Month: December 2024

Program smart classroom yang diajukan Pemerintah Kota Tegal untuk mengimplementasikan program pemerintah pusat mendapat tanggapan dari sejumlah fraksi Gedung Parlemen Kota Tegal.

Selain Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, jajaran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga angkat bicara.

“Terkait dengan program smart classroom, kami dari Fraksi PKS telah menyatakan sikap pada Rapat Badan Anggaran Pembahasan APBD 2025 yang lalu,” ucap juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, Jumat sore (29/11/2024).

Pada prinsipnya, lanjut Ghoni, Fraksi PKS menyetujui program tersebut, hanya saja untuk program sebaik itu semestinya dapat direncanakan dengan baik dan disiplin sebagaimana prinsip dalam perencanaan money follow program, artinya direncanakan programnya baru dianggarkan.

Oleh karenanya, Fraksi PKS meminta agar dilaksanakan dengan pilot project pada beberapa sekolah terlebih dulu, baru kemudian dievaluasi secara mendalam untuk dilaksanakan lebih banyak di tahun berikutnya.

“Jika perencanaan anggaran dilaksanakan dengan baik dan disiplin, maka rasionalisasi anggaran tidak akan terjadi,” tandas Ghoni.

Menurutnya, masih banyak program pendidikan yang belum terakomodir, seperti rehab sekolah hingga rehab ruang kelas dan lainnya.

“Kami menyarankan agar program smart classroom dibuat pilot project terlebih dahulu, sambil terus dilakukan evaluasi pelaksanaannya,” pungkas Ghoni.

 

Sejumlah anggota DPRD Kota Tegal mulai melakukan reses masa Persidangan I untuk menyerap aspirasi masyarakat, setelah resmi dilantik pada 28 Agustus 2024 lalu.

Pada reses anggota DPRD Kota Tegal, Erni Ratnani, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Sabtu (14/12/2024), didominasi usulan penanganan genangan.

Lurah Pekauman, Rudi Pratikno menyampaikan gambaran yang masih menjadi prioritas ataupun kondisi sampai saat ini yang belum bisa tertangani adalah masalah genangan. Sebab, jika curah hujan cukup tinggi terjadi genangan dengan potensi yang cukup lama.

“Wilayah yang menjadi langganan genangan setelah hujan meliputi Jalan Kauman Timur, Jalan Garuda, Jalan Kelapa Sawit dan Jalan Kauman Selatan, tepatnya di RW 01 dan 08,” ucap Rudi.

Hal itu dibenarkan Ketua RT 05/ RW 01, Agus Rosadi yang menyebut bahwa permasalahan genangan menjadi perhatian karena belum tertangani secara tuntas sejak puluhan tahun. Rumah-rumah warga banyak yang terdampak, karena genangan cukup lama surut setelah hujan reda.

Dia berharap, ada penanganan khusus dari Pemerintah Kota Tegal dan didorong kebijakan anggota DPRD, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tegal 4 Kecamatan Tegal Barat.

Menanggapi usulan itu, Erni Ratnani menyatakan siap melakukan koordinasi lebih intens dengan Pemkot Tegal. Apalagi dia yang duduk di Komisi 1 memiliki mitra kerja dengan Pemerintah daerah, Sektretariat DPRD hingga Sekretariat Daerah (Setda).

Erni mengaku, pengalaman membahagiakan saat mendampingi mendiang suaminya, Rachmat Rahardjo akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengawal aspirasi masyarakat.

“Dulu saya sempat mendampingi almarhum. Insya Allah pengalaman membahagiakan saat itu akan saya tularkan sekarang ini. Selain permasalahan genangan, dalam beberapa kesempatan saya juga memperjuangkan 11 dari 20 warga yang mengusulkan RTLH,” pungkasnya.

 

Maraknya rumah kos dan homestay di Kota Tegal, menjadi perbincangan serius dalam reses Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Amiruddin, yang digelar pada Sabtu (14/12/2024) lalu. Dalam kegiatan itu, warga mengeluhkan aktivitas rumah kos dan homestay.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Amiruddin mengatakan, aspirasi masyarakat mengenai pekerjaan fisik dan non fisik banyak disampaikan dalam reses. Masyarakat mengusulkan untuk perbaikan jalan, drainase, pemasangan lampu penerangan jalan hingga pavingisasi.

Untuk non fisik, masyarakat mengharapkan adanya pelatihan-pelatihan khusus dari dinas terkait, untuk meningkatkan skill dalam berwirausaha.

Selain itu, permasalahan lain juga diusulkan warga, terutama mengenai indikasi rumah kos dan homestay yang banyak disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa aplikasi, sewa kamar tidak lagi dihitung harian, melainkan per jam.

“Disinyalir ada anak-anak muda yang datang ke tempat itu dan tanpa ada bukti sudah menikah, mereka diperbolehkan pemilik kos untuk ngamar,” kata Amiruddin, Senin (16/12/2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap ada penertiban dari Satpol PP. Dia menilai, penertiban rumah kos perlu diatur dalam peraturan daerah (Perda). Sebab selama ini Kota Tegal masih mengacu pada peraturan wali kota atau Perwal.

“Jika hanya berbekal Perwal mungkin kurang kuat. Untuk itu kita atas nama pribadi maupun Fraksi PKS akan mendorong dibentuknya Perda tentang penertiban kos-kosan. Saya juga sudah sounding ke Kota Semarang. Di sana sudah ada Perdanya,” jelas Amiruddin.

Menurut salah seorang warga, tidak sedikit rumah kos dan homestay di Kota Tegal yang saat ini menyediakan layanan kamar dengan hitungan jam. Ironisnya, layanan itu banyak dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi melalui booking online.

Selain itu, iklan kamar per jam itu juga banyak ditawarkan secara terbuka melalui media sosial dengan gambar-gambar yang seronok.

“Dari pengamatan banyak anak baru gede (ABG) yang datang silih berganti menggunakan rumah kos dan homestay. Ya mungkin usia-usia anak SMA dan kuliahan. Untuk itu, saya meminta kepada pihak terkait untuk menindaklajuti. Kepada orang tua, juga harus memberikan pengawasan kepada anak-anaknya,” tutur warga yang tidak bisa disebut identitasnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Tegal, Hartoto menyebut bahwa belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan waktu pada rumah kos maupun homestay. Namun, untuk penertiban kos-kosan sudah diatur dalam Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat.

Hartoto mengaku telah melakukan pengawasan terhadap rumah kos secara rutin. Hasilnya, setiap pasangan di luar nikah yang kedapatan berada dalam satu kamar, akan dilakukan pembinaan. Bagi pasanga di bawah umur, dia juga mengudang kedua orang tua untuk kemudian membuat surat penyataan.

“Kami berharap kepada para pengusaha atau setiap pemilik kos maupun homestay dapat memberikan kriteria kepada pengunjung. Jika terang-terangan bukan suami istri, apalagi di bawah umur ya harus bisa tegas melarang,” katanya.