Year: 2025

Aliran Air di Tegal Timur Kecil, Komisi II DPRD Desak PDAM Lakukan Langkah Solutif

Aliran Air di Tegal Timur Kecil, Komisi II DPRD Desak PDAM Lakukan Langkah Solutif

Kabar Dewan, Kabar PKS·

Kunjungan Lapangan Temukan RW 10 Jadi Titik Ujung Distribusi, Zaenal Nurohman Minta Solusi Jangka Pendek.

Komisi II DPRD Kota Tegal mendesak PDAM untuk segera mengambil langkah taktis guna mengatasi keluhan warga terkait kecilnya aliran air bersih, khususnya di wilayah Tegal Timur. Desakan ini muncul setelah Komisi II melakukan kunjungan lapangan ke RW 10, yang mencakup Jalan Flores, Halmahera, hingga Jalan Timor-timor.

Dalam kunjungan tersebut, dewan menemukan fakta bahwa wilayah Tegal Timur merupakan titik terjauh atau ujung dari jaringan distribusi air bersih. Akibatnya, tekanan air yang sampai ke rumah warga cenderung kecil dan tidak lancar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, yang memimpin langsung tinjauan tersebut, membenarkan temuan kritis itu.

“Temuan kami benar bahwa Tegal Timur merupakan ujung dari distribusi air bersih. Saat ini pipa tidak lancar sehingga sampai ujung cenderung kecil alirannya,” ujar Zaenal Nurohman.

Melihat kondisi tersebut, Zaenal menegaskan bahwa warga tidak bisa menunggu terlalu lama untuk solusi jangka panjang. Ia meminta PDAM segera mengeksekusi rencana jangka pendek yang solutif agar hak dasar warga atas air bersih dapat terpenuhi.

“Kami meminta (PDAM) lakukan langkah-langkah jangka pendek dan solutif agar warga Tegal Timur mendapatkan fasilitas air bersih,” tegasnya.

Meski solusi permanen melalui perbaikan pipa besar menggunakan hibah provinsi baru akan berjalan tahun 2025, Komisi II menekankan perlunya ada intervensi teknis segera di titik-titik yang paling terdampak.

Dari “Perkreditan” ke “Perekonomian”: Ali Mashuri; “Saatnya BPR Bahari Tegal Berbenah”

Dari “Perkreditan” ke “Perekonomian”: Ali Mashuri; “Saatnya BPR Bahari Tegal Berbenah”

Kabar PKS·

Di tengah arus perubahan ekonomi yang makin dinamis, lembaga keuangan daerah dituntut tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian lokal. Itulah semangat yang ingin dibangun Pemerintah Kota dan DPRD Tegal lewat perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Perubahan istilah ini bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya tersimpan harapan besar: memperkuat fondasi kelembagaan dan memperluas peran PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) agar benar-benar menjadi motor ekonomi rakyat di daerah.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, menegaskan bahwa momentum ini harus diiringi dengan pembenahan menyeluruh di tubuh BPR Bahari.

“Perubahan ini bukan sekadar mengganti istilah. Ini saatnya memperkuat fondasi perekonomian daerah melalui lembaga keuangan yang sehat dan profesional,” ujar Ali Mashuri saat rapat pembahasan rancangan perubahan nomenklatur di gedung DPRD, belum lama ini.

Ali menuturkan, hasil kunjungan kerja ke Kulonprogo memberi banyak pelajaran. Di sana, aset BPR daerah telah mencapai Rp100 miliar—sepuluh kali lipat dari aset BPR Bahari Kota Tegal yang masih sekitar Rp10 miliar.

Salah satu rahasianya, kata dia, ada pada gaya kepemimpinan dan kemampuan manajemen membangun komunikasi dengan pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, potensi besar juga datang dari pengelolaan gaji dan fasilitas kredit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, hingga kini layanan tersebut masih ditangani Bank Jateng karena BPR Bahari dinilai belum siap secara internal.

Dari sisi keuangan, tantangan lain yang harus segera diatasi adalah rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang mencapai sekitar 30 persen. Angka ini jauh di atas batas ideal 5 persen dalam standar perbankan nasional.

“Kalau di perbankan, 5 persen sudah dianggap sehat. Kita masih 30 persen. Ini perlu pembenahan serius, mulai dari sistem hingga kualitas SDM,” ucap Ali.

