Year: 2025

koonKetua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal H. Abdul Ghoni, S.E memenuhi undangan musrenbang di beberapa Kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan. Salah satunya di Kelurahan Randugunting, Jumat, 24 Januari 2025.

Pada Musrenbang tersebut, berbagai usulan program baik fisik maupun non-fisik dibahas untuk menentukan prioritas pembangunan di tahun 2025.

Lurah Randugunting Zadiar Muhammad Firdaus menyampaikan usulan fisik yang diajukan adalah perbaikan saluran air Jalan Mliwis di RT 04, 05, dan 06, dengan volume 250 m³, normalisasi saluran di RW 10 di sisi rel kereta api dengan volume 500 m³, saluran pertigaan Jalan Cendrawasih, pemeliharaan saluran di Jalan Merak, dan rehab jalan di Jalan Kepodang dan Pemeliharaan jalan di Rajawali Raya RW IX yang memiliki volume 300 m³.

Beberapa pelatihan keterampilan seperti tata boga, hidroponik, pembuatan sabun, satpam, hingga otomotif juga turut diusulkan untuk meningkatkan keterampilan warga dengan harapan dapat membuka peluang kerja yang lebih baik.

Ia menambahkan di RW 12, ada permintaan perbaikan jembatan yang rusak parah dan membahayakan terutama bagi anak-anak sekolah. Di RW 2, mengusulkan perbaikan saluran dan perbaikan jalan. RW 1 mengusulkan perubahan prioritas pembangunan di Jalan Ketilang, sementara RW 11 menuntut perbaikan jembatan dan saluran got yang sudah lama rusak. RW 8 juga meminta perbaikan drainase.

Lurah Randugunting mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kemajuan wilayah ini, “Terimakasih Pak H. Abdul Ghoni yang berperan aktif dalam penanganan masalah infrastruktur dan rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Ia bekomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dewan dan tim teknis agar setiap masalah segera teratasi.

Abdul Ghoni mengajak masyarakat untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk mengawal program agar terakomodir. “Semua usulan telah dicatat, Kami siap kawal agar bisa direalisasikan,” ujar politisi PKS ini.

Ia menambahkan, semua usulan sudah pasti prioritas. “Dengan adanya alokasi anggaran dan komitmen dari pemerintah kota, diharapkan semua persoalan infrastruktur serta pengembangan SDM dapat teratasi,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H. Amiruddin, Lc menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Slerok, Rabu 22 Januari 2025.

Amiruddin menyampaikan bahwa musrenbang ini merupakan salah satu sarana menyampaikan aspirasi pembangunan Kota Tegal yang dimulai dari level Kelurahan.

“Kami menyadari setiap aspirasi masyarakat itu penting. Maka diantara kriteria agar aspirasi ini bisa direalisasikan adalah pastikan usulan itu mencakup kepentingan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Amiruddin menjelaskan kriteria ini penting karena setiap usulan prioritas kelurahan ini akan disandingkan dengan program prioritas dari Kelurahan lain.

Diantara prioritas pembangunan yang diusulkan warga Kelurahan Slerok adalah perbaikan saluran 7 titik saluran yang ada di RW 5 dan RW 6, Pengaspalan jalan antasena dan pembangunan posyandu di RW 1.

Disampaikan secara langsung dihadapan peserta musrenbang, Amiruddin siap mengalokasikan 100 juta untuk setiap RW di Kelurahan Slerok dari anggaran pokirnya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tegal pada APBD 2026.

Lurah Slerok Dwi Puspa Sari ini menyambut baik dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Ia berharap prioritas musrenbang kelurahan Slerok bisa menjadi prioritas juga di musrenbang kecamatan dan direalisasi tahun 2026.

“Kalau pun tidak bisa diakomodir musrenbang, minimal bisa diakomodir pokir Anggota Dewan,” harapnya.()

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Mochamad Ali Mashuri meninjau langsung kondisi tanggul di sepanjang Jalan Kaligung, Kelurahan Panggung, Kota Tegal.

