Year: 2023

Komisi II Panggil Perumda Tirta Bahari, Tarif Air Bersih Akan Dikaji Ulang. Kenaikan tarif air bersih oleh Perumda Tirta Bahari mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Kota Tegal. Banyak masyarakat mengeluhkan tingginya angka kenaikan tarif air minum tersebut dan menganggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat menengah bawah.

Dalam rapat yang menghadirkan Perumda Tirta Bahari (13/2), Komisi II DPRD Kota Tegal meminta tarif baru itu ditunda dulu, sambil menunggu kajian baru. Yang membuat masyarakat keberatan adalah penggunaan interval penentuan tarif 1-10 meter kubik. “Pemakaian 3 meter kubik, bayarnya setara dengan penggunaan 10 meter kubik, Ini jelas memberatkan,” kata Zaenal.

Meski penentuan tarif itu mengacu aturan Permendagri 21 tahun 2020 bahwa Kebutuhan air minum sebanyak 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan. Atau 60 liter per orang per hari, Meski begitu menurut Sekretaris Komisi II Zaenal Nurrohman penyesuaian tarif terlalu besar jika dihitung secara riil. Ia meminta agar penyesuaian tarif air minum diberlakukan dengan Peraturan Walikota dan bertahap sambil Perwal disempurnakan.

“Solusi fair, warga bayar sesuai debit air yang dikonsumsi.  Penggunaan 3 meter kubik bayar senilai dengan 3 meter kubik. Jika mau ada penggenapan, maka pembulatannya ada pada satu atau dua angka di atasnya. Tetapi jika pakai tiga harus bayar 10, jelas sangat memberatkan,” jelasnya.

Meski pihak Perumda telah berdalih melakukan sosialisasi, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana penyesuaian tarif, tapi faktanya warga menengah bawah yang banyak teriak-teriak merasa keberatan. “Semoga kebijakan baru nanti lebih berpihak kepada masyarakat sebab mereka berhak untuk mendapatkan air bersih,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman menilai kebijakan Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal menaikkan tarif air minum mulai Februari ini dinilai memberatkan, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Kenaikan tarif air minum ini berdasarkan keputusan Walikota Tegal No 539/013/2023 tertanggal 26 Januari 2023.

Pentukan kebijakan ini dinilai terlalu memberatkan apalagi bagi warga tidak mampu yang baru saja mendapatkan akses layanan air bersih,” kata Zaenal.

Ia menambahkan Fraksi PKS banyak menerima keberatan warga atas kebijakan penentuan tarif air minum ini. “Mereka yang  menyampaikan keberatan rata-rata berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu,” ungkap Zaenal.

Oleh karena itu pihaknya meminta agar Pemerintah Kota Tegal untuk mengkaji ulang kenaikan tarif yang mencapai 40%, terutama bagi masyarakat tidak mampu. “Mereka baru dapat saluran air bersih tetapi tarifnya sangat memberatkan,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menyayangkan upaya Perumda Air Minum Tirta Bahari yang dinilai kurang masif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi sebelum penyesuaian tarif. “Mestinya warga mendapatkan manfaat air bersih dulu yang lancar, pelayanan yang baik, sambil tetap memberikan edukasi, ketika sudah teredukasi dan pelanggan sudah mendapatkan manfaat, ketika mau ada penyesuaian tarif bisa dilakukan. Itu pun harus mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi masyarakat.

Prinsipnya, kata Zaenal, kebijakan menyesuaikan tarif air minum bisa dilakukan secara bertahap, tidak tiba-tiba mengalami kenaikan.

Masyarakat yang teredukasi akan mudah menerima alasan penyesuaian tarif air minum. Tetapi bagi masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi, alasan dibalik penyesuaian tarif ini dalam pandangan warga adalah tarif air minum tetaplah menjadi beban.

 

Saat ini Perumda Air Minum Tirta Bahari masih menempati Komplek Waterleiding, Jl. Pancasila, Kota Tegal. Rencananya perusahaan air minum tersebut akan menempati gedung baru yang saat ini dalam proses pembangunan agar lebih representatif. Gedung baru tersebut rencananya dibangun 2 lantai di Jl. Hang Tuah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Direktur Perumda Air Minum Tirta Bahari Hasan Suhandi, proyek pembangunan gedung baru ini direncanakan selesai pada 18 Januari 2023 dari semula selesai sesuai kontrak pada 26 Desember 2022 lalu. “Ada penambahan volume sehingga ada perpanjangan waktu,” katanya.