Kendati begitu, ia tetap optimistis. Menurutnya, perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat membuka peluang bagi BPR Bahari untuk memperluas pasar, memperkuat manajemen, dan bertransformasi dari bank mikro menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

“Harapan kami, ada perbaikan di semua aspek agar BPR Bahari bisa tumbuh sehat, memperluas pasar, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

DPRD berharap, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, BPR Bahari Kota Tegal dapat menjadi contoh BUMD keuangan yang adaptif, transparan, dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi rakyat—sebuah langkah kecil menuju kemandirian ekonomi daerah yang lebih kokoh.

Pembongkaran Rumah di Jalan Salak, DPRD Desak Kejelasan Hukum dan Perlindungan Warga

Pembongkaran Rumah di Jalan Salak, DPRD Desak Kejelasan Hukum dan Perlindungan Warga

Uncategorized·

Polemik pembongkaran rumah warga di Jalan Salak, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, memantik keprihatinan mendalam Anggota DPRD Kota Tegal, Hj. Erni Ratnani, SE, MM. Kasus yang menimpa sepuluh keluarga itu dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap warga yang telah puluhan tahun menempati lahan tanpa kepemilikan formal.

“Saya menyampaikan keprihatinan atas peristiwa pembongkaran rumah yang menimpa sepuluh keluarga warga Kraton. Mereka telah menempati lahan itu lebih dari tiga dekade, menjadikannya bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian dari sejarah dan kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut,” ujar Erni, Senin, 20 Oktober 2025.

Kuasa hukum warga, Agus Slamet, sebelumnya menilai pembongkaran itu cacat hukum karena dilakukan tanpa keputusan pengadilan. Keluarga korban mengaku telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 2022.

Menanggapi hal itu, Erni menegaskan bahwa persoalan hukum tanah tidak semata-mata ditentukan sertifikat kepemilikan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan bagi warga yang sudah lama menempati lahan tersebut.

“Kami memahami bahwa secara hukum kepemilikan tanah ditentukan oleh bukti sertifikat hak milik. Namun, kasus ini memperlihatkan lemahnya aspek perlindungan terhadap warga yang telah lama menempati dan merawat lahan tanpa dokumen kepemilikan formal — apalagi pembongkaran dilakukan tanpa keputusan pengadilan,” katanya.

Erni mengapresiasi upaya mediasi dan kompensasi kepada sembilan keluarga yang telah menyepakati penyelesaian. Namun, ia meminta agar terhadap satu keluarga yang masih bertahan, pemerintah bersama pemilik lahan dapat membuka ruang dialog yang lebih adil dan manusiawi.

“Kami berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Prinsip keadilan dan kemanusiaan harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan,” tegasnya.

Erni juga mengakui peran Camat Tegal Barat, Lurah Kraton, dan Satpol PP yang telah berupaya menjaga situasi agar tetap kondusif selama proses pembongkaran. Ia menilai langkah preventif itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah potensi konflik sosial di lapangan.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Erni memastikan pihaknya akan memanggil sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), dan pihak pemegang sertifikat tanah, untuk memberikan penjelasan.

Selain menuntut penyelesaian hukum yang adil, Erni mendorong pemerintah kota memperkuat program legalisasi aset warga serta memperluas sosialisasi pentingnya kepemilikan dokumen hukum atas tanah yang ditempati masyarakat.

 

Amiruddin, Lc Terima Aspirasi FKTH Kota Tegal, Berharap Outsourcing menjadi PJLP atau PPPK

Amiruddin, Lc Terima Aspirasi FKTH Kota Tegal, Berharap Outsourcing menjadi PJLP atau PPPK

Uncategorized·

Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH), mendatangi Gedung DPRD Kota Tegal, Senin (20/10/2025). Mereka menyuarakan keresahan terkait ketidakpastian status kepegawaian tenaga alih daya (outsourcing) di pemerintahan daerah Kota Tegal.

Delegasi FKTH yang mewakili sekitar 500 anggota, diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, di Ruang Pimpinan DPRD. Aspirasi utama mereka adalah menolak skema alih daya dan menuntut kepastian status sebagai Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) atau diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pertemuan ini menjadi puncak kegelisahan para tenaga honorer yang berjuang untuk mendapatkan rasa aman dalam bekerja. Ketua FKTH Kota Tegal, Nurtantyo Amrih Swasono, menyatakan bahwa perjuangan ini didasari oleh kebutuhan akan jaminan kesejahteraan dan pengakuan atas pengabdian mereka.

