Sabtu pagi (23/5/2026), Aula Kampus 2 Universitas Pancasakti (UPS) Tegal tampak lebih padat dari biasanya. Riuh rendah obrolan lebih dari 100 mahasiswa dan pelajar SMA memenuhi ruangan. Di barisan depan, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amirudin, Lc., duduk menyimak. Hari itu, ia melepas sejenak atribut formal parlemen untuk hadir sebagai pembicara dalam Sivic Edufest 2026 yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) UPS Tegal.
Bagi Amirudin, undangan dari para mahasiswa ini bukan sekadar agenda seremonial pengisi akhir pekan. Tema yang disodorkan panitia—“Generasi Muda yang Cerdas Politik untuk Masa Depan Indonesia”—mengetuk kegelisahan yang sama yang kerap ia rasakan di gedung dewan: jarak yang lebar antara ruang kebijakan publik dan realitas anak muda.
Amirudin menangkap ada atmosfer yang berbeda saat Wakil Dekan III FKIP UPS Dr. Munadi, M.Si., dan Ketua Prodi PPKn R. Samidi, M.Pd., memberikan sambutan. Ada harapan besar yang dititipkan kepada generasi z dan alfa ini untuk menjadi agen perubahan (agent of change) yang melek warga negara (civic engagement). Namun, ia tahu, tantangan di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Saat mendapat giliran berbicara bersama politisi muda Muhammad Syaeful Mujab, S.IP., M.Sc., Amirudin memilih pendekatan yang dialogis. Dipandu oleh moderator Bagas Ardiyanto, legislator dari Kota Tegal ini tidak ingin berceramah kaku mengenai pasal-pasal hukum. Ia justru memulainya dengan membedah anatomi sistem politik Indonesia dengan bahasa yang membumi.
“Sistem politik dan kebijakan publik itulah yang menentukan berapa biaya pendidikan kalian, bagaimana fasilitas transportasi di kota ini, hingga seberapa luas lapangan kerja yang tersedia saat kalian lulus nanti,” urai Amirudin di hadapan peserta.
Ia menyadari betul, musuh terbesar demokrasi hari ini di kalangan anak muda adalah apatisme dan tsunami hoaks di media sosial. Di era digital, informasi politik sering kali terdistorsi menjadi sekadar propaganda dan polarisasi yang menakutkan bagi pelajar.
Dalam paparannya, Amirudin secara khusus mengedukasi peserta untuk memiliki daya saring yang ketat sebelum membagikan informasi (sharing). Ia mengajak audiens membedakan secara tegas mana yang merupakan fakta objektif, mana opini personal, dan mana yang murni propaganda politik.
“Anak muda harus kritis. Jangan mau menjadi komoditas politik atau sekadar objek pemilu. Kalian harus menjadi subjek yang aktif melakukan kontrol sosial,” tegasnya.
Suasana ruang aula semakin hidup saat memasuki sesi tanya jawab. Amirudin melihat antusiasme sekaligus kecemasan dari balik draf pertanyaan para pelajar. Salah satu pertanyaan yang menggelitik adalah bagaimana cara terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan tanpa harus terjebak dalam pusaran polarisasi politik yang tajam.
Amirudin tersenyum mendengar pertanyaan itu. Baginya, ini adalah bukti bahwa anak muda sebenarnya peduli, mereka hanya butuh ruang yang aman dan rasional. Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak melulu harus masuk partai politik. Terlibat aktif dalam organisasi kampus, komunitas sosial yang konstruktif, hingga memberikan masukan kritis terhadap kebijakan daerah melalui kanal resmi adalah wujud nyata dari peran demokrasi kaum muda.
Respons jujur dari salah seorang peserta pelajar bahkan sempat mengonfirmasi asumsi Amirudin selama ini. “Dulu aku pikir politik itu kotor dan tidak untuk anak sekolah. Ternyata kalau kita paham, kita bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan,” cetus siswa tersebut.
Bagi Amirudin, testimoni pendek dari peserta itu adalah pencapaian terbesar dari forum hari itu. Stigma buruk tentang politik perlahan luruh di kepala generasi masa depan Kota Tegal.
Amirudin merefleksikan bahwa komitmen yang ditunjukkan oleh HMPS PPKn UPS Tegal adalah investasi jangka panjang yang mahal untuk kualitas demokrasi Indonesia. Berada di antara ratusan anak muda yang kritis hari itu memberi sang Wakil Ketua Dewan sebuah optimisme baru. Demokrasi masa depan tidak akan mati selama ruang-ruang akademik masih konsisten menyalakan lilin literasi politik yang sehat, dewasa, dan beretika. Tugasnya di parlemen kini memiliki mitra strategis: generasi muda yang siap beralih peran dari sekadar penonton menjadi pengawal kebijakan publik yang aktif
