Year: 2022

Persoalan kesehatan menjadi sorotan dalam kegiatan reses masa persidangan 3 Anggota DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman (4/12). Sebagai upaya peningkatkan layanan rumah sakit, saat ini sedang dibangun Gedung 5 lantai di RS Kardinah. Gedung ini rencananya diperuntukkan untuk kelas VVIP.

“Selama ini jika berbicara layanan, rumah sakit swasta jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan layanan rumah sakit yang dikelola pemerintah,” katanya.

Zaenal menjelaskan layanan kelas III di Rumah Sakit Kardinah nantinya akan setara dengan pelayanan kelas II. Sementara layanan kelas II akan setara dengan kelas kelas I. Kelas I akan setara dengan layanan VIP, dan layanan VIP akan setara dengan layanan VVIP.

Ia menambahkan masyarakat jika harus memilh mau memilih Rumah sakit pemerintah atau swasta, lebih banyak memilh rumah sakit swasta, karena melihat faktor pelayanan rumah sakit pemerintah kurang memuaskan. “Inilah yang sedang kami upayakan agar pelayanan rumah sakit daerah perlu tingkatkan. Sehingga nantinya rumah sakit kardinah bisa menjadi pilihan masyarakat untuk berobat jika pelayananan semakin prima,” jelasnya.

Selama menjadi Anggota DPRD Kota Tegal, Zaenal mendapatkan banyak laporan seputar keluhan layanan di rumah sakit, dan itu mestinya tidak perlu terjadi. Ia juga sering mengadvokasi layanan Kesehatan seperti BPJS dan layanan di RS Kardinah, karena memang menjadi mitra kerja kami di Dinkes. “Banyak diantara layanan yang terjadi ada warga yang kurang mampu dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit kardinah, kita bantu sebisanya, semampunya untuk mendapatkan keringanan biaya perawatan,” katanya.

Kesadaran masyarakat Kota tegal tentang Kesehatan juga penting misalnya mulai dari sekarang dengan mengurus BPJS yang dibiayai APBD. Jangan sampai bapak ibu mengurus BPJS Ketika kondisinya darurat. Sakitnya parah, sudah dirawat, baru mengurus BPJS. Padahal proses pengajuan itu tidak instan. Butuh waktu minimal 1-3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan.

Untuk usulan-usulan yang sifatnya fisik seperti pembangunan jalan, biasanya pengajuan tahun ini realisaisna tahun depan. Jika ada yang mengajukan usulan pada reses kali ini untuk usulan fisik, kemungkinan akan direalisasi pada tahun 2024 sebab saat ini sudah akhir tahun dan APBD 2023 sudah disahkan. Satu-satunya harapan jika itu akan terealisasi pada tahun 2023 ada pada APBD perubahan.
Kabar baiknya di bidang kesehatan, Kota Tegal mulai Desember akan launching UHC, jadi persoalan kesehatan mestinya sudah tidak menjadi masalah lagi. Karena dengan status Kota Tegal layak UHC, maka untuk keperluan layanan pengobatan bagi warga yang tidak memilki kartu BPJS cukup menunjukkan KTP Kota Tegal.[]

Pada kesempatan reses masa persidangan tiga, Anggota DPRD Kota Tegal Bayu Arie Sasongko menyampaikan bahwa APBD 2023 yang telah disahkan lebih banyak prioritasnya untuk pembanguan fisik (3/12). Diantara proyek besar yang menelan biaya cukup besar dari APBD 2023 adalah pembangunan Flyover, pembangunan Mall Pelayanan Publik, dan Pembangunan Gedung 5 lantai RS Kardinah untuk layanan VVIP.

“Kemarin kami di Badan Anggaran salah satu tugasnya penetapan APBD 2023. Jadi APBD ini didominasi untuk anggaran pembangunan fisik di Kota Tegal. Ini juga sudah melalui tahapan-tahapan dan perlu kita sampaikan bahwa mungkin karena di tahun 2023 pemkot Tegal itu ada beberapa pembanguan fisik yang cukup besar,” jelasnya.

Bayu menjelaskan Mall Pelayanan Publik ini rencananya akan menjadi tempat untuk melayani semua layanan secara terpadu. Rencananya akan dibangun di kawasan PPIB di kelurahan Kemandugan. Selain MPP, di tahun 2023 kita masih menanti-nanti apakah terealisasi atau tidak tentang rencana pembanguan flyover. “Kami dari DPRD sebearnya agak keberatan pembangunan fly over di Tirus yang menghubungkan dari jl Kapten Sudibyo, Jl. KS Tubun, dan Jl. Teuku Umar,” kata Bayu.