“Inti perjuangan kami adalah menyampaikan keberatan atas sistem outsourcing. Kami datang untuk menuntut agar bisa dijadikan Tenaga Kerja Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP),” ujar Nurtantyo dalam pertemuan tersebut.

Ia memandang skema PJLP lebih memberikan kepastian dibandingkan alih daya yang rentan memutus kontrak kerja dan mengurangi hak-hak pekerja. Menurut Nurtantyo, harapan terbesar para honorer adalah pengangkatan sebagai aparatur sipil negara.

“Selain keberatan atas sistem outsourcing, kami juga menuntut agar pemerintah segera memikirkan skema pengangkatan kami sebagai PPPK, baik itu paruh waktu maupun penuh waktu, sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian kami selama ini,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, menyatakan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal dan mendalami aspirasi tersebut. Ia memahami kegelisahan para honorer yang terancam kehilangan kepastian kerja.

“Kami di DPRD menerima dan memahami sepenuhnya apa yang menjadi keresahan teman-teman FKTH. Ini bukan sekadar soal status, tetapi menyangkut hajat hidup ratusan keluarga dan rasa aman dalam bekerja,” kata Amiruddin.

Amiruddin berjanji akan segera berkoordinasi internal dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Langkah konkret selanjutnya adalah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pendalaman.

“Aspirasi ini akan kami kawal. Kami akan segera menjadwalkan pertemuan dengan OPD terkait agar bisa mendalami dan mengawasi implementasi aturan di lapangan. Kami harus memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan tenaga honorer kita,” lanjutnya.

Untuk memperkuat posisi tawar dan mempercepat proses penanganan, Amiruddin menyarankan FKTH untuk menempuh jalur audiensi formal.

“Agar aspirasi ini memiliki kekuatan hukum yang lebih dan direspons lebih cepat, saya menyarankan FKTH mengajukan permohonan audiensi resmi ke DPRD dan Pj. Wali Kota, dengan tembusan ditujukan ke BKPSDM Kota Tegal. Melalui forum resmi itu, kita bisa mencari solusi terbaik bersama,” pungkasnya.

 

DPC PKS Tegal Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Rob di Muarareja

DPC PKS Tegal Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Rob di Muarareja

Kabar DPC, Kabar PKS, Uncategorized·

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tegal Barat menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak musibah banjir rob di Kelurahan Muarareja. Kegiatan sosial ini diinisiasi oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BIPEKA) DPC PKS Tegal Barat, bersinergi dengan ibu-ibu anggota Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Tegal Barat, dengan menyalurkan sejumlah bantuan logistik kepada warga yang membutuhkan pada hari Senin, 20 Oktober 2025.

Ketua DPC PKS Tegal Barat, Bapak Nursidik, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen PKS untuk selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat.

“Musibah rob ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. DPC PKS Tegal Barat melalui BIPEKA dan ibu-ibu RKI merasa terpanggil untuk segera memberikan uluran tangan. Kami tidak bisa membiarkan warga kami berjuang sendirian. Ini adalah bukti bahwa PKS selalu siap membersamai dan melayani rakyat,” tegas Nursidik. Beliau juga mengapresiasi semangat gotong royong para kader, khususnya peran aktif ibu-ibu RKI yang dengan sigap mempersiapkan dan mendistribusikan bantuan.

Ketua BIPEKA DPC Tegal Barat, Ibu Kusniati, menyoroti pentingnya peran perempuan dalam respons kebencanaan di lingkup keluarga dan komunitas.“BIPEKA fokus pada penguatan ketahanan keluarga, dan saat bencana terjadi, peran ibu-ibu sangat sentral. Melalui sinergi dengan RKI, kami dapat bergerak cepat mengumpulkan dan menyalurkan bantuan yang paling dibutuhkan warga terdampak, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar keluarga dan anak-anak. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kami di Muarareja. Solidaritas adalah kunci kita menghadapi bencana,” ujar Kusniati.

Lebih lanjut, tim BIPEKA menyampaikan hasil penggalangan dana yang melibatkan partisipasi luas simpatisan.

