Year: 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menyoroti kondisi fiskal daerah yang menunjukkan ketergantungan serius terhadap Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar menjadi tulang punggung pembiayaan daerah.

Data APBD 2026 menunjukkan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mencapai Rp555.713.258.000. Fraksi PKS menegaskan, dengan kondisi ketergantungan yang tinggi ini, upaya pencapaian target PAD sebesar Rp470.804.735.000 harus dilakukan secara maksimal agar kemandirian fiskal daerah dapat diperkuat.

Juru bicara Fraksi PKS, H. Abdul Ghoni, S.E., menekankan bahwa potensi PAD di Kota Tegal masih sangat banyak yang belum dioptimalkan.

“Kami berharap agar capaian realisasi tidak hanya memenuhi, tetapi juga mampu melampaui target yang sudah ditetapkan, sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujar H. Abdul Ghoni, S.E..

PKS mendesak agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan upaya nyata untuk peningkatan PAD. Pada sektor Pajak Daerah, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) harus mengambil langkah ekstensifikasi nyata, termasuk pemasangan taping box di setiap restoran dan melakukan digitalisasi pendapatan sektor pajak untuk menyiasati kebocoran akibat human error.

Edukasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak restoran harus terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa pembangunan bersumber dari pajak.

Terkait penerimaan non-pajak, Pemkot Tegal didorong untuk aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan daerah lain, khususnya di sektor perikanan, untuk membentuk Kelompok Kerja atau Panitia Khusus guna mendapatkan proporsi pendapatan yang adil dan proporsional.

“Langkah-langkah strategis untuk optimalisasi pendapatan daerah ini harus terus dikembangkan oleh semua OPD karena berdampak langsung pada perolehan Dana Insentif Fiskal di tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” pungkas Ghoni.

Pemerintah Kota Tegal memperkuat edukasi pra nikah bagi generasi muda dan calon pengantin. Inisiasi ini diwujudkan melalui program Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD H. Amiruddin Lc, yang menggelar Stadium Generale II Sekolah Pra Nikah berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA).

Kegiatan yang berlangsung pada 10 November 2025 di Hotel Premiere Kota Tegal ini melibatkan 60 peserta dari unsur Kantor Urusan Agama (KUA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta calon pengantin. Tujuan utamanya adalah memberikan penguatan materi mengenai kesiapan mental berkeluarga, pendidikan karakter, dan manajemen konflik dalam rumah tangga.

Sekretaris DPPKBP2PA Kota Tegal, Trysnawati, S.H., M.H., menegaskan bahwa kesiapan emosional, mental, dan pengetahuan komprehensif adalah faktor fundamental dalam membangun rumah tangga yang sehat dan berkualitas.

Untuk menambah bobot materi, Stadium Generale menghadirkan pakar ketahanan keluarga regional yang memberikan pendalaman mengenai kiat-kiat membangun komunikasi efektif dan membentuk fondasi keluarga yang kuat dari segala aspek.

Amiruddin menyampaikan bahwa program melalui Pokir ini merupakan wujud komitmennya untuk menghadirkan edukasi pra nikah yang terstruktur, modern, dan relevan dengan tantangan sosial saat ini.

“Edukasi pranikah yang baik adalah investasi jangka panjang. Kami ingin memastikan generasi muda Tegal tidak hanya siap secara administrasi, tetapi juga memiliki bekal manajemen konflik dan ketahanan diri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis,” ujar legislator PKS ini.

Sebagai tindak lanjut, 60 peserta akan mengikuti rangkaian kelas Sekolah Siaga (Siap Berkeluarga) selama empat hari penuh, yaitu pada 15–16 November dan 22–23 November 2025. Kelas pendalaman ini dirancang menggunakan metode pembelajaran aplikatif dan interaktif.

