Kabar PKS

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Amiruddin meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal memberantas penyakit masyarakat atau pekat seperti misalnya perjudian, peredaran minuman keras, dan penyalahgunaan rumah kos yang sesuai dengan laporan masyarakat, masih cukup marak terjadi di Kota Bahari.

“Pemkot agar mengatasi penyakit masyarakat, memberikan respons apabila ada laporan dari masyarakat,” kata Amiruddin di Komplek Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Kelurahan Tegalsari, Ke camatan Tegal Barat, Kota Tegal, sesaat akan menghadiri acara Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Tegal ini kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait penyakit masyarakat itu. Kendati sering disuarakan, Amiruddin me lihat belum diatasi secara tuntas oleh Pemkot Tegal. Karena itu, legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Tegal Timur mendorong Pemkot Legal melakukan gerakan membersihkan penyakit masyarakat.

Penanganan penyakit masyarakat, lanjut Amiruddin, merupakan upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Masyarakat selanjutnya perlu diberi pernahaman tentang penyakit masyarakat yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang negatif.

“Berikan edukasi dan laku- kan sidak atau pemantauan langsung,” ungkap Amiruddin.[]

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Erni Ratnani, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tegal, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ko ta Tegal, Selasa (15/4), Erni menekankan perlunya peningkatan performance ASN secara menyeluruh.

Legislator PKS ini mengusulkan agar penilaian kinerja tidak hanya fokus pada kedisiplinan kehadiran, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan pencapaian target pelatihan kompetensi. “Harus ada keseimbangan antara punishment dan re ward bagi ASN. Penilaian service excellent penting untuk mengukur profesionalisme dan manajemen talenta,” tegas Ermi.

la bahkan menyarankan agar BKPSDM melakukan studi tiru ke daerah lain yang memiliki sistem manajemen ASN yang lebih maju. Rapat kerja ini sendiri membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2024.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala BKPSDM Slamet Wahyono menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki strategi untuk meningkatkan kinerja ASN, salah satunya melalui penguatan aspek spiritual dan internalisasi nilai-nilai inti ASN, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

“Poin pertama, berorientasi pada pelayanan, menjadi fokus utama kami,” ujar Slamet.

Ia juga melaporkan data jumlah ASN di Kota Tegal per 2024 sebanyak 3.992 orang (2.825 PNS dan 1.167 PPPK). Terkait Indeks Sistem Merit, capaian tahun 2023 adalah 0,64, sama dengan capaian di tahun 2024 yang menargetkan 0,94 (tercapai 68,09%). Semen- tara itu, persentase formasi jabatan terisi menunjukkan peningkatan signifikan dari 81,97% di 2023 menjadi 92,22% di 2024.[]

KOMISI II DPRD Kota Tegal mendesak penyesuaian gaji tenaga outsourcing yang bekerja di lingku-ngan Pemerintah Kota Tegal. Tahun ini, upah tenaga outsourcing masih di bawah besaran UMK Kota Tegal yang ditetapkan sebesar Rp2.376.684.

“Kami mendesak, jika mampu secara keuangan di 2025, lakukan penyesuaian sesuai UMK. Jadi utuh yang diterima mereka. Bisa dilakukan di ubahan (APBD),” kata Ketua Komisi II Zaenal Nurohman.

Desakan ini disampaikan sebagai respons atas aspirasi tenaga outsourcing yang diterima Komisi II. Tenaga outsourcing mengeluhkan penggajian yang didapat dari Pemkot.

Komisi II telah mengundang Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah Rapat Kerja yang diadakan Kamis (20/3) lalu. Rapat Kerja dihadiri Kepala Bakeuda Siswoyo dan Plt Kepala Disnakerin Rita Marlianawati

Selanjutnya, Zaenal meminta Disnakerin yang menangani urusan penyelenggaraan ketenagakerjaan memantau dan memastikan pihak ketiga penyedia jasa outsourcing, memenuhi kriteria perusahaan yang kuat dan kredibel. “Diharapkan secara manajerial dapat memenuhi kewajiban memberikan upah minimal sesuai UMK, sesuai regulasi yang ada di bidang ketenagakerjaan,” ucap Zaenal.

“Apabila tenaga outsourcing memiliki keluhan, bisa menyampaikan pengaduan ke Disnakerin untuk dimediasi dengan pihak ketiga,” imbuh legislator PKS itu.

Adapun yang dimaksud tenaga outsourcing Pemkot adalah yang terdiri dari Tenaga Kebersihan Kantor, Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Kebersihan Lapangan, Supir, dan Tenaga Administrasi.

Pemkot sendiri telah menyusun formulasi penggajian untuk tenaga outsourcing di 2026, dan direncanakan mengalami kenaikan 6 persen, sehingga telah melewati UMK. Penggajian tenaga o-utsourcing disesuaikan dengan jenis dan spesifikasinya. Di dalam gaji, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan, serta Tunjangan Hari Raya (THR). Khusus koordinator, ditambah Tunjangan Jabatan.[]

Jelang perayaan lebaran, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal menggelar acara sosial bertajuk “PKS Belikan Baju Baru.” Acara ini diadakan untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Tegal.