“Fly Over tersebut membutuhkan hibah senilai 180 milar. Syaratnya kita harus membebaskan tanah. Nah ini yang menjadi keberatannya kita. Setelah dilakukan kajian, berama balai besar pembanguan Jawa Tengah, ternyata untuk pembangunan fly over pembebasaannya saja adalah 79 milyar. Hal ini tentunya tidak mungkin. APBD kita tidak mampu. Makanya nanti kita pending dulu tetapi kita tetap harus memakai anggaran 28 M?

“Efeknya alokasi pembangunan di sektor lain menjadi berkurang. Padahal salah satu persoalan yang tidak kalah penting seperti banjir juga butuh penangangan serius. Ada hujan setengah jam saja dengan intensitas deras sudah banjir dimana-mana. Penanganan banjir kalau mau tuntas saja butuh 151 milyar. Ini kita tidak mampu,” jelas Bayu.

Di bidang pendidikan, juga akan ada perbaikan gedung SD dan SMP karena sudah banyak yang kondisinya memprihatinkan. “Ini salah satu yang kemarin kita upayakan di Banggar, Insya Allah sudah dialokasikan sekitar 16 milyar untuk perbaikan sarana gedung. Kita punya banyak geudng SD yang kondisinya 20 % tau hampir roboh, padahal itu kebutuhan vital pendidikan.

Selain menyampaikan kondisi terkini seputar pembanguan di Kota Tegal, warga juga menyampaikan aspirasinya baik secara lisan maupun tertulis. Diantara yang menjadi aspirasi warga adalah pengadaan tossa sampah, peninggian talud, perbaikan paving, pembersihan saluran air, jambanisasi, dan RTLH.[]

Reses Masa Persidangan III Anggota DPRD Kota Tegal H. Amiruddin Lc mendapat banyak masukan warga, Kamis (1/12). Mulai dari pendisitribusian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, mengeluhkan layanan kesehatan, kost-kostan yang disalahgunakan untuk, sampai mempertanyakan bongkar pasang tiang bendera saat pelaksanaan upacara di Jalan Pancasila.

“Kenapa upacara dilaksanakan di tengah-tengah jalan pancasila dengan sistem bongkar pasang tiang bendera,” Bu Nizar warga Jl. Slamet RT 08 RW 01, Kelurahan Panggung.

Menanggapi hal itu Amiruddin menjelaskan “Saat alun-alun mau direvitalisasi, ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hingga akhirnya mencapai tiga kesepakatan,” jelas Amir.

Tiga kesepakatan itu adalah, jelas Amir, alun-alun masih bisa dipakai untuk upacara, pengajian umum, dan dimanfaatkan untuk publik. “Faktanya saat pembangunan selesai, tidak bisa untuk upacara, sehingga bergeser di Jalan Pancasila yang dipandang masih satu kawasan,” katanya. Informasi yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Tegal setiap kali upacara membutuhkan biaya 2,5 juta untuk bongkar pasang tiang bendera.

Pada kesempatan yang sama juga warga juga menyampaikan masih banyak warga yang tidak punya BPJS. Abdul Halim menyampaikan informasi yang beredar dari masyarakat kalau mengajukan tidak lewat dewan lebih banyak dipersulitnya. “Kenapa bisa terjadi demikian? Ini artinya tidak memihak masyarakat kecil,” katanya.

Amiruddin menanggapi dengan memberikan penjelasan bahwa saat ini Pemerintah Kota Tegal telah menyediakan anggaran 32 M agar Kota Tegal layak UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan semesta. Kelayakan Tegal UHC ini karena warga Kota Tegal yang sudah mempunyai BPJS sudah mencapai 95 %. Status UHC ini mempermudah layanan berobat bagi warga Kota Tegal yang belum punya BPJS. “Setelah UHC berlaku akan menjadi jauh lebih mudah karena begitu daftar KIS bisa jadi dalam sehari dan bisa digunakan dan bisa mendapatkan layanan kesehatan kelas 3,” katanya.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Tegal memang sedang terus digencarkan. Salah satunya saat ini sedang dibangun gedung lima lantai untuk kelas VVIP di Rumah Sakit Kardinah. Selain pembangunan RS Kardinah, Kota Tegal juga akan membangun MPP (Mall Pelayanan Publik) di kawasan PPIB setinggi lima lantai yang menelan anggaran kurang lebih 24M. Dengan adanya mall pelayanan publik maka segala macam urusan perijinan bisa dilayani dalam satu pintu, termasuk pembuatan passport yang saat ini masih di kabupaten tetangga

Dihapusnya anggaran penanganan banjir yang diusulkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 menjadi sorotan Fraksi – Fraksi DPRD. Salah satunya Fraksi PKS. Anggaran tersebut dinilai urgen mengingat Kota Tegal memiliki 144 hari hujan yang berpotensi menyebabkan banjir.

