Year: 2025

Persoalan sampah di Kota Tegal mencapai titik krusial. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memprihatinkan, ditambah teguran keras dari Kementerian Lingkungan Hidup, mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera mengambil langkah nyata.

Kritikan keras muncul dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Tegal dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal, Selasa (20/5/2025). Sorotan utama tertuju pada kondisi alat berat penunjang pengelolaan sampah, seperti bulldozer yang sudah tua dan tak layak pakai. Kondisi ini menjadi penghambat serius dalam penanganan tumpukan sampah harian.

Tak hanya itu, Kota Tegal juga mendapat peringatan keras dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait praktik open dumping (penimbunan sampah terbuka) yang tidak lagi diperbolehkan. Aturan ini mengharuskan pemerintah daerah beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi III DPRD Kota Tegal mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera mengadopsi skema pengelolaan sampah yang lebih maju. Salah satu opsi yang didorong adalah penerapan sistem sanitary landfill, metode penimbunan sampah yang lebih terencana dan terkontrol untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Alternatif lain adalah penggunaan mesin predator sampah, teknologi yang mampu mengolah sampah menjadi material lain atau mengurangi volumenya secara signifikan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, secara tegas menyatakan kondisi Kota Tegal saat ini dalam status darurat sampah. “Tegal darurat sampah. Harus segera ada tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Tegal,” ujar Ghoni dengan nada prihatin.

Politisi PKS ini menambahkan, sudah saatnya Pemkot Tegal beralih dari cara-cara konvensional yang tidak lagi relevan dengan tantangan lingkungan saat ini. “Ini bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga kesehatan masyarakat dan citra kota. Anggaran harus diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana yang memadai dan implementasi sistem pengelolaan sampah yang modern,” tegasnya.

DPRD berharap rapat ini menjadi momentum bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Tegal untuk bergerak cepat. Perencanaan anggaran, pengadaan alat, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah di tingkat rumah tangga diharapkan dapat segera direalisasikan demi Kota Tegal yang lebih bersih dan sehat.[]

Penerapan kebijakan jalan searah di Jalan Kartini, Kota Tegal, menuai keluhan dari warga. Kebijakan yang diharapkan dapat mengurai kemacetan justru dinilai memberatkan dan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Andi, seorang pengguna Jalan Kartini, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan arus lalu lintas yang berlaku saat ini. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, Andi menyampaikan bahwa sebelum kebijakan ini diterapkan, permasalahan utama di Jalan Kartini adalah Volume kendaraan roda empat yang melintas, mulai dari minibus, bus, truk, hingga mobil tangki BBM, dianggap menjadi biang keladi kesemrawutan.

“Dulu memang repot dengan banyaknya kendaraan besar. Namun, dengan perubahan arah rute saat ini, saya justru semakin kesulitan dari segi waktu dan kenyamanan,” ujar Andi. Ia mengusulkan agar Jalan Kartini dikembalikan menjadi dua arah khusus untuk sepeda, sepeda motor, dan becak. Selain itu, ia juga menyoroti dampak negatif kebijakan ini terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cempaka yang omzetnya menurun. “Jalan Cempaka pun tidak sepenuhnya searah, dan para pedagang kaki lima turut terdampak karena omzet mereka menurun,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga dirasakan oleh warga yang berprofesi sebagai pembeli. Andi mencontohkan, untuk membeli jajanan dengan harga terjangkau, mereka kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk parkir. “Sebagai pembeli, saya juga merasa keberatan—misalnya, untuk membeli jajanan seharga Rp5.000, saya harus membayar parkir Rp2.000,” keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, menyatakan akan menampung dan mengkaji ulang masukan dari warga. Ditemui pada Senin (19/5/2025), Amiruddin mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tegal terkait permasalahan ini.

“Kami menerima aspirasi dari masyarakat dan akan segera melakukan kajian mendalam terkait efektivitas kebijakan jalan searah di Jalan Kartini,” ujar Amiruddin. “Masukan dari warga, termasuk usulan untuk mengembalikan sebagian arus lalu lintas menjadi dua arah bagi kendaraan tertentu, akan menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi ini.”

Lebih lanjut, Amiruddin menegaskan bahwa DPRD Kota Tegal berkomitmen untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pengguna jalan, pelaku usaha, maupun warga secara umum. “Tujuan utama dari setiap kebijakan adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya justru menimbulkan masalah baru, maka perlu dievaluasi dan dicari solusi yang lebih baik,” pungkasnya.[]

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menekankan pentingnya peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memotivasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dorongan ini disampaikan Zaenal saat Podcast di Gedung DPRD dengan para pendamping PKH di Kota Tegal, pada Kamis 15 Mei 2025.