Acara yang berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025 bekerja sama dengan HayyaKidz, yang berada di Jl. Siklepuh, Mejasem, Tegal. Sebanyak 35 anak yatim menjadi penerima manfaat program PKS Belikan Baju Baru ini.

Agenda ini dihadiri langsung Ketua Fraksi PKS Kota Tegal Abdul Ghoni, Wakil Ketua Fraksi Erni Ratnani, Sekretaris Fraksi Mochamad Ali Mashuri, dan Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman.

Ketua Fraksi PKS Abdul Ghoni, menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PKS terhadap anak-anak yatim. “Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka, terutama menjelang Lebaran. Dengan membelikan mereka baju baru sesuai keinginan mereka, kami berharap mereka merasakan kebahagiaan yang sama seperti anak-anak lainnya,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Erni Ratnani, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif pusat untuk menyebarkan nilai-nilai kepedulian dan berbagi. “Ini adalah salah satu bentuk syiar kami untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama, khususnya kepada anak-anak yang membutuhkan,” kata Erni.

Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di Kota Tegal, serta menginspirasi masyarakat untuk turut peduli dan berbagi dengan sesama.()

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman A.Md mengajak semua pihak untuk memberikan masukan pembangunan melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). “Setiap usulan yang masuk itu agar bisa menjadi program harus memasuki tahapan penginputan melalui SIPD,” ujarnya.

Ia menegaskan Program yang akan direalisasikan pada tahun 2025 sebenarnya merupakan usulan tahun sebelumnya di tahun 2024. Sehingga Ketika kita usulkan tahun ini, maka realisasinya akan dilakukan pada tahun 2026.

Di tahun ini misalnya, Kembali akan dibuka pelatihan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlangsung selama tujuh bulan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam bidang pemasaran, manajemen keuangan, dan strategi bisnis. “Pelatihan ini gratis, meskipun tidak ada pemberian uang transportasi dari pemerintah ke anggota pelatihan,” ungkapnya.

Selain itu sudah berjalan Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Di Kecamatan Magadana tercatat grafik positif yang menunjukkan penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Tidak hanya itu Zaenal juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan mengenai pengembangan taman dan ruang publik. Ia berharap adanya taman dapat menjadi destinasi ramah keluarga, di mana masyarakat dapat bersantai dan berinteraksi, sehingga mengurangi pengaruh negatif dari media sosial dan televisi.

Ia merasa beruntung di DPR RI kita punya Anggota DPR RI DR. H. Abdul Fikri Faqih, MM. “Secara linier kami menangani bidang yang sama sehingga peluang kolaborasi pusat dan daerah sangat terbuka lebar. Program yang ada di Kementerian Sosial misalnya, itu sejalan dengan program PKS,” ungkapnya. Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal ia telah melakukan berbagai langkah untuk memenuhi keperluan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial.

Zaenal menambahkan pemerataan anggaran pemerintah untuk Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial sangat signifikan. “Porsi terbesar penganggaran ada pada lansia sekitar 3 miliar yang akan dibagi dengan program bagi difabel dan perempuan rentan. Ia berharap distribusi anggaran ini akan efektif dan tepat sasaran, termasuk dukungan program-program yang berfokus pada sasaran yang menyentuh aspek masyarakat luas.[]

 

Sebanyak 300 undangan hadir memenuhi agenda Reses Aggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Hj. Erni Ratnani, SE, MM. Dalam reses tersebut, Erni menerima banyak aspirasi  yang disampaikan secara tertulis. Pengajuan program Rumah Tidak Layak Huni menemati urutan teratas. Menyusul kemudian persoalan banjir, perbaikan saluran air, termasuk usulan pelatihan dan harapan mendapatkan lowongan pekerjaan.

Hal ini terungkap saat reses Masa Persidangan II yang diselenggarakan di Halaman Kecamatan Tegal Barat (16/3). Hadir pada kesempatan itu Plt Camat Tegal Barat, Muhammad Suharto, ST, MM, Ketua DPC Tegal Barat Bachtiar Rifa’I. Acara reses kali ini juga mendapatkan tamu undangan spesial Anggota Komisi VIII DPRD RI DR. H. Abdul Fikri Faqih, MM.

“Saya diberikan amanah jadi dewan. Ini kesempatan reses kedua saya. Saya Mohon maaf belum bisa menyambangi semua. Amanah jadi Wakil rakyat itu berat. Tapi berkat dukungan bapak ibu saya belajar untuk menjadi kuat,” ujar Erni.

Ia pun turut menitipkan pesan bahwa cita-cita tertinggi kita adalah berkumpul di surga. “Di Dunia sudah gapapa, tapi orientasi kita harus tetap surga. Kekurangan harta itu ujian, pertebal saja kesabarannya, Insya Allah akan ada kemudahan jalan,” pesannya.

