Masalah menahun banjir dan genangan di Kota Tegal, Jawa Tengah, kini memasuki babak baru. Anggota Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sistem Drainase harus menjadi titik balik sinkronisasi infrastruktur guna mengakhiri ego sektoral dalam penanganan air.
Selama ini, sistem drainase di Kota Bahari ibarat potongan teka-teki silang yang tidak menyatu. Meski saluran tersedia, air kerap tertahan akibat buruknya konektivitas antara saluran sekunder di pemukiman dengan saluran primer.
“Kami tidak ingin penanganan yang parsial. Harus menyentuh akar masalah,” ujar Abdul Ghoni di sela-sela pembahasan Raperda, Senin (26/1/2026).
Politisi PKS ini menyoroti selama ini, sistem drainase kita seperti potongan puzzle yang tidak pas, di mana pembangunan saluran di kawasan perumahan seringkali tidak tersambung ke saluran pembuangan utama yang menuju laut. Kondisi geografis Kota Tegal dengan elevasi tanah yang rendah membuat kesalahan desain teknis sedikit saja berakibat fatal pada terjadinya arus balik air (backwater).
Selain faktor teknis, Ghoni menekankan pentingnya komitmen politik dalam pemeliharaan rutin. Raperda ini dirancang untuk memaksa pemerintah daerah melakukan normalisasi secara berkala tanpa menunggu banjir tiba. Regulasi ini juga akan memuat sanksi tegas bagi pihak yang menutup aliran air atau mendirikan bangunan di atas drainase.
“Percuma pemerintah investasi miliaran rupiah kalau salurannya tersumbat perilaku warga sendiri,” tegasnya.
Targetnya, Raperda ini akan menjadi payung hukum agar sistem drainase memiliki standar baku yang terintegrasi, sehingga air memiliki “peta jalan” yang jelas menuju laut dan tidak lagi menggenangi pemukiman warga
