Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang bersumber dari rendahnya penyerapan belanja pegawai pada Laporan Pertanggungjawaban (LPP) Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Jumat (24/8/2026).
Ali mengungkapkan, akumulasi cadangan anggaran pegawai (acress) dan sisa gaji di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan adanya kontradiksi kebijakan di tengah kebutuhan efisiensi program kemasyarakatan.
“Anggaran yang tidak terserap ini merupakan opportunity cost yang hilang bagi daerah. Kami mendorong Pemkot Tegal meningkatkan disiplin perencanaan, menyinkronkan data kepegawaian secara real-time, dan mengeksekusi anggaran secara optimal,” ujar Ali.
Secara umum, realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 mencapai 95,94% atau sebesar Rp936.204.625.785,00 dari target Rp975.763.703.276,00. Namun, Fraksi PKS mendesak Badan Keuangan Daerah memperketat pengawasan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, seperti Pajak Reklame (78,93%) dan PBJT Jasa Parkir (42,02%).
Sementara itu, realisasi Belanja Daerah terserap 82,81%. Fraksi PKS mencatat komponen belanja pegawai seperti tunjangan fungsional ASN (19,37%) dan iuran jaminan kematian ASN (13,09%) memiliki penyerapan rendah akibat kelemahan perencanaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BKPSDM.
Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi capaian Pemkot Tegal dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel tanpa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberhasilan ini didukung inovasi digitalisasi seperti E-Retribusi Pariwisata, E-Parkir, hingga integrasi pembayaran E-Sampah yang mendongkrak pertumbuhan PAD tahun 2024–2025 sebesar 18,38%.
Ke depan, PKS menyarankan agar penggalian pendapatan daerah bergeser menuju optimalisasi aset dan penguatan BUMD yang produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah semakin mandiri tanpa membebani masyarakat.[]
