2025 -

Darah Muda PKS, Nyawa Baru Di Meja Rakerda

Kabar PKS·31/12/2025

HAWA segar terasa di tengah keriuhan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PKS Kota Tegal, Minggu (28/12). Tak sekadar menjadi forum seremoni rutin tahunan, hajatan politik ini seolah menjadi panggung unjuk gigi bagi para “punggawa muda” yang ter gabung dalam Garuda Keadilan

Sejak pagi, derap langkah energik savap kepemudaan PKS itu mendominasi atmosfer acara. Mulai dari urusan teknis yang njelimet, publikasi digital yang ciamik, hingga manajemen layanan peserta, semuanya dikomandoi oleh barisan anak muda.

PKS Kota Tegal nampaknya sedang serius mengirim pesan, bahwa politik bukan hanya milik mereka yang berambut perak, melainkan ruang kreatif bagi generasi Z dan Milenial.
Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Bagi pria yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal tersebut, kehadiran Garuda Keadilan bukan sekadar pelengkap dekorasi acara, melainkan bukti keberhasilan regenerasi.

“Anak-anak muda ini adalah aset. Keterlibatan mereka hari ini membuktikan bahwa estafet kepemimpinan di tubuh PKS tidak pernah macet. Semangat mereka adalah denyut nadi masa depan partai,” ujar Zaenal di sela-sela agenda.

Rakerda yang mengusung tajuk “Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, dan Raih Kemenangan” ini dihadiri tak kurang dari 138 peserta. Mereka adalah para pengurus, legislator, hingga struktur terkecil dari seluruh penjuru Kota Bahari. Di sana, strategi digodok, evaluasi di bedah, dan soliditas dikunci rapat-rapat.
Zaenal menegaskan, Rakerda kali ini adalah momentum krusial untuk menyelaraskan frekuensi perjuangan. la ingin memastikan bahwa setiap gerak partai harus berujung pada satu muara: pelayanan ma-syarakat yang lebih nyata.

“Ini bukan sekadar formalitas di atas kertas. Ini adalah sarana menyamakan visi dan memperkuat barisan. Dengan kerja kolektif dan kolaborasi lintas generasi, PKS siap memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Kota Tegal, tegasnya optimistis.

Lewat pertemuan ini, PKS Kota Tegal seolah kembali meneguhkan janjinya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dengan bauran pengalaman dari para senior dan energi meluap dari kaum muda, partai berlambang bulan sabit kembar ini mantap menatap agenda politik mendatang dengan dada tegak.

RAKERDA PKS Kota Tegal Teguhkan Soliditas dan Semangat Pelayanan

Kabar PKS·28/12/2025

Tegal, Minggu (28/12/2025) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada Minggu, 28 Desember 2025. Kegiatan strategis ini mengusung tema “Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan dan Raih Kemenangan”, dan diikuti oleh 138 peserta yang terdiri dari jajaran pengurus, anggota dewan, serta struktur PKS se-Kota Tegal.

RAKERDA menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan menyusun arah gerak organisasi ke depan. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti rangkaian agenda yang berfokus pada penguatan soliditas internal, evaluasi kinerja, serta perumusan program pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.

Hal yang menarik dan menjadi sorotan dalam RAKERDA kali ini adalah keterlibatan anak-anak muda PKS yang tergabung dalam Garuda Keadilan sebagai panitia pelaksana. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri, menghadirkan semangat muda, kreativitas, serta energi positif dalam pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi bukti nyata komitmen PKS Kota Tegal dalam memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk mengambil peran strategis dalam proses politik dan organisasi.

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurrohman, S.P., dalam sambutannya menegaskan bahwa RAKERDA bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana konsolidasi perjuangan.

“RAKERDA ini adalah momentum untuk mengokohkan barisan, menyamakan visi, dan memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat. Dengan soliditas yang terjaga dan kerja yang terencana, insyaallah PKS Kota Tegal siap meraih kemenangan dan memberikan kontribusi terbaik bagi warga Kota Tegal,” ujar Zaenal Nurrohman.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kepanitiaan. Menurutnya, kehadiran Garuda Keadilan menunjukkan bahwa estafet kepemimpinan dan perjuangan PKS berjalan dengan baik.

“Anak-anak muda PKS adalah aset masa depan. Semangat, ide, dan dedikasi mereka hari ini adalah harapan besar bagi kejayaan PKS di masa mendatang,” tambahnya.