Zaenal menjelaskan bahwa program PKH tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sosial semata, tetapi juga memberdayakan KPM melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, diharapkan para penerima manfaat memiliki bekal yang cukup untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka hingga akhirnya mampu mandiri dan keluar dari program.
“Para pendamping PKH memiliki peran krusial dalam menumbuhkan semangat ‘naik kelas’ bagi para KPM. Mereka adalah garda terdepan yang mendampingi, memberikan motivasi, dan mengarahkan para penerima manfaat agar bisa mandiri secara ekonomi,” ujar Zaenal.

Saat ini jumlah Penerima PKH pada Triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 6873. Jumlah tersebut didampingi oleh 18 Pendamping PKH. Menurut Zaenal komposisi antara pendamping dengan yang didampingi jelas tidak ideal apalagi, ada salah satu Pendamping PKH yang saat ini sedang mengurus resign karena diterima sebagai CPNS.

Ia menambahkan, keberhasilan program PKH salah satunya diukur dari jumlah KPM yang berhasil melakukan graduasi. Graduasi PKH merupakan proses berakhirnya kepesertaan KPM karena telah mampu mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Proses graduasi ini dapat terjadi atas kesadaran KPM sendiri maupun melalui inisiatif dan pendampingan dari para pendamping sosial.

Menanggapi dorongan tersebut, salah seorang Pendamping PKH Kota Tegal, Noverdi Novian, menyatakan ditengah keterbatasan sumber daya yang ada, kami tetap berupaya maksimal dalam mendampingi para KPM agar mereka bisa sampai tahap graduasi. Dari Januari-Mei, tercatat sudah ada 90 ajuan graduasi PKH.

“Kami sebagai pendamping PKH menyadari betul pentingnya memotivasi para KPM untuk mandiri. Kami terus berupaya memberikan pendampingan yang efektif, memberikan pelatihan yang relevan dengan potensi wilayah, serta membangun mental kemandirian bagi para penerima manfaat,” ungkap Noverdi.

Noverdi menambahkan, tantangan di lapangan memang beragam, namun pihaknya optimis dengan sinergi antara pendamping, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif dari KPM, target graduasi PKH di Kota Tegal dapat tercapai secara optimal.[]

Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Sembelih Halal (Juleha). Kegiatan ini terselenggara atas inisiatif pokok pikiran Anggota DPRD Kota Tegal Hj. Erni Ratnani, SE, MM.
Bimtek yang diikuti oleh 50 pengurus masjid ini dilangsungkan selama dua hari pada 10-11 Mei 2025. Kegiatan hari pertama di Aula Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sumurpanggang sementara sesi praktik penyembelihan dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Penusupan, Kabupaten Tegal.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggandeng Tim narasumber dari DPD Juleha Kota Tegal. Anggota DPRD Kota Tegal, Erni Ratnani mengungkapkan, inisiasi untuk mengadakan bimbingan teknis juru sembelih halal lantaran di Kota Tegal masih belum banyak para juru sembelih yang sudah tersertifikasi. Hal tersebut sangat penting, karena perihal penyembelihan hewan tidak bisa asal-asalan, harus sesuai dengan syariat dan sesuai standar atau aturan Pemerintah.

Kepala DKPPP Kota Tegal Sirat Mardanus mengatakan, Bimtek Juleha ini untuk membekali peserta tentang penyembelihan hewan sesuai syariat dan aturan yang benar, baik secara teori ataupun praktik di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Setelah pelatihan, peserta akan diberi sertifikat yang nantinya bisa dilanjutkan dengan megikuti uji kompetensi mandiri yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan begitu, kelak bisa menjadi modal untuk tambahan penghasilan peserta.
Menurut Sirat, Bimtek Juleha di Kota Tegal ini tidak hanya untuk persiapan Idul Adha saja. Tetapi apa yang didapat dari pelatihan jadi bekal peserta untuk penyembelihan hewan lain seperti unggas atau sejenisnya.

“Selain itu, sudah menjadi ketentuan atau aturan bahwa tempat pemotongan maupun RPH wajib memiliki juru sembelih yang sudah tersertifikasi,” katanya.
Kabid Pertanian dan Peternakan DKPPP Kota Tegal, Indriani Winarti menambahkan ada sebanyak 50 peserta warga Kota Tegal yang mengikuti pelatihan tersebut.
Kebanyakan mereka yang belum memiliki bekal penyembelihan, sehingga dapat mengetahui tata cara penyembelihan yang benar.

“Meskipun ada pula peserta yang sudah menjadi juru sembelih dan tetap mengikuti pelatihan itu, untuk mendapatkan legalitas atau sertifikat sebagai pemantapan profesinya,” ungkapnya.