2025 - Page 8 of 18 -

Erni Ratnani Dukung Terjemahan Al-Qur’an ke Bahasa Tegal

Kabar Dewan·02/10/2025

Legislator Komisi I DPRD Kota Tegal janji kawal aspirasi tim penerjemah hingga ke pemerintah kota
Legislator Komisi I DPRD Kota Tegal, Hj. Erni Ratnani, SE, MM, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penerjemahan Al-Qur’an ke dalam Bahasa Tegal. Dukungan tersebut disampaikan saat ia menyambangi Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Tegal, Rabu (1/10/2025), untuk bertemu langsung dengan tim penerjemah.

Dalam kunjungan itu, Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini memberikan apresiasi atas kerja keras tim yang dipimpin Drs. Muharso, SH, MM. Tim ini berupaya mengalihbahasakan Al-Qur’an dari bahasa Indonesia ke dalam dialek Tegal, bukan sekadar secara literal, melainkan dengan mempertimbangkan kekayaan budaya dan kedalaman makna.
“Kami harus dukung penuh. Ini bagian dari syiar Islam yang berpijak pada budaya lokal, mudah-mudahan bisa lebih menyentuh hati masyarakat,” kata Erni. “Bahasa Tegal populer secara nasional dengan karakternya yang blakasuta (terbuka). Ini harus kita jaga bersama.”

Ketua Tim Penerjemah, Muharso, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam proyek ini adalah menemukan padanan kata yang tepat agar makna sakral Al-Qur’an tersampaikan tanpa mengurangi kekhasan Bahasa Tegal.
Proyek ini juga dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap kelestarian Bahasa Tegal.
“Kalau orang tua sekarang tidak tandang (tidak mulai menggunakan dan mengajarkan), bahasa ini bisa punah,” ujar Muharso.
Tim yang beranggotakan Atmo Tan Sidik, Rosyid Ridho, H. Suripto, Sipon Junaedi, Yono Daryono, dan Joko Riyanto ini hingga kini telah merampungkan terjemahan tiga juz Al-Qur’an. Mereka juga melakukan studi banding ke Banyumas dan Cirebon, yang lebih dulu memiliki terjemahan Al-Qur’an berbahasa daerah.

Muharso mengakui, dukungan pemerintah daerah sangat krusial agar proyek ini dapat berlanjut. Tanpa itu, ia khawatir kerja besar ini akan berjalan terseok-seok.

Sebagai langkah awal, tim akan mempresentasikan hasil terjemahan dua juz pada 4 Oktober mendatang. Acara ini akan menghadirkan akademisi, budayawan, ulama, perwakilan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, serta anggota dewan, guna memperoleh masukan dan dukungan lebih lanjut.

“Apa saja yang bisa kami dukung, akan kami diskusikan langkah konkretnya. Aspirasi ini pasti akan kami kawal,” tegas Erni Ratnani.
Dengan semangat tinggi, tim penerjemah menargetkan penyelesaian 30 juz Al-Qur’an dalam Bahasa Tegal pada Desember mendatang. Target ini diharapkan bukan hanya melestarikan bahasa ibu masyarakat Tegal, tetapi juga memperluas syiar Islam dengan cara yang lebih membumi.

Fraksi PKS melalui Erni Ratnani berkomitmen mengawal aspirasi tim penerjemah hingga ke tingkat Pemerintah Kota Tegal. Dukungan itu diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek sekaligus menjadikan Bahasa Tegal sebagai mahkota budaya yang tetap hidup dan relevan.

Fraksi PKS Desak Pemerintah Kota Terapkan Keadilan Pajak dan Benahi Tata Kelola Pariwisata PAI

Kabar Dewan·02/10/2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menekankan pentingnya penerapan asas keadilan dalam perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah. Selain menyoroti aspek teknis perpajakan, PKS juga menekankan perlunya pembenahan serius sektor pariwisata, khususnya di Pantai Alam Indah (PAI), yang dinilai mengalami penurunan daya tarik wisatawan akibat lemahnya pengawasan layanan pendukung.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS, Hj. Erni Ratnani, SE, MM, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (29/9/2025).

