Author: Admin PKS Kota Tegal

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Mochamad Ali Mashuri meninjau langsung kondisi tanggul di sepanjang Jalan Kaligung, Kelurahan Panggung, Kota Tegal.

Dari laporan warga yang diterima, terdapat beberapa titik tanggul yang mengalami kerusakan, dan jika dibiarkan berpotensi membahayakan, karena dekat dengan pemukiman warga.

Saat meninjau lokasi, tampak juga turut turun ke lapangan tim dari Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Tegal.

Dari hasil tinjauan itu Ali mendorong agar dibuatkan kisdam untuk mencegah air sungai masuk ke kawasan pemukiman saat sungai meluap.

Berikutnya akan memperjuangkan untuk membangun tanggul permanen melalui program pokir Anggota Dewan. Selain itu ia menambahkan tentang pentingnya edukasi bagi warga agar kedepan ketika membangun rumah tidak mendekati bantaran sungai. []

Sebanyak 90 Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jl. Kartini, Jalan KH Ahmad Dahlan, dan Jalan Menteri Supeno ke Jalan Melati mendapat respon dari  Anggota DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman. Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal ini menyampaikan relokasi PKL ini memang sudah direncanakan sejak awal 2023. Ia berharap relokasi ini bukan sekedar memindahkan lokasi tempat jualan para PKL, melainkan semangatnya adalah menata PKL.

Ia meminta Pemerintah Kota Tegal  bisa mendatangkan pembeli. “Karakteristik pembeli itu akan mendekati tempat-tempat keramaian.  Ini menjadi catatan penting, mengingat saat ini Kawasan tersebut masih terbilang sepi,” ujarnya.

“Tempat yang baru juga harus representastif dan mudah dijangkau pembeli. Strategi pemkot untuk mendatangkan trafik pembeli ke tempat yang baru, harus dipikirkan secara matang. Jadi bukan sekedar memindahkan, tetapi bertanggungjawab bagaimana mendatangkan pembeli,” ujarnya.

Zaenal menambahkan, ketika ini berhasil dilakukan, maka tidak akan ada lagi istilah penggusuran, melainkan akan kembali kepada makna yang diharapkan yakni menjadi penataan. Saat ini Perda yang mengatur tentang PKL pun semangatnya adalah penataan dan pembinaan.

Dengan upaya Pemkot  yang juga memikirkan strategi mendatangkan trafik pembeli, para PKL akan sangat terbantu, sebab akan menjaga pendapatan mereka tetap stabil, bahkan naik. Pemkot harus tegas, kata Zaenal, PKL di Jl Kartini jangan sampai ada tumbuh lagi PKL-PKL di area yang sudah clear dari PKL.

Kami apresiasi kepada para pedagang yang telah bersedia direlokasi ke tempat yang baru. Pemerintah harus terus monitirong di area yang tidak diizinkan untuk berjualan bagi PKL, jangan sampai bermunculan PKL-PKL baru di Kawasan tersebut. “Itu perlu kita awasi bersama, agar tidak menimbulkan sakit hati bagi para PKL yang telah direlokasi,” pungkasnya. []

Rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Jalan Kartini, Jalan KH Ahmad Dahlan, dan Jalan Menteri Supeno ke Jalan Melati mendapat respon dari  Anggota DPRD Kota Tegal. Ketua Komis II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman mengingatkan Pemerintah Kota Tegal untuk menyediakan tempat dengan sarana dan prasarana yang layak.

Pemkot agar memikirkan kelistrikan, sanitasi, tempat sampah, dan fasilitas lainnya agar PKL terfasilitasi dengan penataan yang rapi. Sehingga, mampu menarik pembeli. “Penataan yang bagus dan baik. Bukan tambah kumuh dan akhirnya traffic pengunjung atau pembeli sepi,” kata Ketua Komisi II DPRD Zaenal Nurohman.

Zaenal menekankan, sebelum merelokasi PKL, Pemkot agar mengkomunikasikan dengan baik dan mempersiapkan data valid. Kemudian, mindsetnya tidak hanya menggeser, namun membuat prototipe penataan dan pembinaan PKL. Sehingga, penataan yang dilakukan tidak mengurangi pendapatan PKL, namun justru menambah potensi mereka. Politisi PKS tersebut melanjutkan, kebersihan wajib diatur dan dipastikan jangan sampai muncul bau tidak sedap dari limbah yang dihasilkan pedagang, sehingga, tidak menimbulkan kesan kumuh.

Komisi II menegaskan akan mensupport Pemkot dan PKL agar tetap bisa menghasilkan omzet. “Kami serius untuk membantu memfasilitasi semua, sehingga PKL tertata,” ucap Zaenal.

Sementara itu, Pemkot dalam siaran pers resmi yang dilayangkan Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tegal menjelaskan, keramaian yang terjadi di Jalan Kartini menimbulkan kesemrawutan lalu lintas. Karena itu, Pemkot dan pemangku kepentingan melakukan pengaturan agar lalu lintas kembali tertib.

Selain melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, Pemkot akan merelokasi 90 lapak PKL ke Sentra PKL Pujasera di Jalan Melati di Kawasan Stadion Yos Sudarso. Relokasi yang dilakukan merupakan upaya atau bentuk kepedulian, tidak hanya melakukan penataan. Namun memberikan wadah yang resmi bagi PKL untuk tetap bisa berjualan dengan menempatkan di area yang layak.