Dari laporan warga yang diterima, terdapat beberapa titik tanggul yang mengalami kerusakan, dan jika dibiarkan berpotensi membahayakan, karena dekat dengan pemukiman warga.

Saat meninjau lokasi, tampak juga turut turun ke lapangan tim dari Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Tegal.

Dari hasil tinjauan itu Ali mendorong agar dibuatkan kisdam untuk mencegah air sungai masuk ke kawasan pemukiman saat sungai meluap.

Berikutnya akan memperjuangkan untuk membangun tanggul permanen melalui program pokir Anggota Dewan. Selain itu ia menambahkan tentang pentingnya edukasi bagi warga agar kedepan ketika membangun rumah tidak mendekati bantaran sungai. []

Sebanyak 90 Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jl. Kartini, Jalan KH Ahmad Dahlan, dan Jalan Menteri Supeno ke Jalan Melati mendapat respon dari  Anggota DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman. Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal ini menyampaikan relokasi PKL ini memang sudah direncanakan sejak awal 2023. Ia berharap relokasi ini bukan sekedar memindahkan lokasi tempat jualan para PKL, melainkan semangatnya adalah menata PKL.

Ia meminta Pemerintah Kota Tegal  bisa mendatangkan pembeli. “Karakteristik pembeli itu akan mendekati tempat-tempat keramaian.  Ini menjadi catatan penting, mengingat saat ini Kawasan tersebut masih terbilang sepi,” ujarnya.

“Tempat yang baru juga harus representastif dan mudah dijangkau pembeli. Strategi pemkot untuk mendatangkan trafik pembeli ke tempat yang baru, harus dipikirkan secara matang. Jadi bukan sekedar memindahkan, tetapi bertanggungjawab bagaimana mendatangkan pembeli,” ujarnya.

Zaenal menambahkan, ketika ini berhasil dilakukan, maka tidak akan ada lagi istilah penggusuran, melainkan akan kembali kepada makna yang diharapkan yakni menjadi penataan. Saat ini Perda yang mengatur tentang PKL pun semangatnya adalah penataan dan pembinaan.

Dengan upaya Pemkot  yang juga memikirkan strategi mendatangkan trafik pembeli, para PKL akan sangat terbantu, sebab akan menjaga pendapatan mereka tetap stabil, bahkan naik. Pemkot harus tegas, kata Zaenal, PKL di Jl Kartini jangan sampai ada tumbuh lagi PKL-PKL di area yang sudah clear dari PKL.

Kami apresiasi kepada para pedagang yang telah bersedia direlokasi ke tempat yang baru. Pemerintah harus terus monitirong di area yang tidak diizinkan untuk berjualan bagi PKL, jangan sampai bermunculan PKL-PKL baru di Kawasan tersebut. “Itu perlu kita awasi bersama, agar tidak menimbulkan sakit hati bagi para PKL yang telah direlokasi,” pungkasnya. []

Rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Jalan Kartini, Jalan KH Ahmad Dahlan, dan Jalan Menteri Supeno ke Jalan Melati mendapat respon dari  Anggota DPRD Kota Tegal. Ketua Komis II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman mengingatkan Pemerintah Kota Tegal untuk menyediakan tempat dengan sarana dan prasarana yang layak.

Pemkot agar memikirkan kelistrikan, sanitasi, tempat sampah, dan fasilitas lainnya agar PKL terfasilitasi dengan penataan yang rapi. Sehingga, mampu menarik pembeli. “Penataan yang bagus dan baik. Bukan tambah kumuh dan akhirnya traffic pengunjung atau pembeli sepi,” kata Ketua Komisi II DPRD Zaenal Nurohman.