Sekretaris Komisi II Zaenal Nurrohman berharap pembangunan Perumda Air Minum Tirta Bahari bisa dikerjakan sesuai target yang telah disepakati bersama, kualitas bangunannya sesuai spesifikasi, sehingga bisa menunjang semua bagian mulai dari sistem pelayanan, jaringan dan lainnya demi memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Saat ini ada 37.939 sambungan rumah yang dimanfaatkan oleh 180.702 jiwa.

Hal itu disampaikan Zaenal Nurrohman saat meninjau pembangunan gedung perumda Air Minum Tirta Bahari yang dulunya PDAM Kota Tegal, bersama Komisi II DPRD Kota Tegal, pada Selasa 10 Januari 2022. Ia berharap perumda bisa lebih meningkatkan profesionalitas kerjanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. “Karena kebutuhan air minum itu sangat mendasar, pastikan aliran air lancar. Ketika ada kendala bisa fast respond, untuk memberikan solusi,” katanya.

Zaenal mendorong gedung baru nanti dilengkapi fasilitas teknologi informasi modern untuk mempermudah layanan calon pelanggan yang telah terdaftar. “Fasilitas gedung baru Perumda Air Minum Tirta Bahari ini bisa menjadi ikon perusahaan air minum yang siap melayani masyarakat,” imbuh Zaenal. []

Desain Mal Pelayanan Publik 5 lantai sudah final. Menurut rencana, MPP ini akan dimanfaatkan 39 instansi yang terdiri dari 12 BUMN atau BUMD, 2 OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 2 lembaga swasta.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Tegal di Gedung DPRD Kota Tegal pada (9/1). MPP memiliki empat jenis pelayanan. Pertama berbentuk pelayanan langsung, pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan pelayanan mandiri  yang bisa diakses menggunakan perangkat yang tersedia, dan pelayanan bergerak yang menggunakan moda transportasi y ang mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Sekretaris Komisi II Zaenal Nurrohman meminta agar melalui Mal Pelayanan Publik ini sesuai dengan tujuannya pelayanan publik meningkat, sehingga semua kebutuhan pelayanan warga dapat terfasilitasi dengan baik. “Cakupan wilayah Kota Tegal ini tidak luas. Dengan adanya fasilitas Mal Pelayanan Publik lima lantai ini, mestinya pelayanan harus berjalan efektif dan efisien,” ungkapnya.

Mal tersebut akan dibangun tahun ini di kawasan Pusat Promosi dan Informasi Bisnis (PPIB) Kota Tegal yang berada di Jl. Kolonel Sugiono. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal dipercaya untuk mengelola Mal Pelayanan Publik ini.

Banjir yang melanda Kota Tegal akibat curah hujan yang tinggi  memberikan dampak  luar biasa bagi masyarakat, tidak hanya di Kota Tegal tetapi hampir merata khususnya di Jawa Tengah. Kota Tegal  adalah salah satu daerah yang terkena dampaknya, terutama di sejumlah kelurahan di Kecamatan Margadana, Kota Tegal. BMKG memperkirakan cuaca ekstrem mulai Desember – Maret dimana puncaknya diprediksi terjadi pada bulan Februari.

Terlepas dari hal tersebut, hal ini seharusnya menjadi Pengingat (warning) bagi Pemerintah Kota Tegal, untuk benar-benar serius melakukan Program Kegiatan Penanggulangan Banjir.

“Sangat disayangkan usulan kami berupa Program penanggulangan banjir dalam Pembahasan APBD 2023 lalu akhirnya tidak dapat dianggarkan secara penuh,” ungkap Bayu.

Padahal, lanjut Bayu, masyarakat sangat menantikan program kongkret Pemerintah Kota agar dampak banjir di Kota Tegal tidak membebani masyarakat, yang secara sosial ekonomi sangat menyusahkan mereka.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal ini menambahkan program penanganan banjir Kota Tegal yang secara kalkulasi membutuhkan anggaran lebih dari 150 Milyar, harus segera dimulai karena tidak mungkin dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.

“Saya berharap dalam penganggaran berikutnya hal ini dapat menjadi perhatian khusus walikota dan harus diupayakan anggaran alternatif baik itu bantuan APBD Propinsi maupun APBN dari Pemerintah Pusat.