Author: Admin PKS Kota Tegal

Persoalan klasik krisis air bersih dan ancaman banjir rob tahunan menjadi topik utama yang mendominasi aspirasi masyarakat Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, saat menggelar kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Sururul Fuad, Lc., M.E.I., dari Komisi E Fraksi PKS. Pertemuan yang digelar di kawasan Jl. Timor ini mengungkap tantangan infrastruktur vital yang mendesak penanganan serius dari pemerintah daerah hingga provinsi.

Hadir dalam agenda penyerapan aspirasi ini Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, S.A.P., dan Anggota DPRD Kota Tegal Dapil Tegal Timur, Mochammad Ali Mashuri, S.A.P., menunjukkan komitmen kolaboratif lintas tingkatan dalam menanggapi keluhan warga.

Perwakilan warga, Utomo dari RW 10, menyampaikan bahwa kesulitan mendapatkan air bersih telah menjadi masalah yang membebani warga di RW 10 hingga RW 13. Masalah ini diperparah dengan belum adanya solusi permanen atas banjir rob tahunan yang terus mengancam permukiman.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Kota Tegal, Ali Mashuri, memberikan diagnosis struktural terkait krisis air yang dialami Kota Tegal.

“Faktanya, Kota Tegal menghadapi dilema geografis. Tidak ada sumber air yang mengalir langsung ke wilayah kita,” ujar Ali Mashuri. Ia menjelaskan, sistem suplai air yang ada menempatkan Tegal sebagai aliran terakhir. “Artinya, air bersih yang masuk ke Kota Tegal saat ini adalah sisa dari pemakaian daerah lain yang berada di wilayah hulu. Ini adalah problem serius yang membutuhkan solusi terpadu dan kerja sama antar-daerah,” tegasnya, menuntut intervensi kebijakan yang lebih strategis.

Di sisi lain, Utomo juga menyuarakan perlunya revitalisasi wisata pantai melalui perbaikan sarana dan prasarana. Ia berharap agar akses jalan menuju lokasi wisata diperbaiki, dan pinggir jalan dapat diizinkan sebagai lokasi berjualan bagi warga untuk mendongkrak perekonomian lokal.

Isu lain yang mengemuka adalah masalah kebersihan publik. Ashar, perwakilan warga lain, mengeluhkan buruknya sanitasi lingkungan, terutama pasca-event rutin seperti Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) di sekitar alun-alun, yang dinilai meninggalkan banyak sampah.

Ashar juga menyampaikan usulan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal, meminta agar lembaga pendidikan seperti sekolah TK dan SD dapat mengutamakan perekrutan warga sekitar sebagai pegawai keamanan dan kebersihan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk menekan angka pengangguran di tingkat kelurahan.

Sururul Fuad, Lc., M.E.I., menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan utama untuk diperjuangkan dalam agenda Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan kebijakan infrastruktur vital.

“Kami datang untuk mendengarkan. Semua masukan, terutama air bersih, rob, dan ekonomi kerakyatan, akan kami kawal hingga tingkat provinsi. Sinergi dan kolaborasi antar dewan dari Kota hingga Provinsi adalah kunci untuk mencari jalan keluar bagi Tegal,” kata Fuad.

Sementara itu, Zaenal Nurohman, S.A.P., mengapresiasi keaktifan warga dalam reses ini. “Partisipasi aktif warga dalam menyampaikan masalah adalah fondasi pembangunan yang baik. Kami mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama dan bergerak dalam kebaikan, mendukung setiap upaya solusi yang diupayakan dewan demi tercapainya kesejahteraan yang merata,” tutupnya, memberikan pesan positif.

Reses Anggota Dewan ini menghasilkan catatan penting mengenai urgensi penanganan masalah air dan rob yang kini membutuhkan solusi kebijakan dan anggaran yang terpadu, tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga regional.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal memandu public hearing membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Paripurna, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap kebijakan daerah yang tengah disusun.

