Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang dinilai memiliki postur anggaran kontradiktif dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Fraksi PKS mempertanyakan pemangkasan drastis belanja infrastruktur (modal) hingga lebih dari 50 persen, sementara belanja operasi, khususnya belanja pegawai, justru mengalami lonjakan signifikan.

Pemandangan umum Fraksi PKS terhadap RAPBD 2026 disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal pada Senin (27/10/2025). Juru bicara fraksi, Zaenal Nurohman, S.A.P., menegaskan bahwa RAPBD 2026 seharusnya menjadi instrumen kebijakan fiskal utama untuk mewujudkan visi dan misi politik yang berdampak nyata bagi rakyat.

“Melihat adanya kontradiksi antara prioritas untuk ‘penguatan pembangunan infrastruktur’ dengan alokasi anggaran yang justru memangkas belanja modal (infrastruktur) sebesar 50,8 persen,” ujar Zaenal Nurohman di hadapan forum sidang.

Kekhawatiran Anggaran Infrastruktur dan Rasio Belanja

Menurut Zaenal, pemangkasan drastis belanja infrastruktur ini sangat bertentangan dengan kebutuhan mendesak warga akan perbaikan jalan yang masih banyak berlubang serta drainase untuk penanganan banjir yang kerap terjadi.

Di sisi lain, saat anggaran untuk infrastruktur rakyat dipangkas separuhnya, belanja operasi justru naik 5,7 persen, menjadi Rp 1.180.886.603.624,-. Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan belanja pegawai sebesar 12,1 persen, atau bertambah Rp 71,2 Miliar.

“Pada 2026, setiap Rp 1 (satu rupiah) yang dibelanjakan untuk modal/infrastruktur, harus diimbangi Rp 20,7 untuk belanja operasional,” tegas Zaenal Nurohman, menyoroti memburuknya rasio keseimbangan belanja.

Zaenal juga mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan efisiensi pada belanja operasi yang tidak mendesak guna memperbaiki rasio belanja yang dinilai tidak sehat ini.

Fraksi PKS juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru diproyeksikan turun 1,29 persen (berkurang Rp 6,0 miliar) dari APBD-P 2025, menjadi Rp 459.234.232.000,-. Penurunan ini dianggap sebagai inkonsistensi terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang memproyeksikan PAD tumbuh rata-rata 6,87 persen per tahun.

“Penyebab utama penurunan PAD adalah anjloknya pos ‘lain-lain PAD yang sah’ sebesar 71,68 persen, yang mengindikasikan adanya potensi pendapatan non-pajak dan non-retribusi yang hilang,” kata Zaenal.

Zaenal menambahkan bahwa postur pendapatan daerah kini ditopang oleh asumsi kenaikan pendapatan transfer yang diproyeksi sebesar Rp 772,80 miliar, mencakup lonjakan 22,0 persen dari transfer antar daerah (provinsi).

“Menyandarkan pendapatan pada asumsi transfer yang rapuh sambil membiarkan PAD menurun adalah sebuah kebijakan anggaran yang rentan,” kritiknya. Fraksi PKS meminta strategi Pemkot Tegal untuk menutup selisih proyeksi RPJMD yang menargetkan pertumbuhan PAD 6,87 persen.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, mendampingi tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor -IPB University yang tengah melakukan penelitian pemanfaatan hasil samping ikan fillet di wilayah pesisir Kota Tegal, Rabu (22/10/2025). Penelitian difokuskan pada potensi hasil samping ikan seperti sisik, kulit dan jeroan ikan sebagai bahan baku industri pangan, kosmetik, dan farmasi yang bernilai ekonomi tinggi.

Penelitian dilakukan di sentra pengolahan ikan Tegal. Dalam kesempatan itu, para peneliti bertemu langsung dengan pelaku usaha dan para ibu-ibu pekerja pengolah ikan untuk melihat proses produksi dari dekat.

Prof. Mala Nurilmala dari IPB University yang memimpin penelitian menjelaskan, selama ini sisa hasil fillet seperti sisik dan kulit ikan seringkali hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan harga rendah atau untuk kerupuk kulit. JIka diolah menjadi bahan industri maka akan , meningkatkan nilai tambahnya diantaranya menjadi kolagen, gelatin, dan hidrolisat protein.

“Kuncinya adalah menjaga kebersihan dan kesegaran bahan baku. Sisik dan kulit harus dipisahkan dalam kondisi bersih dan tidak tercemar,” ujar salah satu peneliti kepada wartawan di sela kegiatan.