Melalui RAKERDA ini, PKS Kota Tegal meneguhkan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesiapan organisasi menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi lintas generasi, PKS Kota Tegal optimistis melangkah mantap menuju perjuangan yang lebih solid, melayani dengan sepenuh hati, dan meraih kemenangan.

Empati Bencana, Fraksi PKS Kota Tegal Usulkan Tahun Baru Tanpa Kembang Api dan Konser Musik

Kabar Fraksi PKS·22/12/2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal secara resmi mengusulkan kepada Pemerintah Kota Tegal untuk meniadakan perayaan malam pergantian tahun yang bersifat euforia, seperti pesta kembang api, bunyi terompet, dan konser musik. Usulan ini disampaikan sebagai bentuk empati dan keprihatinan mendalam atas musibah bencana alam yang menimpa masyarakat di wilayah Sumatera.

Hal tersebut disampaikan langsung dalam kegiatan Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibacakan oleh juru bicara fraksi, Erni Ratnani, SE, MM, Senin (22/12/2025).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Erni Ratnani, menyampaikan bahwa di tengah duka yang menyelimuti saudara sebangsa di Sumatera, tidak elok jika pergantian tahun dirayakan dengan kemeriahan yang berlebihan. Sebagai gantinya, PKS mengajak pemerintah dan seluruh warga Kota Tegal untuk mengalihkan anggaran atau energi perayaan tersebut kepada kegiatan yang lebih bermakna.

“Kami mengajak Pemerintah Kota dan seluruh warga untuk mengalihkan euforia tersebut dengan Doa Bersama Akhir Tahun,” ujar Erni. Langkah ini diharapkan menjadi sarana memohon perlindungan kepada Allah SWT agar Kota Tegal maupun Indonesia secara umum dijauhkan dari marabahaya di tahun mendatang.

Usulan “Gerakan Tahun Baru Tanpa Kembang Api” ini juga dinilai sejalan dengan komitmen Fraksi PKS dalam menjaga identitas religius Kota Tegal. Dalam sidang tersebut, PKS menekankan bahwa setiap penyelenggaraan hiburan dan pariwisata di Tegal harus senantiasa selaras dengan nilai agama, kesusilaan, dan kearifan lokal.[]

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Setujui Tiga Raperda, Tekankan Perlindungan PKL dan Transparansi Penyertaan Modal

Kabar Fraksi PKS·22/12/2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal secara resmi menyatakan sikap menyetujui penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (22/12/2025). Ketiga regulasi tersebut meliputi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bahari, serta penyelenggaraan usaha pariwisata.

Meski memberikan lampu hijau, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan kritis yang menitikberatkan pada perlindungan ekonomi rakyat dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Terkait Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL, juru bicara Fraksi PKS, Erni Ratnani, SE, MM, menegaskan bahwa penataan kota tidak boleh mengabaikan hak kesejahteraan pedagang. PKS menolak kebijakan relokasi yang dilakukan tanpa solusi konkret.

“Penataan PKL jangan hanya dilihat dari sudut pandang estetika kota semata. Kami menuntut agar setiap kebijakan relokasi didahului dengan dialog setara dan memastikan lokasi baru memiliki potensi ekonomi yang setara atau lebih baik,” ujar Erni saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi.

Fraksi PKS juga meminta instrumen Tanda Daftar PKL (TD PKL) tidak sekadar menjadi beban administrasi, melainkan pintu masuk bagi akses permodalan dan pembinaan manajemen usaha.

Sorotan tajam juga diarahkan pada Raperda Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Bahari. Mengingat nilai investasi yang cukup fantastis mencapai lebih dari Rp167,6 miliar hingga tahun 2030, PKS mendesak adanya analisis investasi yang independen dan profesional.

Fraksi PKS menekankan bahwa suntikan modal besar dari APBD ini harus berbanding lurus dengan hilangnya keluhan klasik masyarakat seperti air mati atau keruh. “Penyertaan modal harus mampu meningkatkan laba perusahaan yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menjadi beban daerah tanpa imbal balik yang jelas,” tegasnya.

Di sektor pariwisata, PKS mengingatkan agar operasional usaha tetap selaras dengan nilai agama dan norma kesusilaan masyarakat Tegal yang religius. PKS mendorong pembentukan Tim Terpadu yang memiliki wewenang tegas dalam monitoring dan pemberian sanksi bagi pelanggar norma susila di tempat wisata.