“Kami mengucapkan terima kasih setulusnya kepada Bapak/Ibu semua yang telah memberikan bantuan dan doa bagi korban rob di daerah Muarareja. Alhamdulillah, hingga saat ini sudah terkumpul Donasi yang telah kami alokasikan untuk kebutuhan darurat warga,” ungkap perwakilan BIPEKA. “Semoga Bapak/Ibu mendapat balasan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin,” tutupnya.

Respon positif datang dari tingkat kelurahan. Ketua Ranting DPRa Muarareja, Ibu Ika Susanti, yang memimpin langsung pendistribusian di lapangan, menyampaikan rasa terima kasihnya.

“Atas nama warga dan pengurus Ranting PKS Muarareja, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kepedulian dan aksi cepat dari DPC PKS Tegal Barat, BIPEKA, dan RKI. Warga Muarareja sangat merasakan manfaat dari bantuan cepat ini. Banjir rob seringkali merusak stok makanan dan memutus akses, sehingga kehadiran para kader PKS yang langsung turun ke lokasi sangat berharga. Bantuan logistik adalah penyelamat, tetapi yang lebih penting adalah semangat gotong royong dan kepedulian yang ditunjukkan oleh PKS Tegal Barat. Ini membuktikan bahwa PKS benar-benar dekat dan peduli dengan kondisi di akar rumput,” tutup Ika Susanti. “Ini menguatkan keyakinan kami bahwa kami tidak sendirian,” pungkas Ika Susanti, sembari berharap ada solusi permanen dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan rob.

Dukungan dan rasa terima kasih juga disampaikan oleh pimpinan lingkungan setempat. Karyono, Ketua RT 03 Muarareja, mengapresiasi keaktifan tim PKS Tegal Barat.

“Atas nama warga, kami ucapkan terima kasih banyak. Bantuan ini datang di saat yang tepat dan sangat membantu meringankan beban harian kami. Kami berharap perhatian dan pelayanan seperti ini bisa terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi orang lain,” ucap Karyono, menegaskan dampak positif bantuan tersebut pada warganya.

Aksi cepat PKS Tegal Barat ini menegaskan peran penting organisasi kepartaian sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial dan mitigasi bencana non-struktural, sekaligus menjadi model pelayanan kemanusiaan yang berbasis pada kebutuhan spesifik masyarakat terdampak.

DPC PKS Tegal Barat berkomitmen akan terus memantau perkembangan situasi di Muarareja dan berupaya mencari solusi jangka panjang bersama pihak terkait untuk mengatasi ancaman banjir rob yang telah menjadi isu tahunan di wilayah pesisir Tegal.

Krisis Air dan Ancaman Rob Dominasi Reses Anggota Dewan di Tegal Timur; Sinergi Lintas Tingkat Diperlukan

Krisis Air dan Ancaman Rob Dominasi Reses Anggota Dewan di Tegal Timur; Sinergi Lintas Tingkat Diperlukan

Kabar Dewan, Kabar PKS·

Persoalan klasik krisis air bersih dan ancaman banjir rob tahunan menjadi topik utama yang mendominasi aspirasi masyarakat Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, saat menggelar kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Sururul Fuad, Lc., M.E.I., dari Komisi E Fraksi PKS. Pertemuan yang digelar di kawasan Jl. Timor ini mengungkap tantangan infrastruktur vital yang mendesak penanganan serius dari pemerintah daerah hingga provinsi.

Hadir dalam agenda penyerapan aspirasi ini Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, S.A.P., dan Anggota DPRD Kota Tegal Dapil Tegal Timur, Mochammad Ali Mashuri, S.A.P., menunjukkan komitmen kolaboratif lintas tingkatan dalam menanggapi keluhan warga.

Perwakilan warga, Utomo dari RW 10, menyampaikan bahwa kesulitan mendapatkan air bersih telah menjadi masalah yang membebani warga di RW 10 hingga RW 13. Masalah ini diperparah dengan belum adanya solusi permanen atas banjir rob tahunan yang terus mengancam permukiman.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Kota Tegal, Ali Mashuri, memberikan diagnosis struktural terkait krisis air yang dialami Kota Tegal.

