Kabar PKS

Setelah 3 bulan direlokasi dari Jalan RA Kartini, Jalan KH Ahmad Dahlan, dan Jalan Tentara Pelajar, Pedagang Kaki Lima (PKL) Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Jalan Melati mengibarkan bendera putih. PKL mengaku menyerah karena tidak kunjung membaiknya keadaan. Omzet mereka tetap terjun bebas dibanding saat berjualan di tempat sebelumnya.

Selain pengunjung tidak seramai seperti yang dibayangkan, PKL mengeluhkan kondisi Pujasera Jalan Melati. Karena Pujasera Jalan Melati berdekatan dengan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), bau tidak sedap kerap tercium, baik oleh PKL maupun pengunjung. Belum lagi lalat-lalat nakal yang beterbangan membuat suasana tidak nyaman.

PKL juga menilai Pujasera Jalan Melati tidak di tempat yang tepat. Karena sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada, PKL berencana kembali berjualan ke Jalan RA Kartini, yang jauh lebih menjanjikan. Menurut PKL, di Jalan RA Kartini, pengunjung bisa membeli dengan take away, tidak seperti di Pujasera Jalan Melati yang harus memarkirkan sepeda motornya.

“Kami akan melakukan simulasi untuk mendorong omzet dan agar Pemkot mengerti kemauan kami,” kata Juhari, salah satu PKL yang menemui Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal. Pada kesempatan ini, PKL juga menanyakan tindaklanjut rekomendasi audiensi yang dilakukan Maret lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman yang menemui PKL Pujasera Jalan Melati bersama Wakil Ketua Komisi II Ratna Edy Suripno mengatakan, Komisi II telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal untuk menekan pengeluaran PKL dan meramaikan Pujasera Jalan Melati untuk meningkatkan omzet.

Komisi II menyayangkan belum satupun rekomendasi itu dijalankan Pemkot. Setelah beberapa kali berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, disampaikan belum ada progres dari pimpinan di atasnya.

Zaenal berharap Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Mutmainnah bisa memberikan perhatian terhadap persoalan ini.

“Bagaimana rekomendasi Komisi II untuk menekan biaya PKL dan meramaikan Pujasera Jalan Melati dengan menyediakan fasilitas untuk memulihkan omzet yang merosot,” ucap Zaenal.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H. Amiruddin, Lc turut memberikan pembekalan kepada para peserta Pelatihan Manajemen Operasional dan Sumber Daya Manusia (SDM) I yang diikuti oleh 30 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai wilayah di Kota Tegal, Senin (22/4/2025). Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha agar lebih kompeten dalam mengelola bisnisnya.

Kegiatan yang digelar di Hotel Plaza selama sejak 20-23 April ini berlangsung atas kolaborasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal dengan GENPRO (Global Entrepreneur Professional) Chapter Tegal.

Selain Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, ini hadir pula pada kesematan tersebut Kepala Dinkop UKM dan Perdagangan Kota Tegal, Muhammad Rudy Herstyawan, ST, M.Si.

Dalam sambutannya, Amiruddin menyampaikan harapannya agar pelatihan ini dapat menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan usaha secara profesional. Menurut dia, peningkatan usaha dimulai dari pembenahan diri, baik dari sisi pola pikir, kepemimpinan, hingga manajerial.

“Pastikan ikuti pelatihan ini sampai tuntas. Karena usaha itu berawal dari menata diri, mulai dari mindset, kepemimpinan, bahkan sampai manajerial,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Rudy Herstyawan, menyebut kegiatan ini sebagai salah satu bentuk fasilitasi nyata dari pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM. “Kami ingin pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas,” katanya.

Pelatihan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional yang tergabung dalam GENPRO Tegal, antara lain Coach Erwin Rizqi Maulana, Ahmad Fauzi (pengusaha Brownies Cinta), dan Slamet Arie Waluyo. Materi yang disampaikan fokus pada Business Owner Mentality, yaitu membentuk cara pandang dan mentalitas pelaku usaha agar lebih siap dalam menghadapi tantangan bisnis dan meningkatkan skala usaha.

Dengan metode pelatihan berbasis pengalaman dan praktik, peserta diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mampu mengimplementasikan langsung dalam kegiatan usahanya.

Kegiatan pelatihan ini direncanakan akan berlangsung secara berkelanjutan dalam beberapa sesi mendatang, dengan harapan mampu menciptakan pelaku UMKM yang mandiri, inovatif, dan kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis.

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Amiruddin meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal memberantas penyakit masyarakat atau pekat seperti misalnya perjudian, peredaran minuman keras, dan penyalahgunaan rumah kos yang sesuai dengan laporan masyarakat, masih cukup marak terjadi di Kota Bahari.