Tiga Raperda yang dibedah dalam forum tersebut meliputi: Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahari Kota Tegal, Raperda tentang Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sebagai moderator, Ali Mashuri memaparkan secara singkat substansi dan arah kebijakan dari ketiga Raperda tersebut sebelum membuka ruang dialog. Ia menekankan pentingnya public hearing sebagai wujud transparansi proses legislasi serta sarana menampung aspirasi publik secara terbuka.

“Setiap Raperda yang kita bahas menyentuh langsung kehidupan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pangan, maupun ekonomi daerah,” ujarnya. “Karena itu, proses pembahasannya harus terbuka dan melibatkan berbagai unsur, agar keputusan yang diambil bukan hanya legal secara administratif, tapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat.”

Forum public hearing tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Zaenal Abidin, SKM., MM., Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Ir. Cucuk Daryanto, M.Si., Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tegal Paulus Herdiyanto Puja Handoyo, serta Direktur BPR Bahari M. Yusuf.

Selain unsur pemerintah, hadir pula perwakilan lembaga masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas yang relevan dengan substansi tiga Raperda tersebut.

Dalam sesi diskusi, berbagai masukan konstruktif muncul. Beberapa peserta menyoroti pentingnya pengawasan dalam implementasi kawasan tanpa rokok, strategi memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal, serta tata kelola yang transparan dalam pengembangan BPR Bahari.

Ali Mashuri menyampaikan apresiasi atas partisipasi publik yang tinggi. Menurutnya, forum seperti ini menjadi ruang pembelajaran politik yang sehat bagi masyarakat dan wakil rakyat.

“Partisipasi publik bukan hanya hak, tapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun kota. Kami di DPRD berkomitmen menjaga agar setiap kebijakan lahir dari proses yang partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD berupaya memastikan setiap Raperda tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Kita ingin peraturan daerah yang lahir dari ruang ini benar-benar hidup di lapangan, memberi manfaat, dan menguatkan nilai keadilan sosial,” tambahnya.

Dengan digelarnya public hearing ini, DPRD Kota Tegal berharap proses legislasi daerah semakin terbuka, akuntabel, dan menjadi contoh praktik demokrasi deliberatif yang sehat di tingkat daerah.

Komisi III DPRD Kota Tegal berencana mengusulkan revisi teknis regulasi hibah daerah, khususnya dalam hal pelaporan SPJ, agar penerima hibah seperti KONI memiliki ruang penyesuaian kegiatan tanpa harus terbentur aturan administratif yang kaku.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P. dalam Audiensi KONI Kota Tegal dengan Komisi III. Pada kesempatan tersebut, Ali mendorong agar regulasi hibah, khususnya terkait mekanisme surat pertanggungjawaban (SPJ), dibuat lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kegiatan di lapangan.

Menurutnya, sistem pelaporan yang terlalu rigid sering kali membuat KONI kesulitan menyesuaikan kegiatan yang mengalami perubahan teknis atau jadwal. “Prinsip akuntabilitas tetap dijaga, tapi pelaksana kegiatan juga harus diberi ruang untuk menyesuaikan realitas di lapangan,” tegas Ali.

Komisi III DPRD Kota Tegal menyoroti kendala pelaporan penggunaan dana hibah yang dinilai terlalu kaku dan berpotensi menghambat pelaksanaan program pembinaan olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tegal.

“Regulasi hibah saat ini terlalu kaku. Dalam penyusunan SPJ seharusnya ada keluwesan, karena sangat mungkin terjadi perubahan kegiatan di lapangan,” ujar Ali Mashuri seusai rapat kerja Komisi III bersama KONI Kota Tegal, Kamis (9/10/2025).

Ali mencontohkan, perubahan kecil seperti nama kegiatan atau waktu pelaksanaan sering kali tidak bisa diakomodasi oleh sistem pelaporan keuangan yang berlaku. “Misalnya, sebelumnya kegiatan dinamakan Tryout Wali Kota Cup, tapi kemudian berubah menjadi DPRD Cup karena alasan teknis. Dengan regulasi sekarang, perubahan semacam itu tidak diperbolehkan dan dana bisa dikembalikan,” katanya.