Pemkot akan menyiapkan fasilitas untuk PKL berjualan berupa listrik, air, mandi cuci kakus, keamanan, parkir, dan lapak. Selain melalui Surat Edaran, Pemkot bersama pemangku kepentingan melakukan sosialisasi mulai dari tingkat kelurahan dan berbagai kanal media. Kapan PKL akan direlokasi ke Jalan Melati?

“Pemerintah merencanakan akan memindahkan PKL secara resmi pada Sabtu, 18 Januari 2025, ditandai acara seremoni Boyongan PKL yang akan melibatkan banyak pihak,” ujar Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tegal Dorres Indrian Nugroho dalam siaran pers tersebut.[]

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mochamad Ali Mashuri melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kesiapan infrastruktur yang berkaitan dengan musim hujan. Ali bersama Komisi III DPRD Kota Tegal mengecek kondisi kolam pompa yang berada di Kali Kemiri, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jumat, 3 Januari 2025.

Tampak dalam Kunjungan Lapangan itu Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Sutari, Kepala DPUPR Kota Tegal Setia Budi. Rombongan tersebut sempat menyaksikan uji coba infrastruktur pompa untuk memastikan dalam kondisi baik. “Maintenance pompa dilakukan secara berkala, termasuk monitoring dengan BPBD, siap antisipasi debit air tinggi di musim hujan,” kata Ali Mashuri.

Sebelumnya rombongan Komisi III sempat mengunjungi drainase yang berada di depan Terminal Kota Tegal. Dalam kunjungan tersebut ditemukan bangunan warga yang menjorok ke bantaran sungai, sehingga sungai mengalami penyempitan. “Kami mendorong anggaran perbaikan kondisi sungai tersebut,” katanya.

Usai meninjau lokasi kolam pompa dan drainase, rombongan Komisi III melanjutkan ke lokasi TPA Bokongsemar.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Sutari sudah lebih dari 28 Milliar terserap ke TPA Bokongsemar, tapi belum bisa berfungsi. “Apalagi saat ini ada regulasi baru TPA dengan sistem sanitary land field sudah tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Sutari, TPA itu akan jadi tempat pengolahan sampah, bukan penampungan sampah. Tampungan sampah, akan diitampung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu.

Terkait keberadaan TPA Bokongsemar ke depan, Komisi III akan melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian mendorong agar Kota Tegal memiliki TPA sesuai standard regulasi terbaru.[]

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman memimpin kunjungan lapangan untuk meninjau penerapan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Margadana, pada Jumat 3 Januari 2025.

Pemerintah Kota Tegal telah berkomitmen untuk menerapkan Integrasi Layanan Primer dengan semangat menjadikan layanan kesehatan sebagai prioritas utama.

Zaenal hadir didampingi Anggota Komisi II DPRD Kota Tegal Enny Yuningsih, Moch. Ilyas, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Zainal Abidin.

Politisi PKS ini mengatakan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang diterapkan di Puskesmas ini merupakan program inovatif Kementerian Kesehatan yang bertujuan memperkuat layanan kesehatan primer dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan sesuai siklus hidup masyarakat, dari puskesmas hingga posyandu, dengan kualitas layanan yang seragam.

“Penerapan ILP di puskesmas diharapkan dapat menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, masalah kesehatan yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan kualitas layanan bisa diatasi, layanan menjadi lebih terorganisir, efisien, dan tepat sasaran, serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup.

“Dengan penerapan ILP di Puskesmas semoga upaya promotif dan preventif terus digencarkan, sehingga biaya operasional yang besar untuk pengobatan kuratif semakin bisa ditekan,” ujarnya.

Pihaknya pun terus mendorong agar standard sarana untuk penerapan ILP ini terus menerus dilengkapi, sehingga kendala belum optimalnya alat screening akan kita coba berikan jalan keluar. Zaenal menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal untuk alokasi perbaikan sarana dan kualitas layanan kesehatan primer.

“Kami akan terus kawal. Mudah-mudahan ada solusi anggaran,” ujarnya.

Zaenal mengapresiasi transformasi Puskesmas Margadana yang semakin lengkap fasilitasnya. “Puskesmas dengan standard layanan seperti layaknya rumah sakit,”ujarnya. ()

Program smart classroom yang diajukan Pemerintah Kota Tegal untuk mengimplementasikan program pemerintah pusat mendapat tanggapan dari sejumlah fraksi Gedung Parlemen Kota Tegal.

Selain Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, jajaran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga angkat bicara.

“Terkait dengan program smart classroom, kami dari Fraksi PKS telah menyatakan sikap pada Rapat Badan Anggaran Pembahasan APBD 2025 yang lalu,” ucap juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, Jumat sore (29/11/2024).

Pada prinsipnya, lanjut Ghoni, Fraksi PKS menyetujui program tersebut, hanya saja untuk program sebaik itu semestinya dapat direncanakan dengan baik dan disiplin sebagaimana prinsip dalam perencanaan money follow program, artinya direncanakan programnya baru dianggarkan.

Oleh karenanya, Fraksi PKS meminta agar dilaksanakan dengan pilot project pada beberapa sekolah terlebih dulu, baru kemudian dievaluasi secara mendalam untuk dilaksanakan lebih banyak di tahun berikutnya.

“Jika perencanaan anggaran dilaksanakan dengan baik dan disiplin, maka rasionalisasi anggaran tidak akan terjadi,” tandas Ghoni.

Menurutnya, masih banyak program pendidikan yang belum terakomodir, seperti rehab sekolah hingga rehab ruang kelas dan lainnya.

“Kami menyarankan agar program smart classroom dibuat pilot project terlebih dahulu, sambil terus dilakukan evaluasi pelaksanaannya,” pungkas Ghoni.