Related Posts
-
Al Muzzammil Yusuf Jadi Presiden PKS Baru, Sohibul Iman Ketua Majelis Syura
Hasil Musyawarah I Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2025–2030 yang dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 3-4 Juni 2025 menetapkan secara musyawarah mufakat H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. sebagai Ketua Majelis Syura PKS dan Dr. H. Almuzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS terpilih untuk periode 2025–2030. Sebelumnya, pada 31 Mei 2025 seluruh anggota pelopor PKS telah memilih …
-
Ketua Fraksi PKS Desak Sidak Keamanan Tabung Gas Melon
PERISTIWA kurang beruntung dialami Abdul Kholid (56) dan istri Saidah (48) dan anaknya Ahmad Kamal (21). Mereka mengalami luka bakar karena terkena semburan api tabung gas. Kejadian ini menjadi perhatian serius Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal H. Abdul Ghoni, SE. Ghoni mendesak pihak terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak keamanan tabung gas. “Ke depan …
-
RTLH Beri Multiplayer Efek pada Kehidupan Masyarakat
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurrohman, menyerap aspirasi masyarakat pada reses masa Persidangan I tahun 2024 di Kantor DPC PKS Kecamatan Margadana, Jumat sore (13/12/2024). Ditemui usai reses, Zaenal menyebut bahwa aspirasi yang mendominasi disampaikan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tegal 3 Kecamatan Margadana adalah perbaikan rumah dalam program rumah tidak layak huni (RTLH), sarpras dan pemberian …
-
Dapil Tegal Timur, PKS Kota Tegal Berhasil Meraih 2 Kursi
Hasil perhitungan suara pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu, PKS Kota Tegal berhasil mencapai target di Dapil Tegal Timur. PKS bertambah satu kursi dari sebelumnya hanya satu kursi. Dua caleg PKS yang terpilih adalah H. Amiruddin, Lc caleg nomor urut 1 yang kembali dipercaya masyarakat Kota Tegal, sementara perolehan kursi satunya adalah Mochammad …
-
Ini Harapan F-PKS Terhadap Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal H. Amiruddin, Lc menyambut baik atas ditetapkannya Perda Pesantren pada Rapat Paripurna (30/7) lalu. Fraksi PKS berharap jika perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini sudah ditetapkan dan sudah disahkan, maka Perda ini harus bisa mengakomodasi masukan dari berbagai unsur seperti pengelola pondok pesantren, unsur pemerintah, bahkan masyarakat sehingga bermanfaat bagi …