Selain itu, regulasi baru ini diharapkan mampu memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan ruang bagi produk UMKM khas Kota Tegal.

Senam Nusantara Satukan Semangat: Anggota Dewan Fraksi PKS dan WBP Lapas Tegal

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·18/12/2025

Suasana cerah di pagi hari menyambut ratusan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Tegal yang mengikuti kegiatan Senam Nusantara bersama Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, Ali Mashuri. Kegiatan yang digelar di lapangan utama Lapas Tegal ini menjadi momentum kolaboratif yang penuh energi, keceriaan, dan semangat kebersamaan antara legislatif dan jajaran pemasyarakatan.

Kepala Lapas Tegal, Haryono, menyambut langsung kedatangan Ali Mashuri beserta tim. Dalam sambutannya, Haryono menegaskan bahwa Senam Nusantara bukan sekadar aktivitas olahraga, melainkan bagian penting dari pembinaan kepribadian yang bertujuan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kedisiplinan warga binaan.

“Melalui senam bersama ini, kami ingin menghadirkan suasana positif, penuh motivasi, dan menghidupkan semangat kebugaran bagi para warga binaan. Kami berterima kasih kepada Pak Ali Mashuri dan Fraksi PKS yang telah berkolaborasi mendukung program pembinaan di Lapas Tegal,” ujar Haryono.

Ali Mashuri, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Lapas Tegal dalam menjalin sinergi dengan DPRD Kota Tegal. Menurutnya, pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus diperkuat melalui kegiatan yang sehat, inklusif, dan membangun karakter.

“Kami ingin memberikan dukungan nyata bagi warga binaan agar tetap sehat, bugar, dan memiliki aktivitas positif selama menjalani masa pembinaan. Senam Nusantara ini adalah bentuk kepedulian kami untuk ikut berperan dalam proses reintegrasi sosial,” tutur Ali Mashuri.

Kegiatan berlangsung meriah dengan gerakan senam dinamis yang diikuti penuh antusias oleh WBP dan petugas. Tawa, semangat, dan energi positif terlihat menyatu dalam irama senam, mencerminkan pesan utama kegiatan: kebersamaan tanpa batas.

Melalui kolaborasi ini, Lapas Tegal dan DPRD Kota Tegal Fraksi PKS berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut, dan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih konstruktif, sehat, dan humanis.

Defisit Anggaran Bayangi Pembangunan Kota Tegal

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·18/12/202518/12/2025

Pemerintah Kota Tegal menghadapi tantangan fiskal serius menyusul kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 34 persen untuk tahun anggaran 2026. Kondisi ini diprediksi akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengeksekusi proyek pembangunan infrastruktur baru secara mandiri.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, dalam reses Masa Persidangan I di Kelurahan Tunon, Minggu (7/12/2025), mengungkapkan bahwa penurunan alokasi dana transfer tersebut secara drastis mengganggu struktur APBD. “Nyaris tidak ada pembangunan signifikan jika tanpa dukungan program langsung dari pusat. Pembahasan anggaran di legislatif berlangsung alot demi memastikan pos-pos krusial bagi publik tidak tergerus,” ujar Ghoni.

Di tengah penyusutan anggaran tersebut, legislatif berhasil mempertahankan alokasi jaminan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Dana sebesar Rp 33 miliar dialokasikan untuk memastikan akses warga terhadap layanan di RSUD Kardinah tetap terjamin.

Infrastruktur Terhambat

Krisis anggaran ini mulai memicu kekhawatiran di tingkat akar rumput. Di Kecamatan Tegal Selatan, sejumlah infrastruktur mendesak dilaporkan mengalami kerusakan menahun. Ketua LPMK Kelurahan Tunon, Rudiyanto, mencatat Jalan Nyi Ageng Serang dan Gang Samadikun 3 merupakan titik prioritas yang memerlukan perbaikan segera setelah hampir dua dekade tidak tersentuh pengaspalan.

Selain jalan, masalah genangan di kawasan Mambaul Ulum dan Mushola Nurul Huda menuntut solusi teknis berupa peninggian badan jalan, bukan sekadar pelapisan aspal. “Kami tetap menampung aspirasi ini untuk direncanakan melalui Bapperida, meski skalanya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada,” tambah Ghoni.

