Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal mendesak Pemerintah Kota Tegal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan usaha hiburan malam di wilayah tersebut. Kebijakan investasi diminta tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan norma sosial dan kearifan lokal.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).
Juru bicara Fraksi PKS, Erni Ratnani, menegaskan bahwa pihaknya menangkap keresahan masyarakat terkait menjamurnya tempat hiburan malam. Menurut dia, masuknya investasi di Kota Tegal seharusnya membawa kemaslahatan bagi warga, bukan justru memicu ketegangan sosial akibat kebijakan yang abai terhadap lingkungan sekitar.
“Kami meminta Pemkot Tegal segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan investasi, khususnya di sektor hiburan. Orientasi investasi tidak boleh hanya terpaku pada angka dan pertumbuhan ekonomi semata,” ujar Erni di hadapan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah.
Erni menekankan, dalam setiap pemberian izin usaha, pemerintah daerah wajib mengedepankan aspek kearifan lokal serta norma sosial yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus sejalan dengan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Pihaknya berharap pemerintah kota lebih selektif dalam menyeleksi setiap izin usaha yang masuk, terutama yang berpotensi bersinggungan langsung dengan permukiman warga maupun area yang sensitif secara sosial. Langkah evaluasi ini dinilai mendesak untuk menjaga kondusivitas kota dan memastikan investasi yang hadir memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan sebaliknya.