Menurut Erni, perubahan aturan pajak dan retribusi memang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Pemkot Tegal harus memastikan regulasi tersebut tidak memberatkan masyarakat kecil.

“Fraksi PKS berpandangan bahwa setiap penyesuaian tarif harus ditempatkan pada prinsip proporsionalitas. Jangan sampai masyarakat menengah ke bawah semakin terbebani, sementara potensi pajak dari sektor lain yang lebih kuat justru tidak tergarap optimal,” tegas Erni.

Fraksi PKS juga meminta agar Pemkot memperkuat transparansi dan digitalisasi sistem perpajakan. Inovasi teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran. Meski begitu, penerapan sistem digital harus tetap inklusif agar tidak menyulitkan pelaku usaha mikro dan pedagang kecil.

Selain menyoroti aspek perpajakan, PKS menekankan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Erni mengingatkan, pariwisata seharusnya menjadi lokomotif PAD melalui retribusi jasa usaha sekaligus memberi multiplier effect bagi ekonomi kerakyatan.

Namun, Fraksi PKS mencatat adanya fenomena kontraproduktif pada ikon wisata utama, Pantai Alam Indah (PAI), yang kini semakin sepi pengunjung. Menurut hasil pengawasan lapangan dan masukan masyarakat, salah satu penyebabnya adalah pengalaman negatif wisatawan akibat biaya yang tidak wajar di kawasan tersebut.

“Persoalan bukan hanya pada tarif tiket masuk dan parkir yang diatur Perda, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap harga makanan dan minuman di warung-warung. Banyak pengunjung merasa dirugikan karena harga tidak wajar. Jika hal ini terus dibiarkan, citra pariwisata kita akan rusak dan penerimaan retribusi daerah pun ikut terancam,” ungkap Erni.

PKS pun mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Kota, khususnya Disporapar, untuk mengatasi praktik-praktik yang merugikan wisatawan tersebut.

Lebih lanjut, Fraksi PKS menegaskan bahwa pariwisata tidak semata soal objek wisata, tetapi juga ekosistem pendukungnya—mulai dari kebersihan, keamanan, kepuasan pengunjung, hingga keberlanjutan event-event yang menarik wisatawan.

“Apabila retribusi jasa usaha ditetapkan tinggi, maka wajib hukumnya Pemkot menjamin kualitas pelayanan dan kenyamanan pengunjung. Selain itu, keterbukaan harga kuliner melalui display menu dan harga yang jelas harus diwajibkan sebagai bagian dari standar pelayanan penunjang retribusi daerah,” kata Erni.

Dengan kritik dan masukan ini, Fraksi PKS berharap pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya menambah PAD secara administratif, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui tata kelola pariwisata yang lebih profesional dan berpihak pada masyarakat.

Abdul Ghoni: Jangan Korbankan Pedagang, Revitalisasi Harus Jadi Momentum Ekonomi Kerakyatan

Kabar Dewan, Kabar PKS·25/09/202525/09/2025

Rest area atau pasar modern hanya layak dijalankan bila pedagang kecil tetap diberi ruang berusaha.

Wacana revitalisasi kawasan Pasar Alun-alun dan Pasar Malam Kota Tegal yang tengah digodok PT KAI kembali menuai sorotan. Meski proyek masih dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED), arah rencana pembangunan mulai terungkap. PT KAI disebut berencana menjadikan kawasan pasar malam sebagai rest area modern dengan deretan ruko di dalamnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal sekaligus Ketua Fraksi PKS, H. Abdul Ghoni, SE, mengingatkan agar rencana itu tidak melupakan keberadaan pedagang kecil yang sudah lama mengais rezeki di kawasan tersebut.

“Pedagang pasar malam ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak mereka masih menempati taman alun-alun Kota Tegal. Keberadaan mereka tidak bisa begitu saja diabaikan. Kalau pun pasar malam mau diubah menjadi rest area atau pasar modern, pedagang yang sudah ada wajib tetap diakomodir,” ujar Abdul Ghoni, politikus PKS.

Menurutnya, revitalisasi seharusnya bukan hanya soal mempercantik wajah kota atau meningkatkan nilai komersial lahan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil terkait sewa tempat.