“Faktanya, Kota Tegal menghadapi dilema geografis. Tidak ada sumber air yang mengalir langsung ke wilayah kita,” ujar Ali Mashuri. Ia menjelaskan, sistem suplai air yang ada menempatkan Tegal sebagai aliran terakhir. “Artinya, air bersih yang masuk ke Kota Tegal saat ini adalah sisa dari pemakaian daerah lain yang berada di wilayah hulu. Ini adalah problem serius yang membutuhkan solusi terpadu dan kerja sama antar-daerah,” tegasnya, menuntut intervensi kebijakan yang lebih strategis.

Di sisi lain, Utomo juga menyuarakan perlunya revitalisasi wisata pantai melalui perbaikan sarana dan prasarana. Ia berharap agar akses jalan menuju lokasi wisata diperbaiki, dan pinggir jalan dapat diizinkan sebagai lokasi berjualan bagi warga untuk mendongkrak perekonomian lokal.

Isu lain yang mengemuka adalah masalah kebersihan publik. Ashar, perwakilan warga lain, mengeluhkan buruknya sanitasi lingkungan, terutama pasca-event rutin seperti Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) di sekitar alun-alun, yang dinilai meninggalkan banyak sampah.

Ashar juga menyampaikan usulan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal, meminta agar lembaga pendidikan seperti sekolah TK dan SD dapat mengutamakan perekrutan warga sekitar sebagai pegawai keamanan dan kebersihan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk menekan angka pengangguran di tingkat kelurahan.

Sururul Fuad, Lc., M.E.I., menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan utama untuk diperjuangkan dalam agenda Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan kebijakan infrastruktur vital.

“Kami datang untuk mendengarkan. Semua masukan, terutama air bersih, rob, dan ekonomi kerakyatan, akan kami kawal hingga tingkat provinsi. Sinergi dan kolaborasi antar dewan dari Kota hingga Provinsi adalah kunci untuk mencari jalan keluar bagi Tegal,” kata Fuad.

Sementara itu, Zaenal Nurohman, S.A.P., mengapresiasi keaktifan warga dalam reses ini. “Partisipasi aktif warga dalam menyampaikan masalah adalah fondasi pembangunan yang baik. Kami mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama dan bergerak dalam kebaikan, mendukung setiap upaya solusi yang diupayakan dewan demi tercapainya kesejahteraan yang merata,” tutupnya, memberikan pesan positif.

Reses Anggota Dewan ini menghasilkan catatan penting mengenai urgensi penanganan masalah air dan rob yang kini membutuhkan solusi kebijakan dan anggaran yang terpadu, tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga regional.

 

Ali Mashuri Pimpin Diskusi Public Hearing: Setiap Raperda Harus Punya Legitimasi Sosial

Ali Mashuri Pimpin Diskusi Public Hearing: Setiap Raperda Harus Punya Legitimasi Sosial

Kabar Dewan, Kabar PKS·

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal memandu public hearing membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Paripurna, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap kebijakan daerah yang tengah disusun.

Tiga Raperda yang dibedah dalam forum tersebut meliputi: Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahari Kota Tegal, Raperda tentang Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sebagai moderator, Ali Mashuri memaparkan secara singkat substansi dan arah kebijakan dari ketiga Raperda tersebut sebelum membuka ruang dialog. Ia menekankan pentingnya public hearing sebagai wujud transparansi proses legislasi serta sarana menampung aspirasi publik secara terbuka.

“Setiap Raperda yang kita bahas menyentuh langsung kehidupan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pangan, maupun ekonomi daerah,” ujarnya. “Karena itu, proses pembahasannya harus terbuka dan melibatkan berbagai unsur, agar keputusan yang diambil bukan hanya legal secara administratif, tapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat.”

Forum public hearing tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Zaenal Abidin, SKM., MM., Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Ir. Cucuk Daryanto, M.Si., Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tegal Paulus Herdiyanto Puja Handoyo, serta Direktur BPR Bahari M. Yusuf.

Selain unsur pemerintah, hadir pula perwakilan lembaga masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas yang relevan dengan substansi tiga Raperda tersebut.

Dalam sesi diskusi, berbagai masukan konstruktif muncul. Beberapa peserta menyoroti pentingnya pengawasan dalam implementasi kawasan tanpa rokok, strategi memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal, serta tata kelola yang transparan dalam pengembangan BPR Bahari.

Ali Mashuri menyampaikan apresiasi atas partisipasi publik yang tinggi. Menurutnya, forum seperti ini menjadi ruang pembelajaran politik yang sehat bagi masyarakat dan wakil rakyat.