Melalui rangkaian pendidikan ini, Pemerintah Kota Tegal berharap dapat menciptakan generasi keluarga muda yang lebih siap, lebih kuat, dan memiliki pemahaman komprehensif, sehingga berkontribusi pada peningkatan indeks kesejahteraan dan pengurangan angka perceraian di tingkat daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin Lc., merealisasikan program Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dengan memberikan stimulan berupa pelatihan budidaya intensif dan bantuan alat kepada 50 anggota kelompok hortikultura. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan (BP3) Margadana, Kota Tegal, pada 12 November 2025.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara legislatif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKP3) setempat, dengan fokus utama menguatkan sektor pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

Program stimulan ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari kelompok hortikultura, termasuk para penyuluh DKP3 Kota Tegal yang turut bertindak sebagai pendamping. Pelatihan yang diberikan mencakup pengenalan teknik budidaya hortikultura modern, manajemen kelembagaan kelompok, pengelolaan lahan yang efisien, hingga pemanfaatan alat pendukung produksi terkini.

Amiruddin dalam sambutannya menekankan bahwa dukungan melalui Pokir didorong untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sarana produksi dan peningkatan kapasitas di tengah keterbatasan lahan.

“Kolaborasi dengan DKP3 menjadikan program ini lebih terukur dan tepat sasaran. Ini adalah upaya kami agar kelompok hortikultura mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan memberikan kontribusi pada ketahanan pangan lokal,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tegal tersebut.

Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Tegal, Iswari Gunartiningsih S.P., menyatakan bahwa kolaborasi ini sangat membantu upaya DKP3 dalam menguatkan kapasitas masyarakat. “Inisiatif Pokir ini berdampak langsung pada penguatan teknik budidaya. Dalam konteks pertanian perkotaan, di mana lahan terbatas, inovasi dan teknik presisi adalah tuntutan utama,” jelasnya.

Melalui kegiatan pelatihan dan bantuan alat tersebut, diharapkan kelompok hortikultura di Kota Tegal menjadi lebih berdaya, produktif, dan mampu menciptakan inovasi pertanian yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan di tingkat kota secara berkelanjutan.

Kota Tegal kembali menjadi sorotan setelah mencatatkan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Capaian ini menjadi salah satu dasar bagi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah melalui Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) menjadikan Kota Tegal sebagai model implementasi program Pengarusutamaan Keluarga (PUK).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah pada 31 Oktober lalu mencatat, i-Bangga Kota Tegal mencapai 64,4, sedikit melampaui rata-rata Jawa Tengah yang berada di angka 63,9.

Capaian positif tersebut sejalan dengan upaya legislatif di Tegal yang telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Inilah yang kemudian mendorong Bidang Perempuan dan Keluarga (BIPEKA) DPW PKS Jawa Tengah menggelar studi tiru ke DPD PKS Kota Tegal, yang berlangsung di Hotel Kotta Tegal, Minggu (16/11/2025).

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menyatakan bahwa kehadiran Perda merupakan bukti komitmen eksekutif dan legislatif dalam menjadikan keluarga sebagai prioritas pembangunan.

”Kota Tegal adalah salah satu daerah yang sudah memiliki Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Regulasi ini menjadi payung hukum yang sangat penting bagi setiap program yang berorientasi pada penguatan fungsi keluarga,” kata Zaenal Nurohman.

Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPW PKS Jawa Tengah Titik Anggraini, S.Pd., menegaskan studi tiru ini merupakan wujud konkret konsentrasi politik PKS terhadap isu keluarga, yang diyakini sebagai kunci kekuatan nasional.

”Kekuatan suatu bangsa dimulai dari rumah. Dari rumah yang kuat, kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin kuat,” ujar Titik. Ia berharap, praktik terbaik pengelolaan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kota Tegal dapat direplikasi di daerah lain sebagai langkah nyata PKS dalam menjaga ketahanan keluarga.

Model RKI yang dikelola PKS Kota Tegal dianggap berhasil dan terukur. Ketua Bipeka DPD PKS Kota Tegal, Adistya Prastiwi menyampaikan secara program, tambah Adistya, RKI menjadi forum edukasi yang menyelenggarakan Sekolah Keluarga, Forum Ayah, Konsultan Keluarga, dan RKI Peduli.

RKI menjadi salah satu instrumen utama PKS dalam mengimplementasikan misi Pengarusutamaan Keluarga (PUK), yaitu mengintegrasikan perspektif keluarga dalam setiap aspek pembangunan dan kebijakan publik.