Akurasi Bansos

Selain infrastruktur, persoalan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran kembali mencuat. Warga mengusulkan diterapkannya kebijakan penempelan stiker pada rumah keluarga prasejahtera sebagai bentuk transparansi sosial dan kontrol publik.

Menanggapi hal itu, Ghoni menjelaskan adanya mekanisme baru dalam pengajuan bantuan sosial, termasuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kini, usulan dapat diintegrasikan melalui Posyandu yang telah menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data kemiskinan di tingkat kelurahan.

Pemberdayaan Masyarakat Jadi Fokus Pokir PKS

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·18/12/2025

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam masa reses pertama Anggota DPRD Kota Tegal, Hj. Erni Ratnani. Dalam serap aspirasi yang berlangsung di Jalan Hiu, Tegal Sari, Sabtu (6/12/2025), Erni menekankan pentingnya program pelatihan (upgrading) untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga pada 2026.

Erni, yang merupakan legislator dari Fraksi PKS, menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan diformulasikan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tahun depan. “Kami fokus pada program yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam memberikan keahlian baru bagi warga,” ujarnya di hadapan ratusan konstituen.

Selain penguatan ekonomi, Erni menyosialisasikan layanan jaring pengaman sosial milik fraksinya, yakni layanan ambulans gratis dan subsidi khitanan. Program-program ini dirancang untuk dapat diakses dengan mudah oleh warga melalui pendamping di setiap kelurahan.

Isu akurasi data kemiskinan juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Lurah Tegal Sari, Ahmad Fauzi, berharap dukungan dewan dapat diperluas melalui pendampingan berkelanjutan guna menurunkan angka desil kesejahteraan di wilayahnya.

Sejalan dengan hal itu, Pelaksana Tugas Camat Tegal Barat, Teti Kirnawati, melaporkan kemajuan proses validasi data kemiskinan di wilayahnya. Keakuratan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sebagai variabel kunci agar program pemerintah tepat sasaran.

“Data yang akurat adalah kunci sukses pelaksanaan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga program pemberdayaan,” tutur Teti.

Ketua DPC PKS Tegal Barat, Nur Sidik, turut mengajak masyarakat untuk lebih proaktif memanfaatkan kanal reses ini. Menurutnya, partisipasi publik dalam mengajukan program yang berbasis kebutuhan lokal sangat menentukan arah pembangunan daerah yang inklusif.

Anggaran Transfer Dipangkas, Program RTLH Terhambat

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·18/12/202518/12/2025

Kapasitas fiskal Pemerintah Kota Tegal tahun 2026 diprediksi mengalami tekanan berat menyusul pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 164 miliar. Kondisi ini mulai berdampak pada tersendatnya sejumlah program strategis penanggulangan kemiskinan, salah satunya rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Amiruddin, mengungkapkan bahwa pengurangan alokasi dana dari pusat tersebut memaksa daerah melakukan efisiensi besar-besaran. Dalam kegiatan reses di Kecamatan Tegal Timur, Minggu (7/12/2025), ia menyebut penurunan anggaran berdampak langsung pada jumlah penerima manfaat bantuan hunian.

“Tahun sebelumnya, alokasi RTLH melalui pokok-pokok pikiran bisa mencapai Rp 420 juta. Namun, tahun ini kapasitasnya menyusut menjadi Rp 360 juta,” ujar Amiruddin.

Penyusutan anggaran ini menciptakan celah lebar antara kebutuhan warga dan kemampuan finansial daerah. Dari 48 usulan perbaikan rumah yang diajukan masyarakat Tegal Timur, pemerintah daerah diproyeksikan hanya mampu mengakomodasi 18 unit rumah.

Amiruddin mengakui kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak aspirasi mendasar warga yang akhirnya belum bisa terpenuhi. Saat ini, legislatif tengah berupaya menyisir ruang dalam APBD serta mencari peluang intervensi dari program Pemerintah Pusat untuk menutup defisit tersebut.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar program pro-rakyat, seperti bantuan sosial hingga program makan bergizi gratis, tidak terhenti akibat tekanan anggaran,” kata mantan Ketua DPD PKS Kota Tegal tersebut.

