Skip to content

Fraksi PKS Terima RAPBD Kota Tegal 2027 dengan Catatan Kritis

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal menerima Raperda Kota Tegal Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Meski demikian, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan kritis terkait kesiapan proyek fisik, kemandirian fiskal, hingga proyeksi penutup defisit anggaran.

Sikap itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS Mochamad Ali Mashuri, S.A.P dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (16/11/2026). ” APBD adalah manifestasi keberpihakan politik anggaran pemerintah daerah kepada rakyatnya,” ujar Ali saat membacakan pandangan fraksi.

Fraksi PKS menyambut baik fokus anggaran untuk penanganan persampahan, pengendalian banjir, serta pembangunan Pasar Pagi Blok C. Namun, PKS mempertanyakan kesiapan teknis dan urgensi pembangunan Pasar Pagi Blok C lantaran studi kelayakan dan perencanaan teknis rinci proyek tersebut hingga kini dinilai belum tuntas.

Menurut Fraksi PKS, Pemerintah Kota Tegal perlu cermat menetapkan skala prioritas agar skema pendanaan Pasar Pagi Blok C yang berpotensi menyedot anggaran besar tidak membebani postur APBD secara tidak terukur. Pemerintah diminta menjelaskan korelasi langsung pembangunan pasar itu terhadap pencapaian visi dan misi wali kota pada 2027 guna memastikan proyek tersebut bukan sekadar pembangunan fisik yang belum matang perencanaannya.

Kemandirian Fiskal dan Defisit

Pada postur pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 1,115 triliun, Fraksi PKS mengapresiasi porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 508,25 miliar atau 45,55 persen, sementara sisanya berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp 607,46 miliar.

Meski menilai porsi PAD mencerminkan penguatan kemandirian fiskal, PKS mengingatkan agar upaya peningkatan pajak dan retribusi difokuskan pada digitalisasi pemungutan, penutupan celah kebocoran, serta pemanfaatan aset daerah. Pemerintah diminta tidak menaikkan tarif yang berpotensi membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. PKS juga meminta penjelasan target setoran dividen BUMD serta jaminan penyerapan tenaga kerja lokal dan pelibatan UMKM dalam skema insentif investor.

Di sisi pembiayaan, Fraksi PKS menyoroti rencana penutupan defisit anggaran sebesar Rp 35 miliar yang seluruhnya mengandalkan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai yang sama.

PKS mengingatkan agar penetapan target SiLPA dilakukan secara realistis dan tidak sekadar menjadi angka penyeimbang di atas laporan. Pemerintah Kota Tegal diminta memastikan proyeksi SiLPA tersebut bukan cerminan dari lemahnya penyerapan anggaran maupun keterlambatan eksekusi proyek strategis pada tahun berjalan.