Author: Admin PKS Kota Tegal

Anggota DPRD kota Tegal dari Fraksi PKS Bayu Arie Sasongko ini menerima berbagai keluhan dari warga terkait BPJS. Oleh karenanya, saat reses Bayu menghadirkan Kepala BPJS Cabang Tegal Yusef Eka Darmawan untuk menjelaskan seputar permasalahan kesehatan, khususnya BPJS di Kota Tegal.

Bayu mengungkapkan, persoalan kesehatan menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan. Diantara persoalan yang muncul adalah banyak peserta BPJS mandiri merasa keberatan iuran setiap bulannya sehingga banyak yang nunggak. Mereka berharap bisa beralih KIS yang dibiayai APBD.

Menanggapi hal itu, Bayu menjelaskan selama warga yang mengajukan permohonan BPJS KIS yang dibiayai APBD masuk kategori dan memenuhi syarat, bisa diperjuangkan. Selain itu, yang saat ini Pemkot tengah mengupayakan agar Kota Tegal agar bisa Tegal bisa menjadi kota layak UHN (Universal Health Coverage).

“Jika sudah mencapai UHC, maka persoalan kesehatan sudah bisa ditanggung pemerintah, jadi untuk berobat cukup menunjukkan KTP. Semua warga kota Tegal sudah bisa gratis berobat dimanapun asalkan kelas 3,” ungkap Bayu.

Bayu menjelaskan bahwa syarat untuk bisa mencapai kelayakan itu adalah perlu ada sinergi dari semua unsur, agar bagi yang mampu bisa mendaftarkan layanan BPJS sehingga ketercapaian 90 persen bisa dicapai.

Sementara itu Kepala BPJS Cabang Tegal Yusef Eka Darmawan menyampaikan, dengan adanya BPJS ini sebenarnya masyarakat sangat terbantu dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan semua kebutuhan obat dicover BPJS.

Jika ada kejadian misalnya di rumah sakit ketersediaan obat kosong, dan pasien diminta beli diluar, maka notanya bisa bawa ke kantor BPJS, dan uangnya bisa diganti oleh BPJS. “Harusnya tidak ada penambahan biaya. Saat ini pelayanan pun bahkan semakin dimudahkan dengan adanya aplikasi mobile JKN,” katanya.

Menanggapi adanya keluhan iuran yang menunggak, Kepala BPJS Cabang Tegal Yusef Eka Darmawan mengatakan idealnya tetap dibayarkan. Hanya saja pada kasus tertentu ada kebijakan yang diambil BPJS seperti misalnya ada peserta menunggak iuran lima tahun, dibayar 2 tahun terakhir, meski dicicil, dan yang sisanya 3 tahun diputihkan.

Ia juga menyarankan jika ada pasien yang terdaftar BPJS meninggal, dari pihak keluarga sebaiknya langsung melaporkan kepada pihak BPJS, dengan adanya laporan ini maka status kepesertaan BPJS sudah otomatis dihentikan dan tidak akan keluar tagihan lagi.[]

Akhirnya orangtua bisa bernafas lega dengan turunnya level PPKM di KotaTegal dari level 4 menjadi level 3. Itu artinya, anak-anak akan kembali merasakan kembali suasana belajar di sekolah. Kabar ini pun mendapat respon positif dari Komisi I DPRD Kota Tegal dan sepenuhnya mendukung kembali pembelajaran tatap muka.

Anggota I DPRD Kota tegal H. Amiruddin, Lc mengatakan pembelajaran jarak jauh memang sudah menjadi kebiasaan baru dalam dunia pendidikan. Tetapi interaksi langsung dengan guru di sekolah tidak bisa tergantikan.

“Sesuai instruksi Mendagri No 15 tahun 2022, pertemuan tatap muka di satuan pendidikan bisa dilakukan meski pelaksanaannya masih terbatas. Saya yakin turunnya level PPKM dari 4 menjadi 3 ini menjadi kabar baik yang paling ditunggu orangtua di Kota Tegal,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal ini.

Amir menjelakan sejak pertengahan Februari lalu, level PPKM Kota Tegal naik menjadi level 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal saat itu memutuskan untuk tidak menggelar pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka yang baru berjalan belum ada satu bulan, terpaksa dihentikan lagi.

Dampaknya anak-anak kembali dirumahkan atau melakukan pembelajaran melalui daring. Bukan hanya anak-anak yang kehilangan semangat belajar, orangtua pun menyayangkan kebijakan ini.

“Rata-rata mereka khawatir anak-anak di rumah justru kurang terkontrol selama di rumah dan yang paling meresahkan adalah interaksi anak-anak dengan gadget juga rentan membuat lintasan berpikir anak menjadi macet,” jelasnya.

Zaenal Nurohman melakukan kegiatan reses masa persidangan I tahun anggaran 2022 di lingkungan RW VI Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Jumat (4/2). Hadir pada kesempatan itu Ketua DPD PKS Kota Tegal Amiruddin Lc, Ketua DPC PKS Margadana Ali Mubarok, Lurah Kaligangsa Djaenudin, S.IP, Ketua RW 06  Kholis, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Ketua DPC PKS Margadana Ali Mubarok menyampaikan apresiasi bagi warga di Kecamatan Margadana yang telah menjadi mitra PKS dalam memberikan layanan. Ia berharap semoga PKS semakin dikuatkan dalam memberikan layanan, sehigga bisa memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat.

Sementara itu dalam sambutannya, Lurah Kaligangsa Djaenudin, S.IP menyatakan bahwa warga di Kaligangsa beruntung punya perwakilan di DPRD sehingga pembangunan bisa selancar ini karena ada yang mengawal.  Paling tidak jika ada masalah pembangunan bisa langsung disampaikan sama anggota dewan.

Beberapa persoalan yang muncul saat reses kemarin diantaranya banjir menjadi masalah yang disampaikan warga, pembangunan saluran tengah (U-ditch), lampu penerangan jalan, sampai minta dibangunkan area pemakaman yang baru.

Diantara banyak aspirasi warga, usulan pembukaan lahan pemakaman menjadi prioritas yang diharapkan bisa terealisasi tahun ini. “Makam perlu diprioritaskan, karena kondisinya sudah penuh. Harapan kami dari pertemuan ini bisa segera ditindaklanjuti usulan pembukaan area pemakaman baru. Apakah itu berupa perluasan area pemakaman atau membuka area pemakaman baru,” kata Khadirin,  salah satu tokoh masyarakat.

Khadirin juga memberikan apresiasi kepada PKS, sebab saat banjir PKS paling sigap turun memberikan bantuan, “Tentu saja kami berharap, Semoga tidak lagi banjir, dan ada program program dengan tujuan kawasan Margadana menjadi kawasan bebas banjir,” katanya.

Sementara itu Zaenal Nurrohman menyampaikan alasan Kenapa DPRD mengawalkan reses di awal tahun adalah untuk menyeimbangkan tahapan pembangunan yang ada di Kota Tegal. “Jadi setiap aspirasi warga, dokumennya bisa disandingkan dengan dokumen eksekutif,” katanya.

“Reses kali usulannya bukan untuk tahun ini. Tetapi untuk tahun 2023. Kami berprinsip tidak menjanjikan,” kata Zaenal. Ia menjelaskan, terkait program prioritas, kita bisa perjuangkan pada APBD perubahan.

Pada kesempatan tersebut Zaenal juga menyampaikan beberapa program seperti peluang program yang bisa menyerap tenaga kerja di perusahaan garmen. “Kita latih dulu, jika sudah siap kita salurkan ke perusahaan garmen untuk bekerja,” jelasnya.[]