“Kalau bicara soal sewa ruko atau kios, jangan sampai memberatkan. Harus disesuaikan dengan kemampuan pedagang. Jika biaya sewa tinggi, justru pedagang kecil akan tersingkir, padahal mereka yang menjaga denyut ekonomi kawasan ini,” tegasnya.

Abdul Ghoni menambahkan, niat PT KAI untuk merevitalisasi kawasan stasiun dan sekitarnya, termasuk pasar malam, memang bisa membantu Pemerintah Kota Tegal dalam menambah pendapatan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa tujuan utama revitalisasi haruslah untuk membangkitkan kembali sektor perdagangan rakyat, bukan semata-mata mengejar keuntungan finansial.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami tegaskan: pembangunan harus berpihak. Kalau hanya melahirkan rest area modern tapi mematikan pedagang lama, itu bukan solusi. Revitalisasi harus berangkat dari semangat membangkitkan perdagangan, agar sektor UMKM tetap hidup dan masyarakat kecil bisa sejahtera,” pungkasnya.

Dengan sikap tegas ini, Fraksi PKS memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan legislatif secara ketat. Mereka menuntut agar Pemkot Tegal bersama PT KAI membuka ruang dialog dengan pedagang, sehingga desain revitalisasi benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan kepentingan bersama.

Warung Mahal Jadi Sorotan, DPRD Minta Pemkot Tegal Tertibkan Pengelolaan Wisata PAI

Kabar Dewan, Kabar PKS·25/09/202525/09/2025

Mengapa Pantai Alam Indah (PAI) kian sepi pengunjung, padahal lokasinya strategis dan jadi ikon wisata Kota Tegal? Jawabannya mungkin ada pada pengalaman pahit wisatawan: tiket masuk dan parkir yang mahal, ditambah lagi harga makanan di warung yang disebut tak masuk akal. Situasi ini kini menjadi sorotan DPRD yang curiga ada praktik pungutan liar hingga lemahnya pengawasan pemerintah daerah.

Ramainya keluhan pengunjung tentang mahalnya harga makanan di kawasan wisata Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal memunculkan sorotan serius dari DPRD. Tidak sedikit wisatawan yang mengaku kapok berkunjung karena selain biaya tiket dan parkir yang dianggap tinggi, harga makanan dan minuman di warung sekitar lokasi juga dinilai tidak masuk akal.

Fenomena ini dinilai sebagai salah satu faktor yang membuat kawasan wisata andalan Kota Tegal tersebut kian sepi pengunjung. Padahal, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif ekonomi lokal dengan memberikan multiplier effect bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE, menegaskan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tegal, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Ia menilai, kuliner merupakan bagian penting dari layanan penunjang pariwisata yang harus dikelola dengan baik dan transparan.

“Pengawasan tidak boleh hanya pada sarana utama seperti tiket dan parkir, tetapi juga pada layanan penunjang seperti warung makan. Kalau pengunjung merasa dibebani harga yang tidak wajar, mereka enggan datang kembali. Ini merugikan pedagang, merugikan daerah, dan akhirnya merusak citra pariwisata kita,” ujar politisi PKS ini.

Menurutnya, jika memang ada indikasi pungutan liar atau permainan harga, Pemkot harus segera bertindak. Ia mendorong regulasi yang lebih jelas, misalnya dengan mewajibkan seluruh pedagang menampilkan daftar menu dan harga secara terbuka agar pengunjung tidak merasa ditipu.

“Pariwisata yang sehat akan menguntungkan semua pihak. Kalau harga makanan wajar, wisatawan tidak segan-segan datang kembali, dan omzet pedagang justru meningkat. Inilah yang kami maksud dengan ekonomi kerakyatan: pariwisata tumbuh, warga kecil juga sejahtera,” tegasnya.

Abdul Ghoni menambahkan, fungsi pengawasan legislatif akan terus berjalan untuk memastikan kebijakan pariwisata di Kota Tegal tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan dan kenyamanan pengunjung.

