Anggota DPRD Kota Tegal Tauchidin dinilai berani gelar reses di daerah rawan banjir (4/12). Seperti yang sudah diduga, warga yang diundang reses pun banyak menitipkan aspirasi agar Pemerintah Kota Tegal tuntas menangani banjir.
“Panjenengan termasuk hebat reses di sini karena wilayah banjir. Wilayah ini cekungan. Hujan deras sebentar saja sudah pasti ada genangan. Dulu untuk mengatasi genangan dibuatlah polder, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Ada mesin penyedot 2, tapi tidak mengubah keadaan. Mohon maksimalkan kolam retensi di Tegalsari,” kata Nurwaryono Warga RW VII Kelurahan Kraton.
Hal senada juga ditanyakan Yono Daryono, masalah banjir di Kelurahan Kraton memang paling rawan. Sejak dari zaman Walikota Adi Winarso saya mengusulkan peninggian Kali Siwatu di Jalingkut untuk mengurai banjir, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” ungkapnya. Ia berharap melalui reses Pak Tauchidin bisa memperjuangkan aspirasi warga agar penangangan banjir benar-benar tuntas. Ia menjelaskan Banjir memang menjadi persoalan bersama di kota Tegal. Daerah lain memang ada genangan ketika terjadi hujan deras, tetapi cepat surut. Tetapi di Kraton, air surut butuh waktu 2-3 hari,” jelasnya.
Hikam Warga Jalan Rambutan juga menanyakan hal yang sama. “Saya yakin Pak Tauchidin pasti tahu kalau kawasan Jalan Rambutan itu pasti banjir. Ikhtiar pemerintah adalah membangun kolam retensi. Saya pernah ke sana ada 4 lobang hanya saja yang berfungsi 2. Kata petugas lihat kondisi air. Penyebabnya menurut saya ada 2. Dari masyarakat sendri. Dan yang kedua adalah pemerintah. Air terhambat oleh bangunan. Ikhtiar warga menghadapi banjir itu dahsyat, warga sampai meninggikan rumah 2-3 kali. Sekarang tinggal ikhtiar pemeritah menyelesaikan masalah banjir. Mau fokus tidak menyelesaikan banjir?” jelasnya.
Menanggapi aspirasi yang masuk, Anggota DPRD Kota Tegal Tauchidin juga bisa merasakan hal yang sama. Karena beliau sendiri kawasan tempat tinggalnya juga terdampak genangan. Ia akan sampaikan aspirasi ini agar bisa mendapatkan perhatian serius. Menurutnya banjir butuh penanganan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. “Kami di Badan Anggaran pernah melakukan kanjian bahwa penanganan banjir yang tuntas itu butuh 151 milyar. Anggaran yang besar ini APBD Kita kita tidak mampu. Tapi kami di F-PKS selalu mendorong agar pemeirntah benar-benar serius menangani banjir,” ungkapnya.[]
