Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tegal menemui jalan buntu. Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Tegal menunda pembahasan, bahkan akan menghentikan proses legislasi jika Pemerintah Kota Tegal tidak menyerahkan draf Peraturan Wali Kota (Perwal).
Ketua Pansus IV DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, menegaskan bahwa ketersediaan draf Perwal merupakan syarat mutlak. Jika draf tersebut tidak dihadirkan dalam waktu dekat, pembahasan tidak akan dilanjutkan. Sebaliknya, pembahasan baru akan dibuka kembali segera setelah draf aturan pelaksana tersebut tersedia untuk dikaji bersama.
“Kami tidak ingin membeli kucing dalam karung. Pansus IV ingin melihat rancangan Perwal-nya terlebih dahulu agar isi Perda tidak bertentangan dengan aturan teknisnya nanti. Jika draf Perwal ada, pembahasan lanjut. Jika tidak, lebih baik kami hentikan,” ujar Ali saat memimpin Rapat Kerja bersama Tim Asistensi Pemkot Tegal, Rabu (21/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Pansus IV juga melakukan perubahan mendasar pada nomenklatur judul. Regulasi yang semula berjudul Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol, diubah menjadi Raperda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Minuman Oplosan.
Ali menjelaskan, penyertaan frasa “Minuman Oplosan” bersifat mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa. “Kasus kematian akibat minuman oplosan terus terjadi, sehingga pengawasannya harus masuk dalam payung hukum yang kuat,” tegasnya.
Ketentuan Umum pada Bab I. Tim Asistensi Pemkot Tegal yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal, Sirat Mardanus, mengakui bahwa draf Perwal sebagai aturan turunan memang belum disusun.
Padahal, menurut Ali, banyak poin dalam Raperda yang nantinya akan didelegasikan kepada keputusan Wali Kota, termasuk detail sanksi administratif. Pansus IV khawatir terjadi perubahan substansi atau nilai jika legislator tidak mengetahui arah kebijakan teknis yang akan diambil eksekutif.
“Kami harus memastikan Perwal tidak kontradiktif dengan nilai agama, budaya, dan sosial yang kami perjuangkan di Perda. Kami tidak ingin terburu-buru. Fokus kami adalah mengisi kekosongan hukum di Kota Tegal dengan aturan yang jelas dan tidak multitafsir,” tambah Ali.
Pansus IV memberikan batas waktu hingga 27 Januari 2026 bagi Pemerintah Kota untuk melengkapi berkas draf Perwal tersebut. Jika hingga batas waktu yang ditentukan dokumen tersebut tetap tidak tersedia, Pansus IV telah menyiapkan opsi terakhir, yakni menolak keseluruhan Raperda untuk disahkan.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan bahwa regulasi yang lahir nantinya benar-benar mampu mengendalikan peredaran minuman beralkohol secara efektif, bukan sekadar pemenuhan formalitas legislasi.
