Year: 2025

Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal dalam memperkuat fondasi infrastruktur pendidikan di daerah menunjukkan titik terang. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, S.E., merealisasikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025 dengan menyalurkan puluhan unit perangkat sound system (speaker aktif) kepada sejumlah sekolah, baik SD maupun SMP, di Kecamatan Tegal Selatan.

Realisasi aspirasi ini dilakukan dalam sebuah seremoni sederhana namun sarat makna di SDN Tunon 1, yang turut dihadiri oleh perwakilan eselon II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal, Sarwono Singgih Primadi, S.T., M.T., Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, serta puluhan kepala sekolah dan pelaksana tugas (Plt.) kepala sekolah penerima manfaat.

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Tegal, Sarwono Singgih Primadi, menyampaikan apresiasi bahwa realisasi Pokir yang dilakukan Abdul Ghoni sangat tepat sasaran dan bersifat melengkapi. Bantuan sound system ini, menurutnya, akan menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih utuh setelah sekolah-sekolah sebelumnya difasilitasi dengan teknologi visual modern.

“Kami mengucapkan terima kasih. Bantuan sound system aktif ini bersifat integratif dan selaras dengan upaya Disdikbud. Sebelumnya, sekolah-sekolah di sini telah difasilitasi dengan alat interactive panel display (layar sentuh interaktif). Dengan adanya dukungan audio dari dewan, kualitas penyampaian materi dan proses belajar mengajar akan semakin optimal,” ujar Sarwono, Selasa (16/12/2025).

Lebih dari itu, Sarwono mencontohkan hasil sinergi legislatif-eksekutif. Ia melaporkan kepada Abdul Ghoni bahwa ruangan yang digunakan sebagai lokasi pertemuan di SDN Tunon 1 merupakan ruangan yang baru selesai direnovasi melalui aspirasi serupa dari anggota dewan. Hal ini menegaskan peran strategis Pokir sebagai affirmative action dewan dalam percepatan pembenahan aset daerah.

Sarwono juga berpesan kepada para kepala sekolah agar bantuan ini segera diinventarisasi sebagai aset sekolah guna menjamin pemeliharaan dan keberlanjutan fungsi perangkat dalam jangka panjang.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, menyatakan bahwa realisasi Pokir ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk memastikan alokasi anggaran daerah benar-benar menyentuh sektor prioritas, yaitu pendidikan.

“Kami berharap bantuan ini bukan hanya sekadar penambahan inventaris. Lebih jauh, saya berharap sound system ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar mengajar secara menyeluruh, yang dampaknya tidak hanya terlihat pada nilai akademis, tetapi juga pada peningkatan akhlak dan adab bagi para siswa,” tegas Ghoni.

Ghoni menekankan bahwa peningkatan sarana prasarana sekolah adalah langkah awal dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana pendidikan karakter dan pembentukan moralitas peserta didik dapat berjalan seiring dengan pencapaian kurikulum.

Realisasi ini merupakan cerminan dari peran ganda anggota dewan, tidak hanya sebagai pembuat kebijakan dan pengawas anggaran, tetapi juga sebagai pelayan publik yang menjembatani kebutuhan riil masyarakat (konstituen) dengan sumber daya daerah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai sesuatu yang dianggap vital. Alasannya, raperda ini bisa menjadi kerangka hukum komprehensif untuk menghadapi potensi ancaman bencana di wilayah Kota Tegal.

Fraksi PKS menekankan bahwa tujuan utama regulasi ini haruslah menguatkan perlindungan dan keselamatan jiwa masyarakat.

Namun, Fraksi PKS mengajukan beberapa pertanyaan krusial yang harus dijawab tuntas selama proses pembahasan. Pertanyaan ini berfokus pada kesiapan teknis dan implementasi kebijakan, bukan hanya sekadar legalitas.

Pertama, PKS menyoroti aspek pembiayaan bencana. Fraksi meminta kejelasan mengenai mekanisme alokasi dan besaran Dana Kontingensi Bencana yang disiapkan dalam APBD Kota Tegal. Ketersediaan dana yang cepat dan memadai dinilai krusial untuk memastikan respons yang tanggap darurat dapat berjalan efektif.