“Pariwisata itu bukan sekadar objek, tapi pengalaman. Jika pengalaman wisatawan buruk karena persoalan harga, maka ke depan sulit bersaing dengan daerah lain. Kami minta Pemkot menata ulang pengelolaan PAI secara profesional, sehingga benar-benar menjadi destinasi unggulan yang memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.[]

MUSCAB DPD PKS Kota Tegal Lakukan Penyegaran Struktur : Regenerasi yang Siap Melayani Masyarakat

Kabar PKS·24/09/202524/09/2025

Tegal – Berbarengan dengan pelantikan pengurus DPD, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal juga menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) untuk periode 2025–2028 di Premiere Hotel, Minggu (21/9/2025).

Muscab ini berfokus pada pelantikan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) Dewan Pengurus Cabang (DPC) di setiap kecamatan se-Kota Tegal. Acara berlangsung sederhana dan khidmat, dihadiri oleh jajaran pengurus DPD PKS Kota Tegal serta para KSB baru dari masing-masing DPC.

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menegaskan bahwa Muscab kali ini merupakan momentum penting dalam proses kaderisasi dan penguatan struktur partai di tingkat cabang.

“Saat ini merupakan momentum kaderisasi. Tentu menjadi pijakan penting untuk memaksimalkan kerja-kerja partai selanjutnya menuju kemenangan,” ujarnya.

Muscab ini juga menjadi sarana untuk menyatukan visi, memperkuat koordinasi internal, serta membekali para KSB dengan pemahaman tentang peran strategis mereka dalam mendukung program kerja partai selama tiga tahun ke depan.

Dua Pahlawan yang Berkhidmat Dibalik Kemudi Ambulans PKS

Kabar PKS·23/09/202523/09/2025

Nama Uut telah menjelma menjadi simbol ketulusan dan pengabdian dibalik kemudi ambulans PKS Kota Tegal selama 12 tahun lebih. Ketika PKS menambah unit ambulans baru, Budianto—yang akrab disapa Budi—bergabung, memperkuat barisan pejuang kemanusiaan ini.
Selama lebih dari satu dekade, mereka telah menjadi jawaban atas panggilan darurat yang kehadirannya seringkali menjadi garis pemisah antara cemas dan lega. Mereka menjadi saksi bisu dari ribuan kisah perjuangan hidup, air mata yang tumpah, dan napas yang terhela di sepanjang jalanan Tegal.

Di era di mana kecepatan adalah segalanya, Uut dan Budi telah meruntuhkan sekat-sekat birokrasi. Cukup dengan menghubungi salah satu kader PKS, mereka akan langsung terhubung, dan dalam hitungan menit, ambulans akan meluncur.
Setiap bulan, Uut mengisahkan, mereka bisa melayani 45- 50 permintaan. Angka itu melukiskan tingginya kebutuhan dan besarnya kepercayaan masyarakat kepada PKS. Ambulans PKS siap mengantar pasien yang butuh pertolongan medis segera, melintasi batas-batas kota, dan bahkan mengantar jenazah hingga ke tempat peristirahatan terakhir.

Jika diakumulasikan selama 12 tahun, jumlah layanan yang mereka berikan telah mencapai ribuan, sebuah bukti nyata dari dedikasi tanpa henti.
Melihat tingginya permintaan, kedua pengemudi ini menyimpan harapan besar agar PKS Kota Tegal yang baru dapat semakin memperkokoh komitmen pelayanan dan mengabdi. “Syukur-syukur tambah unit baru, sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pertolongan yang lebih cepat,” ujar Budi.

Kisah Uut dan Budi bukanlah sekadar cerita tentang dua pengemudi ambulans. Ini adalah kisah tentang kemanusiaan yang terwujud dalam bakti nyata, tentang janji yang selalu ditepati, dan tentang dua sosok yang menjadikan jalanan Tegal sebagai ladang pengabdian.
Atas pengabdian dan dedikasi luar biasa ini, Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, turut memberikan apresiasi. Dalam sebuah momen penghargaan yang diselenggarakan di sela-sela acara Pelantikan Pengurus DPD PKS Kota Tegal, secara spontan Walikota Dedy Yon memberikan apresiasi sebesar Rp 500.000 kepada masing-masing dari mereka. Apresiasi ini menjadi bukti nyata dari Pemerintah Kota Tegal terhadap bakti kemanusiaan yang telah ditunjukkan keduanya.

