Rencana pengosongan lahan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Jalan Depo, Kelurahan Panggung, Kota Tegal, menyisakan kecemasan bagi dunia pendidikan anak usia dini. PAUD Amalia terancam kehilangan tempat bernaung setelah diminta mengosongkan bangunan paling lambat akhir Januari 2026.
PAUD yang telah beroperasi sejak 16 Februari 2016 ini memiliki 26 peserta didik dengan total enam tenaga pendidik dan kependidikan. Selama hampir satu dekade, sekolah ini menjadi tumpuan warga sekitar untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau.
Nona Parera, salah satu pengelola PAUD Amalia, mengungkapkan pihaknya berada dalam posisi terjepit. “Kami bingung harus pindah ke mana dalam waktu singkat. Kami berharap pemerintah mengizinkan kami menempati sementara bangunan eks Puskesmas Pembantu (Pustu) di dekat kawasan Depo dekat Taman Poci yang saat ini tidak terpakai,” ujar Nona saat mengadu ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal.
Menurut Nona, opsi menempati bangunan aset daerah yang kosong merupakan solusi paling logis agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terhenti.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Erni Ratnani, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan lahan, melainkan hak konstitusional anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.
Erni menyampaikan bahwa Fraksi PKS akan segera mengambil langkah konkret untuk memediasi antara pengelola PAUD dan Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
Ia menawarkan dua skema solusi untuk menguatkan keberlanjutan PAUD Amalia. “Pertama, kami akan mendesak Bakeuda untuk segera menginventarisasi aset-aset yang tidak terpakai, termasuk eks Pustu tersebut. Jika secara teknis memungkinkan dan tidak melanggar regulasi, penggunaan aset daerah untuk kepentingan pendidikan harus menjadi prioritas utama,” tegas Erni.
Kedua, Erni juga akan mendorong adanya kebijakan diskresi atau skema bantuan darurat agar transisi perpindahan ini tidak membebani guru dan orang tua murid. “Kami ingin memastikan lokasi relokasi sementara nantinya tetap berada di area Kelurahan Panggung agar aksesibilitas anak-anak tidak terganggu,” tambahnya.
Erni menekankan bahwa waktu yang tersisa hingga akhir Januari sangat pendek. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektoral harus dilakukan secara cepat.
“Jangan sampai pada Februari mendatang anak-anak ini kehilangan hak belajarnya karena sekolahnya digusur tanpa solusi. Kami di Komisi I akan mengawal aspirasi ini agar ada titik temu yang manusiawi antara rencana korporasi PT KAI dan kepentingan publik,” pungkasnya.[]