Zaenal menekankan, sebelum merelokasi PKL, Pemkot agar mengkomunikasikan dengan baik dan mempersiapkan data valid. Kemudian, mindsetnya tidak hanya menggeser, namun membuat prototipe penataan dan pembinaan PKL. Sehingga, penataan yang dilakukan tidak mengurangi pendapatan PKL, namun justru menambah potensi mereka. Politisi PKS tersebut melanjutkan, kebersihan wajib diatur dan dipastikan jangan sampai muncul bau tidak sedap dari limbah yang dihasilkan pedagang, sehingga, tidak menimbulkan kesan kumuh.

Komisi II menegaskan akan mensupport Pemkot dan PKL agar tetap bisa menghasilkan omzet. “Kami serius untuk membantu memfasilitasi semua, sehingga PKL tertata,” ucap Zaenal.

Sementara itu, Pemkot dalam siaran pers resmi yang dilayangkan Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tegal menjelaskan, keramaian yang terjadi di Jalan Kartini menimbulkan kesemrawutan lalu lintas. Karena itu, Pemkot dan pemangku kepentingan melakukan pengaturan agar lalu lintas kembali tertib.

Selain melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, Pemkot akan merelokasi 90 lapak PKL ke Sentra PKL Pujasera di Jalan Melati di Kawasan Stadion Yos Sudarso. Relokasi yang dilakukan merupakan upaya atau bentuk kepedulian, tidak hanya melakukan penataan. Namun memberikan wadah yang resmi bagi PKL untuk tetap bisa berjualan dengan menempatkan di area yang layak.

Pemkot akan menyiapkan fasilitas untuk PKL berjualan berupa listrik, air, mandi cuci kakus, keamanan, parkir, dan lapak. Selain melalui Surat Edaran, Pemkot bersama pemangku kepentingan melakukan sosialisasi mulai dari tingkat kelurahan dan berbagai kanal media. Kapan PKL akan direlokasi ke Jalan Melati?

“Pemerintah merencanakan akan memindahkan PKL secara resmi pada Sabtu, 18 Januari 2025, ditandai acara seremoni Boyongan PKL yang akan melibatkan banyak pihak,” ujar Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tegal Dorres Indrian Nugroho dalam siaran pers tersebut.[]

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mochamad Ali Mashuri melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kesiapan infrastruktur yang berkaitan dengan musim hujan. Ali bersama Komisi III DPRD Kota Tegal mengecek kondisi kolam pompa yang berada di Kali Kemiri, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jumat, 3 Januari 2025.

Tampak dalam Kunjungan Lapangan itu Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Sutari, Kepala DPUPR Kota Tegal Setia Budi. Rombongan tersebut sempat menyaksikan uji coba infrastruktur pompa untuk memastikan dalam kondisi baik. “Maintenance pompa dilakukan secara berkala, termasuk monitoring dengan BPBD, siap antisipasi debit air tinggi di musim hujan,” kata Ali Mashuri.

Sebelumnya rombongan Komisi III sempat mengunjungi drainase yang berada di depan Terminal Kota Tegal. Dalam kunjungan tersebut ditemukan bangunan warga yang menjorok ke bantaran sungai, sehingga sungai mengalami penyempitan. “Kami mendorong anggaran perbaikan kondisi sungai tersebut,” katanya.

Usai meninjau lokasi kolam pompa dan drainase, rombongan Komisi III melanjutkan ke lokasi TPA Bokongsemar.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Sutari sudah lebih dari 28 Milliar terserap ke TPA Bokongsemar, tapi belum bisa berfungsi. “Apalagi saat ini ada regulasi baru TPA dengan sistem sanitary land field sudah tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Sutari, TPA itu akan jadi tempat pengolahan sampah, bukan penampungan sampah. Tampungan sampah, akan diitampung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu.

Terkait keberadaan TPA Bokongsemar ke depan, Komisi III akan melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian mendorong agar Kota Tegal memiliki TPA sesuai standard regulasi terbaru.[]