Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, Mochamad Ali Mashuri, menyerahkan enam unit gerobak sampah kepada warga Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Bantuan ini merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat yang dihimpun saat kegiatan reses beberapa waktu lalu.

Gerobak-gerobak tersebut disalurkan untuk menggantikan fasilitas lama yang sudah tidak layak pakai. Ali menyebut, pengadaan ini diharapkan dapat memperkuat sistem kebersihan lingkungan sekaligus menjawab kebutuhan mendesak warga.

“Permintaan ini muncul dari bawah, dan kami dorong agar segera terealisasi. Kebersihan lingkungan adalah fondasi penting untuk kesehatan masyarakat,” ujar Ali saat penyerahan bantuan, Rabu, 29 Mei 2025.

Selain gerobak sampah, Ali juga menyalurkan tiga unit meja tenis yang ditujukan untuk kegiatan olahraga warga. Ia berharap sarana tersebut bisa dimanfaatkan sebagai media interaksi sosial sekaligus mendorong pola hidup sehat di lingkungan perumahan.

“Olahraga tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mempererat hubungan antarwarga,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Warga dan tokoh lingkungan menyambut positif bantuan tersebut. Lurah Panggung menyatakan gerobak baru akan langsung difungsikan untuk menunjang operasional petugas kebersihan di tingkat RT.

Bantuan ini merupakan bagian dari program pokok pikiran (pokir) DPRD yang dialokasikan berdasarkan hasil penjaringan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing pada tahun 2024 yang lalu yang disampaikan melalui Anggota Dewan dari Fraksi PKS.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman soroti disparitas antara hasil tapping dan realisasi pendapatan pada sektor parkir mal. Ia juga menyayangkan masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai target pendapatan.

Komisi II DPRD Kota Tegal mendesak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk lebih agresif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi dan pengawasan ketat terhadap realisasi pendapatan menjadi sorotan utama dalam rapat kerja yang digelar Jumat, 17 Mei lalu.

Dalam rapat yang dihadiri Kepala Bakeuda Siswoyo, Komisi II menyoroti penurunan pajak parkir di mal dari 25% menjadi 10%. Zaenal mengusulkan agar Bakeuda segera berdiskusi dengan pihak mal terkait hal ini.

“Bakeuda harus melakukan terobosan baru,” tegas Zaenal, menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah melalui sistem digitalisasi. Ia bahkan merekomendasikan adopsi model yang berhasil diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung.

Komisi II juga mendorong Bakeuda untuk memberikan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara teknis guna mengatasi OPD yang belum mencapai target.

Meskipun menyoroti beberapa kelemahan, Komisi II menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh upaya Bakeuda. Zaenal menyebutkan, Komisi II siap mendukung pembentukan Badan Pendapatan dan penambahan Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan demi optimalisasi pencapaian target.

Kepala Bakeuda Siswoyo dalam paparannya menjelaskan progres pendapatan daerah hingga 17 Mei 2025, dengan realisasi hingga April 2025 mencapai 28,70% dari target Rp 1,2 triliun lebih. Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme alat tapping tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil pendapatan. Dengan dukungan Komisi II dan komitmen Bakeuda, diharapkan upaya optimalisasi PAD di Kota Tegal dapat berjalan lebih efektif dan transparan.[]

Persoalan sampah di Kota Tegal mencapai titik krusial. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memprihatinkan, ditambah teguran keras dari Kementerian Lingkungan Hidup, mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera mengambil langkah nyata.

Kritikan keras muncul dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Tegal dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal, Selasa (20/5/2025). Sorotan utama tertuju pada kondisi alat berat penunjang pengelolaan sampah, seperti bulldozer yang sudah tua dan tak layak pakai. Kondisi ini menjadi penghambat serius dalam penanganan tumpukan sampah harian.

Tak hanya itu, Kota Tegal juga mendapat peringatan keras dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait praktik open dumping (penimbunan sampah terbuka) yang tidak lagi diperbolehkan. Aturan ini mengharuskan pemerintah daerah beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi III DPRD Kota Tegal mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera mengadopsi skema pengelolaan sampah yang lebih maju. Salah satu opsi yang didorong adalah penerapan sistem sanitary landfill, metode penimbunan sampah yang lebih terencana dan terkontrol untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Alternatif lain adalah penggunaan mesin predator sampah, teknologi yang mampu mengolah sampah menjadi material lain atau mengurangi volumenya secara signifikan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, secara tegas menyatakan kondisi Kota Tegal saat ini dalam status darurat sampah. “Tegal darurat sampah. Harus segera ada tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Tegal,” ujar Ghoni dengan nada prihatin.

Politisi PKS ini menambahkan, sudah saatnya Pemkot Tegal beralih dari cara-cara konvensional yang tidak lagi relevan dengan tantangan lingkungan saat ini. “Ini bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga kesehatan masyarakat dan citra kota. Anggaran harus diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana yang memadai dan implementasi sistem pengelolaan sampah yang modern,” tegasnya.