Erni menjelaskan jika twimester pertama 2026 ini sudah berjalan pelatihan tataboga dan pelatihan hantaran dengan segmentasi peserta dari kalangan ibu-ibu. Untuk mengampanyekan hidup sehat, kami juga mencetak para instruktur senam melalui Pelatihan Instruktur Senam. Ke depan, untuk memfasilitasi anak muda di tahun ini akan ada pelatihan digital marketing, content creator, serta pelatihan untuk para pelaku UMKM. Di tahun yang sama juga sudah kami titipkan program pelatihan juru sembelih halal yang kita prioritaskan pesertanya untuk Masyarakat Tegal Barat.

Ia menegaskan semua usulan itu kami tamping dan akan kami tentukan skala prioritasnya. “Kami ada anggaran pokir yang bisa dimanfaatkan untuk program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Erni, “Pokir itu program pemerintah yang direalisasikan melalui jalur aspirasi.”

Sementara itu Abdul Fikri Faqih turut menyapa peserta reses. Kesempatan ini dimanfaatkan  untuk sosialisasi bahwa dirinay saat in isudah  bukan di Komisi X lagi melainkan pindah di Komisi VIII. Fikri meyakinkan para peserta reses agar tidak perlu khawatir tidak ada lagi progam PIP dan KIP Kuliah. Di Komisi VIII justru peluang program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak kalah banyak. Seperti PKH, Bantuan Sosial, Pemberdayaan keluarga, dan penanggulangan bencana. “Aspirasi boleh apa saja. Yang lebih cepat terealisasi itu sesuai bidangnya,” ungkapnya.

Sementara itu Plt Camat Tegal Barat Muhammad Suharto , ST, MM menyampaikan selain usulan, iaq juga memberikan ruang kreativitas atau gagasan untuk memajukan Wilayah Tegal Barat. “Ada program Kelurahan Berbudaya dan Tamanisasi yang melibatkan masyarakat dalam realisasinya,” ungkapnya.

Tamanisasi misalnya, setiap kelurahan diminta mencari ruang publik untuk dibangun taman melalui program CSR. Masyarakat dan kelurahan yang akan memelihara. Agar wajah Tegal menjadi bagus Dan perekonomian meningkat.[]

Ketua Fraksi PKS H. Abdul Ghoni, SE mendapat banyak aspirasi saat reses masa persidangan II Anggota DPRD Kota Tegal, Sabtu (15/3). Hal itu disampaikan setelah membaca rekapan lembar aspirasi  yang disampaikan warga.

Hadir saat reses diantaranya Anggota Komisi VIII DPRD RI DR. H. Abdul Fikri Faqih, MM, Babinsa Tegal Selatan Mardoyo, dan Babinkamtibmas Casmudin, dan Plt Ketua DPC PKS Tegal Selatan Roziqin.

Perbaikan saluran air menempati urutan tertinggi. Urutan kedua ada pada usulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), disusul kemudian dengan pavingisasi. Usulan lain yang mencuat adalah tentang bantuan modal untuk UMKM, bantuan PIP untuk anak sekolah, dan juga KIS APBD agar tetap berjalan, karena sangat membantu masyarakat tidak mampu.

Abdul Ghoni menyampaikan usulan masyarakat ini memang menjadi kebutuhan. Terkait tingginya usulan perbaikan drainase, Ia bisa memahami persoalan, karena memang realitanya demikian, dan sangat terasa saat musim hujan.

“Terkait usulan perbaikan saluran, apakah itu dalam bentuk normalisasi, maupun pembangunan saluran baru saat ini memang sedang menjadi pembahasan di DPRD,” ujarnya,

Saat ini, lanjut Ghoni, kami sedang membahas tentang perda tentang drainase, dengan tujuan untuk meminimalisir genangan saat terjadi banjir.

Ia menegaskan diantara temuan, masih banyak ditemukan di beberapa titik ada drainase yang diatasnya didirikan bangunan. Ini tentu menjadi salah satu yang akan menjadi perhatian, agar Tindakan seperti itu tidak perlu terjadi. “Kita bisa atur itu dalam perda,” ungkapnya.

Selanjutnya terkait usulan perbaikan rumah agar layak huni, masih tetap berjalan dan akan dipertahankan. “Kami akan terus memperjuangkan agar program-program ini terus ada agar taraf kehidupan warga meningkat,” ujarnya.

Pak Warga usia 70 tahun misalnya, saat reses menyampaikan langsung usulan untuk perbaikan rumah, mulai dari atap yang bocor sampai perbaikan di beberapa dinding yang mulai tidka layak. “Kalau bisa secepatnya, biar aku bisa menyaksikan rumah lebih layak huni, Syukur-syukur saya diberi umur Panjang,”

Abdul Ghoni menegaskan, meski saat ini ada efisiensi, kami akan terus upayakan agar program-program yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat akan tetap ada. “Program UHC, RTLH, dan program pemberdayaan masyarakat, kami upayakan untuk tidak dipangkas,” ungkapnya. []