Komisi III DPRD Kota Tegal menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemajuan dunia olahraga di Kota Tegal, terutama dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi daerah menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026.
Dalam rapat kerja bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tegal, Kamis (9/10/2025), Komisi III menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan anggaran olahraga dalam pembahasan APBD 2026. Namun, DPRD juga meminta agar KONI memperkuat transparansi penggunaan dana hibah serta menyiapkan indikator keberhasilan yang terukur bagi setiap program pembinaan.
“Komisi III berkomitmen memberikan dukungan kebijakan, tetapi setiap program harus jelas arah dan manfaatnya. Kami ingin setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak pada peningkatan prestasi atlet,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE.
Abdul Ghoni menegaskan pentingnya pembinaan yang merata di semua cabang olahraga, terutama yang telah dinyatakan lolos seleksi menuju Porprov. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan untuk melahirkan atlet berprestasi.
“Anggaran memang terbatas, tetapi semangat pembinaan tidak boleh berhenti. KONI bisa menggandeng pihak swasta untuk ikut mendukung kemajuan olahraga di Kota Tegal,” katanya.
Ia menilai kolaborasi dengan dunia usaha dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif, baik melalui sponsorship, kemitraan kegiatan, maupun dukungan fasilitas latihan. Kolaborasi semacam ini juga dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam memajukan olahraga daerah.
Sebelumnya, Ketua KONI Kota Tegal, Supardi, memaparkan rencana kerja dan target pembinaan atlet tahun 2025. Dari 39 cabang olahraga (cabor) yang ada, KONI menargetkan seluruhnya dapat mengikuti Pra Porprov, dengan harapan sedikitnya 100 atlet bisa mewakili Kota Tegal pada Porprov 2026.
Menanggapi hal itu, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P selaku Anggota Komisi III DPRD menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah strategis KONI, namun menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan anggaran agar target tersebut realistis dan dapat dicapai secara efektif.
“Kami mendorong agar setiap program pembinaan tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Atlet yang dilatih harus mendapatkan dukungan fasilitas, pelatih yang kompeten, dan sistem pembinaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Komisi III juga menekankan pentingnya penghargaan yang layak bagi atlet berprestasi. Ia mengusulkan agar penghargaan tidak hanya berupa uang pembinaan, tetapi juga peluang peningkatan karier dan pendidikan.
“Atlet yang meraih medali sebaiknya mendapat apresiasi nyata. Bisa berupa rekomendasi pekerjaan, prioritas menjadi ASN atau PPPK, atau akses beasiswa ke perguruan tinggi negeri bagi atlet pelajar,” katanya.
