Kapasitas fiskal Pemerintah Kota Tegal tahun 2026 diprediksi mengalami tekanan berat menyusul pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 164 miliar. Kondisi ini mulai berdampak pada tersendatnya sejumlah program strategis penanggulangan kemiskinan, salah satunya rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Amiruddin, mengungkapkan bahwa pengurangan alokasi dana dari pusat tersebut memaksa daerah melakukan efisiensi besar-besaran. Dalam kegiatan reses di Kecamatan Tegal Timur, Minggu (7/12/2025), ia menyebut penurunan anggaran berdampak langsung pada jumlah penerima manfaat bantuan hunian.
“Tahun sebelumnya, alokasi RTLH melalui pokok-pokok pikiran bisa mencapai Rp 420 juta. Namun, tahun ini kapasitasnya menyusut menjadi Rp 360 juta,” ujar Amiruddin.
Penyusutan anggaran ini menciptakan celah lebar antara kebutuhan warga dan kemampuan finansial daerah. Dari 48 usulan perbaikan rumah yang diajukan masyarakat Tegal Timur, pemerintah daerah diproyeksikan hanya mampu mengakomodasi 18 unit rumah.
Amiruddin mengakui kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak aspirasi mendasar warga yang akhirnya belum bisa terpenuhi. Saat ini, legislatif tengah berupaya menyisir ruang dalam APBD serta mencari peluang intervensi dari program Pemerintah Pusat untuk menutup defisit tersebut.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar program pro-rakyat, seperti bantuan sosial hingga program makan bergizi gratis, tidak terhenti akibat tekanan anggaran,” kata mantan Ketua DPD PKS Kota Tegal tersebut.
Skala Prioritas
Di tengah keterbatasan ini, DPRD menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Amiruddin menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat untuk memastikan anggaran yang tersedia benar-benar terserap secara tepat sasaran bagi keluarga yang paling membutuhkan.
Selain persoalan hunian, pemotongan TKD ini juga dikhawatirkan bakal memengaruhi ritme pembangunan infrastruktur skala kecil di tingkat kelurahan yang selama ini bersumber dari dana transfer.