“Pemkot agar mengatasi penyakit masyarakat, memberikan respons apabila ada laporan dari masyarakat,” kata Amiruddin di Komplek Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Kelurahan Tegalsari, Ke camatan Tegal Barat, Kota Tegal, sesaat akan menghadiri acara Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Tegal ini kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait penyakit masyarakat itu. Kendati sering disuarakan, Amiruddin me lihat belum diatasi secara tuntas oleh Pemkot Tegal. Karena itu, legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Tegal Timur mendorong Pemkot Legal melakukan gerakan membersihkan penyakit masyarakat.

Penanganan penyakit masyarakat, lanjut Amiruddin, merupakan upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Masyarakat selanjutnya perlu diberi pernahaman tentang penyakit masyarakat yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang negatif.

“Berikan edukasi dan laku- kan sidak atau pemantauan langsung,” ungkap Amiruddin.[]

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Erni Ratnani, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tegal, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ko ta Tegal, Selasa (15/4), Erni menekankan perlunya peningkatan performance ASN secara menyeluruh.

Legislator PKS ini mengusulkan agar penilaian kinerja tidak hanya fokus pada kedisiplinan kehadiran, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan pencapaian target pelatihan kompetensi. “Harus ada keseimbangan antara punishment dan re ward bagi ASN. Penilaian service excellent penting untuk mengukur profesionalisme dan manajemen talenta,” tegas Ermi.

la bahkan menyarankan agar BKPSDM melakukan studi tiru ke daerah lain yang memiliki sistem manajemen ASN yang lebih maju. Rapat kerja ini sendiri membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2024.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala BKPSDM Slamet Wahyono menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki strategi untuk meningkatkan kinerja ASN, salah satunya melalui penguatan aspek spiritual dan internalisasi nilai-nilai inti ASN, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

“Poin pertama, berorientasi pada pelayanan, menjadi fokus utama kami,” ujar Slamet.

Ia juga melaporkan data jumlah ASN di Kota Tegal per 2024 sebanyak 3.992 orang (2.825 PNS dan 1.167 PPPK). Terkait Indeks Sistem Merit, capaian tahun 2023 adalah 0,64, sama dengan capaian di tahun 2024 yang menargetkan 0,94 (tercapai 68,09%). Semen- tara itu, persentase formasi jabatan terisi menunjukkan peningkatan signifikan dari 81,97% di 2023 menjadi 92,22% di 2024.[]

KOMISI II DPRD Kota Tegal mendesak penyesuaian gaji tenaga outsourcing yang bekerja di lingku-ngan Pemerintah Kota Tegal. Tahun ini, upah tenaga outsourcing masih di bawah besaran UMK Kota Tegal yang ditetapkan sebesar Rp2.376.684.

“Kami mendesak, jika mampu secara keuangan di 2025, lakukan penyesuaian sesuai UMK. Jadi utuh yang diterima mereka. Bisa dilakukan di ubahan (APBD),” kata Ketua Komisi II Zaenal Nurohman.

Desakan ini disampaikan sebagai respons atas aspirasi tenaga outsourcing yang diterima Komisi II. Tenaga outsourcing mengeluhkan penggajian yang didapat dari Pemkot.

Komisi II telah mengundang Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah Rapat Kerja yang diadakan Kamis (20/3) lalu. Rapat Kerja dihadiri Kepala Bakeuda Siswoyo dan Plt Kepala Disnakerin Rita Marlianawati

Selanjutnya, Zaenal meminta Disnakerin yang menangani urusan penyelenggaraan ketenagakerjaan memantau dan memastikan pihak ketiga penyedia jasa outsourcing, memenuhi kriteria perusahaan yang kuat dan kredibel. “Diharapkan secara manajerial dapat memenuhi kewajiban memberikan upah minimal sesuai UMK, sesuai regulasi yang ada di bidang ketenagakerjaan,” ucap Zaenal.

“Apabila tenaga outsourcing memiliki keluhan, bisa menyampaikan pengaduan ke Disnakerin untuk dimediasi dengan pihak ketiga,” imbuh legislator PKS itu.

Adapun yang dimaksud tenaga outsourcing Pemkot adalah yang terdiri dari Tenaga Kebersihan Kantor, Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Kebersihan Lapangan, Supir, dan Tenaga Administrasi.

Pemkot sendiri telah menyusun formulasi penggajian untuk tenaga outsourcing di 2026, dan direncanakan mengalami kenaikan 6 persen, sehingga telah melewati UMK. Penggajian tenaga o-utsourcing disesuaikan dengan jenis dan spesifikasinya. Di dalam gaji, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan, serta Tunjangan Hari Raya (THR). Khusus koordinator, ditambah Tunjangan Jabatan.[]