Tim PB Itengah mengkaji syarat teknis dan higienitas yang perlu diterapkan di lapangan agar bahan baku limbah ikan dari masyarakat pesisir memenuhi standar industri.

H. Amiruddin menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif riset tersebut. Ia menilai langkah itu sejalan dengan upaya meningkatkan nilai tambah sektor perikanan di Tegal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.

“Kami mendukung penuh riset ini. Jika hasil penelitian bisa diterapkan, para pelaku usaha kecil di Tegal akan merasakan langsung peningkatan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja,” kata Amiruddin.

Selain di Tegal, tim peneliti IPB juga melakukan survei lapangan ke sejumlah daerah pesisir , untuk memetakan potensi bahan baku kolagen di kawasan utara Jawa. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar pengembangan model bisnis dan teknologi pengolahan hasil samping ikan yang berkelanjutan.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal melakukan kunjungan lapangan (Kunlap) ke beberapa lokasi strategis di Kota Tegal.

Dua isu utama yang menjadi target peninjauan Komisi III DPRD Kota Tegal adalah persoalan penanganan banjir rob di Kelurahan Muarareja.

Selain soal ROB, Komisi III DPRD Kota Tegal juga tinjau kondisi infrastruktur Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), termasuk masalah sanitasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Sutari, S.H.,M.H melalui salah satu anggotanya, H. Abdul Ghoni, S.E menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Tegal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan anggarannya digunakan secara transparan dan akuntabel.

“Kunjungan ini mendengarkan Aspirasi langsung dari Masyarakat di wilayah Muarareja dan penghuni Rusunawa,” ujar Abdul Ghoni usai lakukan kunjungan, Kamis, 23 Oktober 2025.

​Peninjauan ke Muarareja difokuskan untuk melihat secara langsung dampak dan upaya penanganan yang sudah dilakukan terhadap bencana banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir tersebut.

“Masyarakat sudah lelah menanti realisasi pekerjaan karena Rob membuat masyarakat kesulitan beraktifitas, perabotan rusak, kendaraan sepeda motor rusak,” tambah Abdul Ghoni.

Banjir rob diketahui menjadi masalah menahun yang membutuhkan solusi komprehensif dan anggaran yang tidak sedikit.

Berdasarkan informasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal sebelumnya pernah mengusulkan anggaran besar untuk penanganan rob di Muarareja.

Komisi III ingin memastikan bahwa rencana dan pelaksanaan proyek penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran demi melindungi masyarakat dari kerugian akibat rob.

​Sementara itu, di Rusunawa, Komisi III menyoroti kondisi sarana dan prasarana umum, yang alah satu fokus utamanya adalah masalah fasilitas sanitasi, yang diindikasikan sebagai “jamban” atau fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus).

Kondisi sanitasi yang layak adalah hak dasar bagi penghuni, dan Komisi III turun langsung untuk memverifikasi apakah fasilitas tersebut memadai, berfungsi dengan baik, dan memenuhi standar kesehatan bagi para penghuni rusunawa.

“Disisi lain penduduk Rusunawa berharap ada pembuatan septic tank baru yg mampu menampung kebutuhan di Rusunawa,” terangnya.

Selain itu, isu-isu terkait masa hunian dan pengelolaan rusunawa juga menjadi bagian dari pengawasan.

“Rencana penyedotan septic tank berkala dirasa kurang efektif ungkap salah satu penghuni rusunawa,” sebut Ghoni yang menyampaikan apa yang disampaikan warga Rusunawa.

Kunjungan Lapangan Temukan RW 10 Jadi Titik Ujung Distribusi, Zaenal Nurohman Minta Solusi Jangka Pendek.

Komisi II DPRD Kota Tegal mendesak PDAM untuk segera mengambil langkah taktis guna mengatasi keluhan warga terkait kecilnya aliran air bersih, khususnya di wilayah Tegal Timur. Desakan ini muncul setelah Komisi II melakukan kunjungan lapangan ke RW 10, yang mencakup Jalan Flores, Halmahera, hingga Jalan Timor-timor.

Dalam kunjungan tersebut, dewan menemukan fakta bahwa wilayah Tegal Timur merupakan titik terjauh atau ujung dari jaringan distribusi air bersih. Akibatnya, tekanan air yang sampai ke rumah warga cenderung kecil dan tidak lancar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, yang memimpin langsung tinjauan tersebut, membenarkan temuan kritis itu.

“Temuan kami benar bahwa Tegal Timur merupakan ujung dari distribusi air bersih. Saat ini pipa tidak lancar sehingga sampai ujung cenderung kecil alirannya,” ujar Zaenal Nurohman.

