Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal tengah mematangkan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis demi menjamin tata kelola pemerintahan, layanan dasar, dan kepastian ruang perkotaan hingga dua dekade mendatang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menegaskan bahwa seluruh produk legislasi daerah yang dihasilkan wajib bertumpu pada tiga asas fundamental: kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.
Ketiga regulasi daerah yang masuk dalam pembahasan intensif tersebut mencakup Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, Raperda Perubahan Kelima atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2026–2046.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, S.E., menyatakan bahwa pembentukan payung hukum daerah bukan sekadar proses administratif antara legislatif dan eksekutif, melainkan instrumen perlindungan hak dasar warga.
“Raperda harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu memberi manfaat nyata, memberikan rasa keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Abdul Ghoni di sela kegiatan Bedah Tiga Raperda di Hotel Amanda, Pekalongan, Senin (2/11/2026).
Menurut Abdul Ghoni, pilar pertama menuntut agar setiap pasal yang dirumuskan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan publik, terutama pada isu mendasar seperti pemenuhan hak atas air bersih melalui optimalisasi BUMD, penataan ruang hidup yang layak, serta mitigasi ancaman bencana perkotaan.
Pilar kedua menekankan aspek keadilan dan realitas implementasi. Norma hukum yang ditetapkan, kata dia, tidak boleh bersifat normatif di atas kertas semata, melainkan wajib dapat dilaksanakan secara konsisten.
“Norma hukum yang ditetapkan harus realistis dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah, kesiapan kelembagaan aparatur, serta daya dukung lingkungan perkotaan secara berkesinambungan,” tegas Abdul Ghoni.
Terkait pilar ketiga, yakni kepastian hukum (legal certainty), Abdul Ghoni menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi daerah dengan hierarki perundang-undangan di tingkat provinsi maupun pusat. Kepastian hukum dinilai vital untuk mencegah terjadinya multi-interpretasi, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, hingga potensi sengketa hukum di masa depan.
Fraksi PKS mendorong agar proses harmonisasi ketiga draf regulasi ini melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), sehingga produk hukum yang disahkan nantinya adaptif terhadap tantangan urban Kota Tegal ke depan tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas dan tertib administrasi.