Fraksi PKS Kota Tegal Kawal Perlindungan Pekerja Informal: Ahli Waris Terima Santunan Kematian Rp42 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan

Kabar Dewan·23/09/202523/09/2025

Kota Tegal — Keluarga almarhum Imam Junaedi (60), warga Kejambon, menerima santunan Jaminan Kematian (JKm) sebesar Rp42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen Fraksi PKS Kota Tegal dalam mengawal perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya sektor informal.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Endah Rahmawati, menjelaskan almarhum—pekerja harian lepas—terdaftar aktif sejak Januari 2025 dan berhak atas manfaat JKm setelah wafat karena sakit. Ia berharap santunan ini meringankan beban keluarga serta memastikan hak peserta terpenuhi.

Pada kesempatan yang sama, Endah menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Tegal, khususnya Fraksi PKS, yang telah mendaftarkan 227 orang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia menambahkan cakupan Universal Coverage Jamsostek untuk pekerja informal di Kota Tegal baru sekitar 12% dan membutuhkan dorongan DPRD agar perlindungan menyentuh lebih banyak warga.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman (Fraksi PKS), menegaskan pihaknya sebelumnya mengusulkan dan mendaftarkan almarhum Imam Junaedi melalui pokok pikiran (pokir) dewan untuk masuk program BPJS Ketenagakerjaan sektor informal. Ia menargetkan sedikitnya 124 warga pekerja informal kembali didaftarkan pada 2025 sebagai langkah berkelanjutan memperluas perlindungan.

Istri almarhum, Dwi Retno, menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan serta kepada Zaenal Nurohman (Fraksi PKS) atas pendampingan dan perhatian yang diberikan; santunan akan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.

Penyerahan santunan dilakukan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, disaksikan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Amiruddin, pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, serta Kepala Disnakerin Kota Tegal. Momen ini menegaskan sinergi pemangku kepentingan dan peran aktif Fraksi PKS dalam memastikan akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Mengakar Kuat dengan Tiga Pilar: PKS Kota Tegal Meneguhkan Komitmen Pelayanan

Kabar PKS·23/09/2025

Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap kali diwarnai intrik dan retorika, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal mencoba meneguhkan identitasnya dengan cara yang lebih mendalam. Bukan sekadar janji-janji manis di musim kampanye, melainkan sebuah filosofi yang mereka sebut sebagai DNA pelayanan.

Hal ini menjadi benang merah dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPD PKS Kota Tegal yang diselenggarakan di Hotel Premier pada 21 September 2025 lalu, sekaligus menandai pelantikan pengurus baru untuk masa bakti 2025-2030.
Dalam sambutannya yang penuh makna, Anggota DPR RI Dapil IX dari Fraksi PKS Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM, dengan tegas menyampaikan bahwa PKS dibangun di atas tiga pilar utama yang tak tergoyahkan. “DNA PKS itu adalah pembinaan yang terstruktur, kegiatan yang positif, dan silaturahim,” ujarnya.

Menurut Fikri, Ketiganya bukan sekadar jargon, melainkan fondasi yang membentuk karakter kader PKS. Pembinaan yang terstruktur memastikan setiap kader memiliki pemahaman ideologis yang kuat dan siap berkhidmat. Sementara itu, kegiatan positif menjadi wujud nyata dari kontribusi partai kepada masyarakat, jauh dari sekadar wacana. Terakhir, silaturahim adalah perekat yang menjaga soliditas internal dan memperluas jangkauan ke tengah masyarakat.
Tiga pilar ini, menurut Fikri, adalah modal utama untuk bergerak, melayani, dan menjadi bagian solusi bagi permasalahan rakyat. Konsep ini seolah menjadi antitesis dari stigma partai politik yang seringkali dianggap hanya muncul menjelang pemilihan. Bagi PKS, pelayanan adalah napas harian, bukan sekadar tugas musiman.

Pernyataan Fikri senada dengan apa yang ditekankan oleh Ketua DPD PKS Kota Tegal yang baru dilantik, Zaenal Nurohman. Bagi Zaenal, DNA PKS adalah pelayanan, dan hal ini harus terwujud dalam aksi nyata para kadernya, terutama mereka yang menduduki jabatan publik. “Begitu ada masyarakat membutuhkan pelayanan, kita harus fast response,” tegas Zaenal. “Ada yang WA, harus cepat balas. Jangan sampai kita sulit dihubungi masyarakat.”

