Skip to content

Fraksi PKS Tegal Soroti Tiga Raperda Strategis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah strategis di Gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (4/11/2026). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti substansi regulasi daerah yang dinilai harus berorientasi pada kepastian hukum, kelayakan ruang hidup warga, serta ketegasan tata kelola fasilitas publik.

Tiga regulasi yang dibahas mencakup Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Bahari, Perubahan Kelima atas Perda No 4/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2026–2046.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman menegaskan, pembahasan produk hukum daerah tidak boleh berhenti pada formalitas administratif. Regulasi daerah wajib memberi dampak terukur terhadap kesejahteraan masyarakat, realistis terhadap kapasitas fiskal, dan menjamin kepastian hukum yang kokoh.

”Setiap pasal yang dirumuskan wajib memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak dasar atas air bersih, perlindungan dari ancaman bencana, dan jaminan ruang hidup yang layak,” ujar Zaenal saat membacakan pandangan umum fraksi.

Efisiensi Direksi dan Mitigasi Bencana

Mengenai Raperda Perumda Air Minum Tirta Bahari, Zaenal menyoroti rencana perampingan struktur kepengurusan. Merujuk draf perubahan Pasal 47, badan usaha dengan pelanggan hingga 50.000 sambungan hanya dipimpin satu direktur yang merangkap direktur utama demi efisiensi.

Fraksi PKS meminta kejelasan pembagian beban kerja manajemen agar pemangkasan struktur tidak mencederai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Kebijakan efisiensi dituntut menjadi solusi nyata atas keluhan pasokan air bersih 24 jam di kawasan padat dan pesisir, sekaligus menjaga kelayakan mutu air konsumsi.

Terkait susunan perangkat daerah, Zaenal mempertanyakan penetapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal sebagai Badan Daerah Tipe B. Kendati kebijakan ini didasari pertimbangan keterbatasan aparatur dan kapasitas fiskal, Kota Tegal memiliki kerentanan ekologis tinggi di pesisir utara Jawa.

Menurut Zaenal, ancaman banjir rob musiman, penurunan muka tanah, dan kenaikan paras muka air laut membutuhkan koordinasi cepat lintas sektor. Pemerintah Kota Tegal diminta menjamin bahwa rasionalisasi kelembagaan tidak menurunkan kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC), ketersediaan logistik darurat, maupun alokasi pemeliharaan pompa bergerak (mobile pump) di kelurahan-kelurahan rawan genangan.

Kedaulatan Tata Ruang

Mengenai Raperda RTRW 2026–2046, Zaenal menyebut dokumen perencanaan tata ruang untuk horizon 20 tahun ke depan sebagai naskah kedaulatan spasial kota. Fraksi PKS mempertanyakan strategi Pemerintah Kota Tegal dalam memenuhi kewajiban pemenuhan minimal 30 persen ruang terbuka hijau (RTH) di tengah terbatasnya ketersediaan lahan perkotaan.

Selain itu, dokumen tata ruang anyar didesak memuat batasan proteksi yang tegas terhadap sempadan pantai dan kawasan lindung bakau (mangrove). Regulasi tersebut juga dituntut memberikan kepastian hukum bagi pedagang mikro, UMKM, serta pasar tradisional agar tidak terpinggirkan oleh laju ekspansi kawasan komersial modern.