“Partisipasi publik bukan hanya hak, tapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun kota. Kami di DPRD berkomitmen menjaga agar setiap kebijakan lahir dari proses yang partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD berupaya memastikan setiap Raperda tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Kita ingin peraturan daerah yang lahir dari ruang ini benar-benar hidup di lapangan, memberi manfaat, dan menguatkan nilai keadilan sosial,” tambahnya.

Dengan digelarnya public hearing ini, DPRD Kota Tegal berharap proses legislasi daerah semakin terbuka, akuntabel, dan menjadi contoh praktik demokrasi deliberatif yang sehat di tingkat daerah.

 

Sururul Fuad Reses, Ajak Masyarakat Tingkatkan Kapasitas Ekonomi dan Kesadaran Politik

Sururul Fuad Reses, Ajak Masyarakat Tingkatkan Kapasitas Ekonomi dan Kesadaran Politik

Kabar Dewan·

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PKS, H. Sururul Fuad, Lc., ME., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Sekretariat DPD PKS Kota Tegal, Selasa (15/10/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Pendidikan Politik: Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kader.”

Reses tersebut dihadiri jajaran pengurus DPD PKS Kota Tegal, kader pelopor, serta sejumlah tokoh masyarakat. Dalam paparannya, Sururul Fuad menegaskan bahwa pendidikan politik tidak boleh berhenti pada strategi pemenangan, tetapi juga harus memperkuat daya tahan kader secara ekonomi dan moral.

“Pendidikan politik bukan hanya tentang bagaimana memenangkan kontestasi, tetapi juga bagaimana kader bisa mandiri, tangguh, dan menjadi solusi bagi masyarakat. Ketahanan ekonomi kader adalah bagian dari ketahanan partai,” ujarnya.

Lebih jauh, Sururul Fuad juga memaparkan lima pilar penguatan organisasi yang menjadi fondasi penting bagi soliditas PKS.

“Ada lima hal yang perlu terus dijaga oleh seluruh elemen partai,” jelasnya, “Pertama, pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolektif. Kedua, pimpinan harus diberi ruang untuk berinovasi. Ketiga, pentingnya sinergi antarbidang agar gerak partai efisien. Keempat, budaya apresiasi terhadap kinerja positif harus ditumbuhkan. Kelima, perlu mekanisme umpan balik yang konstruktif agar partai terus belajar dan berkembang.”

Menurutnya, lima pilar tersebut bukan sekadar konsep, tetapi pedoman yang memastikan partai tetap kokoh di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berubah.

Para kader yang hadir menyambut dengan antusias dan memberikan sejumlah masukan konkret. Di antaranya, gagasan penguatan lembaga ekonomi kader, peningkatan pelatihan wirausaha, serta penyediaan dukungan modal produktif bagi kader berpotensi.

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menyampaikan apresiasi atas kegiatan reses ini. “Kami berterima kasih kepada Pak Sururul Fuad yang selalu membuka ruang dialog dengan kader di daerah. Banyak ide dan masukan dari bawah yang bisa menjadi bahan kebijakan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Tegal, Ichsan Triyono, menambahkan bahwa seluruh aspirasi dari forum ini akan dihimpun untuk memperkuat program kerja partai. “Masukan dari kader menunjukkan bahwa PKS adalah partai yang dinamis dan terus belajar. Kita ingin setiap ide menjadi bagian dari gerak bersama,” katanya.[]

Kader Pelopor Kasih Paham PKS, DPD Kota Tegal Refleksikan Arah Gerak Partai

Kader Pelopor Kasih Paham PKS, DPD Kota Tegal Refleksikan Arah Gerak Partai

Kabar PKS·

Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal menggelar forum konsolidasi internal bertajuk Kasih Paham PKS, Selasa (15/10/2025), di Sekretariat DPD PKS Kota Tegal. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pengurus dan para kader pelopor untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat arah perjuangan partai.

Hadir dalam forum tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Sururul Fuad, yang menyampaikan lima pilar penguatan organisasi. Pilar itu mencakup pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif, dukungan terhadap inovasi pimpinan, sinergi antarbidang, budaya apresiasi terhadap kinerja positif, serta mekanisme umpan balik yang konstruktif. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Amiruddin, dan segenap pengurus DPTD periode 2025-2030, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Abdul Ghoni.

