Proyek relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tegal kembali menghadapi jalan terjal. Memasuki usia satu tahun tujuh bulan, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Jalan Melati kian merana akibat ditinggal para pembeli. Dari total 120 pedagang yang diboyong pada awal peresmian, kini hanya tersisa 30 pedagang yang masih bertahan. Itu pun tidak semuanya membuka lapak setiap hari, dengan sebagian di antaranya hanya berjualan saat akhir pekan. Sebanyak 90 pedagang lainnya memilih angkat kaki lantaran omzet yang anjlok drastis.
“Dua bulan terakhir saja ada dua pedagang yang keluar. Relokasi ini jelas tidak berjalan sesuai perencanaan awal,” tegas Sekretaris Paguyuban Pedagang Pujasera Jalan Melati, Muhammad Helmi Rahman, saat ditemui, Senin (21/9).
Helmi membeberkan sejumlah akar masalah yang membuat kawasan yang digadang-gadang menjadi pusat kuliner baru itu sepi peminat. Pertama, terdapat ketidaksesuaian konsep antara karakter produk dan lokasi. Sebagian besar pedagang menjajakan makanan ringan yang identik dengan konsep bawa pulang (take away). Konsep tersebut dinilai berbenturan dengan aturan retribusi parkir di lokasi baru.
“Dulu saat berjualan di Jalan Kartini, Ahmad Dahlan, dan Tentara Pelajar, pembeli bebas berhenti lalu pergi tanpa bayar parkir. Di Pujasera, pembeli harus membayar parkir yang tidak sebanding dengan harga jajanan,” ungkap Helmi. Faktor fasilitas awal yang minim serta lokasi yang berdampingan dengan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) turut memperburuk citra kawasan. Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal telah menambah fasilitas seperti gazebo, toilet, musala, hingga pagar pembatas TPST, langkah tersebut belum mampu menyedot kembali arus kunjungan pembeli.
Selain itu, pergeseran perilaku konsumen turut memukul pendapatan pedagang. Kelompok pelajar yang sebelumnya menjadi ceruk pasar utama kini lebih menggandrungi kafe kekinian. Dampaknya sangat signifikan terhadap dapur para pedagang. Bila pada awal peresmian pedagang sanggup meraup omzet Rp900.000 hingga Rp1.000.000 per hari, kini mengantongi Rp200.000 saja menjadi hal yang sangat berat. Padahal, para pedagang masih harus menanggung biaya operasional harian mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk retribusi, listrik, dan jasa keamanan. “Jika omzet hanya Rp150.000, pendapatan bersih pedagang cuma Rp50.000 per hari. Sangat tidak cukup untuk menopang kebutuhan keluarga,” imbuh Helmi.
Desakan Legislatif
Merosotnya aktivitas ekonomi di Pujasera Jalan Melati mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Kota Tegal. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Amiruddin, mendesak Pemkot Tegal agar tidak sekadar berpuas diri pada pembenahan fisik semata. “Ini sinyal kuat bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola. Pemkot tidak boleh membuat program hanya dari belakang meja,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Amiruddin mendorong Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tegal untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) revitalisasi nonfisik secara konkret. Menurutnya, pembenahan harus mencakup strategi promosi yang masif, penyusunan kalender kegiatan (calendar of events), penguatan branding kuliner, hingga kolaborasi aktif dengan komunitas dan kampus. “Ubah cara pandang. Pujasera jangan hanya dijadikan tempat menampung relokasi, tetapi harus dibangun sebagai destinasi kuliner terpadu. Pemkot wajib duduk bersama pedagang dan mendengar masukan dari pembeli agar Pujasera bisa bangkit kembali,” pungkasnya.