Melihat kondisi tersebut, Zaenal menegaskan bahwa warga tidak bisa menunggu terlalu lama untuk solusi jangka panjang. Ia meminta PDAM segera mengeksekusi rencana jangka pendek yang solutif agar hak dasar warga atas air bersih dapat terpenuhi.

“Kami meminta (PDAM) lakukan langkah-langkah jangka pendek dan solutif agar warga Tegal Timur mendapatkan fasilitas air bersih,” tegasnya.

Meski solusi permanen melalui perbaikan pipa besar menggunakan hibah provinsi baru akan berjalan tahun 2025, Komisi II menekankan perlunya ada intervensi teknis segera di titik-titik yang paling terdampak.

Persoalan klasik krisis air bersih dan ancaman banjir rob tahunan menjadi topik utama yang mendominasi aspirasi masyarakat Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, saat menggelar kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Sururul Fuad, Lc., M.E.I., dari Komisi E Fraksi PKS. Pertemuan yang digelar di kawasan Jl. Timor ini mengungkap tantangan infrastruktur vital yang mendesak penanganan serius dari pemerintah daerah hingga provinsi.

Hadir dalam agenda penyerapan aspirasi ini Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, S.A.P., dan Anggota DPRD Kota Tegal Dapil Tegal Timur, Mochammad Ali Mashuri, S.A.P., menunjukkan komitmen kolaboratif lintas tingkatan dalam menanggapi keluhan warga.

Perwakilan warga, Utomo dari RW 10, menyampaikan bahwa kesulitan mendapatkan air bersih telah menjadi masalah yang membebani warga di RW 10 hingga RW 13. Masalah ini diperparah dengan belum adanya solusi permanen atas banjir rob tahunan yang terus mengancam permukiman.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Kota Tegal, Ali Mashuri, memberikan diagnosis struktural terkait krisis air yang dialami Kota Tegal.

“Faktanya, Kota Tegal menghadapi dilema geografis. Tidak ada sumber air yang mengalir langsung ke wilayah kita,” ujar Ali Mashuri. Ia menjelaskan, sistem suplai air yang ada menempatkan Tegal sebagai aliran terakhir. “Artinya, air bersih yang masuk ke Kota Tegal saat ini adalah sisa dari pemakaian daerah lain yang berada di wilayah hulu. Ini adalah problem serius yang membutuhkan solusi terpadu dan kerja sama antar-daerah,” tegasnya, menuntut intervensi kebijakan yang lebih strategis.

Di sisi lain, Utomo juga menyuarakan perlunya revitalisasi wisata pantai melalui perbaikan sarana dan prasarana. Ia berharap agar akses jalan menuju lokasi wisata diperbaiki, dan pinggir jalan dapat diizinkan sebagai lokasi berjualan bagi warga untuk mendongkrak perekonomian lokal.

Isu lain yang mengemuka adalah masalah kebersihan publik. Ashar, perwakilan warga lain, mengeluhkan buruknya sanitasi lingkungan, terutama pasca-event rutin seperti Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) di sekitar alun-alun, yang dinilai meninggalkan banyak sampah.

Ashar juga menyampaikan usulan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal, meminta agar lembaga pendidikan seperti sekolah TK dan SD dapat mengutamakan perekrutan warga sekitar sebagai pegawai keamanan dan kebersihan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk menekan angka pengangguran di tingkat kelurahan.

Sururul Fuad, Lc., M.E.I., menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan utama untuk diperjuangkan dalam agenda Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan kebijakan infrastruktur vital.

“Kami datang untuk mendengarkan. Semua masukan, terutama air bersih, rob, dan ekonomi kerakyatan, akan kami kawal hingga tingkat provinsi. Sinergi dan kolaborasi antar dewan dari Kota hingga Provinsi adalah kunci untuk mencari jalan keluar bagi Tegal,” kata Fuad.

Sementara itu, Zaenal Nurohman, S.A.P., mengapresiasi keaktifan warga dalam reses ini. “Partisipasi aktif warga dalam menyampaikan masalah adalah fondasi pembangunan yang baik. Kami mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama dan bergerak dalam kebaikan, mendukung setiap upaya solusi yang diupayakan dewan demi tercapainya kesejahteraan yang merata,” tutupnya, memberikan pesan positif.

Reses Anggota Dewan ini menghasilkan catatan penting mengenai urgensi penanganan masalah air dan rob yang kini membutuhkan solusi kebijakan dan anggaran yang terpadu, tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga regional.