Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bukan lagi lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan vertikal absolut, melainkan lembaga negara yang berdiri sejajar dalam mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) berdasarkan amanat konstitusi.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota MPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Ling. Drs. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., dalam Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan di Hotel Alexander, Kota Tegal, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini mengangkat tema “Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI”. Forum ini turut dihadiri Anggota DPRD Kota Tegal Fraksi PKS, H. Abdul Ghoni, S.E., dan Mochamad Ali Mashuri, S.A.P.
Dalam paparannya, Abdul Fikri membedah pergeseran paradigma ketatanegaraan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kurun waktu 1999–2002 yang merombak arsitektur kelembagaan negara secara mendasar.
Ia menjelaskan, reformasi konstitusi berpijak teguh pada lima kesepakatan dasar: tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempertegas sistem pemerintahan presidensial, memindahkan materi penjelasan ke dalam pasal-pasal normatif, serta memberlakukan perubahan secara adendum bertahap.
“Struktur MPR RI saat ini mempertemukan perwakilan politik melalui DPR dan perwakilan daerah melalui DPD. Kewenangan lembaga murni bersumber dari pasal-pasal konstitusi, bukan hierarki kekuasaan mutlak sebagaimana masa lalu.

Wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) hari ini pun dikaji dalam kerangka ketatanegaraan modern untuk memandu kesinambungan pembangunan jangka panjang, bukan otomatis menghidupkan kembali model GBHN masa lalu yang dapat mereduksi mandat langsung kedaulatan rakyat,” papar Fikri.
Fikri merumuskan identitas kelembagaan MPR ke dalam tiga dimensi utama:
• Rumah Kebangsaan: Episentrum persatuan nasional yang mempertemukan keterwakilan partai politik dan kedaerahan melalui musyawarah mufakat guna merawat kebinekaan serta merajut konsensus kebangsaan.
• Pengawal Konstitusi: Benteng supremasi hukum dasar yang menjaga kemurnian pemahaman UUD 1945 sekaligus mencegah distorsi terhadap sistem ketatanegaraan.
• Penjaga Kedaulatan Rakyat: Wadah resmi yang menjamin setiap dinamika dan aspirasi masyarakat sipil tersalurkan secara sah, bermartabat, dan konstitusional.
Di hadapan peserta sarasehan, Fikri mengingatkan pentingnya ketahanan publik dalam merawat “Rumah Kebangsaan” dari ancaman polarisasi politik, praktik politik uang, dan penyebaran disinformasi yang merusak tatanan demokrasi.
“Konstitusi baru akan berdaya dan bermakna manakala dipahami, dijalankan, dan dijaga bersama oleh segenap elemen bangsa,” pungkas Fikri.