Pemerintah Kota Tegal didorong untuk mengubah paradigma pengembangan pariwisatanya dari sekadar menawarkan objek fisik menuju konsep wisata berbasis pengalaman (experiential tourism). Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi mengoptimalkan kebudayaan lokal dan keterlibatan warga dinilai relevan untuk direplikasi pada destinasi unggulan Tegal, seperti Pantai Alam Indah (PAI) dan Kawasan Pantai Komodo-Batamsari (Kokoba).
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) II Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Forum yang membahas strategi penguatan fiskal daerah melalui pariwisata urban itu menghadirkan mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, sebagai narasumber.
Anggota Komisi DPRD Kota Tegal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Ali Mashuri, menuturkan bahwa pariwisata modern tidak selalu bertumpu pada kemegahan fasilitas atau teknologi buatan, melainkan pada keaslian nilai dan interaksi budaya lokal.
”Pariwisata Banyuwangi menunjukkan bahwa kearifan lokal yang otentik justru menjadi magnet utama wisatawan internasional. Inti dari wisata berbasis pengalaman adalah rasa dan interaksi, bukan semata-mata keindahan visual,” kata Ali saat dihubungi dari Jakarta.
Ia mencontohkan efisiensi penyelenggaraan ajang budaya berskala besar di Banyuwangi, seperti Gandrung Sewu. Dengan mengandalkan kemitraan bersama pihak swasta dan masyarakat, beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat ditekan secara signifikan tanpa mengurangi daya tarik acara.
Selain efisiensi belanja daerah, Banyuwangi menerapkan formula 3A—aksesibilitas, amenitas, dan atraksi—yang berpihak pada ekonomi warga. Salah satunya melalui pembatasan pembangunan hotel berbintang rendah guna memberi ruang hidup bagi usaha pondok wisata (homestay) milik masyarakat.
Menurut Ali, Kota Tegal memiliki modal geografis dan kultural yang setara di pesisir utara Jawa. Pantai Alam Indah (PAI) serta Kokoba berpeluang dikemas ulang melalui narasi sejarah maritim, kuliner khas pesisir, dan seni pertunjukan lokal.
”Modal dasarnya sudah ada. Tantangannya adalah komitmen pemerintah daerah untuk menyusun kalender acara yang konsisten, menata ruang publik yang ramah pejalan kaki, serta memberdayakan warga sekitar agar menjadi tuan rumah di destinasi mereka sendiri,” ujarnya.
