Fraksi PKS mengapresiasi capaian kinerja Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp174.080.249.312,- atau 99,47% dari target Rp175.000.000.000,-. Namun, perhatian serius diberikan pada temuan BPK yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran dan manajemen kas pada Pemerintah Kota Tegal belum optimal.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS Mochamad Ali Mashuri, S.A.P dalam Rapat Paripurna Penyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap LPP APBD 2024.
Ketidakoptimalan ini berpotensi mengakibatkan Pemerintah Kota Tegal tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan berkurang kemampuannya untuk membiayai belanja pada tahun anggaran berikutnya. Potensi defisit likuiditas kas daerah dapat berdampak serius pada kemampuan Pemerintah Kota Tegal untuk menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang.
Menyikapi hal ini, PKS merekomendasikan Walikota untuk memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dalam menetapkan target pendapatan harus berdasarkan pada potensi yang terukur secara rasional dan dapat dicapai. Selain itu, TAPD juga perlu menyusun kebijakan atau pedoman yang mengatur batas-batas nilai kas daerah minimal dalam rangka menjaga likuiditas kas, sebab pengelolaan kas yang prudent adalah kunci stabilitas keuangan daerah.
Percepatan penyelesaian Hutang Obat yang ada di RSUD Kardinah juga ditekankan oleh Fraksi PKS. Informasi dari BPK menyampaikan bahwa jika kewajiban jangka pendek tidak dilakukan penyelesaian, maka akan berpengaruh pada status Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang tentu akan menjadi preseden buruk bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.[]