Fraksi PKS mengaku kecewa berat usulan anggaran tersebut didrop. “ Kami kecewa berat usulan anggran tersebut didrop,”  kata juru bicara Fraksi PKS Bayu Arie Sasongko, Senin (28/11)

Untuk menangani banjir secara tuntas di butuhkan anggaran untuk mengcover kegiatan yang sudah dipetakan meliputi pembangunan Kolam Retensi Jongor (Gajahmada Hilir), Kolam Retensi Panggung, Rumah Pompa Pesing, Sheet Pile dan Pintu Kali Anyar, Rumah Pompa Gerbang, penanganan Sikembang, Blabat Sampai Muarareja, Revertretmen Muarareja RW/3, serta Siwatu.

Dalam pandangan Bayu minimal harus ada satu kegiatan yang harus dikerjakan agar penanganan banjir dilakukan secara parsial, tidak sepotong – potong. Karena itu, Komisi III mengusulkan anggaran Rp2,5 miliar untuk penanganan banjir di Kecamatan Margadana, yaitu dari Kecamatan Keturen di Kali Pesing hingga hilir. Namun, tidak diloloskan dalam penganggaran APBD 2023.

Bayu berharap di Tahun Anggaran berikutnya penanganan banjir harus menjadi Program Prioritas Pemerintah Kota Tegal. Di sisi lain, Anggota Komisi III ini cukup lega angaran untuk tenaga pembersih saluran untuk melaksanakan tugas pembersihan saluran – saluran air yang ada di Kota Tegal, dilengkapi dua unit truck dan satu unit pick up diakomodir.[]

Kota Tegal yang sangat strategis bisa menjadi magnet perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pusat perbelanjaan di Kota Tegal. Saat ini ada 4 pusat perbelanjaan yang jaraknya berdekatan. Belum lagi dengan jumlah swalayan atau minimarket. Hal ini menjadi bukti bahwa Kota Tegal menjadi magnet para investor untuk berinvestasi.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Amiruddin, Lc saat penyampaikan Pemandangam Umum terkait 4 Raperda pada 10 November 2022 lalu.

Meski demikian, Fraksi PKS mengatakan perlunya pembatasan jumlah pusat perbelanjaan, swalayan dan minimarket di Kota Tegal dan lebih memprioritaskan untuk memajukan perkembangan pedagang mikro, kecil, dan menengah. “Memang dalam regulasi, Pemerintah ingi memberikan kemudahan investasi, namun terkait perizinan menjadi kewenangan pemerintah daerah agar mengatur jarak pendirian satu dengan yang lainnya,” ungkapnya.

Dalam Raperda Nomor 6 tahun 2017 sudah diatur ketentuan jarak lokasi pendirian. Barangkali tidak hanya jarak, tetapi juga jumlah pusat perbelanjaan, swalayan, atau minimarket, agar keberadaannya dibatasi. Sebab hal itu bisa memicu mematikan pedagang kecil.

Fraksi PKS juga mengusulkan agar pemerintah Kota Tegal melalui OPD terkait menata dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha toko eceran. “Jumlah toko eceran jauh lebih banyak, jika dibandingkan dengan jumlah swalayan dan pusat perbelanjaan. Pengelolaan toko eceran pun masih belum seprofesional manajemen toko swalayan dan pusat perbelanjaan professional,” ungkap Amiruddin.

Menanggapi Pemandangan Umum F-PKS Walikota Tegal menegaskan bahwa sesuai UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional.

Walikota juga sepakat dengan usulan pembinaan rutin dan berkelanjutan terhadap pelaku toko usaha eceran.  Dijelaskan Walikota, berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 23 tahun 2021 disebtkan bahwa pusat perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha mikro dan usaha kecil minimal 30% dari luas area pusat perbelanjaan.[]