalam zona perdagangan dan jasa, Ghoni menegaskan bahwa legalitas tata ruang bukanlah satu-satunya parameter dalam pengambilan kebijakan publik.

“Apakah sebuah tempat hiburan malam tepat berada di tengah lingkungan yang menjadi pusat pendidikan agama? Jawabannya tentu tidak. Kebijakan yang tidak sejalan dengan nurani masyarakat hanya akan menimbulkan gesekan,” tegasnya.

Fraksi PKS mendorong Pemkot Tegal untuk segera melakukan peninjauan kembali secara komprehensif terhadap izin operasional tempat tersebut. Ghoni juga mendesak agar pemerintah daerah segera membangun dialog yang intensif dengan tokoh masyarakat dan warga setempat.

“Investasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun harus dipastikan investasi tersebut ramah terhadap budaya dan nilai-nilai agama di Tegal. Kami mendesak pemkot mengedepankan pendekatan persuasif dan mendengar suara rakyat, bukan hanya melihat angka pendapatan daerah semata,” pungkasnya.[]

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I., memanfaatkan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H untuk menyerap aspirasi warga Kota Tegal dalam kegiatan reses masa persidangan III. Pertemuan yang digelar di Ismail Haniya Meeting Room ini menjadi ajang dialog interaktif mengenai tantangan pembangunan daerah, sekaligus upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Dalam pemaparannya, Sururul Fuad mengajak masyarakat untuk memaknai pergantian tahun Hijriah sebagai momentum peningkatan produktivitas diri.

“Barang siapa yang hari-harinya tidak ada penambahan kebaikan, sebenarnya dia sedang menuju kebangkrutan. Kita harus segera berbuat baik sesuai kapasitas masing-masing sebelum ruang kebaikan tersebut diisi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki visi misi yang jelas,” ujar politisi yang akrab disapa Fuad ini.

Ia menekankan tiga modal utama bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman, yakni kemandirian berpikir, keteguhan prinsip, dan kesiapan untuk berkontribusi bagi masyarakat luas.

Perbaikan Infrastruktur

Sesi dialog menjadi sorotan utama dalam kegiatan tersebut. Warga menyampaikan sejumlah persoalan daerah, salah satunya keluhan terkait akses jalan menuju SMA Negeri 5 Kota Tegal.

Ketua DPD PKS Kota Tegal Zaenal Nurohman turut menyoroti kondisi akses jalan di bantaran Kali Kemiri yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, kondisi infrastruktur tersebut saat ini sudah sangat memprihatinkan.

“Kami berharap Pak Sururul Fuad dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur tersebut agar mobilitas siswa dan warga lebih lancar,” ungkap Zaenal.

Menanggapi keluhan tersebut, Sururul Fuad berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat provinsi. Sebagai bukti komitmennya, ia memaparkan sejumlah realisasi program aspirasi pada periode sebelumnya, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan bantuan bagi kelompok ternak kambing.

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tegal diwarnai gejolak. Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Tegal, M. Ali Mashuri, secara mengejutkan menyatakan mundur dari jabatannya di tengah rapat pembahasan di Ruang Komisi I DPRD Kota Tegal, Rabu (10/6/2026).

Langkah drastis tersebut diambil sebagai bentuk protes keras atas sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal yang dinilai tidak serius dalam menindaklanjuti raperda yang merupakan inisiatif pihak eksekutif tersebut.

“Keputusan ini saya ambil sebagai sikap tegas, baik secara pribadi maupun kelembagaan fraksi, atas ketidakseriusan pemerintah dalam mengawal raperda yang justru mereka inisiasi sendiri kepada DPRD,” ujar Ali seusai rapat.

Ali mengungkapkan, kekecewaan tersebut memuncak karena adanya tindakan kontradiktif dari Pemkot Tegal. Di saat legislatif tengah berupaya keras menggodok regulasi ketat terkait tata kelola dan pengawasan minuman beralkohol, pihak eksekutif justru tetap meresmikan operasional tempat hiburan malam baru.

Menurut Ali, sikap Pemkot Tegal tersebut mencerminkan kurangnya apresiasi terhadap proses legislasi yang sedang berjalan di parlemen. Ia menilai, pemerintah daerah tampak tidak sejalan dengan semangat penertiban yang sedang dibangun melalui raperda tersebut.

“Peresmian tempat hiburan malam belakangan ini menunjukkan pemerintah tidak menghargai proses politik dan hukum yang sedang berjalan di DPRD. Karena itu, hari ini saya tegas menyatakan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Pansus IV,” katanya.

Menanggapi pengunduran diri tersebut, mekanisme kelanjutan pembahasan Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kini diserahkan sepenuhnya kepada internal dewan. Terkait siapa yang akan menggantikan posisi Ali sebagai Ketua Pansus IV, Ali menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pimpinan DPRD Kota Tegal.