Skip to content

DPRD Soroti Regulasi Jalan Pancasila, Ali Mashuri: Pemerintah Jangan Tabrak Aturan Sendiri,

​Penerbitan izin kegiatan keramaian di kawasan pedestrian Jalan Pancasila kembali menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Pemerintah Kota Tegal dinilai tidak konsisten menegakkan payung hukum yang telah diterbitkannya sendiri terkait syarat teknis penyelenggaraan acara publik di area tersebut.

​Sorotan tersebut mengemuka menyusul penyelenggaraan pameran dan kontes bonsai tingkat nasional bertajuk ”Tegal Moncer #2” yang berlangsung pada 25 Oktober hingga 4 November 2026. Ajang tersebut memanfaatkan badan Jalan Pancasila hingga kawasan Peringgitan Balai Kota.

​Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, M. Ali Mashuri, S.AP., mengingatkan eksekutif agar senantiasa menjadi teladan dalam kepatuhan hukum, bukan justru melonggarkan ketentuan teknis demi mengakomodasi kegiatan tertentu.

​”Pemerintah harus memperhatikan aturan yang berlaku saat memberikan izin, termasuk peraturan daerah maupun peraturan wali kota terkait penataan Jalan Pancasila. Pemerintah jangan sampai memberikan izin yang menabrak aturan yang sudah dibuat demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Tegal,” ujar Ali Mashuri di Tegal, Minggu (1/11/2026).

​Inkonsistensi Teknis Lapangan

​Regulasi pemanfaatan Jalan Pancasila untuk kegiatan keramaian diatur secara ketat melalui Keputusan Wali Kota Tegal tertanggal 19 Januari 2026, yang merupakan turunan dari Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 1 Tahun 2022 juncto Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian.
​

Dalam aturan tersebut, izin penggunaan kawasan mensyaratkan sejumlah kriteria berat, antara lain:
​Target kerumunan minimal 5.000 orang, ​Dimensi panggung utama berukuran minimal 10 meter × 20 meter,
​Kekuatan perangkat pelantang suara (sound system) minimal 30.000 watt untuk acara non-konser hingga 60.000 watt untuk konser, serta ​Kewajiban menghadirkan penampil tingkat nasional yang disertai lampiran kontrak resmi.

​Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, panitia sempat mendirikan panggung hiburan rakyat yang kemudian dibongkar karena tidak memenuhi kriteria teknis luasan panggung dan kapasitas daya listrik sesuai regulasi.

Kendati demikian, kegiatan tetap difasilitasi dengan pergeseran panggung ke depan gedung BRI di ruas jalan yang sama menggunakan tenda layos.

​Ali menilai fleksibilitas perizinan yang serampangan berisiko merusak marwah kepastian hukum di Kota Tegal. ”Ke depan, setiap izin yang diterbitkan harus benar-benar selaras dengan regulasi agar ketertiban, kenyamanan, dan kepastian hukum tetap terjaga,” imbuhnya.

​Selain persoalan teknis perizinan, Komisi III mengkritisi dampak penutupan dan penyempitan ruang jalan yang berlangsung selama belasan hari. Jalan Pancasila, yang berfungsi sebagai simpul mobilitas warga dan kawasan terbuka publik, dinilai mengalami degradasi fungsi akibat pemakaian berdurasi panjang.
”Kami menyayangkan kegiatan berdurasi panjang menggunakan area yang mengganggu fungsi utama jalan. Masyarakat terpaksa memutar arah dan harus berbagi di badan jalan yang menyempit untuk lalu lintas dua arah,” kata Ali.

​Ali mendorong Pemkot Tegal agar membatasi durasi perizinan kegiatan non-publik di Jalan Pancasila maksimal tiga hari. Untuk agenda berskala besar dan berdurasi panjang, ia merekomendasikan relokasi ke kantong-kantong destinasi wisata milik pemerintah daerah.
​”Jika kegiatan berdurasi panjang diarahkan ke Pantai Alam Indah (PAI) atau Pantai Kokoba, dampaknya jauh lebih terukur. Selain tidak memicu hambatan lalu lintas perkotaan, langkah tersebut berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) serta tingkat keterisian (okupansi) hotel di sekitar lokasi wisata,” tegasnya.