Kedua, PKS mendesak Pemkot agar Raperda ini memiliki semangat yang kuat dalam Mitigasi dan Pencegahan. Fraksi mempertanyakan apakah Raperda akan secara wajib mengamanatkan penyusunan Peta Risiko Bencana yang detail dan disosialisasikan kepada publik. PKS juga menyoroti pentingnya program mitigasi non-struktural, seperti edukasi dan simulasi kebencanaan, yang harus dijalankan secara masif.

Ketiga, Fraksi PKS menekankan perlunya keterlibatan aktif komunitas dan relawan dalam struktur penanggulangan bencana daerah. PKS menilai ketahanan bencana dimulai dari tingkat komunitas, sehingga Raperda harus mengatur secara jelas bagaimana peran warga, relawan, dan lembaga non-pemerintah diintegrasikan dalam sistem kesiapsiagaan.

“Raperda ini harus memastikan Pemerintah Kota tidak hanya reaktif setelah bencana terjadi, tetapi harus proaktif dalam upaya pengurangan risiko, sehingga perlindungan masyarakat dapat terjamin secara maksimal,” ujar Ghoni

PKS berkomitmen mengawal Raperda ini agar tidak hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi pedoman kerja yang efektif dalam membangun budaya sadar bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh warga Kota Tegal.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Amiruddin, menyoroti secara serius dampak alih status ratusan tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Kardinah dari pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Perubahan status ini berimplikasi langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal.

Amiruddin menjelaskan, setelah alih status tersebut, pembiayaan gaji sekitar 300 nakes kini sepenuhnya dibebankan pada APBD Kota Tegal. Sebelumnya, gaji mereka dibayarkan melalui pendapatan BLUD rumah sakit.

“Alih status ini tidak hanya soal peningkatan kesejahteraan nakes, tetapi juga harus diikuti kesiapan manajemen dan tata kelola RSUD Kardinah,” ujar Amiruddin di Tegal, Kamis (4/12/2025).

DPRD berkomitmen penuh untuk mengawal proses transisi anggaran ini guna memastikan tidak muncul persoalan baru dalam pos anggaran kesehatan dan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Di sisi lain, Amiruddin juga menyoroti kelemahan Pemerintah Kota Tegal dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal, sehingga mendesak pemerintah untuk segera melakukan terobosan baru.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pola lama dalam penggalian pendapatan. Tiga sektor utama yang harus segera digenjot adalah potensi pariwisata, pemanfaatan aset daerah seperti lahan parkir, serta peningkatan pajak reklame.

Amiruddin juga mendorong Pemkot Tegal melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh objek pajak dan retribusi karena masih banyak yang belum terintegrasi dalam sistem.

Untuk memperkuat transparansi dan efektivitas pengelolaan PAD, Amiruddin mengungkapkan bahwa DPRD dan Pemkot telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait rencana pemisahan Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakuda). Lembaga tersebut rencananya akan dipisah menjadi dua entitas, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

Langkah pemisahan ini diharapkan dapat memperjelas fokus dan memaksimalkan upaya penggalian potensi pendapatan Kota Tegal.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menyatakan setuju atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan ini disertai sejumlah catatan kritis, terutama desakan agar Pemerintah Kota Tegal lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mematuhi batas maksimal Belanja Pegawai.

Pendapat Akhir Fraksi PKS ini dibacakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal H.Abdul Ghoni, SE dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal pada 29 November 2025.

Fraksi PKS menyoroti proyeksi struktur RAPBD 2026 yang menetapkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,093 triliun, sementara Belanja Daerah mencapai Rp1,129 triliun, menghasilkan defisit Rp36,776 miliar.

Dalam pandangannya, Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk serius memperhatikan alokasi belanja pegawai yang mencapai 43% dari total belanja. Angka ini dinilai melampaui batas mandatori maksimal 30% dari total belanja, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain itu, Fraksi PKS mengingatkan bahwa penyusunan APBD 2026 harus konsisten dan sejalan dengan dokumen perencanaan utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar setiap alokasi anggaran berkontribusi langsung pada pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Tegal.