Ketua DPD PKS Kota Tegal Zaenal Nurohman menegaskan bahwa forum ini bukan semata membahas strategi teknis, melainkan momentum untuk merenungkan kembali “Big Why” atau alasan mendasar dari setiap langkah perjuangan partai.

“Berbagai masukan teknis mengenai kaderisasi, ekonomi, dan pemenangan pemilu sangat berharga. Namun, saya ingin mengajak kita semua untuk mundur selangkah dan merenungkan kembali ‘Big Why’ kita,” ujar Zaenal.

“Untuk apa kita berjuang meraih delapan kursi? Untuk apa kaderisasi butuh dana besar? Jika tujuan akhirnya bukan memberi dampak positif bagi umat dan masyarakat Tegal, maka semua itu akan sia-sia,” tambahnya.

Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari para kader pelopor yang hadir. Sejumlah usulan konkret pun muncul, antara lain penguatan sistem kaderisasi, pengembangan pusat pelatihan kader di tingkat DPD, serta pentingnya melibatkan keluarga dan anak-anak kader dalam kegiatan partai.

Selain itu, peserta juga menyoroti perlunya alokasi anggaran yang lebih jelas untuk bidang kaderisasi, serta gagasan mengenai penguatan ekonomi kader dan pembangunan sistem data terintegrasi.

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Tegal, Ichsan Triyono, menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan perumusan program kerja ke depan.

“Masukan dari kader pelopor ini menunjukkan bahwa struktur partai selalu terbuka terhadap ide-ide baru. Semua aspirasi ini akan menjadi bahan penting dalam menyusun langkah strategis PKS di masa mendatang,” ujarnya.

Forum Kasih Paham PKS ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kembali semangat kolektif partai dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

 

DPC PKS Tegal Barat Luncurkan Program “Tebar Gembira” untuk Dekatkan Diri dengan Warga

DPC PKS Tegal Barat Luncurkan Program “Tebar Gembira” untuk Dekatkan Diri dengan Warga

Kabar DPC, Kabar PKS·

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tegal Barat meluncurkan program unggulan bertajuk “TEBAR GEMBIRA” (Tegal Barat Gemar Membina dan Rahat). Acara peluncuran yang digelar di Pantai Blanyar, Tegal Barat, ini menjadi penanda komitmen kepengurusan baru untuk lebih intensif melayani dan membina masyarakat.

Ketua DPC PKS Tegal Barat, Nursidik, mengatakan bahwa program ini digagas sebagai ikhtiar untuk memberikan dampak positif secara spiritual dan sosial bagi warga di wilayahnya.

“Pengurus baru memiliki semangat untuk totalitas melayani masyarakat. Program ini adalah ikhtiar kami untuk menghadirkan pembinaan yang bermanfaat sekaligus memberikan rahmat dan kebahagiaan di tengah warga,” ujar Nursidik dalam keterangannya.

Ia meyakini, melalui kebersamaan dan kerja keras, PKS Tegal Barat dapat menjadi rumah aspirasi dan sumber kebaikan bagi seluruh masyarakat Tegal Barat.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPC PKS Tegal Barat, Yashier. Menurutnya, program ini akan menjadi jantung pergerakan partai di tingkat kecamatan dalam merangkul semua elemen masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap pengurus dan kader memiliki DNA pelayanan. Tebar Gembira akan menjadi kendaraan kami untuk bergerak responsif. Kami berkomitmen menjadikan PKS Tegal Barat bukan hanya sebagai partai politik, tetapi juga sahabat bagi masyarakat,” tegas Yashier.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Anggota DPRD Kota Tegal dari Daerah Pemilihan Tegal Barat, Hj. Erni Ratnanti, S.E., M.M. Ia mengapresiasi inisiatif tersebut dan berharap program ini dapat berjalan secara konsisten.

“Saya sangat menyambut baik inisiatif luar biasa ini. Ini adalah bukti nyata bahwa PKS selalu hadir dan peduli terhadap kemajuan masyarakat,” kata Erni.

“Harapan saya, program ini dapat menyentuh langsung kebutuhan warga serta menghasilkan kader dan masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia,” pungkasnya.

Dengan peluncuran program ini, DPC PKS Tegal Barat menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan semua pihak demi menjadikan Tegal Barat sebagai wilayah yang maju dan sejahtera.

Copyright © 2026