Skala Prioritas

Di tengah keterbatasan ini, DPRD menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Amiruddin menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat untuk memastikan anggaran yang tersedia benar-benar terserap secara tepat sasaran bagi keluarga yang paling membutuhkan.

Selain persoalan hunian, pemotongan TKD ini juga dikhawatirkan bakal memengaruhi ritme pembangunan infrastruktur skala kecil di tingkat kelurahan yang selama ini bersumber dari dana transfer.

Fraksi PKS Tegal Fasilitasi Jaminan Pekerja Rentan

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·18/12/2025

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, Zaenal Nurochman, mendorong penguatan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Melalui masa reses di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Sabtu (6/12/2025), para pekerja rentan didorong untuk memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan tersebut, Zaenal yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal secara khusus menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang Tegal. Sosialisasi ini ditargetkan bagi warga yang bekerja di sektor nonformal, seperti tukang bangunan dan pedagang kecil.

“Reses kali ini kami fokuskan pada sosialisasi jaminan sosial karena mayoritas konstituen yang hadir adalah pekerja rentan yang tidak terikat perusahaan formal,” ujar Zaenal.

Zaenal menjelaskan bahwa sejak Januari 2025, pihaknya telah mendaftarkan para pekerja tersebut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini mencakup penanggungan iuran selama satu tahun penuh yang bersumber dari dana aspirasi anggota legislatif.

Data Fraksi PKS mencatat sebanyak 227 pekerja rentan di berbagai daerah pemilihan telah terdaftar. “Untuk tahun ini, secara pribadi saya mendaftarkan 124 orang. Tahun depan, kami menargetkan jangkauan yang lebih luas, yakni hampir 1.000 peserta dengan alokasi anggaran pokok pikiran (pokir) sekitar Rp200 juta,” tambahnya.

Upaya ini, menurut Zaenal, merupakan implementasi nyata dari sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial. Jaminan ketenagakerjaan dinilai krusial sebagai bantalan ekonomi keluarga apabila tulang punggung keluarga mengalami risiko kecelakaan kerja atau kematian.

“Jaminan sosial ini adalah jaring pengaman. Jika pencari nafkah mengalami risiko, keluarga yang ditinggalkan minimal memiliki modal untuk melanjutkan usaha dan pendidikan anak-anak tetap terjamin,” tegas Ketua DPD PKS Kota Tegal tersebut.

Reses Ali Mashuri, Fokuskan Evaluasi Aspirasi dan Realisasi Program

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·18/12/2025

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Ali Mashuri, S.AP., menggelar reses masa persidangan I Tahun 2025/2026 di Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, pada Sabtu (6/12/2025).

Pertemuan yang dilakukan pada masa istirahat persidangan anggota dewan ini dimanfaatkan Ali Mashuri untuk melaksanakan dua fungsi utama: penjaringan aspirasi baru sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas usulan yang telah direalisasikan.

Berbeda dengan reses yang hanya berfokus pada pengumpulan keluhan, Ali Mashuri menekankan pentingnya evaluasi program yang sudah berjalan. Di hadapan ratusan konstituen, anggota Komisi III DPRD Tegal ini memaparkan capaian implementasi pokok-pokok pikiran yang bersumber dari usulan warga pada masa reses sebelumnya.

Beberapa program prioritas yang telah terealisasi di wilayah Kejambon meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan pengadaan gerobak sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan.

”Reses ini adalah mekanisme pertanggungjawaban kami. Kami tidak hanya mencatat usulan, tetapi juga menyampaikan apa saja yang sudah diwujudkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tegal,” ujar Ali Mashuri.

Ali Mashuri menyatakan, pemilihan Kejambon sebagai lokasi reses terakhir merupakan apresiasi atas tingginya partisipasi dan kontribusi dukungan warga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Anggota dewan tersebut juga memastikan bahwa aspirasi dan masukan yang terhimpun, baik terkait infrastruktur maupun kesejahteraan sosial, akan dikawal ketat.

”Setiap usulan yang rasional dan memungkinkan secara regulasi akan didorong menjadi Pokok Pikiran DPRD (Pokir). Kami berkomitmen menjaga komunikasi terbuka dengan seluruh masyarakat, tanpa membatasi hanya pada daerah pemilihan,” tegasnya.

Kegiatan reses ini menegaskan peran krusial anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representatif, menjembatani kebutuhan masyarakat akar rumput dengan kebijakan pemerintah daerah.