DPRD berharap rapat ini menjadi momentum bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Tegal untuk bergerak cepat. Perencanaan anggaran, pengadaan alat, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah di tingkat rumah tangga diharapkan dapat segera direalisasikan demi Kota Tegal yang lebih bersih dan sehat.[]

Penerapan kebijakan jalan searah di Jalan Kartini, Kota Tegal, menuai keluhan dari warga. Kebijakan yang diharapkan dapat mengurai kemacetan justru dinilai memberatkan dan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Andi, seorang pengguna Jalan Kartini, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan arus lalu lintas yang berlaku saat ini. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, Andi menyampaikan bahwa sebelum kebijakan ini diterapkan, permasalahan utama di Jalan Kartini adalah Volume kendaraan roda empat yang melintas, mulai dari minibus, bus, truk, hingga mobil tangki BBM, dianggap menjadi biang keladi kesemrawutan.

“Dulu memang repot dengan banyaknya kendaraan besar. Namun, dengan perubahan arah rute saat ini, saya justru semakin kesulitan dari segi waktu dan kenyamanan,” ujar Andi. Ia mengusulkan agar Jalan Kartini dikembalikan menjadi dua arah khusus untuk sepeda, sepeda motor, dan becak. Selain itu, ia juga menyoroti dampak negatif kebijakan ini terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cempaka yang omzetnya menurun. “Jalan Cempaka pun tidak sepenuhnya searah, dan para pedagang kaki lima turut terdampak karena omzet mereka menurun,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga dirasakan oleh warga yang berprofesi sebagai pembeli. Andi mencontohkan, untuk membeli jajanan dengan harga terjangkau, mereka kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk parkir. “Sebagai pembeli, saya juga merasa keberatan—misalnya, untuk membeli jajanan seharga Rp5.000, saya harus membayar parkir Rp2.000,” keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, menyatakan akan menampung dan mengkaji ulang masukan dari warga. Ditemui pada Senin (19/5/2025), Amiruddin mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tegal terkait permasalahan ini.

“Kami menerima aspirasi dari masyarakat dan akan segera melakukan kajian mendalam terkait efektivitas kebijakan jalan searah di Jalan Kartini,” ujar Amiruddin. “Masukan dari warga, termasuk usulan untuk mengembalikan sebagian arus lalu lintas menjadi dua arah bagi kendaraan tertentu, akan menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi ini.”

Lebih lanjut, Amiruddin menegaskan bahwa DPRD Kota Tegal berkomitmen untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pengguna jalan, pelaku usaha, maupun warga secara umum. “Tujuan utama dari setiap kebijakan adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya justru menimbulkan masalah baru, maka perlu dievaluasi dan dicari solusi yang lebih baik,” pungkasnya.[]

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menekankan pentingnya peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memotivasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dorongan ini disampaikan Zaenal saat Podcast di Gedung DPRD dengan para pendamping PKH di Kota Tegal, pada Kamis 15 Mei 2025.

Zaenal menjelaskan bahwa program PKH tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sosial semata, tetapi juga memberdayakan KPM melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, diharapkan para penerima manfaat memiliki bekal yang cukup untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka hingga akhirnya mampu mandiri dan keluar dari program.
“Para pendamping PKH memiliki peran krusial dalam menumbuhkan semangat ‘naik kelas’ bagi para KPM. Mereka adalah garda terdepan yang mendampingi, memberikan motivasi, dan mengarahkan para penerima manfaat agar bisa mandiri secara ekonomi,” ujar Zaenal.

Saat ini jumlah Penerima PKH pada Triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 6873. Jumlah tersebut didampingi oleh 18 Pendamping PKH. Menurut Zaenal komposisi antara pendamping dengan yang didampingi jelas tidak ideal apalagi, ada salah satu Pendamping PKH yang saat ini sedang mengurus resign karena diterima sebagai CPNS.

Ia menambahkan, keberhasilan program PKH salah satunya diukur dari jumlah KPM yang berhasil melakukan graduasi. Graduasi PKH merupakan proses berakhirnya kepesertaan KPM karena telah mampu mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Proses graduasi ini dapat terjadi atas kesadaran KPM sendiri maupun melalui inisiatif dan pendampingan dari para pendamping sosial.

Menanggapi dorongan tersebut, salah seorang Pendamping PKH Kota Tegal, Noverdi Novian, menyatakan ditengah keterbatasan sumber daya yang ada, kami tetap berupaya maksimal dalam mendampingi para KPM agar mereka bisa sampai tahap graduasi. Dari Januari-Mei, tercatat sudah ada 90 ajuan graduasi PKH.

“Kami sebagai pendamping PKH menyadari betul pentingnya memotivasi para KPM untuk mandiri. Kami terus berupaya memberikan pendampingan yang efektif, memberikan pelatihan yang relevan dengan potensi wilayah, serta membangun mental kemandirian bagi para penerima manfaat,” ungkap Noverdi.

Noverdi menambahkan, tantangan di lapangan memang beragam, namun pihaknya optimis dengan sinergi antara pendamping, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif dari KPM, target graduasi PKH di Kota Tegal dapat tercapai secara optimal.[]