Kondisi ini, lanjut Ali, justru berpotensi menurunkan tingkat serapan anggaran hibah dan menghambat keberhasilan program pembinaan atlet. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan mekanisme addendum hibah agar dana yang sudah dialokasikan tetap bisa digunakan secara optimal tanpa melanggar aturan.

“Kalau tidak dilakukan penyesuaian atau addendum, banyak kegiatan yang tidak bisa dijalankan, dan serapan anggarannya tidak tercapai. Padahal, dana hibah itu bisa sangat mendukung kesuksesan program pembinaan atlet,” ujar Aleg dari Fraksi PKS ini.

Menurut Ali, dorongan perubahan regulasi tersebut juga didasari hasil kunjungan lapangan (kunlap) Komisi III DPRD Kota Tegal ke Kabupaten Pemalang, di mana pemerintah daerah setempat telah menerapkan pola pengelolaan hibah yang lebih luwes namun tetap akuntabel.

“Di Pemalang, sistemnya sudah lebih fleksibel. Addendum bisa dilakukan dengan pengawasan yang tetap ketat. Kita bisa belajar dari sana agar dana hibah di Kota Tegal bisa benar-benar maksimal dan tepat sasaran,” katanya.

Komisi III DPRD Kota Tegal menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemajuan dunia olahraga di Kota Tegal, terutama dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi daerah menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026.

Dalam rapat kerja bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tegal, Kamis (9/10/2025), Komisi III menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan anggaran olahraga dalam pembahasan APBD 2026. Namun, DPRD juga meminta agar KONI memperkuat transparansi penggunaan dana hibah serta menyiapkan indikator keberhasilan yang terukur bagi setiap program pembinaan.

“Komisi III berkomitmen memberikan dukungan kebijakan, tetapi setiap program harus jelas arah dan manfaatnya. Kami ingin setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak pada peningkatan prestasi atlet,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE.

Abdul Ghoni menegaskan pentingnya pembinaan yang merata di semua cabang olahraga, terutama yang telah dinyatakan lolos seleksi menuju Porprov. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan untuk melahirkan atlet berprestasi.

“Anggaran memang terbatas, tetapi semangat pembinaan tidak boleh berhenti. KONI bisa menggandeng pihak swasta untuk ikut mendukung kemajuan olahraga di Kota Tegal,” katanya.

Ia menilai kolaborasi dengan dunia usaha dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif, baik melalui sponsorship, kemitraan kegiatan, maupun dukungan fasilitas latihan. Kolaborasi semacam ini juga dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam memajukan olahraga daerah.

Sebelumnya, Ketua KONI Kota Tegal, Supardi, memaparkan rencana kerja dan target pembinaan atlet tahun 2025. Dari 39 cabang olahraga (cabor) yang ada, KONI menargetkan seluruhnya dapat mengikuti Pra Porprov, dengan harapan sedikitnya 100 atlet bisa mewakili Kota Tegal pada Porprov 2026.

Menanggapi hal itu, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P selaku Anggota Komisi III DPRD menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah strategis KONI, namun menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan anggaran agar target tersebut realistis dan dapat dicapai secara efektif.

“Kami mendorong agar setiap program pembinaan tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Atlet yang dilatih harus mendapatkan dukungan fasilitas, pelatih yang kompeten, dan sistem pembinaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Komisi III juga menekankan pentingnya penghargaan yang layak bagi atlet berprestasi. Ia mengusulkan agar penghargaan tidak hanya berupa uang pembinaan, tetapi juga peluang peningkatan karier dan pendidikan.

“Atlet yang meraih medali sebaiknya mendapat apresiasi nyata. Bisa berupa rekomendasi pekerjaan, prioritas menjadi ASN atau PPPK, atau akses beasiswa ke perguruan tinggi negeri bagi atlet pelajar,” katanya.