Dihapusnya anggaran penanganan banjir yang diusulkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 menjadi sorotan Fraksi – Fraksi DPRD. Salah satunya Fraksi PKS. Anggaran tersebut dinilai urgen mengingat Kota Tegal memiliki 144 hari hujan yang berpotensi menyebabkan banjir.
Fraksi PKS mengaku kecewa berat usulan anggaran tersebut didrop. “ Kami kecewa berat usulan anggran tersebut didrop,” kata juru bicara Fraksi PKS Bayu Arie Sasongko, Senin (28/11)
Untuk menangani banjir secara tuntas di butuhkan anggaran untuk mengcover kegiatan yang sudah dipetakan meliputi pembangunan Kolam Retensi Jongor (Gajahmada Hilir), Kolam Retensi Panggung, Rumah Pompa Pesing, Sheet Pile dan Pintu Kali Anyar, Rumah Pompa Gerbang, penanganan Sikembang, Blabat Sampai Muarareja, Revertretmen Muarareja RW/3, serta Siwatu.
Dalam pandangan Bayu minimal harus ada satu kegiatan yang harus dikerjakan agar penanganan banjir dilakukan secara parsial, tidak sepotong – potong. Karena itu, Komisi III mengusulkan anggaran Rp2,5 miliar untuk penanganan banjir di Kecamatan Margadana, yaitu dari Kecamatan Keturen di Kali Pesing hingga hilir. Namun, tidak diloloskan dalam penganggaran APBD 2023.
Bayu berharap di Tahun Anggaran berikutnya penanganan banjir harus menjadi Program Prioritas Pemerintah Kota Tegal. Di sisi lain, Anggota Komisi III ini cukup lega angaran untuk tenaga pembersih saluran untuk melaksanakan tugas pembersihan saluran – saluran air yang ada di Kota Tegal, dilengkapi dua unit truck dan satu unit pick up diakomodir.[]
