Month: March 2020

Fraksi PKS Kota Tegal meminta Pemerintah Kota Tegal untuk segera menutup 14 usaha karaoke yang jelas-jelas sudah habis masa izinnya tetapi masih jalan dan tetap dibiarkan beroperasi.

“Pemkot harus segera memvalidasi data usaha karaoke. Jika izin sudah habis, tapi masih tetap beroperasi harus segera ditutup. Kami minta Pemkot harus bertindak tegas. Sebab secara aturan itu sudah melanggar,” ungkap Ketua FPKS, H. Amiruddin, Lc saat menyampaikan pendapatnya dalam Rapat Pimpinan (23/3).

Menurut data dari DPMPTSP Kota Tegal, keeempat tempat karaoke itu adalah Happy Song, Orange Karaoke, Orange, X-Cite, Blue Heaven, , D-Lux, Paradiso, Inul Vizta, Hollywood, New B’Fun, Win’s, Musro, Zodiac, dan Flash.

Menurut Amiruddin Pemkot harus serius dan tegas menegakkan amanat peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada terkait keberadaan tempat karaoke yang sudah habis masa berlaku izinnya. Ia menilai langkah Pemkot dalam menegakkan aturan ini masih belum jelas. Sebab, dalam perda nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha Pariwisata tidak mencantumkan karaoke sebagai daftar usaha pariwisata, tetapi dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 tahun 205 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke mengatur teknis perizinannya.

Selain tempat karaoke, Amiruddin juga menyoroti tempat kos yang disinyalir menjadi tempat praktik prostitusi terselubung. Itu juga harus disikapi serius demi terwujudnya visi misi Kota Tegal dalam RPJMD 2019-2024, yaitu masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit masyarakat.

Sebelumnya FPKS juga pernah menyampaikan hal yang serupa melalui pemandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD. Menjawab itu, Pemerintah Kota Tegal dalam Rapat Paripurna DPRD menyatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan secara resmi kepada tempat karaoke yang telah habis masa izinnya.[]

Melalui pesan Whatsapp yang dikirim kepada Ketua Fraksi PKS Kota Tegal H. Amiruddin, Lc, salah seorang warga Margadana bernama Zulfikar, menyampaikan gendu-gendu rasa terkait pandemic corona. Keresahan inilah yang mewakili sebagian besar warga Kota Tegal.

Begini isi lengkap pesannya.

“Ngapunten Pak, mau gendu gendu rasa berkaitan wabah virus corona yang sedang terjadi. Kebetulan saya berdomisili di Kecamatan Margadana. Saya memandang Kecamatan Margadana adalah salah satu wilayah yang rawan dengan penyebaran virus. Meskipun sekarang masih aman.

Seperti kita ketahui bersama banyak warga Kecamatan Margadana yang bekerja/berdagang di luar kota seperti Jakarta dan Semarang (warteg & sebagainya). Hal ini bisa menjadi BOM WAKTU yang tiba-tiba saja bisa meledak jika tidak ada antisipasi secara serius.

Sampai saat ini tindakan Pemerintah Kota Tegal baru sekedar himbauan melalui mobil keliling oleh aparat kelurahan yang saya rasa tidak terlalu efektif. Saya merasa harus lebih intens hingga tingkat RT yang melakukan pendataan warganya yang sewaktu-waktu bisa saja mudik dari kota-kota yang sudah ada di zona merah. Sehingga harapannya BOM WAKTU tidak meledak dan orang yang kemungkinan terpapar & membawa virus bisa segera diketahui.”

Menanggapi hal ini Amiruddin menyampaikan terima kasih atas info dan masukannya. “Informasi ini akan kami jadikan sebagai alasan untuk lebih serius dan sungguh sungguh dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Kecamatan Margadana dan Kota Tegal secara umum,” ungkapnya. Ia menambahkan salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah bisa dimulai pendataan kepada warga yang baru saja pulang kampung dengan lapor kepada kelurahan setempat, arus keluar masuk warga ada dalam pantauan.[]

Menanggapi pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang terjadi saat ini, Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI berpendapat pelaksanaan ujian nasional (UN) sebaiknya dihapus saja. “Menimbang kondisi saat ini yang tidak kondusif, lebih baik dihapus saja karena kalau diundur pun belum jelas kapan bisa dilaksanakan,” ujarnya, Senin (23/3).

Lebih lanjut Fikri menambahkan, “Toh tidak untuk menentukan kelulusan maupun untuk standard masuk perguruan tinggi. Dengan kondisi seperti ini, cukup dengan ujian sekolah saja. Orang sekolah saja libur kok. Kalau untuk pemetaan pun sekarang waktunya tidak pas.”

Data yang dihimpun worldometer, per 23 Maret 2020, kasus Covid 19 di Indonesia sudah mencapai 514 kasus, dengan jumlah meninggal 48 orang. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan status masa tanggap keadaan darurat hingga 29 Mei 2020 karena skala penyebaran virus ni sudah meluas dan masuk dalam kategori bencana skala nasional.

Terkait anggaran yang sudah terlanjur digunakan, Fikri mengatakan dipertanggungjawabkan saja. “Sekarang cut off, sisanya dipergunakan untuk dampak Korona di dunia pendidikan saja,” tambah aleg dari Fraksi PKS tersebut.

DPR RI juga telah mengadakan Rapat Bamus DPR RI pada Jumat (20/3) dan memunculkan usulan agar pemerintah segera mengajukan perubahan APBN 2020. “Untuk sementara bisa self-blocking. Karena toh UN 2021 juga akan dihapus. Karena wabah corona ini, saya usul penghapusan dimajukan saja menjadi tahun ini daripada tidak jelas diundur sampai kapan,” tegas Fikri.