Pesan Zaenal ini menyoroti pentingnya aksesibilitas dan responsivitas. Di era digital ini, sekat antara wakil rakyat dan konstituen harus semakin tipis. Kemudahan berkomunikasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan. Slogan “fast response” bukan lagi sekadar himbauan, melainkan sebuah tuntutan etis yang harus dipegang teguh oleh setiap kader PKS. Hal ini mencerminkan komitmen untuk selalu hadir dan mendengarkan keluhan, aspirasi, serta kebutuhan masyarakat, kapan pun dan di mana pun.
Acara pelantikan pengurus DPD PKS Kota Tegal periode 2025-2030 menjadi momentum krusial untuk meneguhkan kembali komitmen tersebut. Zaenal berharap semua bidang dalam kepengurusan baru dapat bersinergi secara optimal. Sinergi ini tidak hanya terbatas di internal partai, tetapi juga bagaimana PKS dapat bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di Kota Tegal.

Dengan menegaskan DNA yang berfokus pada pembinaan, kegiatan positif, silaturahim, dan yang paling utama, pelayanan yang cepat tanggap, PKS Kota Tegal seolah menantang dirinya sendiri untuk menjadi institusi politik yang berbeda. Mereka tidak hanya ingin menjadi “rumah aspirasi” melainkan juga “rumah solusi” yang senantiasa terbuka dan responsif bagi setiap warganya.[]

DPW PKS Jawa Tengah: Strategi Gerilya, Merangkul Masyarakat hingga Akar Rumput

Kabar PKS·22/09/2025

Tegal – Perwakilan DPW PKS Jawa Tengah memberikan arahan langsung kepada jajaran pengurus baru DPD PKS Kota Tegal dalam pelantikan periode 2025–2030 di Premiere Hotel, Minggu (21/9/2025).

Naskah sambutan DPW tersebut dibacakan oleh Muhammad ‘Ashim Adz-Dzorif Fikri, Ketua Bidang Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) PKS Jawa Tengah.

Dalam arahannya, DPW menekankan pentingnya strategi partai yang mengakar hingga ke desa dan kelurahan.

“Dalam medan politik modern, strategi kita adalah gerilya; dan strategi gerilya PKS adalah merangkul, melayani, dan hadir di setiap desa dan kelurahan. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan di pusat, di kota-kota besar; kita harus kuat dari bawah—dari akar rumput. Mari kita bersama melayani, ‘menguasai’ (dalam arti positif) desa-desa; menjadi pelopor dalam hal kebaikan di kelurahan dan desa masing-masing. Jadikan basis kita solid di setiap dusun,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa militansi kader PKS harus tercermin dari kerja nyata, bukan sekadar retorika.

“Militasi kita tidak diukur dari seberapa besar kita berteriak, tapi seberapa kuat kita bertahan, bekerja, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Hilangkan kontroversi, provokasi, konflik; sehingga kita bisa mengambil lebih banyak peluang dan hati masyarakat,” lanjutnya.

Arahan dari DPW ini menjadi pijakan penting bagi DPD PKS Kota Tegal untuk memperkuat soliditas dan pelayanan hingga ke tingkat akar rumput.

Wali Kota Tegal: PKS Harus Semakin Solid dan Jaya ke Depan

Kabar PKS·22/09/2025

Tegal – Wali Kota Tegal turut hadir dalam pelantikan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal periode 2025–2030 yang berlangsung di Premiere Hotel, Minggu (21/9/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan doa dan dukungan penuh kepada kepengurusan baru PKS agar mampu meningkatkan kiprahnya di Kota Tegal.

“Mudah-mudahan PKS ke depan semakin solid, semakin maju, semakin jaya. Harus ada peningkatan daripada sebelumnya. Ini sebagai contoh: pengurus yang lama ini sudah mengantarkan sebagai partai pemenang—itu tanggung jawab yang besar,” ujarnya.

Dukungan ini menjadi sinyal positif akan pentingnya sinergi antara pemerintah dan partai politik dalam menghadirkan kebijakan serta program yang pro-rakyat.